NEW
Font size
WorksheetsPasal-Pasal dalam UUD Tahun 1945 (Latihan Persiapan LCC)
Total questions: 45
Worksheet time: 26mins
Sebelum perubahan, bagian dalam UUD Tahun 1945 terdiri atas; PEMBUKAAN, BATANG TUBUH (16 Bab, 37 Pasal, 49 Ayat, 4 Pasal Aturan Peralihan, 2 Ayat Aturan Tambahan), dan PENJELASAN. Setelah mengalami perubahan, terdiri atas....
Pembukaan dan Pasal-Pasal (21 Bab, 73 Pasal, 170 Ayat, 3 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Pasal Aturan Tambahan)
Pembukaan dan Batang Tubuh (21 Bab, 73 Pasal, 170 Ayat, 3 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Pasal Aturan Tambahan)
Pembukaan dan Pasal-Pasal (16 Bab, 37 Pasal, 49 Ayat, 4 Pasal Aturan Peralihan, 2 Ayat Aturan Tambahan)
Pembukaan dan Pasal-Pasal (21 Bab, 73 Pasal, 170 Ayat, 3 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Pasal Aturan Tambahan) dan PENJELASAN
"Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik" merupakan isi dari UUD Tahun 1945 Pasal....
Pasal 1 ayat (1)
Pasal 1 ayat (2)
Pasal 1 ayat (3)
Pasal 1 ayat (4)
Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 berbunyi....
Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik
Negara Indonesia adalah negara hukum
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar
Negara Indonesia adalah negara demokrasi
"Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang". Pernyataan tersebut terdapat pada UUD 1945 Pasal....
2 ayat (1)
2 ayat (2)
2 ayat (3)
3 ayat (1)
"Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar". Pernyataan tersebut terdapat pada UUD 1945 Pasal....
2 ayat (3)
3 ayat (1)
3 ayat (2)
3 ayat (3)
Sesuai UUD Tahun 1945 Pasal 3 ayat (2) dan (3), lembaga negara yang memiliki kewenangan melantik dan memberhentikan Presiden/atau Wakil Presiden yaitu....
DPR
MPR
KPK
MA
Menurut UUD Tahun 1945 Pasal 4 ayat (1), Presiden memegang kekuasaan....
Negara
Pemerintahan
Pusat
Tertinggi
Sesuai UUD Tahun 1945 Pasal 5 ayat (1), Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada....
DPR
MPR
DPD
MK
Sebagaimana tertuang dalam UUD Tahun 1945 pada Pasal 7, ditegaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama.... tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
4 tahun
5 tahun
6 tahun
7 tahun
Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (3) UUD Tahun 1945, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah....
Wakil Presiden
Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan
Anggota DPR dan DPR
Pemilihan Calon Presiden dan Wakil yang baru
Dalam Pasal 11 ayat (1), dinyatakan bahwa "Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain". Hal tersebut ermasuk kedalam tugas Presiden sebagai....
Kepala negara
Kepala pemerintahan
Ketua militer
Lembaga eksekutif
"Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung" tertuang dalam Pasal 14 ayat (1) UUD Tahun 1945. Apa yang dimaksud dengan pemberian GRASI....
Pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden
Penghapusan terhadap seluruh akibat penjatuhan putusan pengadilan pidana kepada seseorang terpidana atau terdakwa yang bersalah
Pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu
Penghapusan terhadap seluruh akibat penjatuhan putusan pengadilan pidana kepada seseorang terpidana atau terdakwa yang bersalah
Lembaga Negara yang dihapuskan setelah Amandemen UUD Tahun 1945 adalah....
BPK
DPA
DPD
KPK
Kementerian Negara Republik Indonesia diatur dalam UUD Tahun 1945, Pasal....
11 ayat (1), (2), (3)
13 ayat (1), (2), (3)
14 ayat (1), (2)
17 ayat (1), (2), (3), (4)
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang dikepalai oleh....
Gubernur, Bupati, dan Walikota
Gubernur, Bupati, dan Wali Songo
Bupati, Camat, Kepala Desa
Bupati, Gubernur, Walikota
Pasal 18 ayat (5) UUD Tahun 1945 berbunyi; "Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat". Urusan pemerintah pusat yang tidak diberikan kewenangannya ke pemerintah daerah meliputi....
Politik Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Moneter dan Fiskal Nasional, dan Agama
Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, dan Sosial
Politik Luar Negeri, Pendidikan, Pertahanan, Yustisi, Moneter dan Fiskal Nasional, dan Agama
Politik Luar Negeri, Pertahanan dan Keamanan, Pendidikan, serta Kesehatan
Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dalam UUD Tahun 1945 tertuang pada BAB....
II
VII
VIIA
IX
Sesuai Pasal 20 ayat (1), Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan untuk membentuk....
UUD
UU
PERDA
KEPRES
Berikut BUKAN merupakan fungsi yang dimiliki oleh DPR adalah....
