Font size
WorksheetsTO PPBJ 20 November
Total questions: 100
Worksheet time: 1hrs 15mins
Bentuk kontrak yg ditambahkan dalam perpres 21/2021
adalah
Bukti pembelian
Bukti pembayaran
surat perintah kerja
surat perjanjian
Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian, kecuali
Uang muka
Retensi
Denda
Jaminan penawaran
Metode pemilihan penyedia yg perlu dilakukan kualifikasi adalah
Pengadaan langsung
Penunjukkan langsung
E-purchasing
Tender cepat
Pada pemberian kesempatan kepada penyedia untuk
menyelesaikan pekerjaan dimuat di dalam adendum kontrak, apa saja yg dimuat dalam adendum kontrak tersebut?
Perpanjangan jaminan penawaran
Waktu keterlambatan
Perubahan KAK
Sanksi denda keterlambatan kepada penyedia
Yg bertugas menetapkan tim ahli/tenaga ahli
KPA
Pokja pemilihan
PPK
PP
Agen Pengadaan
Yg bertugas melaksanakan persiapan dan pelaksanaan
pengadaan langsung untuk pengadaan B/PK/JL yg bernilai paling banyak
Rp.200.000.000 adalah
KPA
POKJA
PPK
PP
PA
Katalog elektronik nasional disusun dan ditetapkan oleh
PA/KPA
Menteri
LKPP
SPSE
Pemerintah Daerah
yang tidak termasuk kedalam pemilihan penyedia untuk JK
Pengadaan langsung
Seleksi
Penunjukan langsung
Tender cepat
semua salah
Pemilihan dapat segera dilaksanakan
Sebelum RUP diumumkan
Setelah RUP ditandatangani
Setelah RUP diumumkan
Setelah SIKAP diumumkan
Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan kontrak
dapat
Dilanjutkan
Disanggah
Dihentikan
Diteliti
Badan Usaha Asing yg melakukan PK harus bekerjasama
dengan industri dalam negeri dalam hal
Pembuatan suku cadang dan rancangan kontrak
Pembuatan spesifikasi teknis dan pembuatan suku cadang
Pembuatan suku cadang dan pelaksanaan pelayanan purnajual
Pembuatan spesifikasi teknis dan rancangan kontrak
Tindak lanjut yang dapat dilakukan jika tender gagal
ulang mengalami kegagalan, sementara pekerjaan tersebut tidak dapat
ditunda untuk kepentingan pelayanan publik ialah
Penunjukan langsung
Pengadaan langsung
Tender cepat
Pemasukan penawaran ulang
Yang tidak termasuk ketentuan pelaksanaan Tender Cepat
adalah
Peserta terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP)
Peserta memasukkan penawaran administrasi, teknis dan harga
Evaluasi penawaran harga dilakukan oleh aplikasi SPSE
Penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah
Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian dan meningkatkan keikutsertaan industri kreatif merupakan
Tujuan
Kebijakan
Prinsip
Etika
Mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif,
merupakan
Tujuan
Kebijakan
Prinsip
Etika
Kewajiban penggunaan produk dalam negeri tidak
dilakukan pada tahap
Persiapan pengadaan
Perencanaan pengadaan
Pelaksanaan kontrak
Pemilihan penyedia
Preferensi harga diperhitungkan dalam evaluasi harga
penawaran yg telah memenuhi, kecuali
Persyaratan administrasi
Persyaratan teknis
Standar kebutuhan
semua benar
Jaminan pengadaan barang/jasa terdiri dari, kecuali
Jaminan penawaran
Jaminan sanggah banding
Jaminan pemilihan
Jaminan pelaksanaan
Jaminan pemeliharaan
Jasa konsultansi memerlukan jaminan
Jaminan penawaran
Jaminan sanggah banding
Jaminan uang muka
Jaminan pelaksanaan
Jaminan pemeliharaan
Pelaku PBJ yang memiliki kewenangan menyusun sasaran
swakelola tipe 4 adalah
Tim persiapan
Tim pelaksana
PPK
Pokmas
Pimpinan Pokmas
Yg menyusun tim pelaksana dalam pelaksanaan swakelola
tipe 3 yaitu
PPK
Tim persiapan
Organisasi masyarakat
Pimpinan Organisasi masyarakat
PA/KPA
Pihak yg berwenang memberikan kesempatan untuk
menyelesaikan pekerjaan adalah
PPK
Pokja
PA/KPA
Tim pelaksana
Tim pengawas
Pihak yang berwenang menandatangani berita acara serah
terima adalah
KPA dan penyedia
PP dan Penyedia
PPK dan PP
PPK dan Penyedia
Penyedia dan PA/KPA
Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi di lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spektek/KAK yg ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak dengan ketentuan
Penambahan nilai kontrak akhir melebihi 5% dari harga yg tercantum dalam HPS
Penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% dari harga yg tercantum dalam HPS
Penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 5% dari harga yg tercantum dalam kontrak baru
Penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% dari harga yg tercantum dalam kontrak awal
Penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% dari harga yg tercantum dalam kontrak baru
Pihak yg melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yg diserahkan penyedia adalah
PA
KPA
PPK
Pokja pemilihan
PP
Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi di lapangan
pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spektek/KAK yg ditentukan dalam
dokumen kontrak, PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yg
meliputi berikut ini, kecuali
Menambah atau mengurangi volume yg tercantum dalam kontrak
Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan
Mengubah spesifikasi teknis sesuai kondisi lapangan
Menyusun ulang KAK sesuai dengan kondisi lapangan
Bentuk kontrak SPK yg bernilai paling sedikit di atas
50 juta sampai dengan nilai paling banyak 200 juta diberlakukan untuk
jenis pengadaan
PK
JK
B/JL
B/PK/JL
PK Terintegrasi
Barang/jasa yg ditransaksikan melalui toko daring memiliki kriteria sbb, kecuali
Standar
Memiliki sifat resiko rendah
Dapat distandarkan
Harga susah terbentuk di pasar
Harga sudah terbentuk di pasar
UKPBJ memiliki fungsi sbb, kecuali
Pengelolaan PBJ
Pengadaan LPSE
Pembinaan SDM dan Kelembagaan PBJ
Pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimtek
Pelaksanaan tugas lain yg diberikan menteri, kepala lembaga, kepala daerah
Pembuktian kualifikasi tidak diperlukan dalam hal
Penyedia telah terkualifikasi dalam SIKAP
Repeat order pada penyedia yg sama
Penyedia lulus evaluasi teknis
Pelaku usaha telah terkualifikasi dalam SIKAP
Pelaku usaha lulus evaluasi teknis
Pokja dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang
Bertentangan dengan UU
Memihak dan tidak transparan
Tidak efektif dan efisien
Memihak dan tidak objektif
Diskriminatif dan tidak objektif
Prakualifikasi gagal dinyatakan oleh
PA
PA/KPA
PPK
Pokja
PP
Desain gedung 1 lantai menggunakan metode evaluasi
Biaya terendah
Kualitas dan biaya
Harga terendah
Kualitas
Pagu anggaran
Metode evaluasi pengadaan Barang yg memperhitungkan
penilaian teknis dan harga adalah
Harga terendah
Sistem gugur
Sistem pembobotan dengan ambang batas
Penilaian biaya selama umur ekonomis
sistem nilai
Jasa desain pembangunan bandara internasional menggunakan metode evaluasi
biaya terendah
Kualitas dan biaya
harga terendah
kualitas
PBJ secara elektronik memanfaatkan
E-purchasing
E-marketplace
Toko daring
E-reserve
salah semua
E-marketplace PBJ menyediakan insfrastruktur dan
layanan dukungan transaksi bagi K/L/Pemda dan penyedia berupa, kecuali
Katalog elektronik
Katalog nasional
Toko daring
Pemilihan penyedia
Persiapan PBJ melalui swakelola tidak meliputi
Penetapan sasaran
Menetapkan rancangan kontrak
Rencana kegiatan
RAB
Pelaksanaan pengadaan langsung dilakukan sebagai
berikut:
Pembelian langsung kepada penyedia untuk pengadaan B/JL yg menggunakan bukti pembelian
Pembelian langsung kepada penyedia untuk pengadaan B/JL yg menggunakan spk
Pembelian langsung kepada penyedia untuk pengadaan B/JL yg menggunakan surat pesanan
Pembelian langsung kepada penyedia untuk pengadaan B/JL yg menggunakan surat perjanjian
Yg tidak termasuk jaminan
Jaminan pemeliharaan
Jaminan pelaksanaan
jaminan Uang muka
Jaminan permintaan
PBJ terintegrasi 1%-3% dari nilai pagu anggaran merupakan
Jaminan penawaran
Jaminan sanggah banding
Jaminan pelaksanaan
Jaminan uang muka
Swakelola tipe IV direncanakan oleh K/L/PD
penanggungjawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Pokmas dan
dilaksanakan serta diawasi oleh
PPK penanggungjawab anggaran
K/L/PD penanggungjawab anggaran
Ormas pelaksana swakelola
Kelompok masyarakat
K/L/PD lain pelaksana swakelola
Swakelola tipe III direncanakan oleh K/L/PD
penanggungjawab anggaran, dilaksanakan oleh ormas pelaksana swakelola, dan
diawasi oleh
Pimpinan ormas pelaksana swakelola
K/L/PD penanggungjawab anggaran
PPK penanggungjawab anggaran
K/L/PD lain pelaksana swakelola
Kelompok masyarakat
Dalam hal tender cepat gagal, apa yg dilakukan pokjamil?
