NEW
Font size
WorksheetsTes Bendahara
Total questions: 50
Worksheet time: 40mins
Peraturan berikut mengatur tentang kaidah administratif pengelolaan keuangan negara (Hukum administrasi keuangan negara) ….
UUD 1945
UU Nomor 1 Tahun 2004
UU Nomor 15 Tahun 2004
UU Nomor 25 Tahun 2004
Dalam konsep keuangan negara dibedakan istilah pengeluaran negara dan belanja negara. Yang dimaksud dengan belanja negara adalah ....
kewajiban pemerintah pusat
uang yang keluar dari kas negara
kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih
pembayaran oleh negara
Asas yang menghendaki adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan negara adalah ….
proporsionalitas
profesionalitas
akuntabilitas
spesialitas
Pejabat yang mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan perikatan/kontrak di tingkat satker adalah ….
KPA
PPK
PPHP
BP
Pelaksanaan kegiatan oleh satuan kerja dan pencairan dana/pengesahan oleh Kuasa BUN berdasarkan dokumen ....
DIPA Induk
DIPA Turunan
DIPA Petikan
DIPA Khusus
Pembayaran untuk keperluan berikut harus menggunakan metode LS yaitu ….
pengadaan 1 unit kendaraan operasional roda 4
pembelian konsumsi rapat bulanan untuk 20 orang
penggantian 4 unit ban mobil (kendaraan operasional kantor)
penggantian 2 unit daun pintu kamar mandi rumah dinas
Koreksi/ralat SPP, SPM, maupun SP2D dapat dilakukan untuk hal-hal sebagai berikut ....
perubahan uraian dan kode BAS
perubahan jumlah uang pada SPP, SPM dan SP2D
perubahan tanggal pada SPP, SPM, dan SP2D tahun anggaran yang lalu
perubahan kode Bagian Anggaran
Arsip yang masih sering digunakan dalam kegiatan satker sebaiknya dikelompokkan dalam ....
arsip penting
arsip aktif
arsip inaktif
arsip statis
Pejabat yang bertanggung jawab atas penyimpanan dokumen terkait pelaksanaan kegiatan adalah....
Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM)
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Bendahara Pengeluaran
Diketahui pagu dana klasifikasi belanja yang dapat dikeluarkan dengan UP suatu kantor/satker berjumlah Rp 7 miliar maka pernyataan dibawah ini yang benar
adalah....
UP maksimal sebesar Rp100.000.000,00
UP maksimal sebesar Rp200.000.000,00
UP maksimal sebesar Rp500.000.000,00
UP maksimal sebesar Rp1.000.000.000,00
Diketahui pagu dana klasifikasi belanja yang dapat dikeluarkan dengan UP suatu kantor/satker berjumlah Rp240.000.000,00 maka pernyataan dibawah ini yang benar adalah....
UP maksimal sebesar Rp50.000.000,00
UP maksimal sebesar Rp100.000.000,00
UP maksimal sebesar Rp200.000.000,00
UP maksimal sebesar Rp500.000.000,00
Batasan belanja (limit) KKP untuk belanja barang operasional serta belanja modal untuk pertama kali setiap kartu kredit dalam 1 bulan adalah….
Rp50.000.000,00
Rp40.000.000,00
Rp20.000.000,00
Tergantung kebutuhan
Dibawah ini kelengkapan SPP-UP yang harus dilampirkan sebelum diajukan ke penguji tagihan/penerbit SPM, adalah….
SPTB
Surat Pernyataan KPA
Surat Persetujuan dari KPA
Rekening Koran bendahara pengeluaran
Pengajuan SPP Penggantian Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dapat di lakukan apabila....
Realisasi dari semua BPP telah 75%
Realisasi salah satu BPP telah 50% untuk SPP GUP BPP tersebut
Realisasi dari semua BPP telah 50%
Realisasi dari semua BPP telah 100%
Diketahui UP suatu kantor/satker berjumlah Rp100 juta, maka pernyataan dibawah ini yang benar adalah....
SPP-GUP minimal sebesar Rp50.000.000,00
SPP-GUP minimal sebesar Rp75.000.000,00
SPP-GUP maksimal sebesar Rp50.000.000,00
SPP-GUP maksimal sebesar Rp75.000.000,00
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) GUP diajukan ke penguji tagihan/penerbit SPM untuk permintaan pembayaran....
Semua pembayaran diatas Rp50.000.000,00
Semua pembayaran untuk keperluan belanja pegawai
Pembayaran belanja barang yang jumlahnya diatas Rp50.000.000,00
Pembayaran belanja barang sampai dengan Rp50.000.000,00
Dalam penyusunan Rencana Penggunaan Dana TUP harus memperhatikan….
