Penyelenggaraan desentralisasi didanai .... ,sedangkan dekonsentrasi dan tugas pembantuan didanai ... .

Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas ...

Pendapatan daerah terdiri dari ...

Pembiayaan dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari ...

Dana perimbangan terdiri atas ...

Dana bagi hasil bersumber dari ...

Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdidi dari ...

Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam terdiri dari ...

Dana bagi hasil dari penerimaan PBB dibagi menjadi ...

Dana bagi hasil dari penerimaan BPHTB dibagi menjadi ...

Dana bagi hasil dari penerimaan kehutanan dibagi menjadi ... dari penerimaan IHPH dan PSDH.

Dana bagi hasil dari penerimaan PPh 21,25 dan 29 dibagi menjadi ...

Dana bagi hasil dari penerimaan kehutanan dibagi menjadi ... dari Dana Rebiosasi.

Dana bagi hasil dari penerimaan pertambangan minyak buni setelah dikurangi pajak dan pungutan lain dibagi menjadi ...

Dana bagi hasil dari penerimaan pertambangan umum dibagi menjadi ... dari iuran tetap (land-rent) dan Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti).

Dana bagi hasil dari penerimaan perikanan yang diterima secara nasional dibagi menjadi ... dari pungutan pengusaha perikanan dan pungutan hasil perikanan.

Realisasi penyaluran dana bagi hasil yang berasal dari sektor migas bumi tidak boleh melebihi .... dari asumsi dasar harga migas bumi dalam APBN berjalan. Jika melebihi penyalurannya melalui mekanisme APBN perubahan.

Dana alokasi umum suatu daerah ditetapkan berdasarkan ...

Kebutuhan pendanaan daerah diukur secara berturut-turut dengan ...

Kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari ...

Dana alokasi umum atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah provinsi berdasarkan pada ...

Daerah yang memiliki celah fiskal sama dengan nol (0) akan menerima DAU sebesar ...

Daerah yang memiliki celah fiskal negatif dan nilai negatif tsb lebih kecil dari alokasi dasar, akan menerima DAU sebesar ...

Daerah yang memiliki celah fiskal negatif dan nilai negatif tsb sama atau lebih besar dari alokasi dasar, akan menerima DAU sebesar ...

Hasil perhitungan dana alokasi umum untuk provinsi, kabupaten dan kota ditetapkan dengan ...

Penyaluran dana alokasi umum dilakukan setiap bulan sebelum bulan bersangkutan sebesar ... dari dana alokasi umum daerah tersebut

Dana alokasi khusus merupakan dana yang digunakan untuk mendanai kegiatan khusus daerah tertentu yang telah ditetapkan dalam ...

Pemerintah menetapkan kriteria Dana alokasi khusu, antara lain ...

Menteri keuangan menetapkan batas maksimal kumulatif pinjaman Pemerintah daerah secara keseluruhan paling lambat bulan ... untuk tahun anggaran berikutnya.

Daerah tidak dapat melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri, tetapi harus melalui pemerintah. Jika dilanggar maka dikenakan sanksi administrasi berupa pemotongan dan penundaan Dana Perimbangan oleh Menteri Keuangan.

Pinjaman Daerah bersumber dari ...

Pinjaman daerah yang harus mendapatkan persetujuan dari DPRD adalah ...

Dalam melakukan pinjaman, jumlah sisa pinjaman daerah ditambah dengan pinjaman yang akan ditarik boleh lebih dari 75% jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.

Dalam melakukan pinjaman, daerah tidak boleh mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah.

Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman kepada pihak lain, baik berupa pendapatan daerah, barang milik daerah dan proyek yang dibiayai oleh obligasi daerah beserta barang yang melekat pada proyek tersebut.

Pemerintah daerah dapat menerbitkan obligasi daerah setelah terlebih dahulu Kepala Daerah mendapat persetujuan dari ... atas nilai bersih maksimal Obligasi Daerah yang akan diterbitkan pada saat penetapan APBD.

