NEW
Font size
Worksheets12 akpol (TWK-demokrasi Indonesia)
Total questions: 51
Worksheet time: 44mins
Istilah demokrasi diambil dari kata demos dan kratos yang berasal dari bahasa... .
Yunani
Romawi
Latin
Arab
Hebrew
Periode antara tahun 1950-1959 dalam sejarah Indonesia disebut
Demokrasi Parlementer
Demokrasi Presidensial
Demokrasi Pancasila
Demokrasi Terpimpin
Demokrasi Terbuka
Mengapa pada masa Demokrasi Liberal di Indonesia sering terjadi pergantian kabinet
Program kerja kabinet kurang sesuai dengan keadaan Indonesia pada waktu itu
adanya perbedaan kepentingan diantara partai-partai yang tidak pernah terselesaikan dengan baik
Program yang dicanangkan setiap kabinet sering mendapat penolakan rakyat
Rakyat tidak percaya dengan kabinet tersebut
Adanya politik adu domba yang dilakukan oleh pihak lain
Sistem kepartaian yang dianut pada masa Demokrasi Liberal adalah
Partai Tunggal
Multi Partai
Dwi Partai
Partai Koalisi
Partai Oposisi
Zaket kabinet (1957-1959) merupakan istilah untuk kabinet
Djuanda
Natshir
Wilopo
Burhanuddin Harahap
Ali Sastroamijoyo 1
Berhasil menyelenggrakan Konferensi Asia Afrika merupakan prestasi yang pernah dicapai oleh kabinet
Ali Sastroamidjoyo
Djuanda
Natshir
Wilopo
Burhanuddin Harahap
Berikut ini yang termasuk dalam program kerja Kabinet Burhanuddin Harahap adalah
Mengembalikan Irian Barat
menyelenggarakan pemilu 1955
Pembatalan KMB
Normalisasi keadaan RI
Menyempurnakan struktur pemerintahan
Mulai berlakunya UUD sementara 1950 sampai Dekret Presiden 5 Juli 1959 telah terjadi beberapa pergantian kabinet sebanyak
5 kabinet
6 kabinet
7 kabinet
8 kabinet
9 kabinet
Kabinet Djuanda disebut juga Zaken Kabinet karena
terdapat tiga orang yang menjabat sebagai waki perdana menteri
memiliki program utama penyelesaian masalah Irian Barat
mendapat dukungan militer dalam menjalankan programnya
memiliki jumlah menteri yang sangat banyak
terdiri atas orang-orang yang ahli di bidangnya
Pada masa Demokrasi Liberal, bangsa Indonesia menganut sistem pemerintahan
Presidensil
Parlementer
Konstituante
Monarki
Campuran
Pada masa demokrasi liberal, presiden tidak berperan sebagai kepala pemerintahan karena
ketidakmampuan presiden memilih menteri yang cakap dalam kabinet
sesuai dengan hasil kesepakatan KMB
Indonesia menganut sistem demokrasi presidensial
Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer
Presiden sudah menduduki jabatan sebagai panglima tertinggi
Sejak masa kabinet Sukiman, politik luar negeri Indonesia menjadi salah satu prioritas pemerintah. adapun politik luar negeri bangsa Indonesia adalah
Dualisme kekuatan
politik dagang
politik kiblat kanan
politik kiblat kiri
politik bebas aktif
Penyebab jatuhnya Kabinet Sukiman adalah karena akibat peristiwa
Tugasnya sudah dianggap selesai dengan terselenggaranya Pemilu pertama tahun 1955
ditandatanganinya persetujuan bantuan ekonomi dan persenjataan dari Amerika Serikat kepada Indonesia atas dasar Mutual Security Act (MSA)
Peristiwa Tanjung merawa
Kegagalan menyelesaikan persoalan Papua Barat yang masih dikuasai Belanda
Mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia yang diwakili Sidik Kertapati sebagai Buntut dari peristiwa Tanjung Morowo dimana lima petani tewas di tangan aparat pemerintah
Penyebab kegagalan Kabinet Wilopo adalah karena akibat peristiwa
Tugasnya sudah dianggap selesai dengan terselenggaranya Pemilu pertama tahun 1955
ditandatanganinya persetujuan bantuan ekonomi dan persenjataan dari Amerika Serikat kepada Indonesia atas dasar Mutual Security Act (MSA)
Menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno sesuai dengan tuntutan daerah
Kegagalan menyelesaikan persoalan Papua Barat yang masih dikuasai Belanda
Mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia yang diwakili Sidik Kertapati sebagai Buntut dari peristiwa Tanjung Morowo dimana lima petani tewas di tangan aparat pemerintah
Salah satu keberhasilan program kerja kabinet Ali Sastroamidjoyo I adalah
kembalinya Irian Barat menjadi milik Indonesia
Diadakannya Konferensi Asia Afrika
Terselenggaranya Pemilu pertama
Repelita
Pembatalan hasil KMB
Dalam sistem Demokrasi Liberal pemegang kekuasaaan pemerintahan adalah
Sekretaris Negara
Perdana Menteri
Wakil Presiden
Panglima TNI
Presiden
Penyebab kegagalan Kabinet Natsir sebagai kabinet pertama pada masa demokrasi liberal di Indonesia sering mendapat kritik. Masalah yang paling banyak di kritik adalah
Adanya peristiwa tanggal 17 Oktober 1952
ditandatanganinya persetujuan bantuan ekonomi dan persenjataan dari Amerika Serikat kepada Indonesia atas dasar Mutual Security Act (MSA)
Pencabutan PP No.39/1950
Kegagalan menyelesaikan persoalan Papua Barat yang masih dikuasai Belanda
Mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia yang diwakili Sidik Kertapati sebagai Buntut dari peristiwa Tanjung Morowo dimana lima petani tewas di tangan aparat pemerintah
Apa dampak yang ditimbulkan akibat pergantian kabinet pada masa Demokrasi Liberal
Hutang ke luar negeri Indonesia semakin banyak
Rakyat tidak percaya adanya parpol
ketidakstabilan politik nasional
Perekonomian masyarakat menurun
Adanya krisis perekonomian di Indonesia
Pelaksanaan Pemilu 1955 bertujuan untuk
Memilih perangkat negara
Memilih partai politik
Memilih presiden dan wakil presiden
Memilih DPRD dan MPR
memilih wakil wakil rakyat yang duduk dalam parlemen dan dewan konstituante
Indonesia secara resmi masuk menjadi anggota PBB pada masa kabinet
Djuanda
Sukiman
Hatta
Wilopo
Natsir
Demokrasi liberal (atau demokrasi konstitusional) adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu. Kurun waktu pelaksanaan Demokrasi Liberal adalah tahun....
