NEW
Font size
WorksheetsCerdas Cermat Hari Baper (Bakti Perbendaharaan) 2021
Total questions: 30
Worksheet time: 13mins
Yang merupakan fungsi APBN dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2003 yaitu:
Otorisasi, Efisiensi, Alokasi, Distribusi, Stabilisasi, Transparansi
Otorisasi, Alokasi, Efisiensi, Distribusi, Pengawasan, Stabilisasi
Otorisasi, Alokasi, Perencanaan, Pengawasan, Alokasi, Distribusi, Transaparansi
Otorisasi, Perencanaan, Pengawasan, Alokasi, Distribusi, Stabilisasi
Yang termasuk Belanja Pemerintah Pusat antara lain:
Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja Bantuan Sosial
Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Pembayaran DAU, Dana BOS Sekolah
Semua Jawaban Benar
Menurut Perdirjen Perbendaharaan PER-4/PB/2021, jumlah indikator dan aspek kinerja pelaksanaan anggaran pada IKPA adalah:
Tiga belas indikator dan empat aspek
Sebelas indikator dan tiga aspek
Dua belas indikator dan empat aspek
Sepuluh indikator dan tiga aspek
Pada mekanisme UP/TUP, pembayaran kepada satu penyedia barang /jasa paling banyak sebesar:
Rp 25.000.000,-
Rp 25.000.000,-
kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas
Rp 50.000.000,-
kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas
Rp 50.000.000,-
Sesuai PMK 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah, Nomor Register Hibah Langsung Dalam Negeri diterbitkan oleh:
DJPPR
DJPK
KPPN
Kanwil DJPb
Berdasarkan PMK no 9/PMK.07/2020, KPPN menyalurkan dana BOS (Biaya Operasional Sekolah), dari rekening kas umum negara ke:
RKUD
Rekening Sekolah
Rekening Kepala Sekolah
Rekening Siswa
Sejak tahun 2020 penyaluran Dana Desa ditransfer secara langsung ke rekening:
RKUD
RKD
RKUN
Kepala Desa
Syarat penyaluran Earmark Dana Covid 8% Dana Desa berdasarkan 94/PMK.07/2021 adalah:
APBDesa dan Perkades KPM
APBDesa, Surat Kuasa Pemindahbukuan, dan Surat Pengantar
Surat Kuasa Pemindahbukuan dan Surat Pengantar
Perkades KPM, Surat Kuasa Pemindahbukuan, dan Surat Pengantar
Yang bukan merupakan paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara adalah:
UU No 1 Tahun 2004
UU No 17 Tahun 2003
UU No 15 Tahun 2004
UU No 17 Tahun 2004
Penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) kepada debitur secara berkelompok sebagaimana diatur dalam PMK-193/PMK.05/2020 dilakukan dengan:
Menerapkan mekanisme tanggung renteng
Wajib mengenakan agunan tambahan
Masing – masing baki debet (outstanding)
paling banyak Rp.30.000.000,- per individu
Semua Jawaban Benar
Satker berkewajiban menyampaikan LPJ Bendahara ke KPPN paling lambat:
7 (tujuh) hari kerja setelah bulan berkenaan berakhir
Tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya atau hari kerja sebelumnya jika tanggal 7 (tujuh) adalah hari libur
10 (sepuluh) hari kerja setelah bulan berkenaan berakhir
Tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya atau hari kerja sebelumnya jika tanggal 10 (sepuluh) adalah hari libur
Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh bendahara adalah:
KPA
PPSPM
PPK
Semua jawaban Benar
Penggantian UP tunai dilakukan apabila telah dipergunakan paling sedikit:
75% dari besaran UP tunai
50% dari besaran UP tunai
60% dari besaran UP tunai
45% dari besaran UP tunai
Yang bukan merupakan komponen perjalanan dinas jabatan adalah:
Biaya pengepakan dan angkutan barang
Biaya penginapan
Uang representasi
Uang harian
Berikut ini yang bukan merupakan tugas kebendaharaan Bendahara Pengeluaran adalah:
Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK
Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya
Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaanya
Menguji dan meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PPSPM
Berdasarkan tagihan kepada negara, pejabat yang menerbitkan dan menandatangani SPP adalah
Bendahara
PPSPM
PPK
KPA
Bendahara menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan pada satker. Pembukuan Bendahara sebagaimana dimaksud terdiri dari...
Buku Kas Umum, Buku-Buku Pembantu, Buku Pengawasan Anggaran
Buku Kas Umum, Buku Kas Khusus, Buku Pengawasan Anggaran
Buku Pengawas UP, Buku Pembantu Pajak, Buku Lain-Lain
Buku kas Umum, Buku Kas Bank, Buku Kas Tunai
Berdasarkan PMK 178/PMK.05/2018, proporsi besaran UP Tunai dan UP kartu kredit pemerintah dari besaran UP adalah:
40% : 60%
30% : 70%
70% : 30%
60% : 40%
Berdasarkan PMK 178/PMK.05/2018, bila satker A mempunyai pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), maka pemberian UP paling banyak untuk satker A adalah:
Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
Semua Jawaban Salah
Setiap akhir hari kerja Uang tunai di brankas yang berasal dari UP/TUP tidak boleh lebih dari ……..
Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
Aplikasi berikut adalah aplikasi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga, kecuali:
Aplikasi GPP
Aplikasi SAIBA
Aplikasi SIMAK-BMN
Aplikasi Persediaan
Struktur Bagan Akun Standar terdiri atas ….. segmen
6
8
10
12
Peraturan Menteri Keuangan terbaru yang mengatur pedoman penyusunan LKKL adalah :
PMK No.222/PMK.05/2018
PMK No.222/PMK.05/2016
PMK No.177/PMK.05/2015
PMK No.177/PMK.05/2016
Yang dimaksud dengan Transaksi Dalam Konfirmasi pada Aplikasi e-Rekon & LK adalah :
Selisih pencatatan antara SiAP dan SAI
Selisih pencatatan aset pada UAKPA
Transaksi yang masih membutuhkan konfirmasi kepada KPA
Transaksi yang masih menunggu SP2D diterbitkan oleh KPPN
PP No.71 Tahun 2010 mengatur tentang
Sistem Akuntansi Pemerintahan
Jurnal Akuntansi Pemerintahan
Standard Akuntansi Pemerintahan
Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Yang bukan bagian dari Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) adalah:
Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Arus Kas
Laporan Operasional
Neraca
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat terdiri dari
SAI dan SA BUN
SAI dan SAK
SIMAK-BMN dan SA BUN
SIMAK-BMN dan SAK
LKPP disusun berdasarkan konsolidasian dari
LKKL dan LK BUMN
LKKL dan LKPD
LK BUN dan LKPD
LKKL dan LK BUN
Yang bukan merupakan kriteria opini audit BPK atas LKPP adalah
Standar Akuntansi Pemerintahan disusun oleh komite independen
Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
Kecukupan pengungkapan
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
Pendapatan diterima di muka pada Neraca disajikan dalam kelompok
Aset tetap
Aset lancar
Kewajiban
Ekuitas
