WorksheetsPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Total questions: 56
Worksheet time: 51mins
Pengumuman rencana umum pengadaan barang / jasa menjadi tanggungjawab :
KPA
PPK
ULP
PPHP
Pengadaan Jasa konsultansi yang menggunakan evaluasi kualitas dan biaya, penyampaian penawaran yang digunakan :
Satu File
Dua File
Tiga File
Dua Tahap
Pengadaan dengan cara swakelola Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, paling tepat dilakukan untuk pengadaan
Mesin-mesin pertanian kelompok tani
Rehab ringan posyandu
Pembangunan Masjid baru
Pembetonan jalan lingkungan
Pengguna Anggaran tidak menetapkan perencanaan pengadaan tentang:
Penganggaran
Cara pengadaan
Evaluasi Penawaran
Jadwal Pengadaan
26. Pekerjaan Konstruksi yang spesifikasi teknis atau volumenya dapat dinyatakan secara jelas serta tidak melalui perhitungan penilaian teknis dalam Dokumen tender, maka penyampaian dokumennya menggunakan:
Satu file
Dua file
Tiga file
Dua tahap
Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyedia Barang menggunakan antara lain:
Metode evaluasi berdasarkan biaya terendah
Metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya
Metode evaluasi berdasarkan Pagu Anggaran
Metode evaluasi berdasarkan sistem nilai
Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dapat dilakukan dengan menggunakan antara lain ;
Sistem gugur
Sistem kualitas
Sistem nilai
Sistem penilaian biaya selama umur ekonomis
Kontrak berdasar jumlah harga pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu adalah:
Kontrak harga satuan
Kontrak lumsum
Kontrak payung
Kontrak gabungan
Tanda bukti kontrak untuk Jasa Konsultansi dengan nilai Rp. 40.000.000,00 adalah ;
Kuitansi
Surat Perjanjian
SPPBJ
SPK
Evaluasi kualifikasi untuk tender Pengadaan Alat pertanian dilakukan dengan metode:
Sistem gugur
Sistem nilai
Sistem kualitas
Sistem kualitas dan biaya
Pengguna Anggaran berwenang :
Menetapkan spesifikasi teknis Barang/Jasa
Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan
Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
Menyusun Rancangan kontrak
Penilaian kualifikasi untuk pekerjaan sederhana pembangunan pasar tradisional dengan nilai Rp.1 Milyar dilakukan dengan metode:
Sistem gugur
sistem nilai
Sistem kualitas
Sistem pembobotan
Untuk pengadaan pekerjaan konstruksi pembangunan irigasi senilai Rp. 800 juta, batas tertinggi penawaran adalah:
Pagu anggaran
HPS
RAB
80 % dari HPS
Preferensi harga memperhitungkan, kecuali :
Harga penawaran penyedia
TKDN
Pembobotan nilai teknis barang
Koefisien Preferensi
Pekerjaan yang menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaan yang sulit didefinisikan secara teknis cara memenuhi kebutuhan dan tujuan pengadaan merupakan karakteristik pekerjaan :
Turnkey
Kompleks
Industri kreatif
Makro
Bagian tugas PPK dalam menetapkan persiapan pengadaan adalah, kecuali :
Spesifikasi teknis
Kerangka Acuan Kerja
Pagu Anggaran
Penetapan pemberian uang muka
Yang bukan merupakan fungsi atau kegunaan HPS adalah :
pedoman dalam menetapkan besaran nilai Jaminan Penawaran untuk harga penawaran yang lebih rendah dari 80% HPS.
menilai kewajaran harga satuan
menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pekerjaan Jasa Lainnya
pedoman dalam menentukan nilai jaminan sanggah banding.
Nilai jaminan sanggah banding sebesar :
5 % dari HPS.
5 % dari Kontrak
1-3 % dari HPS
1% dari HPS
Pihak yang berwenang menambah persyaratan kualifikasi pelaku usaha untuk mengikuti tender adalah:
Pengguna Anggaran.
Pejabat Pembuat Komitmen
Pejabat Pengadaan.
Pokja Pemilihan
Pokja Pemilihan dapat melakukan penunjukan langsung untuk pengadaan dalam hal Tender/ Seleksi ulang gagal dengan ketentuan :
kebutuhan sudah dapat ditentukan jumlahnya
Waktu mendekati perubahan anggaran
Harus mendapat persetujuan tertulis PA/KPA
Tender/seleksi pertama gagal
Tugas Penyelenggara Swakelola yang tepat adalah :
Tim Perencanaan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.
Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, mencatat penyerapan anggaran dan rencana biaya.
Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik, mengawasi persiapan dan pelaksanaan administrasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan.
