Obat utama yang diberikan kepada FKTP untuk program Rujuk Balik sesuai dengan ketentuan Fornas PRB

Obat utama dan tambahan yang diberikan kepada Apotek PRB sesuai dengan ketentuan Fornas

Obat Utama dan tambahan yang diberikan oleh FKTP yang mengacu pada jenis dan ketentuan pengobatan yang mengacu pada Fornas PRB

Obat Utama dan tambahan yang diberikan kepada Peserta Program Rujuk Balik yang mengacu pada jenis dan ketentuan pengobatan pada Fornas PRB

PT. Jasa Raharja (Persero)

PT. TASPEN (Persero)

BPJS Ketenagakerjaan

PT. ASABRI

Memiliki dan Mengirimkan Rencana Kebutuhan Obat bagi Peserta JKN kepada Kementerian Kesehatan

Menyediakan ruang perawatan kelas I, II dan III untuk peserta JKN-KIS tanpa kuota

Menyediakan sarana dan petugas pemberian informasi dan penanganan pengaduan peserta Jaminan Kesehatan

Mendapatkan informasi tentang kepesertaan, prosedur pelayanan, pembayaran dan proses kerja sama

Benar Diagnosanya, Benar Pasiennya, Benar Obatnya

Benar Diagnosanya, Benar Kondisinya Stabil, Benar Aktif Kepesertaannya

Benar Diagnosanya, Benar Kondisinya Stabil, Benar Obatnya

Benar Diagnosanya, Benar Rujukannya, Benar Obatnya

Diabetes Mellitus, Epilepsi, Hipotensi, Schizoprenia,Jantung, Stroke, Astma, SLE, PPOK

Diabetes Mellitus, Epilepsi, Hipertensi, Depresi, Jantung, Stroke, Astma, SLE, PPOK

Diabetes Mellitus, Epilepsi, Hipertensi, Schizoprenia, Jantung, Stroke, Astma, SLE, PPOK

Diabetes Mellitus, Epilepsi, Hipertensi, Depresi, Jantung, Stroke, Astma, Gastro Enteritis (GE) , PPOK

Pasien yang sudah dinyatakan 3B berhak menolak untuk diikutkan dalam PRB

Peserta dapat dilanjutkan untuk PRB mesti ada salah satu obat yang tidak masuk dalam formularium nasional

Peserta yang sudah didaftarkan PRB selamanya tidak akan bisa kembali ke rumah sakit

Kasus stabil ditentukan oleh DPJP

Instalasi Farmasi RS – RS menerbitkan SRB – Apotek PRB – FKTP

FKTP – RS menerbitkan SRB – Apotek PRB  –Instalasi Farmasi RS

RS menerbitkan SRB –Instalasi Farmasi RS  – FKTP – Apotek PRB

Apotek PRB – FKTP – Instalasi Farmasi RS – RS menerbitkan SRB

Meningkatkan kemudahan akses pelayanan kesehatan (termasuk pelayanan obat)

Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap sediaan, manfaat dan dampak penggunaan obat

Meningkatkan kepatuhan FKRTL dalam pengawasan peserta mengkonsumsi obat yang digunakan

Mengurangiatau menunda resiko terjadinya komplikasi yang berpotensi memperberat penyakit utama

Mengancam nyawa, membahayakan diridan orang lain/ lingkungan

Adanya gangguan pada jalan nafas,pernafasan dan sirkulasi

Adanya penurunan kesadaran

FKTP tutup

Kruk penyangga tubuh

Penyangga leher (collar neck)

Lasik untuk gangguan penglihatan

Kaki/ tangan palsu

Aplikasi HFIS memfasilitasi untuk pengajuan penambahan sarana faskes

NIK tenaga medis yang diinput mengacu pada data Master File JKN

Perubahan kategori yang sama dapat diajukan berulang dalam 1 hari

NIK tenaga medis yang diinput mengacu pada data Dukcapil

Pembayaran penuh, tidak ada iur kecuali pasien yang memilih dirawat lebih tinggi dari haknya

Paket INACBG habis sehingga pasien disuruh pulang

Iur biaya untuk obat kronis

Periode pelayanan rawat inap hanyasampai paket habis

Memenuhi kriteria sebagai pasien gawat darurat medis

Pelayanan Peserta JKN-KIS di Instalasi Gawat Darurat atau Unit Gawat Darurat yang dijamin oleh BPJS Kesehatan hanya bergantung pada kondisi kegawatdaruratan medis pasien, bukan waktu kunjungan pasien ke FKRTL

Tanpa memerlukan surat rujukan

Pelayanan dilakukan di Poli Spesialis

Mengajukan klaim sesuai prosedur yang berlaku

Tidak menarik biaya dari peserta atas pelayanan kesehatan yang dilakukan sesuai prosedur, indikasi medis dan hakkelas peserta