Evaluasi ulang
Tender/seleksi ulang
Pengumuman tender
Reviu penyebab kegagalan
Prakualifikasi ulang
Pengadaan langsung jasa konsultansi dengan nilai Rp.
49.000.000 menggunakan bentuk kontrak
Kuitansi
Surat pembayaran
Surat perintah kerja
Surat pesanan
Pengadaan langsung Pekerjaan Konstruksi dengan nilai Rp. 45.000.000 menggunakan bentuk kontrak
Surat pesanan
Surat perjanjian
Kuitansi
Surat perintah kerja
Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada PA/KPA/PPK/PP/Pokja dilaksanakan oleh
Kepala lembaga
Kepala lembaga
Ukpbj
Lkpp
Pejabat pembina kepegawaian
Tidak menandatangani kontrak katalog, dikenakan sanksi
Digugurkan dalam pemilihan
Daftar hitam 1 tahun
penghentian sementara dalam sistem e-purchasing selama 6 bulan
Penurunan pencantuman penyedia selama 1 tahun
Daftar hitam 2 tahun
Cara memperoleh barang/jasa yg dikerjakan sendiri oleh
K/L/PD, K/L/PD lain,ormas, atau kelompok masyarakat disebut dengan
Tender
Seleksi
Swakelola
Kontrak payung
Jasa perencanaan AMDAL menggunakan jenis kontrak
Lumsum
Waktu penugasan
Kontrak payung
Putar kunci
Yg termasuk KAK penyedia jasa Konsultansi, kecuali
Uraian pekerjaan
Waktu pelaksanaan
Biaya jasa lainnya
Spesifikasi teknis jasa konsultansi
Sumber pendanaan dan besar total biaya pekerjaan
Sedangkan KAK yg termuat untuk swakelola meliputi,
kecuali
\
Latar belakang dan sasaran
Spesifikasi barang/jasa
Jangka waktu swakelola
Gambar rencana kerja
Uraian pekerjaan
Pada dinas QZU dilakukan pengadaan secara swakelola yg mana perencanaan dan pengawasan ditetapkan oleh K/L/PD penanggungjawab anggaran, sedangkan pelaksananya ditetapkan oleh ormas pelaksana swakelola. Maka tipe swakelolanya adalah tipe
3
2
1
4
Pada percetakan majalah menggunakan jenis pekerjaan
JK
JL
B
PK
Yg memeriksa administrasi hasil pengadaan barang dengan nilai Rp. 200.000.000 adalah
PPK
PPHP
PjPHP
Pokja
PPTK
Swakelola tipe II direncanakan dan diawasi oleh K/L/PD
penanggungjawab anggaran dan dilaksanakan oleh
PPK penanggungjawab anggaran
K/L/PD penanggungjawab anggaran
Ormas pelaksana swakelola
Kelompok masyarakat
K/L/PD lain pelaksana swakelola
Metode pemilihan penyedia melalui pengadaan langsung JK menggunakan metode penyampaian dokumen
Pascakualifikasi
1 file
Kualitas
2 file
Pengadaan JK perorangan melalui penunjukan langsung
menggunakan kualifikasi
Pascakualifikasi
Prakualifikasi
Sistem nilai
kualitas
Pada Tipe swakelola berapa Dimana Tim persiapan dan tim pengawas ditetapkan oleh penanggung jawab kelompok masyarakat
I
II
III
IV
Pada tipe swakelola berapa PA/KPA dapat menggunakan pegawai K/L/PD lain dan atau tenaga ahli
1
2
3
4
Persiapan PBJ melalui Penyedia oleh PPK,meliputi
Menetapkan rancangan kontrak
Menyusun spektek
Menyusun HPS
Menyusun KAK
Yang dapat mengusulkan standar biaya masukan/keluaran swakelola kepada menteri keuangan atau kepala daerah?