Pemerintah dapat memberikan pinjaman kepada Pemerintah Daerah yang berasal dari luar negeri melalui perjanjian penerusan pinjaman kepada Pemerintah Daerah antara ... baik dalam mata uang rupiah atau mata uang lainnya.

Pemda wajib membayar bunga dan pokok setiap Oblogasi pada saat Jatuh tempo, Pembayaran tersebut harus disediakan dalam APBD setiap tahunnya, jika pembayaran bunga melebihi perkiraan Kepala Daerah melakukan pembayarn bunga dan menyampaikan realisasi pembayaran tersebut kepada Menteri Keuangan.

Pengelola obligasi daerah adalah kepala daerah, Pemda wajib menyampaikan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Pemerintah setiap ... dalam tahun anggaran berjalan. Jika tidak, Pemerintah dapat menunda penyaluran dana perimbangan.

Jika daerah tidak dapat memnuhi kewajiban membayar pinjaman kepada Pemerintah, kewajiban membayar pinjaman tersebut diperhitungkan dengan Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil yang menjadi hak daerah tersebut.

Pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan RKPD kepada DPRD paling lambat pada bulan ...

Perubahan APBD ditetapkan paling lambat ... bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir, dan hanya dapat dilakukan perubahan sebanyak 1 kali dalam satu tahun anggaran. Kecuali dalam keadaan yang menyebabkan perubahan pendapatan/pengeluaran lebih besar 50%.

Pemda menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD kepada DPRD berupa lap keuangan yang sudah diperiksa oleh BPK paling lambat ... bulan setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Menteri keuangan menetapkan batas maksimum defisit APBN dan APBD setiap tahunnya yaitu tidak melebihi ... dari Produk Domestik Bruto tahun bersangkutan.

Jika APBD diperkirakan defisit, pembayaran defisit tersebut bersumber dari ...

Pendanaan dalam rangka Dekonsentrasi dilaksanakan setelah adanya pelimpahan wewenang dari Pemerintah melalui ... kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah.

Kegiatan dekonsentrasi di daerah dilaksanakan oleh ... yang ditetapkan oleh Gubernur pada setiap awal tahun anggaran.

Gubernur memberitahukan rencana kerja yang berkaitan dengan Dekonsentrasi di daerah kepada DPRD pada saat pembahasan RAPBD. Pendanaan dekonsentrasi dimaksudkan untuk ...

Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dilaksanakan karena adanya penugasan Pemerintah kepada Kementerian/Lembaga Negara kepada Daerah. Pendanaan tsb untuk kegiatan yang besifat ...

Dana dekonsentrasi merupakan bagian anggaran kementerian/lembaga negara yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga negara tersebut.

Jika terdapat anggaran lebih atas pelaksanaan dekonsentrasi, kelebihan anggaran tersebut disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Semua barang yang diperoleh dari dana dekonsentrasi menjadi barang milik...

Barang milik negara dapat dihibahkan kepada daerah dan barang tsb wajib dikelola dan ditatausahakan oleh daerah. Namun, jika barang yang dihasilkan dari dana dekonsentrasi tidak dihibahkan, barang tsb wajib dikelola dan ditatausahakan oleh ....

Pemerintah mengemban 3 fungsi utama, antara lain ...

Yang menjadi pemerata kapasitas fiskal adalah ...

Penerimaan negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak setelah dikurangi dgn penerimaan negara yang dibagikan ke daerah disebut ...

Rasio kemampuan keuangan daerah dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah PAD, DBH dan DAU setelah dikurangi belanja wajib.

Kebutuhan fiskal = 110 M

Kapasitas Fiskal = 185 M

Alokasi Dasar = 75 M

maka daerah tsb mendapatkan DAU sebesar ...

Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK diselesaikan paling lambat ... bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemda