NEW
Font size
S
M
L
XL
WorksheetsReview KUP
Total questions: 76
Worksheet time: 49mins
Name
Class
Date
1.
Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat dilakukan dengan ekstensifikasi, yakni dengan cara, kecuali....
a)
Melalui pemberi kerja/bendaharawan pemerintah
b)
Melalui KPP tempat wajib pajak terdaftar
c)
Mendatangi Wajib Pajak di lokasi Wajib Pajak
d)
Mengirimkan surat himbauan kepada Wajib Pajak
2.
Dibawah ini adalah beberapa alasan dan kegunaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimiliki oleh Wajib Pajak, kecuali....
a)
Sebagai bukti bahwa Wajib Pajak telah memenuhi syarat subjektif dan objektif
b)
Sarana dalam adminsitrasi perpajakan
c)
Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak
d)
Sebagai bukti bahwa Wajib Pajak telah membayar dan melaporkan pajak dengan benar
3.
Asmah menikah dengan Usman dan telah memiliki 2 anak. Selama ini Asmah belum memiiki NPWP karena belum berpenghasilan. Pada tanggal 7 Januari 2017 Asmah memulai usaha dengan membuka toko butik. Usman merupakan manajer sebuah perusahaan dan telah memiliki NPWP. Asmah tidak menghendaki untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya. Pernyataan berikut yang benar terkait Asmah adalah . . ..
a)
Asmah harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP cabang dari suami paling lambat pada akhir bulan Februari 2017
b)
Asmah harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP cabang dari suami paling lambat satu bulan setelah tanggal 7 Januari 2017
c)
Asmah harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP cabang dari suami paling lambat akhir bulan berikutnya setelah penghasilannya pada suatu bulan yang disetahunkan melebihi PTKP
d)
Asmah tidak perlu mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP cabang dari suami
4.
PT. Jaecheondaeseong merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan alat-alat industri yang didirikan pada 23 Desember 2016. Perusahaan baru mulai melaksanakan kegiatan sebagai pemasok kebutuhan alat-alat industri pada tanggal 30 Januari 2017. Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat....
a)
Akhir bulan Desember 2016
b)
Akhir bulan Januari 2017
c)
Satu bulan setelah 23 Desember 2016
d)
Satu bulan setelah 30 Januari 2017
5.
Surat Keputusan Penghapusan NPWP diterbitkan dalam hal....
a)
Berdasarkan hasil pemeriksaan atau hasil verifikasi tidak terdapat rekomendasi penghapusan NPWP
b)
Tidak terdapat utang pajak atau terdapat utang pajak yang penagihannya sudah daluwarsa
c)
Tidak terdapat proses hukum atau proses administrasi
d)
Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dengan meninggalkan warisan dan mempunyai ahli waris
6.
Dibawah ini adalah sanksi administrasi yang berupa denda Sebesar 2%, yang dikenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP), kecuali….
a)
Pengusaha yang dikenakan Pajak berdasarkan UU PPN 1984 dan perubahannya tetapi tidak melaporkan kegiatan usaha nya Untuk dikukuhkan sebagai PKP
b)
Pengusaha yang tidak dikukuhkan Sebagai PKP tetapi membuat Faktur Pajak
c)
Pengusaha yang telah dikukuhkan Sebagai PKP tidak membuat Faktur Pajak atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak
d)
Pengusaha yang melaporkan SPT Masa namun melewati batas waktu yang ditentukan oleh ketentuan perpajakan
7.
Apabila hasil pemeriksaan pajak diketahui bahwa Jumlah Kredit Pajak atau Jumlah Pajak yang dibayar lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang, atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, maka pemeriksa akan menerbitkan suatu produk hukum (ketetapan/kohir) dengan jenis produknya adalah....
a)
SKPKBT
b)
STPLB
c)
SKPKB
d)
SKPLB
8.
Pengajuan Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, Pembatalan SKP yang tidak benar, Pembatalan STP dan Pembatalan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak diatur dalam Undang-undang perpajakan berikut....
a)
UU No. 28 KUP Tahun 2007 Pasal 25
b)
UU N0. 36 KUP Tahun 2008 Pasal 36
c)
UU No. 28 KUP Tahun 2007 Pasal 36
d)
UU No. 36 KUP Tahun 2008 Pasal 25
9.
Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan keberatan adalah sebagai berikut, kecuali....
a)
Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
b)
Diajukan kepada Kepala KPP dimana WP terdaftar
c)
Satu surat keberatan untuk satu Surat Ketetapan Pajak
d)
Satu surat keberatan untuk beberapa Surat Ketetapan Pajak
10.
Dibawah ini adalah alasan wajib pajak mengajukan penghapusan NPWP sesuai dengan ketentuan perpajakan, kecuali.…
a)
Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha
b)
WP BUT menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia
c)
Wajib pajak Orang Pribadi pensiun dan untuk sementara tidak melakukan kegiatan usaha
d)
Dianggap perlu oleh Dirjen Pajak untuk menghapuskan NPWP dari WP yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan / atau objektif
11.
Berikut ini adalah Surat Ketetapan Pajak yang dapat diajukan Keberatan, kecuali……
a)
SKPKB
b)
SKPLB
c)
STP
d)
SKPN
12.
Berikut ini adalah beberapa fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) atas Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3 ayat (1) UU KUP, kecuali…
a)
Melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang
b)
Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yg telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak
c)
Menghindari sanksi-sanksi perpajakan
d)
Melaporkan penghasilan yang merupakan Objek dan bukan Objek Pajak
13.
Dasar hukum untuk pengajuan banding adalah…
a)
Pasal 25 UU KUP
b)
Pasal 27 UU KUP
c)
Pasal 26 UU KUP
d)
Pasal 28 UU KUP
14.
WP yang telah mendapat izin dari Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah (Pasal 3 ayat (1a) UU KUP). Adapun mata uang yang diizinkan adalah…
a)
Semua mata uang asing
b)
Mata uang Dollar Amerika Serikat
c)
Mata uang asing tertentu
d)
Mata uang Jepang
15.
Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, manakah dibawah ini yang memenuhi cara perpanjangan waktu penyampaian SPT yang dilakukan sesuai dengan ketentuan…
a)
Diajukan secara lisan kepada Account Representative yang telah ditunjuk, dan membayar estimasi pajak yang terutang
b)
Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ke KPP terdaftar dan melampirkan penghitungan sementara pajak yang terutang dalam 1 (satu) tahun pajak serta apabila ada kurang setor dari perhitungan sementara, diwajibkan melampirkan Surat Setoran Pajak atas kurang setor pajak terutang
c)
Melaporkan apabila telah dilakukan teguran oleh Kantor Pelayanan Pajak dimana wajib pajak terdaftar
d)
Tidak perlu melapor selama paling lama 2 bulan setelah batas waktu penyampaian SPT berakhir
16.
SKPKB PPh WP Badan Tahun 2008 diterbitkan pada tanggal 10 Oktober 2009 dengan nilai Rp 125.000.000. Atas SKPKB tersebut, Wajib Pajak tidak setuju seluruhnya dan mengajukan keberatan pada tanggal 5 Desember 2009. DJP mengabulkan sebagian keberatan WP, sehingga pada tanggal 14 Maret 2010 diterbitkan Surat Keputusan Keberatan (SK Keberatan diterima pada tanggal 20 Maret 2010) yang menyatakan bahwa Wajib Pajak harus membayar Rp 80.000.000. Apabila WP tidak mengajukan Banding, maka jatuh tempo pelunasan atas Utang Pajak tersebut adalah….
a)
Tanggal 11 November 2009
b)
Tanggal 4 Januari 2010
c)
Tanggal 13 April 2010
d)
Tanggal 21 April 2010
17.
Berikut ini adalah sanksi administrasi atas keterlambatan atau tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) baik Masa maupun Tahunan, kecuali….
a)
SPT Tahunan OP dikenakan denda Rp. 1.000.000,-
b)
SPT Masa PPN dikenakan denda Rp. 500.000,-
c)
SPT Tahunan PPh Badan dikenakan denda Rp. 1000.000,-
d)
SPT Masa Lainnya dikenakan denda Rp. 100.000,-
18.
Sejak tahun 2009, Wajib Pajak yang tidak wajib menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib menyelenggarakan pencatatan adalah ….
a)
Wajib Pajak yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00
b)
Wajib Pajak Orang Pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00
c)
Wajib Pajak yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp600.000.000,00
d)
Wajib Pajak Orang Pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp600.000.000,00
19.
Berikut ini adalah penyebab diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) sebesar 2% sebulan dan paling lama 24 bulan sesuai dengan ketentuan perpajakan, kecuali….
a)
Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan /atau salah hitung
b)
Pajak Penghasilan (PPh) dalam tahun berjalan tidak dibayar
c)
Pajak Penghasilan (PPh) dalam tahun berjalan kurang dibayar
d)
Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan
20.