Hal yang bukan menjadi tanggungjawab penyedia sesuai dengan jenis pekerjaannya dalam pelaksanaan kontrak adalah :
Ketepatan kualitas ketika anggaran sudah ditetapkan dalam DIPA/DPA
ketepatan perhitungan jumlah atau volume sesuai dengan perubahan kontrak
ketepatan waktu barang tercatat dalam pembukuan asset
ketepatan lokasi penyerahan barang
Jika nilai kontrak pekerjaan konstruksi pembangunan kantor sebesar Rp17 Milyar dan Nilai HPS sebesar Rp20 Milyar, maka nilai jaminan pelaksanaan sebesar
1-3% dari nilai HPS
1-3% dari nilai Kontrak
5% dari nilai Kontrak
Tidak diperlukan
Besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa ditetapkan oleh:
Pengguna Anggaran.
Pejabat Pembuat Komitmen
Pejabat Pengadaan.
Pokja Pemilihan
Prakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut:
Tender Pekerjaan Konstruksi dengan nilai relatif besar;
Seleksi Jasa Konsultansi Perorangan dalam kasus hukum yang masuk isu nasional;
Penunjukan Langsung Pengadaan Barang
Pengadaan dengan evaluasi kualifikasi Sistem pembobotan dengan ambang batas untuk Penyedia Jasa Lainnya.
Ketentuan penggunaan Tenaga Ahli dalam pelaksanaan Swakelola tipe II:
Maksimal 50% dari jumlah tim pelaksana.
Menggunakan ahli pada atau yang dipilih oleh Lembaga Pelaksana swakelola.
PPK melakukan pemilihan tenaga ahli.
Tenaga ahli menjadi penanggungjawab dalam pelaksanaan swakelola
Hal yang bukan merupakan tahapan dalam pelaksanaan seleksi adalah :
Pelaksanaan Kualifikasi dan Undangan
Pendaftaran, Pengambilan Dokumen Pemilihan, dan Pemberian Penjelasan
Penyampaian dan Evaluasi Dokumen Penawaran
Pengumuman Pemenang, Sanggah, dan Sanggah banding
Seleksi dinyatakan gagal dalam hal, kecuali :
terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran
peserta yang lulus evaluasi penawaran kurang dari 3 (tiga) pada seleksi pertama
ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan
Pihak yang bukan pelaksana penelitian dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah :
Individu non-Pegawai Aparatur Sipil Negara
Perangkat Daerah
Negara pemberi pinjam / hibah
Ormas
Dalam pemasangan tiang pancang dari pondasi yang belum dapat dipastikan kedalamnya dan dilanjutkan dengan pembangunan gedung, maka kontrak yang digunakan adalah:
Harga satuan dan lumsum
Harga satuan
Lumsum
Presentase
Dalam menyusun HPS, kecuali :
Memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Memperhitungkan Keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar bagi penyedia
Tidak memperhitungkan Pajak Penghasilan (PPh) penyedia
Digunakan sebagai dasar perhitungan kerugian negara dalam pemenuhan prinsip pengadaan
Metode pemilihan penyedia Pengadaan barang pada proses pengadaan adalah, kecuali:
Penunjukan Langsung
Pengadaan Langsung
Tender cepat
Seleksi
Pokja Pemilihan memilih metode evaluasi penawaran untuk pengadaan mesin pertanian adalah:
Evaluasi sistem nilai
Evaluasi Adminsitrasi
Evaluasi Teknis
Evaluasi Harga
Pokja Pemilihan menyusun dan menetapkan Dokumen Pemilihan yang terdiri dari, kecuali:
Dokumen Kualifikasi
Rancangan Surat Perjanjian
Adendum Dokumen Kontrak
Dokumen seleksi
Apabila terjadi force majeur atau kahar yang berpengaruh kepada pelaksanaan kontrak:
Dibuat addendum kontak
PPK memberikan ganti rugi kepada penyedia barang/jasa
Kontrak batal demi hukum
PPK memutuskan kontrak secara sepihak
Yang bukan merupakan tugas Pokja Pemilihan adalah:
Menetukan metode evaluasi penawaran
Menyusun rencana pemilihan Penyedia
Menyusun dokumen pemilihan
Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia
Pengumuman rencana umum pengadaan barang / jasa menjadi tanggungjawab :
KPA
PPK
ULP
PPHP
Pokja Pemilihan tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun termasuk atasannya yang menghendaki PT. ABC jadi pemenang. Ini berarti Pokja Pemilihan menerapkan prinsip dasar:
Efisien
Efektif
Transparan
Adil
Dalam metode penyampaian dokumen untuk jasa lainnya yang memerlukan penyetaraan teknis dilakukan dengan:
Dua tahap
Sistem kualitas
Sistem gugur
Dua file
Kontrak pengadaan fasilitas penunjang pendidikan seperti alat peraga pendidikan dengan nilai Rp. 500juta, lebih tepat menggunakan jenis kontrak:
Gabungan lumsum dan harga satuan
Waktu penugasan
Lumsum
Harga satuan
Agar pelaksanaan pekerjaan bisa terlaksana dengan baik, maka saat penyusunan dokumen pemilihan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
