NEW
Font size
S
M
L
XL
WorksheetsBRICO BRIA Bakalbalam :)
Total questions: 20
Worksheet time: 10mins
Name
Class
Date
1.
Perdir Nomor …………………… tentang Pedoman Manajemen Risiko adalah merupakan hasil reviu dari Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai Perdir Nomor 46 Tahun 2020 adalah:
a)
Perdir 60 Tahun 2020
b)
Perdir 61 Tahun 2020
c)
Perdir 62 Tahun 2020
d)
Perdir 63 Tahun 2020
2.
Penggunaan kriteria kemungkinan oleh pemilik risiko pada Pedoman Manajemen Risiko sesuai Perdir nomor 60 Tahun 2020, adalah dengan mempertimbangkan diantara 2 kemungkinan kejadian, yakni:
a)
Kemungkinan dan Dampak
b)
Jarang terjadi dan hampir pasti terjadi
c)
Peluang kejadian dan frekuensi kejadian
d)
Prosentase dan Frekuensi Kejadian
3.
Penilaian efektifitas pengendalian internal dilakukan untuk mendapatkan nilai risiko ……..
a)
Inherent
b)
Residual
c)
Aktual
d)
Current
4.
Klasifikasi risiko BPJS Kesehatan sesuai Pedoman Manajemen Risiko Perdir Nomor 60 Tahun 2020 adalah
a)
Strategis, operasional, tata kelola dan kepatuhan
b)
Strategis, operasional, kecurangan, dukungan dana
c)
Strategis, operasional, kecurangan, kepatuhan
d)
Strategis, operasional, asuransi, dukungan dana
5.
..................terdiri dari proses identifikasi risiko, analisis risiko, dan penanganan risiko
a)
Penetapan konteks risiko
b)
Perencanaan manajemen risiko
c)
Asesmen risiko
d)
Monitoring dan evaluasi manajemen risiko
6.
Kesesuaian waktu dan keterlibatan dari setiap pemangku kepentingan terkait dengan pengetahuan, pandangan, persepsi harus selalu dipertimbangkan merupakan penjelasan dari prinsip manajemen risiko ………
a)
Terintegrasi
b)
Inklusif
c)
Dinamis
d)
Dapat disesuaikan
7.
Berikut termasuk dalam matriks analisis pemangku kepentingan dalam menilai peran penting dan pengaruh setiap individu atau unit kerja dalam proses penyusunan konteks profil risiko, kecuali .........
a)
Abaikan
b)
Libatkan
c)
Dialog
d)
Pengumpul Informasi
8.
Pernyataan dibawah ini yang menunjukkan pentingnya proses bisnis adalah, kecuali ………
a)
Proses bisnis menjadi panduan dalam melaksanakan kegiatan operasional
b)
Proses bisnis meningkatkan kecepatan dan mutu layanan
c)
Proses bisnis membantu pencapaian target kinerja operasional
d)
Proses bisnis mengurangi risiko operasional yang telah terjadi
9.
Dalam menyusun proses bisnis BPJS Kesehatan, mempertimbangkan ha-hal sebagai berikut:
a)
Peta strategi fungsional, Prosedur Operasional
b)
Rencana strategis organisasi, hasil reviu manajemen proses bisnis
c)
Pedoman pelaksanaan, Struktur Organisasi
d)
Kebutuhan organisasi, fungsi-fungsi organisasi
10.
Pelaksanaan monitoring implementasi Pro-Ops dan IK sesuai dengan Perdir No 68 tahun 2018 tentang Pedoman Manajemen Proses Bisnis dilaksanakan pada:
a)
Seluruh Pro-Ops dan IK yang berlaku pada Kedeputian Wilayah dan Kantor Cabang
b)
Pro-Ops dan IK utama
c)
Sebagian Pro-Ops dan IK yang ditentukan oleh Process Business Owner
d)
Pro-Ops dan IK untuk kondisi darurat
11.
Perbaikan proses bisnis dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
a)
Identifikasi masalah, Analisa data, Pengumpulan Data, Pelaksanaan solusi, dan Stabilitas solusi
b)
Identifikasi masalah, Pengumpulan data, Analisa data, Pelaksanaan solusi, dan Stabilitas solusi
c)
Identifikasi masalah, Pengumpulan data, Analisa data, Stabilitas solusi, dan Pelaksanaan solusi
d)
Pengumpulan data, Identifikasi masalah, Analisa data, Pelaksanaan solusi, dan Stabilitas solusi
12.
Yang dimaksud dengan Prosedur Operasional (Pro-Ops) adalah:
a)
Dokumen tentang kumpulan proses utama organisasi yang saling terkait yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian tujuan utama organisasi.
b)
Dokumen berisikan serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan tentang proses pelaksanaan aktifitas kritis organisasi, bagaimana, kapan, dimana dan oleh siapa dilakukan
c)
Dokumen yang memuat serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan tentang proses pelaksanaan aktifitas organisasi, bagaimana, kapan, dimana dan oleh siapa dilakukan
d)
Dokumen tentang bagian terkecil dari aktivitas yang menjelaskan langkah-langkah harus dilakukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
13.
