NEW
Font size
WorksheetsLCC Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo
Total questions: 30
Worksheet time: 15mins
PP 71 tahun 2010 mengatur tentang...
Sistem Akuntansi Pemerintahan
Standar Akuntansi Pemerintahan
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Yang bukan termasuk paket undang-undang keuangan negara adalah...
UU nomor 17 tahun 2003
UU nomor 1 tahun 2004
UU nomor 17 tahun 2004
UU nomor 15 tahun 2004
Tahun berapa LKPP memperoleh opini WTP untuk pertama kalinya...
2015
2016
2017
2018
Manakah persamaan dasar akuntansi yang benar...
Ekuitas = aset + kewajiban
Aset = kewajiban + ekuitas
Aset = kewajiban - ekuitas
Kewajiban = ekuitas + aset
Rumah, Gedung, dan Kendaraan yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pemda dicatat sebagai…
Aset tetap
Aset tak berwujud
Aset Berwujud
Persediaan
Yang tidak termasuk Kas dan Setara Kas yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga adalah...
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas Hibah Langsung
Rekening khusus
Aset Tetap di bawah ini yang tidak disusutkan adalah..
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama disebut...
Rekonstruksi
Likuidasi
Rekonsiliasi
Semua benar
Kriteria opini BPK atas Laporan keuangan adalah...
Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan
Kecukupan pengungkapan
Kepatuhan terhadap perundang-undangan
Semua benar
Metode pencatatan persediaan yang dilakukan pada setiap saat terjadinya mutasi persediaan disebut...
Inventarisasi Fisik
Stock Opname
Perpetual
Periodik
Pendapatan Diterima di Muka di Neraca disajikan pada kelompok…
Aset Lancar
Aset Tetap
Kewajiban
Ekuitas
Dalam Laporan Realisasi Anggaran APBN, pembayaran bunga utang masuk kedalam ...
Pendapatan Negara
Belanja Negara
Pembiayaan
Defisit Anggaran
Salah satu alasan pertimbangan untuk diturunkannya proporsi UP KKP adalah...
Frekuensi pengggantian UP sekali dalam satu bulan
Penggunaan KKP dikenakan charge oleh merchan
Masih terbatasnya penyedia barang/jasa yang menggunakan EDC
Kartu kredit hilang
Di bawah ini yang bukan objek pengujian kebenaran atas hak tagih adalah...
Nilai tagihan yang dibayar
Jadwal waktu pembayaran
Pihak yang memberi pembayaran
Ketersediaan dana
Berikut ini merupakan dokumen sumber transaksi penerimaan, kecuali...
DIPA
SSBP
SBS
ABS
Berikut ini merupakan dokumen sumber transaksi pengeluaran, kecuali...
DIPA
SPM/SP2D
SPBy
Nota Dinas
LPJ Bendahara disusun secara bulanan atas uang yang dikelolanya ke KPPN paling lambat tanggal...
10 di bulan berikutnya
10 di bulan sebelumnya
10 di dua bulan berikutnya
10 di dua bulan sebelumnya
Penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain/rekanan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta (selain tanah/bangunan) dengan tarif sebesar 2% x Jumlah Bruto (tidak termasuk PPN) merupakan pengertian dari...
Pajak Penghasilan Pasal 23
Pajak Penerimaan Pasal 23
Pajak Pengeluaran Pasal 23
Pajak Pengelolaan Pasal 23
Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA Menunjuk kepala Satker yang berstatus Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga sebagai KPA Penunjukan Kepala Satker sebagai KPA bersifat...
ex-official
ex-officio
ex-office
ex-offisyal
Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pemeriksa baik internal maupun eksternal, Bendahara dituntut untuk dapat bersikap bekerja sama atau kooperatif, misalnya dalam hal pemeriksa meminta atau meminjam dokumen- dokumen transaksi dan pertanggungjawaban keuangan yang menjadi tugas bendahara. Pihak eksternal yang dimaksud adalah...
AFIF
APIP
BPK
BPPK
Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah pejabat/pegawai yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Perbendaharaan, dimungkinkan perangkapan fungsi Pejabat Perbendaharaan Negara dengan memperhatikan pelaksanaan prinsip saling uji (check and balance). Berikut ini yang tidak diperbolehkan merangkap jabatan adalah...
KPA merangkap PPSPM
KPA merangkap PPK
PPK merangkap PPSPM
PPK merangkap KPA
Terdapat 3 institusi tempat satker dapat melakukan revisi kecuali...
Dit PA
Kanwil DJPb
DJA
Eselon I
Berikut ini adalah ketentuan yang benar terkait penggunaan pembayaran UP menggunakan Kartu Kredit Pemerintah?
Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah boleh berbeda dengan tempat rekening BP/BPP dibuka
Biaya Meterai dapat dibebankan pada APBN
Aktivasi KKP dan request/aktivasi PIN KKP dilakukan oleh pemegang KKP
Kepala KPP mitra satker dapat memberikan persetujuan atas perubahan proporsi UP Kartu Kredit Pemerintah (KKP)
Lembaga penyalur Kredit Usaha Rakyat adalah sebagai berikut
Perbankan
Lembaga Keuangan Bukan Bank
LKBB
PT Pegadaian
PPK menyampaikan data perjanjian/kontrak kepada KPPN paling lambat
5 (lima) hari kerja setelah ditetapkan pemenang lelang
5 (lima) hari kerja setelah kontrak ditandatangani
5 (lima) hari kalender setelah ditetapkan pemenang lelang
5 (lima) hari kalender setelah kontrak ditandantangani
Yang bukan syarat menjadi penerima UMi adalah sebagai berikut, kecuali
Memiliki ijin usaha/keterangan usaha dari instansi pemerintah dan/atau surat keterangan usaha dari penyalur
Warga Negara Indonesia yang memiliki usaha tingkat internasional
Warga Negara Indonesia dengan dibuktikan dengan NIP
Memiliki surat keterangan usaha abal-abal
Berikut ini adalah koreksi data tagihan (SPM) yang dapat diajukan oleh satker kepada KPPN, kecuali
Koreksi jumlah uang
Koreksi Bagan Akun Standar (BAS), tidak termasuk Kode KPPN dan Satker
Koreksi Deskripsi/uraian
Koreksi Nomor Rekening Khusus
Alokasi dana yang diberikan kepada Daerah sebagai bentuk penghargaan atas kinerja pemerintahan daerah adalah
Dana Insentif Daerah
Dana Alokasi Umum
Dana Otonomi Khusus
Dana Bagi Hasil
Apakah syarat menjadi penyalur UMi
Memiliki pengalaman dalam pembiayaan UMKM paling singkat 2 (dua) tahun
Mampu melakukan pendampingan atau pelatihan secara rutin terkait UMi
memiliki online system dengan SIKP
semua jawaban benar
TKDD terdiri dari
Dana Perimbangan, DID, Dana Otsus, Dana Desa
Dana Keseimbangan, DID, Dana Otsus, Dana Desa
Dana Pertimbangan, DID, Dana Otsus, Dana Desa
Dana Perimbangan, DIDI, Dana Otsus, Dana Desa
