NEW
Font size
Worksheetslembaga negara
Total questions: 50
Worksheet time: 50mins
Gedung tersebut merupakan gedung tempat lembaga..... berkantor.
eksekutif
legislatif
yudikatif
eksaminatif
moneter
Ketua DPR periode 2019-2024 yang baru saja dilantik adalah...
Bambang Soesatyo
Setya Novanto
Puan Maharani
Susi Pudjiastuti
Mahfud MD
Nadiem Makarim, mantan CEO sebuah perusahaan start up di Indonesia ini baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai salah satu menteri dalam Kabinet Indonesia Maju. Posisi beliau adalah...
Menteri Riset dan Teknologi
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Perindustrian
Salah satu hak prerogatif Presiden dalam bidang yudikatif adalah menghentikan pengusutan terhadap pejabat negara. Hak ini disebut juga...
amnesti
abolisi
rehabilitasi
grasi
gratifikasi
Lembaga yang memegang fungsi kekuasaan eksaminatif atau inspektif di Indonesia adalah...
DPR
MPR
MA
BPK
KY
Dalam Pasal 3 UUD 1945, salah satu tugas MPR adalah...
mengajukan RUU kepada DPR
mengubah dan menetapkan UUD
menetapkan RAPBN
memutuskan pembubaran partai politik
mengangkat dan memberhentikan hakim agung
Untuk kedua kalinya, beliau terpilih sebagai Menteri Luar Negeri (menlu) pada Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Tak heran, sebab prestasi beliau sebagai (menlu) perempuan pertama di Indonesia begitu membanggakan. Salah satunya adalah dengan terpilihnya Indonesia sebagai Dewan HAM PBB 2020-2022. Beliau adalah...
Sri Mulyani
Siti Nurbaya Bakar
Nina Moeloek
Khofifah Indarparawansa
Retno Marsudi
Grasi merupakan hak prerogatif Presiden di bidang yudikatif. Grasi memiliki arti...
memberikan pengampunan
memulihkan nama baik
mengembalikan hak seseorang
menghentikan pengusutan
membebaskan tahanan politik
Susunan anggota MPR di Indonesia terdiri dari anggota DPR dan....
DPRD
DPD
BPK
MA
MK
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merepresentasikan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia dalam tataran pemerintah pusat. Setiap provinsi memiliki perwakilan di DPD yang berjumlah... orang.
1
2
3
4
5
Lembaga negara yang memiliki wewenang memutus perselisihan hasil pemilu adalah...
DPR
MPR
MA
MK
KY
Pengadilan yang menangani kasus tindak pidana korupsi di tingkat akhir adalah...
MA
MK
KY
Mahkamah Militer
Pengadilan Negeri
Bedasarkan teori Trias Politica dari Montesquieu, fungsi kekuasaan eksekutif di Indonesia berada di tangan...
DPR
MPR
Presiden
MA
Bank Indonesia
Lembaga negara yang memiliki tugas menjaga kehormatan serta martabat hakim adalah...
MA
MK
KY
DPR
MPR
Lembaga yang memiliki wewenang untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap UUD 1945 adalah...
MPR
DPR
MA
MK
KY
Sebutan bagi kabinet menteri Joko Widodo dan Ma'ruf Amin adalah...
Kabinet Indonesia Maju
Kabinet Kerja
Kabinet Gotong Royong
Kabinet Indonesia Bersatu
Kabinet Persatuan Nasional
Lembaga negara yang memiliki tugas mempertimbangkan dan membahas usulan DPD adalah...
DPR
MPR
Presiden
MA
MK
Sengketa antarlembaga negara merupakan ranah putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh lembaga...
MA
MK
KY
Mahkamah Militer
Pengadilan Negeri
Praktiknya, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada kepentingan masyarakat
SEBAB
Pemerintah dan rakyat duduk Bersama untuk untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi Bersama dan sekaligus merencanakan Bersama tentang sesuatu yang hendak dilakukan dan dikerjakan dimasa mendatang
Jika pernyataan benar, alasan benar dan keduanya memiliki hubungan sebab akibat
Jika pernyataan benar, alasan benar tetapi keduanya tidak memiliki hubungan sebab akibat
Jika pernyataan benar dan alasan salah
Jika pernyataan salah dan alasan benar
Jika pernyataan dan alasan salah
Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa MPR merupakan
Lembaga Negara
Lembaga Tertinggi Negara
Lembaga Tinggi Negara
Lembaga Negara dengan kekududukannya sejajar dengan Presiden
Lembaga Negara
Hak angket, hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat, hal tersebut merupakan hak dari Lembaga negara
MPR
MK
MA
KY
DPR
Pasal 6A ayat (1), menyatakan bahwa Presiden dari wakil presiden dipilih oleh
MPR
DPR
MA
Rakyat
DPD
Dalam melaksanakan tugasnya, presiden tidak berkuasa secara mutlak, tetapi dibatasi oleh
UUD NRI Tahun 1945
Peraturan Daerah
Ketetapan MPR
Pancasila
Undang-undang
Berikut ini yang tidak termasuk unsur-unsur hukum, yaitu...
peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
peraturan dibuat oleh lembaga resmi/wajib
peraturan yang bersifat memaksa
peraturan yang hanya mengikat masyarakat tertentu saja
Berikut ini yang tidak termasuk penggolongan hukum menurut sumbernya adalah...
hukum karma
hukum adat
hukum yurisprudensi
hukum traktaat
Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia adalah..