Yang merupakan masukan atau input sebuah proses adalah, kecuali ………
a)
Personil
b)
Peralatan dan/atau Teknologi
c)
Waktu pelaksanaan
d)
Data dan/atau informasi
14.
Manakah yang menjadi tugas dan fungsi Koordinator Proses bisnis adalah sebagai berikut:
a)
Menyediakan panduan tentang tatacara pelaksana proses dalam menyelesaikan ketidaksesuaian yang terjadi selama implementasi proses
b)
Mengimplementasikan aplikasi bispro secara aktif
c)
Melakukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi Prosedur Operasional (Pro-Ops) dan Instruksi Kerja (IK) di Wilayah kerja
d)
Memantau dan memastikan tujuan kinerja proses terpenuhi dan diambil tindakan korektif jika tidak terpenuhi dalam bentuk perbaikan proses (process improvement)
15.
Alur usulan reviu proses bisnis yang dilakukan oleh Business Process Owner di daerah adalah sebagaimana urut-urutan berikut:
a)
Usulan BPO - Aplikasi Bispro - Koordinator Proses Bisnis - Reviu MPRM - Persetujuan BPO Kantor Pusat
b)
Usulan BPO - Koordinator Proses Bisnis - Aplikasi Bispro - Persetujuan BPO Kantor Pusat - Reviu MPRM
c)
Usulan BPO - Koordinator Proses Bisnis - Reviu MPRM - Aplikasi Bispro - Persetujuan BPO Kantor Pusat
d)
Usulan BPO - Koordinator Proses Bisnis - Aplikasi Bispro - Reviu MPRM - Persetujuan BPO Kantor Pusat
16.
Dalam hubungan kerja fungsi Kepatuhan Internal dengan fungsi pengawasan lainnya bahwa Kepatuhan memiliki sifat before the fact atau ex-ante. Dibawah ini pernyataan yang paling tepat mengenai ex-ante dalam kaitannya Kepatuhan Internal yang paling tepat adalah . . .
a)
Memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pengendalian internal organisasi dalam rangka memberikan keyakinan memadai kepada manajemen bahwa tujuan organisasi yang telah ditetapkan dapat tercapai
b)
Mencegah dan mendeteksi pengambilan suatu keputusan atau kebijakan yang dapat menimbulkan penyimpangan atau pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku
c)
Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan operasional yang memiliki nilai yuridis yang kuat dalam kaitannya mewujudkan tatanan Good Governance.
d)
Meminimalisir risiko sebelum dikeluarkannya Peraturan dengan cara melakukan mitigasi risiko yang baik dengan pendekatan hukum dengan berkoordinasi UPKF terkait.
17.
Untuk mewujudkan BPJS Kesehatan sebagai organisasi yang comply, telah dibentuk unit pengelola Kepatuhan Internal yang dijalankan dengan beberapa aspek. Yang merupakan prinsip dari Kepatuhan Internal menurut Pedoman Pengelolaan Kepatuhan Internal BPJS Kesehatan adalah . . .
a)
Relevan
b)
Dinamis
c)
Akuntabel
d)
Komitmen Individu
18.
Dibawah ini yang paling tepat dalam inventarisasi Daftar Kewajiban Kepatuhan Kepwil dan Kantor Cabang adalah…
a)
Peraturan Presiden, Peraturan Gubernur, Peraturan Walikota
b)
Peraturan Presiden, Peraturan OJK, Peraturan Menteri
c)
Peraturan Gubernur, Peraturan Walikota, Perjanjian Kerjasama
d)
Undang-undang, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri
19.
Kantor Cabang A melakukan proses pengadaan Belanja Barang Modal (BBM) dengan nominal Rp.400 juta, kemudian setelah dilakukan audit terdapat temuan ketidaksesuaian proses pengadaan yang dilakukan dan terdapat kemahalan harga barang yang diperoleh. Berdasarkan contoh berikut identifikasi yang perlu dilakukan jika terjadi kasus tersebut …...
a)
Identifikasi Produk Hukum / Regulasi terkait
b)
Identifikasi Risiko Kepatuhan
c)
Identifikasi aktivitas pengendalian dan penanganan
d)
Semua benar
20.
Berikut yang bukan merupakan Prinsip Pengelolaan Kepatuhan sesuai dengan pedoman adalah...
a)
Sinergi Fungsi Kepatuhan internal
b)
Komitmen Duta BPJS Kesehatan
c)
Pimpinan sebagai Role Model
d)
Organisasi yang taat azas
Reset