Dibawah ini adalah beberapa syarat untuk dapat memenuhi kriteria wajib pajak patuh (Wajib Pajak Kriteria Tertentu) yaitu, kecuali....
a)
Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 tahun berturut-turut
b)
Tidak mempunyai tunggakan pajak, kecuali memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
c)
Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)
d)
Belum pernah dilakukan pemeriksaan pajak
21.
Wewenang Jurusita Pajak untuk melaksanakan penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan di bank dilaksanakan dengan cara….
a)
Pemblokiran
b)
Pencekalan
c)
Penyanderaan
d)
Penyegelan
22.
Dibawah ini adalah Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu yang dikecualikan dari pengenaan sanksi denda sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 ayat (2) UU KUP, kecuali….
a)
Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi
b)
WP OP yang berstatus sebagai WNA yang tidak tinggal lagi di Indonesia
c)
WP Badan yang tidak memiliki kegiatan lagi
d)
WP OP yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
23.
Dasar penagihan pajak menurut UU KUP No.28 Tahun 2007 adalah….
a)
SKPLB
b)
SKPN
c)
STP
d)
SK Keberatan yang mengabulkan permohonan WP
24.
Sanksi administrasi yang dikenakan apabila WP tidak/terlambat menyampaikan SPT yaitu sanksi…
a)
Pasal 7 ayat (1)
b)
Pasal 8 ayat (2)
c)
Pasal 8 ayat (3)
d)
Pasal 7 ayat (2)
25.
Surat Keputusan Pembetulan diterbitkan dalam hal-hal sebagai berikut, kecuali …
a)
Membetulkan kesalahan tulis
b)
Membetulkan putusan banding yang salah tulis
c)
Membetulkan kesalahan hitung
d)
Membetulkan kekeliruan penerapan ketentuan tertentu
26.
Apabila wajib pajak mengirimkan surat kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan pos tercatat, stempel pos tanggal 30 April 2014, dan sampai di KPP tanggal 05 Mei 2014 namun diadministrasikan oleh petugas di KPP tanggal 06 Mei 2014 serta surat tersebut didisposisikan oleh Kepala Kantor tanggal 7 Mei 2014, pernyataan manakah di bawah ini yang benar…
a)
Tanggal surat tersebut diterima KPP adalah 05 Mei 2014
b)
Tanggal surat tersebut diterima KPP adalah 30 April 2014
c)
Tanggal surat tersebut diterima KPP adalah 06 Mei 2014
d)
Tanggal surat tersebut diterima KPP adalah 07 Mei 2014
27.
Produk hukum berikut ini dikeluarkan oleh fiskus yaitu....
a)
Putusan banding
b)
Putusan gugatan
c)
Putusan peninjauan kembali
d)
Surat keputusan keberatan
28.
Wajib Pajak yang diterbitkan NPWP secara jabatan maka kewajiban perpajakannya dimulai sejak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Jika seseorang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sejak tahun 2004, dan diterbitkan NPWP secara jabatan tahun 2014, tahun berapakah ia harus mulai melaksanakan kewajiban perpajakannya?
a)
2004
b)
2014
c)
2009
d)
2015
29.
Berdasarkan UUD KUP perubahan ketiga, hak Wajib Pajak untuk membetulkan Surat Pemberitahuan hilang apabila….
a)
Telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak
b)
Telah lewat jangka waktu dua tahun sejak berakhirnya tahun pajak
c)
Telah dilakukan pemeriksaan
d)
Telah dilakukan penyidikan
30.
Saat terutangnya Pajak Penghasilan adalah....
a)
Pada suatu saat
b)
Pada saat diterima/diperoleh penghasilan
c)
Pada akhir masa
d)
Pada akhir tahun
31.
Apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan juga pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, kepada Wajib Pajak tersebut akan diterbitkan.…
a)
Surat Tagihan Pajak
b)
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
c)
Surat Paksa
d)
Tidak ada jawaban yang benar
32.
SKPKB dapat diterbitkan sebagai akibat dari .
a)
Terdapat Pajak Terutang yang tidak/kurang dibayar
b)
Diterbitkannya NPWP secara jabatan
c)
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan
d)
Semua Benar
33.