Mengacu dokumen standar sesuai dengan jenis pengadaan
Spesifikasi dibuat sesuai dengan brosur barang yang diinginkan
Menggunakan dokumen yang sama untuk semua jenis pengadaan
PPK mengesahkan dokumen pengadaan yang sudah diperiksa
Jika dalam pelaksanaan kontrak pembangunan drainase digunakan kontrak harga satuan, maka apabila dalam pelaksanaannya jumlah pintu air besi berubah menjadi 210 buah dari jumlah awal dalam kontrak 200 buah, Maka jumlah yang dibayar oleh PPK untuk pengerjaan pintu air tersebut adalah:
Hasil negosiasi kontrak
200 pintu
205 pintu
210 pintu
Pekerjaanyang tidak dapat dilaksanakan dengan cara swakelola adalah:
Perbaikan jalan
Pengadaan ATK
Pembangunan jembatan
Pembangunan jalan
Pengadaan jasa pengiriman barang pemerintah termasuk dalam pengadaan:
Pengadaan barang
Pengadaan pekerjaan konstruksi
Pengadaan jasa lainnya
Pengadaan jasa konsultansi
Berikut ini ketentuan yang mengatur masalah uang muka:
Penyedia yang mendapatkan uang muka harus menyerahkan jaminan uang muka 5% dari nilai uang muka yang diberikan
Besaran uang muka untuk usaha non kecil adalah 30 % dari nilai kontrak
Penyedia yang mendapatkan uang muka harus menyerahkan jaminan uang muka 100% dari nilai uang muka yang diberikan
Besaran uang muka untuk jasa konsultansi sebesar 30 % dari nilai kontrak
Kontrak yang memerlukan jaminan pelaksanaan, kecuali :
Pengadaan ATK dengan nilai Rp 500 Juta
Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar dengan nilai Rp. 250 Juta
Pekerjaan spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa bernilai di atas Rp 200 Juta
Pekerjaan Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp 2,5 Milyar
Dalam Pelaksanaan Swakelola dengan Instansi Pemerintah Lainnya, siapa yang harus menandatangani kontrak pelaksanaan?
PA dengan PPK
PPK dan Ketua Tim Pelaksana
Pimpinanan Instansi Lainnya dan PA/KPA
Ketua Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja
Untuk menjamin suatu pekerjaan dilaksanakan oleh peserta penyedia sesuai kualitas yang diharapkan, maka dalam tahap evaluasi penawaran, Pokja Pemilihan :
Membandingkan antara spesifikasi yang ditetapkan oleh PPK dengan penawaran penyedia
Tidak akan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak
Akan memasukkan penyedia dalam daftar hitam apabila melanggar kontrak
Menggugurkan penawaran di bawah 80 % HPS
Sanggah banding ditujukan kepada:
PPK
KPA
Pokja Pemilihan
APIP
Tender pengadaan 50 (lima puluh) Traktor dengan metode evaluasi sistem nilai, menghasilkan ranking penawaran berdasarkan:
Penawaran terendah yang memenuhi persyaratan teknis dan administrasi
Penawaran dengan nilai teknis tertinggi diantara yang memenuhi syarat teknis dan administrasi
Penawaran dengan persyaratan teknis terbaik diantara yang memenuhi syarat
Penawaran dengan penjumlahan bobot nilai teknis ditambah nilai bobot harga tertinggi
Metode evaluasi dengan metode pagu anggaran paling tepat digunakan untuk pekerjaan:
Penyusunan kebijakan tata kota
Pengadaan meubeleir sekolah dasar
Manajemen konstruksi pembangunan bandara internasional
Perencanaan bangunan 1 lantai
Jenis pengadaan yang diperbolehkan permintaan berulang (repeat order) ?
Pengadaan jasa konstruksi
Pengadaan barang
Pengadaan jasa konsultansi
Pengadaan jasa lainnya
Hal-hal dibawah ini yang dapat menyebabkan tender gagal adalah?
Kesalahan evaluasi penawaran
Penawaran yang lulus hanya 1 peserta
Penawaran peserta dibawah HPS
Penawaran peserta yang lulus hanya 2 peserta
Pihak yang memiliki kewenangan menetapkan paket pengadaan dari lokasi yang tersebar pada suatu wilayah :
KPA
PPK
Pokja Pemilihan
APIP
Ketentuan yang terkait dengan jaminan pelaksanaan adalah :
Jaminan pelaksanaan hanya boleh diterbitkan dari bank
Untuk pengadaan konstruksi Rp 200 juta wajib menggunakan jaminan pelaksanaan dengan nilai minimal Rp. 10 juta.
Jaminan pelaksanaan besarnya adalah 5% dari nilai penawaran terendah terevaluasi, yang ditunjuk sebagai pemenang.
Jasa konsultansi pembangunan gedung 3 lantai senilai 10 Milyar, jaminan pelaksanaannya sebesar Rp. 500 juta.
Dalam pelaksanaan Diklat yang dilaksanakan sendiri oleh penanggung jawab anggaran, maka pengadaan ATK untuk peserta dilakukan dengan cara ?
Swakelola
E-Purchasing untuk yang tersedia dalam katalog elektronik
Kemitraan dengan koperasi pegawai
Dapat menggunakan instansi pemerintah lainnya