Pejabat Pengadaan
Kuasa Pengguna Anggaran
Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen
Usulan perubahan pemaketan pengadaan dilakukan oleh
Pokja
PPK
PA
PP
Menteri
Kontrak LKPP dengan penyedia e-katalog menggunakan jenis kontrak
Payung
Lumsum
Waktu penugasan
Harga satuan
Putar kunci
Penyelenggara swakelola tipe 1 ditetapkan oleh....
K/L/PD
PPK
PA/KPA
Tim persiapan
Tim pelaksana
Jaminan penawaran pk terintegrasi 1-3% dari.....
Nilai HPS
Nilai Kontrak
Pagu Indikatif
TKDN
Pagu Anggaran
Hasil prakulaifikasi menghasilkan…
Daftar peserta Tender B/PK/JL
Daftar pendek peserta JK
Benar Semua
Salah semua
Pelaku Pengadaan yang dilarang menambahkan persyaratan yang diskriminatif dan tidak objektif adalah…
PA
PPK
PP
Agen Pengadaan
Pokja
Siapa yang mengumumkan pemenang untuk pengadaan dengan nilai 125M
PA/KPA
PPK
Pokmil
PP
Dibawah ini yg bukan isi dari KAK penyedia JK adalah kecuali
Uraian pekerjaan yg dilaksanakan
Jadwal pelaksanaan yg diperlukan
Spesifikasi teknis JK yg diadakan
Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan
KAK penyedia Jasa Konsultansi paling sedikit berisi kecuali
Spesifikasi teknis jasa konsultansi yg akan diadakan
Metode pelaksanaan yg diperlukan
Sumber pendanaan dan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan
Uraian pekerjaan yg akan dilaksanakan
Manfaat konsolidasi pengadaan barang/jasa tidak meliputi
Efisiensi proses pengadaan
Efektivitas dan efisiensi pelayanan publik
Mengurangi biaya transaksi
Penurunan biaya pengadaan
Yang dapat menindaklanjuti pelaksanaan peraturan presiden ini untuk pengadaan yg dibiayai APBD dengan peraturan daerah/peraturan kepala daerah adalah…
PPK
Kepala lembaga
Kepala daerah
Presiden
Yang mengembangkan system dan kebijakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan, dengan mempertimbangkan tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pengadaan barang/jasa adalah…
PPK
PA/KPA
Kepala daerah
LKPP
kompetisi keunggulan dan/atau kemampuan tertentu terhadap Karya atau kompetisi keunggulan. Merupakan pengertian dari..
Kontes
Sayembara
Kontrak
Negosiasi
Swakelola
Dalam menyusun KAK Penyedia, Paling sedikit berisi,kecuali..
Uraian Pekerjaan
Waktu Pelaksanaan
Spesifikasi Teknis
Sumber dana dan perkiraan besaranya
Tempat Pelaksanaan
Pada swakelola tipe IV dengan kelompok masyarakat bentuk perjanjian nya adalah
Kontrak
Subkontrak
Nota kesepahaman
Dokumen Kualifikasi
Adendum Kontrak
Berikut adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan Tarif Barang/Jasa yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat, kecuali....
Listrik
Transportasi
Air bersih
Bahan Bakar Gas
Bahan Bakar Minyak
Pembayaran pelaksanaan swakelola tidak meliputi ...