Pagu anggaran dibagi 12
Kebutuhan riil dan pagu anggaran triwulan
Kebutuhan riil sesuai dengan waktu yang direncanakan
Kebutuhan riil dalam periode satu bulan
Salah satu prinsip yang terkait dengan pengujian dan pembayaran tagihan sesuai pasal 21 UU No. 1/2004 adalah….
pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima
pembayaran atas beban APBN/APBD boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima
pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan disetujui KPA
pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum disetujui PPK
Pengujian terhadap kebenaran output dari suatu kegiatan termasuk dalam jenis pengujian....
wetmatigheid
doelmatigheid
bestmatigheid
rechtmatigheid
Kode akun 52 digunakan untuk ....
belanja barang
belanja pegawai
belanja modal
belanja lain-lain
Yang tidak termasuk kelompok belanja modal adalah....
pembangunan gedung dan bangunan untuk kantor
pembangunan rumah dinas kepala kantor
renovasi gedung kantor yang rusak berat
pemeliharaan sehari-hari gedung kantor
Biaya perjalanan dinas pegawai yang ditugaskan mengikuti pelatihan dibebankan pada akun ....
51
52
53
58
Pembelian ban mobil dinas sebesar Rp4.000.000,00 termasuk jenis belanja....
pegawai
barang
jasa
modal
Pernyataan "lunas dibayar" pada kuitansi UP ditandatangani oleh....
Bendahara Pengeluaran
Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penguji dan Penerbit SPM
Pembayaran belanja barang senilai Rp2.000.000,00 harus disertai bukti perjanjian minimal berupa....
bukti pembelian
kuitansi
kontrak
SPK
Uang harian perjalanan dinas meliputi uang makan, uang saku dan ….
transport lokal
transport keberangkatan
transport kepulangan
transport keberangkatan dan kepulangan
Rekening yang dibuka oleh Menteri Keuangan pada Bank Indonesia atau bank lain, untuk menampung sementara dana PHLN tertentu disebut….
rekening khusus
rekening dana talangan
rekening sementara
rekening antara
Bendahara membayarkan honorarium kepada Andi seorang PNS Golongan IV/a, terhadap pembayaran tersebut Bendahara memotong PPh pasal 21 sebesar
15%
10%
5%
0%
Bendahara melakukan pembayaran kepada CV Badui sebagai Even Organizer kegiatan capacity building, terhadap pembayaran tersebut bendahara memotong….
PPh pasal 21
PPh pasal 22
PPh pasal 23
PPh pasal 4 ayat (2)
Terhadap pemotongan pajak atas pembayaran honorarium, bendahara harus menyetor dan
melaporkan paling lambat….
penyetoran 7 hari setelah pembayaran, pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya
penyetoran 7 hari setelah pembayaran, pelaporan tanggal 10 bulan berikutnya
penyetoran tanggal 10 bulan berikutnya, pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya
penyetoran tanggal 10 bulan berikutnya, pelaporan akhir bulan berikutnya
Bendahara memotong PPh atas honorarium yang diterima oleh KPA. Akun dan kode jenis setoran yang benar adalah ….
411121/100
411121/402
411121/104
411211/ 910
Kantor menyewa mobil untuk operasional dari CV Sewa Mobil (tidak punya NPWP). Terhadap sewa tersebut bendahara harus memotong PPh sebesar….
PPh pasal 22 sebesar 1,5%
PPh pasal 23 sebesar 3%
PPh pasal 23 sebesar 4%
PPh pasal 4 (2) sebesar 2%
Kantor mengadakan kegiatan Capacity Building
dengan mengundang Ari Ginanjar sebagai narasumber. Bendahara membayar honorarium sebesar Rp8.000.000,00. Atas pembayaran tersebut
bendahara harus memungut PPh pasal 21 sebesar ….
15% x Rp.8.000.000
5% x Rp.8.000.000
5% x (50% x Rp.8.000.000)
5% x ((50% x Rp.4.000.000)-PTKP)
Apabila bendahara terlambat menyampaikan SPT Masa PPh maka dikenakan sanksi berupa….
denda 2% setiap bulan keterlambatan
denda sebesar Rp500.000,00
denda sebesar Rp100.000,00
tidak dikenakan denda
Pusdiklat AP membayar jasa konsultan perencana kontruksi kepada CV Konsultan Jaya (PKP, ber-NPWP, kualifikasi usaha kontruksi) sebesar Rp25.000.000,00. Atas pembayaran tersebut dikenakan pajak….
PPN dan PPh Pasal 23
PPN dan PPh Pasal 4(2)
PPN dan PPh Pasal 22
PPN dan PPh Pasal 21
Satker KP2KP Kualu melakukan sewa pertokoan untuk digunakan sebagai kantor senilai Rp35 juta kepada CV Toko (PKP ber NPWP) .Terhadap transaksi
tersebut terhutang ....
PPN dan PPh pasal 23
PPN dan PPh pasal 4 (2)
PPh pasal 23 saja
PPh pasal 4 (2) saja
Bendahara KPP Ciawi melakukan pembayaran perbaikan laptop kepada Barkie (penyedia perorangan dan tidak ber NPWP) senilai Rp600.00,00. Atas transaksi
tersebut, bendahara harus memungut/memotong pajak ….
PPh pasal 23 sebesar 2% x 600 ribu
PPh pasal 23 sebesar 4% x 600 ribu
PPh pasal 21 sebesar 6% x 600 ribu
PPh pasal 21 sebesar 6% x (50% x 600 ribu)
Berdasarkan PMK 162 Tahun 2013, Bendahara membukukan....
Uang persediaan saja
SP2D UP dan GUP saja
Seluruh pengeluaran pada satker saja
Seluruh penerimaan dan pengeluaran pada satker
Pembukuan bendahara pengeluaran dilakukan pada....
BKU saja
BKU dan buku pembantu
BKU, buku pembantu, dan kartu pengawasan
BKU, buku pembantu, dan buku pengawasan anggaran belanja
Buku pembantu yang menunjukkan tempat uang bendahara adalah....
Kas tunai
Kas tunai dan bank
UP dan Bank
Kas Tunai, bank dan UP
SP2D GUP dibukukan di BKU sisi....
Debet
Kredit
Debet dan Kredit
Tidak dibukukan
Selain dibukukan di BKU, SP2D UP juga dibukukan di buku pembantu....
Kas Tunai
Pajak
Bank
Uang Muka
Pembukuan penerimaan SPM/SP2D UP oleh Bendahara Pengeluaran adalah….
BKU (K), BP Kas Tunai (K), dan BP UP (K)
BKU (D), BP Kas Tunai (D), dan BP UP (D)
BKU (K), BP Bank (K), dan BP UP (K)
BKU (D), BP Bank (D), dan BP UP (D)
Bendahara Pengeluaran membayar tunai tagihan pengadaan ATK sebesar Rp.4.000.000, pembukuannya adalah….
BKU (K), BP Kas Tunai (K), BP UP (K), Buku Pengawasan Anggaran Belanja (K)
BKU (K), BP Bank (K), BP UP (K), Buku Pengawasan Anggaran Belanja (K)
BKU (K), BP Kas Tunai (K), BP Uang Muka (K), Buku Pengawasan Anggaran
Belanja (K)
BKU (K), BP Kas Tunai (K), BPP (K), Buku Pengawasan Anggaran Belanja (K)
Bendahara Pengeluaran memotong PPH pasal 21 sebesar Rp.300.000. Pembukuan atas transaksi tersebut adalah….
BKU (K), BP pajak (K), BP Kas Tunai (K)
BKU (D), BP pajak (D), BP Kas Tunai (D)
BKU (D), BP pajak (D), BP Bank (D)
BKU (K), BP pajak (K), BP Bank (K)
Saldo akhir Buku Pembantu Kas pada bulan pelaporan merupakan penjumlahan dari buku pembantu….
BP Kas Tunai dan BP Bank
BP Kas Tunai, BP Bank, dan BP BPP
BP Kas Tunai, BP Bank, dan BP Uang Muka
BP Kas Tunai, BP Bank, BP BPP dan BP Uang Muka
Dalam aplikasi Sakti modul Bendahara, aktifitas yang harus dilakukan dalam rangka pembuatan SPP UP sebelum menghitung usualan UP adalah ....
Membuat DRPP
Merekam referensi kelompok Akun UP
Membuat kuitansi
Merekam Uang Muka
Pada Modul Bendahara, langkah selanjutnya yang dilakukan untuk membuat SPM GUP adalah membuat DRPP, dokumen sumber DRPP dihasilkan dari menu...
Menghitung usulan UP
Membuat rincian pembiayaan TUP
Membuat kuitansi
Membuat SPBy
Menu yang digunakan oleh bendahara pengeluaran untuk menyetorkan sisa pengembalian belanja tahun berjalan adalah...
Setoran UP/TUP/PNBP Bendahara Pengeluaran
Setoran Pajak
Mencatat Pembayaran Dana Titipan
Pengembalian Belanja
Dibawah ini yang termasuk ruang lingkup UP modul bendahara Aplikasi Sakti adalah ....
Kuitansi LS Pegawai
Pembayaran tunai oleh bendahara
Kuitansi LS bendahara
Kuitansi LS Pihak Ketiga