Melakukan rujukan pasien yang tidak sesuai untuk memperoleh keuntungan tertentu

Menyampaikan hak dan kewajiban pesertaJKN-KIS

Memungut biaya tambahan di luar ketentuan

Memberikan fasilitas & pelayanan kesehatan sesuai dengan hak peserta

Melanggar ketentuan dalam Perjanjian

Mengajukan klaim fiktif

Melakukan pungutan biaya tambahan kepada peserta diluar ketentuan yang berlaku

Menyediakan ruang perawatan kelas VIPdan VVIP

Tidak melakukan diskriminasi terhadap pasien umum ataupun Pasien JKN-KIS

Semua salah

Klinik Utama, Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus

Dokter Praktek Pribadi, Rumah SakitUmum, Klinik Utama

Klinik Utama, Dokter Gigi Praktek Pribadi, Rumah Sakit Umum

Klinik Pratama, Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus

Tindakan yang dilakukan tidak sengaja, untuk mendapatkan keuntungan finansial dari program Jaminan Kesehatan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui perbuatan curang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;.

Tindakan yang dilakukan dengan sengaja, untuk mendapatkan keuntungan finansial dari program Jaminan Kesehatan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui perbuatan curang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Tindakan yang dilakukan dengan sengaja, tidak  mendapatkan keuntungan finansial dari program Jaminan Kesehatan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui perbuatan curang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Tindakan yang dilakukan tidak sengaja, untuk mendapatkan keuntungan finansial dari program Jaminan Kesehatan dalam Sistem Jaminan Sosial .

Besaran iuran Peserta PPU adalah 5% dari penghasilan terdiri dari 1% iuran pekerja dan 4% pemberi kerja. Pembayaran dilakukan oleh pekerja

Besaran iuran Peserta PBI sesuai dengan ketetapan pemerintah yakni sebesar Rp 42.000 dibayarkan oleh Pemerintah Pusat (APBN) dan Pemerintah Daerah (APBD)

Peserta PBI tidak melakukan pembayaran iuran

Besaran iuran Peserta PBPU/PB nominal sesuai kelas yang dipilih, yaitu Kelas I Rp 150.000 Kelas II = Rp 100.000, Kelas III = Rp 42.000 (Peserta membayar Rp 35.000, Selisih Iuran disubsidi Pemerintah) 

A.

Peserta PBI dan Peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah gugur haknya apabila memilih kelas yang lebih tinggi dari haknya.

B.

Peserta Bukan PBI, hanya dapat meningkatkan kelas perawatannya satu tingkat lebih tinggi dari kelas yang menjadi hak peserta dan membayar sendiri seluruh selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan kelas perawatan

Pernyataan A dan B Benar

Pernyataan A Benar B salah

Fitur Ubah Data Peserta

Fitur Premi

Fitur Bayar Denda

Fitur Pendaftaran Online

Peserta Mandiri kelas III

Peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah

Peserta PPU yang mengalami PHK dan anggota keluarganya

Peserta Penerima Bantuan Iuran

Meningkatkan peran FKTP dan FKRTL dalam menangani penyakit kronis sesuai kompetensi dan kewenangannya masing-masing.

Sinergi antar tingkat pelayanan (FKTP, FKRTL, dan Apotek PRB) dan pelayanan kefarmasian klinis yang komprehensif

Meningkatkan partisipasi aktif dari FKRTL dalam pengobatan sehingga mendapatkan manfaat yang optimal dari obat yang digunakan

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan bagi Peserta JKN-KIS dengan penyakit kronis yang telah stabil

Sertifikasi akreditasi

Surat Izin Kerja (SIK)

Nomor Pokok Wasjib Pajak (NPWP) Badan

Surat Ijin Operasional yang telah disertai penetapan kelas

Debbie Nita Musigiasari

Debbie Nianta Musigiasari

Debbie Nianta Mugiasari

Debbie Nianta Musigisari

155

156

165

166

Kelas 3 Rp100.000,00 ; Kelas 2 Rp200.000,00; Kelas 1 Rp300.000

Kelas 3 Rp150.000,00 ; Kelas 2 Rp200.000,00; Kelas 1 Rp300.000

Kelas 3 Rp150.000,00 ; Kelas 2 Rp250.000,00; Kelas 1 Rp350.000

Kelas 3 Rp150.000,00 ; Kelas 2 Rp250.000,00; Kelas 1 Rp300.000

Penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan

Penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja

Penyakit yang disebabkan oleh pekerja

Penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja

1% (satu persen) dari jumlah yang harus dibayarkan untuk setiap 1 (satu) bulan keterlambatan

10% (satu persen) dari jumlah yang harus dibayarkan untuk setiap 1 (satu) hari keterlambatan

1% (satu persen) dari jumlah yang harus dibayarkan untuk setiap 5 (lima) hari keterlambatan

10% (satu persen) dari jumlah yang harus dibayarkan untuk setiap 1 (satu) bulan keterlambatan