Pembayaran tenaga ahli
Pembayaran tenaga kerja
Pembayaran operasional
Pengadaan peralatan suku cadang
Pengadaan bahan material
Yang menyelenggarakan swakelola tipe IV ditetapkan oleh...
PA/KPA
PPK
K/L/PD Lain
Kelompok masyarakat
Pimpinan kelompok masyarakat pelaksana swakelola
Pelaksanaan swakelola tipe III dilakukan berdasarkan kontrak..
PPK dengan ormas
PA dengan ormas
PA dengan pimpinan ormas
PPK dengn pimpinan ormas
PA dengan PPK
Yg wajib memberikan pelayanan hukum untuk pelaku PBJ
LKPP
UKPBJ
K/L/PEMDA
J/L/P
Dibawah ini bukan tujuan PBJ, kecuali
memberikan kesempatan usaha UMKM
memberikan perluasan kesempatan berusaha
melaksanakan pengadaan berkelanjutan
mendorong penggunaan produk DN
PA/KPA menetapkan Tim persiapan dan Tim pengawas pada swakelola tipe
I,II,III,IV
II,III,IV
II,III
III,IV
Rencana kegiatan yg dievaluasi dan ditetapkan PPK, diusulkan oleh
K/L/PD
penyelenggara swakelola
POKMAS
PA/KPA
Rencana kegiatan yg diusulkan kelompok masyarakat ditetapkan oleh...
PA/KPA
Pimpinan Kelompok Masyarakat
PPK
UKPBJ
Biaya PBJ melalui swakelola dihitung berdasarkan... pelaksanaan swakelola
Komponen harga
Pagu Anggaran
Komponen biaya
Pagu Indikatif
Yg dapat mengusulkan standar biaya masukan/keluaran swakelola kepada menkeu/Kepala daerah adalah...
PA
KPA
PPK
UKPBJ
Ruang lingkup SPSE terdiri atas, kecuali:
Pemilihan penyedia
Pelaksanaan kontrak
Pengelolaan penyedia
Pengelolaan e-katalog
Pengelolaan katalog elektronik dilaksanakan oleh
LKPP atau UKPBJ
K/L/PD atau LKPP
K/L/Pemda atau LKPP
K/L/Pemda atau UKPBJ
(...) menandatangani kontrak dengan ketua tim pelaksana swakelola sesuai kesepakatan kerja sama antara(...) dengan K/L/PD lain pelaksana swakelola
(PA/KPA), (PPK)
(PPK), (Pokjamil)
(Pokjamil), (PA/KPA)
(PPK), (PA/KPA)
Pelaksanaan pemilihan melalui seleksi, kecuali
Sanggah
Pengumuman
Pelaksanaan kualifikasi
Sanggah banding
Pelaksanaan penunjukan langsung dilakukan dengan mengundang 1 pelaku usaha yg dipilih, dengan disertai negoisasi
Teknis maupun harga
Biaya dan kemampuan penyediaan
Teknisi maupun biaya
Harga
Yg dikecualikan dalam Perpres ini adalah, kecuali
PBJ pada Badan Layanan Umum Masyarakat/Badan Layanan Umum Masyarakat Daerah
PBJ yg dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yg sudah mapan
PBJ pada Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah
PBJ yg dilaksanakan berdasarkan tarif yg dipublikasikan secara luas kepada masyarakat
Kerjasama badan usaha non kecil dengan usaha kecil dicantumkan dalam
Kontrak
Rancangan kontrak
Dokumen pemilihan
Dokumen penawaran
Pengenaan sanksi denda keterlambatan ditetapkan oleh
PA/KPA
Pokjamil
PPK
Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah
Pengenaan sanksi dalam proses katalog dan e-purchasing ditetapkan oleh
K/L/PD
PA/KPA
PPK
Pokjamil
Penetapan sanksi dalam proses katalog dan e-purchasing atas usulan pelaku pengadaan berikut, kecuali
Pokjamil
PPK
Agen pengadaan
PA/KPA
Yg menayangkan informasi peserta pemilihan/penyedia yg dikenakan sanksi Daftar Hitam dalam Daftar Hitam Nasional adalah
PA/KPA
K/L/PD
K/L/Pemda
LKPP
Yg menyelenggarakan Daftar Hitam Nasional adalah
PA/KPA
K/L/PD
K/L/Pemda
LKPP