Daluarsa penagihan pajak dapat tertangguh apabila kepada Wajib Pajak…
a)
a. Diterbitkan Surat Paksa
b)
b. Dilakukan penyidikan tindak Pidana dibidang Perpajakan
c)
a dan b Benar
d)
Tidak ada jawaban yang benar
34.
Imbalan bunga akan diberikan apabila terjadi hal-hal berikut, kecuali....
a)
Keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
b)
Keterlambatan penerbitan SKPLB
c)
Kelebihan pembayaran pajak karena pemotongan oleh pihak ketiga
d)
Kelebihan pembayaran pajak karena Surat Keputusan Pembetulan
35.
Berikut ini fungsi Surat Tagihan Pajak (STP), kecuali....
a)
Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT WP
b)
Pemberitahuan pajak terutang
c)
Sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga dan atau denda
d)
Sarana untuk menagih
36.
Ketentuan pidana dalam UU KUP tidak mengatur tindak pidana di bidang perpajakan bagi….
a)
a. Pihak Ketiga
b)
b. Pejabat Pajak
c)
a dan b Benar
d)
tidak ada pilihan yang benar
37.
Sanksi Pidana bagi Wajib Pajak melakukan perbuatan kesengajaan seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 UU KUP, sehingga dapat menimbulkan kerugian negara dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara....
a)
Paling singkat 6 bulan, Paling lama 1 tahun
b)
Paling singkat 6 bulan, Paling lama 2 tahun
c)
Paling singkat 1 tahun, Paling lama 2 tahun
d)
Paling singkat 6 bulan, Paling lama 6 tahun
38.
Hak mendahulu utang pajak melebihi segalahakmendahulu lainnya, kecuali terhadap....
a)
Biaya perkara yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan
b)
Biaya perkara selain yang disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan
c)
Biaya perkara yang hanya disebabkan oleh penyelamatan barang dimaksud
d)
Biaya perkara selain yang disebabkan oleh penyelamatan barang dimaksud
39.
Hak wajib pajak berkenaan dengan penyampaian SPT Tahunan untuk menghindari sanksi administrasi karena terlambat menyampaikan SPT Tahunan adalah....
a)
Pembetulan SPT
b)
Perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT
c)
Penundaan pembayaran PPh pasal 29
d)
Permohonan pembatalan sanksi
40.
Permohonan pengangsuran atas kekurangan pembayaran pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan adalah....
a)
paling lama sampai dengan bulan terakhir Tahun Pajak berikutnya, dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 12 (dua belas) bulan
b)
paling lama sampai dengan bulan terakhir Tahun Pajak berikutnya, dengan angsuran paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan
c)
paling lama sampai dengan bulan terakhir Tahun Pajak berikutnya, dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
d)
paling lama sampai dengan akhir Tahun Pajak berikutnya, dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
41.
Permohonan angsuran atas utang pajak berupa pajak yang masih harus dibayar pada Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali adalah....
a)
paling lama 12 (dua belas) bulan setelah diterbitkannya keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran pajak dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
b)
paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran pajak dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
c)
paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran pajak dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
d)
paling lama 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran pajak dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
42.
Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan wajib pajak tersebut tidak akan dilakukan tindakan penyidikan. Apabila wajib pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa…
a)
denda sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar
b)
kenaikan sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar
c)
kenaikan sebesar 50% dari jumlah pajak yang kurang dibayar
d)
bunga 2% per bulan paling lama 24 bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar
43.
SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2013 yang disampaikan pada tanggal 25 Maret 2014 setelah dilakukan penelitian ternyata terdapat salah hitung yang menyebabkan terdapat PPh kurang bayar sebesar Rp 5.000.000,00. Atas kurang bayar tersebut Direktur Jenderal Pajak menerbitkan sebuah produk hukum pada tanggal 05 September 2014, maka sanksi administrasi berupa bunga yaitu sebesar . . .
a)
12% dan ditagih dengan SKPKB
b)
6% dan ditagih dengan STP
c)
12% dan ditagih dengan STP
d)
6% dan ditagih dengan SKPKB
44.
Wajib Pajak dengan kriteria tertentu berhak mendapatkan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, berikut ini merupakan kriteria tertentu tersebut, kecuali . . .
a)
menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan jumlah penyerahan dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu
b)
tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
c)
Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut
d)
tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir
45.
