Ruang lingkup pengadaan Barang/Jasa yang diatur oleh Perpres 16 tahun 2018 mengatur hanya untuk pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber dari APBN/APBD

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan melalui Swakelola kepada koperasi usaha kecil

Pengguna Anggaran berwenang mengusulkan pelaku usaha sebagai penyedia untuk pengadaan dengan metode pengadaan langsung jasa konsultansi.

Pejabat Pembuat Komitmen berwenang menetapkan pemenang tender untuk pekerjaan di bawah Rp100 Miliar

Pejabat Pengadaan dapat melakukan pengadaan langsung dengan metode pembelian atau pembayaran langsung atas pengadaan yang bukti perikatannya berupa Surat Perintah Kerja

Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan pejabat pengadaan untuk pengadaan s.d Rp200 juta

Pokja Pemilihan menerbitkan Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) setelah masa sanggah selesai dan tidak ada sanggahan yang masuk

Anggota Pokja Pemilihan berjumlah gasal beranggotakan paling kurang satu orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan

PPHP melakukan penerimaan hasil pekerjaan berdasarkan dokumen kontrak yang diterima oleh Penyedia

Kontrak merupakan perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa

Pokja Pemilihan memilih penyedia yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis radius lokasi terdekat untuk pengadaan dengan metode penunjukan langsung

Proses pascakualifikasi menghasilkan daftar calon Penyedia Barang atau daftar pendek calon Penyedia Jasa Konsultasi

Pokja Pemilihan tidak berhak menetapkan pemenang untuk pengadaan jasa konsultansi di atas Rp10 miliar

Penunjukkan penyedia untuk pengadaan atas kondisi darurat bencana senilai Rp200 juta dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen

Pemilihan penyedia dalam pengadaan Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode tender

Dalam melaksanakan pengadaan dengan sistem tender, Pokja Pemilihan harus menyiapkan dokumen pemilihannya.

Pengadaan langsung untuk pekerjaan konstruksi dilakukan apabila waktu yang tersedia tidak mencukupi untuk dilakukan tender

Dalam tender secara prakualifikasi, semua peserta tender yang mendaftar dapat memasukan penawaran

Prinsip transparan dalam pengadaan diwujudkan dengan tidak boleh dihalanginya setiap perusahaan yang memiliki kemampuan menyediakan barang/jasa, untuk mengikuti tender

Penentuan cara pengadaan, apakah menggunakan penyedia atau dengan swakelola diputuskan pada saat menyusun rencana pengadaan

Prinsip dasar pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, akuntabel dan mengutamakan produksi dalam negeri

Pelanggaran oleh pelaku usaha peserta tender berupa terjadinya persekongkolan dikenakan daftar hitam selama 2 tahun

Pokja Pemilihan dapat mempersyaratkan peserta tender harus memiliki kartu tanda anggota asosiasi tertentu untuk menjamin penyedia tersebut berkinerja baik

Perguruan tinggi negeri tidak boleh mengikuti seleksi jasa konsultasi