Undang-undang
Peraturan Presiden
TAP MPR
Pancasila
tujuan bangsa Indonesia yang tercantum didalam pembukaan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 terdapat pada alinea...
Satu
Dua
Tiga
Empat
Lima
Indonesia terletak diantara dua samudra yaitu...
Benua Asia dan samudra Pasifik
Samudra Hindia dan benua Australia
Benua Afrika dan samudra Hindia
Samudra Indonesia di sebelah barat dan samudra Pasifik di sebelah timur
Samudra Pasifik dan samudra Atlantik
Apa yang dimaksud dengan kedaulatan ?
kekuasaan tertinggi yang ada pada suatu negara
kekuatan pemimpin
kekuasaan raja
Kekuasaan Presiden
Kedaulatan suatu negara untuk mengatur segala kepentingan rakyatnya tanpa campur tangan negara lain, termasuk kedaulatan ke . . . .
Eksternal
Luar
Dalam
Internal
Salah satu sifat pokok kedaulatan yaitu bersifat tunggal artinya . . . .
Kekuasaan tidak dibatasi oleh kekuasaan lain
Kekuasaan merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak dibagi-bagikan kepada badan lain
Kekuasaan tetap ada selama negara berdiri
Kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi
Montesquieu mengatakan bahwa kekuasaan dibagi menjadi tiga, yaitu...
Kekuasaan Legislatif, Eksekutif, Yudikatif
Kekuasaan Konstruktif, Yudikatif, Normatif
Kekuasaan Normatif, Eksekuti, Konstitutif
Kekuasaan Legislatif, Konstitutif, Yudikatif
Berikut ini yang merupakan prinsip-prinsip kedaulatan Negara Republik Indonesia adalah . . . .
1. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik
2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar
3. Menteri-menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh DPR
4. Negara Indonesia adalah negara hukum
5. Presiden tidak dapat membekukan/membubarkan DPR
1, 2, 3, 4
2, 3, 4, 5
1, 2, 4
1, 2, 3, 4, 5
Perhatikan pernyataan dibawah ini!
1. membuat undang-undang/kebijakan
2. melaksanakan undang-undang
3. mengontrol / mengawasi pemerintah
Menurut Miriam Budiardjo, Parlemen memiliki tugas/wewenang sebagai berikut .....
1 dan 3
1,2,3
2 dan 3
1 dan 2
Prinsip kedaulatan rakyat menunjukkan bahwa pemerintahan Negara hendaklah …..
Ditentukan oleh keberadaan partai politik
Rakyat membela keberadaan Negara
Dikuasai oleh para politisi
Rakyat memegang kekuasaan tertinggi
Democracy is government of the people, by the people and for the people. Tokoh yang mengemukakan teori tersebut adalah …
Philipe C. Schmitter
Abraham Lincoln
Solly Lubis
Henry Mayo
Pada masa Orde Baru salah satu faktor yang menyebabkan jatuhnya demokrasi Pancasila adalah …
Pelaksanaan UUD 1945 dan Pancasila secara muri dan konsekuen
Mental dan perilaku para pejabat yang mencerminkan kesadaran terhadap hukum
Terjadinya penyimpangan-penyimpangan terhadap UUD 1945 dan Pancasila
Terlaksananya program~program pemerintah yang tertera dalam pelita
Dapat mengajukan kepada DPR, RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah adalah tugas ....
MK
BPK
DPRD
DPD
Adanya pemisahan yang jelas antara kepala pemerintahan dengan kepala negara, Merupakan ciri dari Sistem Pemerintah....
Semi Presidensil
Monarki
Parlementer
Semi Parlementer
Berikut ini yang merupakan Tugas Pokok Seorang Presiden sebagai Kepala Negara adalah..............
1. Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR
2. Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara
3. Menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR
4. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara
5. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR
1,2,4,5
2,3,5
1,3,5
3,4,5
Menurut Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa " Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut ....
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
Undang Undang Dasar
Undang Undang
Hukum
Masa jabatan DPR adalah ....
4 tahun
5 tahun
7 tahun
10 tahun
Hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah dalam menjalankan pemerintahan disebut ....
hak mengeluarkan pendapat
hak angket
hak interpelasi
hak imunitas
Lembaga yang bertugas untuk memeriksa dan mengelola keuangan negara adalah ....
Menteri Keuangan
Komisi Pemberantasan Korupsi
Badan Pemeriksa Keuangan
Dewan Perwakilan Rakyat
Lembaga yang bertugas mempertimbangkan kepada Presiden mengenai grasi dan rehabilitasi adalah ....
Mahkamah agung
Mahkamah konstitusi
Komisi Yudisial
Menteri pertahanan
Anggota MK terdiri 9 orang dan ditetapkan oleh ....
MPR
DPR
Presiden
Rakyat
Jika terjadi sengketa dalam PEMILU maka yang berhak memutuskan adalah ....
MPR
Presiden
MA
MK
Sikap kita terhadap peraturan perundang-undangan adalah ....
melaksanakan sebab sudah jadi keputusan
melaksanakan karena memang diwajibkan
melaksanakan dengan penuh tanggung jawab
melaksanakan agar tidak jadi masalah
Yang tidak termasuk tugas dan wewenang MPR adalah ....
membubarkan DPR
mengubah UUD
mencopot jabatan Presiden
melantik Presiden
Jumlah anggota DPR menurut undang-undang adalah ... orang.
500
550
560
575