Berikut ini yang merupakan jenis kesalahan hitung yang dapat diajukan permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU KUP adalah . . .
a)
kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan
b)
kekeliruan dalam penerapan tarif
c)
kekeliruan penerapan persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto
d)
kekeliruan penerapan sanksi administrasi
46.
Berikut ini adalah jangka waktu yang benar terkait pendaftaran NPWP....
a)
Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha paling lambat satu bulan saat pekerjaan bebas nyata-nyata mulai dilakukan
b)
Wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan pekerjaan bebas paling lambat satu bulan saat usahanya mulai dilakukan
c)
Wajib pajak badan paling lambat satu bulan saat usaha dilakukan
d)
Wanita kawin yang tidak melakukan usaha/tidak melakukan pekerjaan bebas yang dikenai pajak secara terpisah paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah penghasilan pada suatu bulan disetahunkan melebihi PTKP
47.
Penghapusan NPWP dilakukan apabila....
a)
Diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh WP dan/atau ahli waris apabila WP memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif
b)
Wajib pajak badan yang dilakukan penyidikan atas pidana di bidang perpajakan
c)
Wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dalam hal suami belum terdaftar sebagai Wajib Pajak
d)
Wajib pajak BUT menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia
48.
Jangka waktu penghapusan NPWP adalah....
a)
6 bulan untuk WP OP setelah permohonan diterima lengkap
b)
12 bulan untuk WP OP sejak tanggal permohonan diterima lengkap
c)
6 bulan untuk WP Badan setelah permohonan diterima lengkap
d)
12 bulan untuk WP badan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap
49.
Direktur Jenderal Pajak dapat mencabut pengukuhan PKP dari administrasi KPP terhadap, kecuali....
a)
PKP yang berstatus NE
b)
PKP yang tempat terutang PPN telah dipusatkan di tempat lain
c)
PKP yang pindah alamat dalam satu wilayah kerja KPP
d)
PKP yang keberadaannya tidak diketahui
50.
Jangka waktu penerbitan keputusan pencabutan pengukuhan PKP adalah....
a)
enam bulan ditambah satu bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap
b)
dua belas bulan ditambah satu bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap
c)
enam bulan ditambah satu bulan setelah tanggal permohonan diterima secara lengkap
d)
dua belas bulan ditambah satu bulan setelah tanggal permohonan diterima secara lengkap
51.
Surat keputusan pencabutan pengukuhan PKP dapat berupa....
a)
Penerbitan surat pencabutan pengukuhan PKP dalam hal tidak terdapat rekomendasi pencabutan pengukuhan PKP
b)
Penerbitan surat penolakan pencabutan pengukuhan PKP dalam hal tidak terdapat rekomendasi untuk tidak melakukan pencabutan pengukuhan PKP
c)
Penerbitan surat pencabutan pengukuhan PKP dalam hal terdapat rekomendasi untuk tidak melakukan pencabutan pengukuhan PKP
d)
Penerbitan surat penolakan pencabutan pengukuhan PKP dalam hal terdapat rekomendasi untuk tidak melakukan pencabutan pengukuhan PKP
52.
Berikut adalah pernyataan yang benar terkait dengan tahun pajak yang tidak menggunakan tahun takwim kecuali....
a)
Tahun buku 1 Juli 2015 s.d. 30 Juni 2016 adalah tahun pajak 2015
b)
Tahun buku 30 September 2015 s.d. 31 Agustus 2016 adalah tahun pajak 2016
c)
Tahun buku 1 Oktober 2015 s.d. 30 September 2016 adalah tahun pajak 2015
d)
Tahun buku 30 November 2015 s.d. 31 Oktober 2016 adalah tahun pajak 2016
53.
Wajib pajak yang dapat menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang asing kecuali....
a)
Wajib pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri
b)
Wajib pajak dalam rangka penanaman modal asing
c)
Wajib pajak kontraktor kerja sama yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan minyak dan gas bumi
d)
Kontrak Investasi Kolektif yang telah memperoleh SPT Efektif Pernyataan Pendaftaran dari Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan
54.
Pencatatan yang harus diselenggarakan oleh WP OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menghitung penghasilan neto dengan menggunakan NPPN meliputi....
a)
peredaran dan/atau penerimaan neto yang diterima dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang merupakan objek pajak yang tidak dikenai pajak bersifat final
b)
penghasilan neto yang diterima dari luar kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang penghasilannya merupakan objek pajak yang tidak dikenai pajak bersifat final
c)
Biaya-biaya yang dikeluarkan tidak untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan tersebut
d)
penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final
55.