Legislasi
Pengawasan
Anggaran
Interpelasi
DPD RI periode 2019-2024 memiliki 136 anggota yang dipilih dalam 34 daerah pemilihan sesuai jumlah provinsi yang ada, itu berarti setiap 1 provinsi berjumlah....
2 anggota
3 anggota
4 anggota
5 anggota
Siapa ketua DRP RI periode 2019-2024 pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin....
Taufiq Kiemas
Megawati Soekarnoputri
Puan Maharani
Susi Pudjiastuti
Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. Apa yang dimaksud dengan hak imunitas....
Hak anggota lembaga perwakilan rakyat dan para menteri untuk membicarakan atau menyatakan secara tertulis segala hal di dalam lembaga tersebut tanpa boleh dituntut di muka pengadilan dengan pengecualian
Hak anggota lembaga perwakilan rakyat dan para menteri untuk membicarakan atau menyatakan secara tertulis segala hal di dalam lembaga tersebut tanpa boleh dituntut di muka pengadilan tanpa pengecualian
Hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
Hak DPR menjelaskan pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
Pemilihan umum diselenggarakan secara luberjurdil setiap lima tahun sekali tetapi TIDAK untuk memilih....
Anggota DPR
Anggota DPD
Presiden dan Wakil Presiden
Anggota MPR
Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bebas dan mandiri. Lembaga BPK merupakan kekuasaan negara....
Moneter
Eksaminatif
Legislatif
Eksekutif
Sesuai Pasal Pasal 24A ayat (1) UUD Tahun 1945, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat....
Pertama
Banding
Kasasi
Terakhir
Lembaga Yudikaif yang memiliki kewenangan memutus perselisihan hasil PEMILU adalah....
MA
MK
KY
Peradilan
Berdasarkan Pasal 24C ayat (3), MK mempunyai anggota hakim konstitusi yang berjumlah....
1 orang
3 orang
7 orang
9 orang
"Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang", tertuang dalam UUD Tahun 1945 pada Pasal....
1 ayat (1)
25
26 ayat (1)
28
Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang, disebut....
Masyarakat
Penduduk
Warga Negara Indonesia
Warga Negara Asing
"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang" merupakan isi dari....
Pasal 7 UUD Tahun 1945
Pasal 10 UUD Tahun 1945
Pasal 25 UUD Tahun 1945
Pasal 28 UUD Tahun 1945
Hak Asasi Manusia secara khusus diatur dalam UUD Tahun 1945 pada Pasal....
27-34
28
28A-J
29A-Z
"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya", tertuang dalam....
Pasal 28A
Pasal 28B
Pasal 28C
Pasal 28D
Bab XI Pasal 29 dalam UUD Tahun 1945, berisi tentang....
Wilayah Negara
Warga Negara dan Penduduk
Agama
Pertahanan dan Keamanan
Apa bunyi dari Pasal 33 ayat (3) dalam UUD Tahun 1945?
Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak di kuasai oleh negara
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
Seluruh kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia dapat dikuasai oleh individu atau kelompok yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan
Kekayaan alam Indonesia diperbolehkan dikuasai oleh asing
"Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan negara wajib membiayainya", merupakan isi dari....
Pasal 28B ayat (1)
Pasal 31 ayat (1)
Pasal 31 ayat (2)
Pasal 31 ayat (3)
Bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Pernyataan tersebut sesuai dengan UUD Tahun 1945 pasal….
36
35
34
33
"Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara" merupakan bunyi dari….
Pasal 32 ayat (1)
Pasal 32 ayat (2)
Pasal 33 ayat (2)
Pasal 34 ayat (1)
" Bahasa Negara ialah bahasa Indonesia" merupakan bunyi UUD pasal … .
Pasal 35
Pasal 36
Pasal 36A
Pasal 36B
"Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika" merupakan bunyi UUD 1945….
Pasal 36
Pasal 36A
Pasal 36B
Pasal 36C
"Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya" merupakan bunyi UUD 1945….
Pasal 36
Pasal 36A
Pasal 36B
Pasal 36C
Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Hal ini sesuai menurut UUD 1945….
Pasal 37 ayat (1)
Pasal 34 ayat (2)
Pasal 26 ayat (1)
Pasal 17 ayat (1)
Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Hal ini diupayakan agar tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945 pada Pasal....
Pasal 27 ayat (2)
Pasal 30 ayat (1)
Pasal 31 ayat (2)
Pasal 33 ayat (4)
Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Ayat tersebut merupakan bunyi aturan Peralihan....
Pasal I
Pasal II
Pasal III
Pasal IV
Dengan ditetapkannya perubahan UUD ini, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal merupakan bunyi aturan tambahan....
Pasal I UUD 1945
Pasal II UUD 1945
Pasal III UUD 1945
Pasal IV UUD 1945
Untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR ayat tersebut adalah bunyi UUD Tahun 1945 Pasal….
37 ayat 1
37 ayat 2
37 ayat 3
37 ayat 4