Berikut adalah batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak yang benar....
a)
PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong dan disetor oleh pemotong pajak penghasilan paling lama tanggal 15 bulan berikutnya
b)
PPh Pasal 23 yang dipotong dan disetor oleh pemotong PPh paling lama tanggal 15 bulan berikutnya
c)
PPh Pasal 21 yang dipotong dan disetor oleh pemotong PPh paling lama tanggal 10 bulan berikutnya
d)
PPh Pasal 25 yang dibayar paling lama tanggal 10 bulan berikutnya
56.
Keputusan pencegahan memuat sekurang-kurangnya, kecuali....
a)
Identitas Penanggung Pajak yang dikenakan pencegahan
b)
Alasan untuk melakukan pencegahan
c)
Utang pajak yang menjadi kewajiban
d)
Jangka Waktu pencegahan
57.
Berikut ini adalah istilah yang dikenal dalam persidangan di Pengadilan Pajak, kecuali:
a)
Surat Tanggapan
b)
Surat Uraian Banding
c)
Surat Sanggahan
d)
Surat Bantahan
58.
Di bawah ini yang merupakan dasar penagihan pajak adalah....
a)
STP
b)
SKPLB
c)
SKPN
d)
Surat keputusan Keberatan yang menolak permohonan WP
59.
Surat pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila …
a)
Surat Pemberitahuan Wajib Pajak badan ditandatangani oleh pengurus
b)
Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan
c)
Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar disampaikan sebelum 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis
d)
Surat Pemberitahuan dilampiri dengan laporan keuangan
60.
Hak mendahulu utang pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap …
a)
Biaya perkara yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan
b)
Biaya penagihan pajak
c)
Biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/ atau tidak bergerak
d)
Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud
61.
Wajib Pajak yang dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama …
a)
2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan permohonan secara tertulis
b)
2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis
c)
3 (tiga) bulan dengan cara menyampaikan permohonan secara tertulis
d)
3 (tiga) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis
62.
Wajib Pajak dapat mengajukan gugatan pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman Lelang kepada …
a)
Pengadilan Pajak
b)
Pengadilan Negeri
c)
Pengadilan Tata Usaha Negara
d)
Pengadilan Niaga
63.
Sengketa Pajak sangat wajar terjadi, sebagai konsekuensi tugas fiskus menghimpun penerimaan negara yang bertolak belakang dengan prinsip ekonomi para pelaku bisnis dalam hal ini Wajib Pajak. Sengketa yang terjadi secara prinsip diprioritaskan untuk diselesaikan dalam internal Direktorat Jenderal Pajak. Tidak semua penyelesaian sengketa pajak dapat diselesaikan dalam internal DJP, salah satu contohnya adalah …
a)
Keberatan
b)
Pembetulan
c)
Peninjauan kembali
d)
Pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar
64.
Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Wajib Pajak menerima SKPKB sebesar Rp 30.000.000,- yang diterbitkan pada tanggal 04 Januari 2011 dengan batas akhir pelunasan tanggal 03 Februari 2011. Wajib Pajak diperbolehkan untuk mengangsur pembayaran pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dengan jumlah tetap sebesar Rp 5.000.000,- setiap bulan. Sanksi administrasi berupa bunga untuk setiap angsuran dihitung sebaga berikut …
a)
Angsuran ke-1: 2% x Rp 30.000.000,- dan angsuran ke-2: 2% x Rp 5.000.000,-
b)
Angsuran ke-1: 2% x Rp 30.000.000,- dan angsuran ke-2: 2% x Rp 20.000.000,-
c)
Angsuran ke-1: 2% x Rp 30.000.000,- dan angsuran ke-2: 4% x Rp 25.000.000,-
d)
Angsuran ke-1: 2% x Rp 30.000.000,- dan angsuran ke-3: 2% x Rp 20.000.000,-
65.
Imbalan bunga diberikan untuk Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak tersebut sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan. Apabila SKP Nihil yang terbit tanggal 16 Februari 2010 diterima keberatannya dengan SK Keberatan tanggal 14 Maret 2011 menjadi Lebih Bayar sebesar Rp 330.000.000,-, maka imbalan bunga yang diterima sebesar …
a)
Rp 72.600.000,-
b)
Rp 85.800.000,-
c)
Rp 402.600.000,-
d)
Rp 415.800.000,-
66.
Prinsip self assessment dalam UU KUP diterapkan secara jelas dalam perpajakan di Indonesia. Hal tersebut dapat tercermin dari pernyataan berikut …
a)
Jumlah pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut Surat Himbauan
b)
Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada surat ketetapan pajak
c)
Apabila DJP mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut SPT Wajib Pajak tidak benar maka DJP tidak dapat menetapkan jumlah pajak terutang
d)
Pembayaran dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak menunggu terbitnya surat ketetapan pajak
67.
Sejak tanggal surat keberatan diterima, Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama …
a)
1 (satu) bulan
b)
3 (tiga) bulan
c)
6 (enam) bulan
d)
12 (dua belas) bulan
68.
Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan sebenarnya, yang dapat mengakibatkan antara lain …
a)
Lebih bayar menjadi lebih besar
b)
Kredit Pajak menjadi lebih besar
c)
Jumlah harta menjadi lebih besar
d)
Jumlah yang dipotong menjadi lebih besar
69.
Wajib Pajak Alamsyah menyampaikan pemberitahuan secara tertulis untuk perpanjangan penyampaian SPT Tahunan PPh tahun pajak 2011 (tahun buku = tahun kalender) dengan perhitungan sementara PPh terutang sebesar Rp 120.000.000,- dan dilunasi tepat waktu. Pada saat menyampaikan SPT Tahunan pada tanggal 30 Mei 2012 ternyata PPh yang terutang adalah Rp 125.000.000,-. Atas kekurangan pembayaran tersebut dilunasi pada tanggal 25 Mei 2012. Dengan demikian …
a)
Wajib Pajak dikenakan sanksi denda Rp 100.000,- dan bunga sebesar Rp 100.000,-
b)
Wajib Pajak dikenakan sanksi denda Rp 100.000,- dan bunga sebesar Rp 200.000,-
c)
Wajib Pajak dikenakan sanksi denda Rp 1.000.000,- dan bunga sebesar Rp 100.000,-
d)
Wajib Pajak dikenakan sanksi denda sebesar Rp 100.000,-
70.
Penyidikan pajak dilakukan oleh …
a)
Penyidik Pengawai Negeri Sipil
b)
Fungsional Pemeriksa Pajak
c)
Fungsional Penilai
d)
Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan juga Fungsional Pemeriksa Pajak
71.
Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan Sanksi Administrasi yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya terbatas atas, kecuali....
a)
keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya
b)
keterlambatan pembayaran atau penyetoran atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya
c)
keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang tidak terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak sebagaimana tercantum dalam SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya
d)
pembetulan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan kemauan sendiri atas SPT Tahunan PPh untukTahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar
72.
Dalam rangka mendapatkan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi, permohonan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut....
a)
1 (satu) permohonan untuk lebih dari 1 (satu) Surat Tagihan Pajak untuk SKP yang berbeda
b)
diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan
c)
ditandatangani oleh Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak orang pribadi atau wakil Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak badan dan dapat dikuasakan dengan surat kuasa dengan format dari Wajib Pajak
d)
disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
73.
Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah fasilitas yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak terhadap Wajib Pajak dengan kriteria tertentu. TIdak termasuk kriteria tertentu tersebut adalah…
a)
Tepat waktu menyampaikan SPT
b)
Tidak memiliki tunggakan pajak, kecuali yang memperoleh izin untuk memngangsur atau menunda pembayaran
c)
Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntna Publik dengan opini Wajar Dengan Pengecualian selama 3 tahun berturut-tur
d)
Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
74.
Sanksi administrasi SKPKBT yang disebabkan karena setelah lewat jangka waktu 5 tahun Wajib Pajak tercyduk melakukan tindak pidana di bidang perpajakan adalah…
a)
Sanksi kenaikan 150%
b)
Sanksi kenaikan 100%
c)
Sanksi Kenaikan 50%
d)
Sanksi Bunga 48%
75.
Wajib Pajak yang telah memperoleh izin untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dengan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat mengganti pembukuan atau pencatatan dengan bahasa dan mata uang lainnya setelah menerapkannya selama…
a)
4 Tahun
b)
5 Tahun
c)
8 Tahun
d)
10 Tahun
76.
SIAPA KITA?!
a)
Siswa DTSD Angkatan III yihaa3xpam!
b)
Siswa Diklatsar Periode III yihaa3xpam!
c)
Siswa DTU Periode IX yihaa3xpam!
Reset