1945-1949
1949-1950
1950-1959
1959-1965
1965-1998
Tahun 1950-1959 merupakan masa memanasnya partai-partai politik pada pemerintahan Indonesia. Pada masa ini terjadi pergantian kabinet. Partai pengusung dari Kabinet Natsir (6 September 1950 - 21 Maret 1951) adalah partai.....
NU dan Masyumi
Masyumi dan PNI
Masyumi dan PKI
NU dan PNI
PKI dan PNI
Partai-partai politik pada masa Demokrasi Liberal lebih cenderung untuk ....
mementingkan kepentingan bagsa daripada kepentingan partainya
mementingkan kerjasama antar partai politik
secara bersama-sama mendukung program pemerintah
mementingkan kepentingan partainya daripada kepentingan bagsa
mengutamakan pembangunan fisik
Berdasarkan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 dinyatakan bahwa pemerintah akan ....
membubarkan sistem pemerintahan Parlementer
menerima bentuk negara kesatuan
menyetujui pembentukan partai-partai politik
terus menekan partai oposisi
membatasi adanya jumlah partai-partai politik
Pemilihan Umum tahun 1955 dimenangkan oleh empat partai besar yakni ....
PNI, Masyumi, PSSI dan Muhammadiyah
Masyumi, PNI, NU dan Muhammadiyah
PNI, Masyumi, Parkindo dan NU
Masyumi, PNI, PKI dan IPKI
Masyumi, PNI, NU dan PKI
Pada masa Demokrasi Liberal, presiden tidak menjalankan kegiatan pemerintahan karena ....
UUDS 1950 mengamanatkan pemerintahan dijalankan dan dikendalikan oleh parlemen
presiden hanya sbegai kepala negara dan pemerintahan dijalankan perdana menteri
setiap kebijakan yang akan diambil presiden harus disetujui oleh parlemen
kedudukan dan kinerja presiden dibatasi oleh kekuasaan parlemen
secara konstitusional tugas presdien hanya sebagai kepala negara
Berikut ini merupakan bentuk pemberontakan yang terjadi selama masa pemerintahan sistem liberal di Indonesia, kecuali ....
pemberontakan DI/ TII
pemberontakan ANdi Aziz
pemberontakan RMS
pemberontakan G 30 S/ PKI tahun 1965
. Dengan dipelopori oleh KAMI dan KAPPI yang bergabung dalam Front Pancasila,
pada tanggal 12 Januari 1966 melancarkan aksi di halaman gedung DPR GR dan
mengajukan..
Tritura
Caturkora
Dwikora
Reformasi
Pancakerja
Tujuan dari peristiwa Gerakan 30 September adalah…
Mengganti ideologi Pancasila menjadi Komunis
Melanggengkan ideologi Pancasila
Mewujudkan tatanan kehidupan Pancasila
Memajukan kesejahteraan masyarakat
Membantu memberantas penyelewengan
Tindakan pertama yang dilakukan Mayjen Soeharto setelah menerima Supersemar adalah.....
Mengadili tokoh-tokoh yang terlibat dalam penculikan petinggi AD
Melakukan pendekatan terhadap tokoh-tokoh yang terlibat G.30.S/PKI 1965
Meredam demonstrasi mahasiswa di Jakarta
Membubarkan PKI dan ormas-ormasnya
Membentuk Kabinet Ampera
Salah satu tuntutan dari kesatuan-kesatuan aksi dalam Tritura, yang mengacu dalam penyempurnaan aparatur pemerintahan Orde Lama adalah ....
siap untuk mobilisasi umum
perhebat ketahanan revolusi
bubarkan Kabinet Dwikora
bubarkan PKI beserta ormasnya
turunkan harga-harga barang
Salah satu kebijakan politik pemerintah Orde Baru adalah penerapan dwifungsi ABRI. Bentuk pelaksanaan dwifungsi ABRI yang ditetapkan pemerintah Orde Baru adalah … .
memberi tugas kepada ABRI untuk membantu DPR
memberi wewenang kepada ABRI untuk mengawasi DPR
memasukkan ABRI dalam salah satu fraksi DPR
memberikan jatah kursi bagi anggota ABRI di DPR
mengizinkan ABRI menjadi anggota DPR
Landasan konsitusional untuk mencapai tujuan pembangunan nasional pada orde baru adalah...
UUD 1945
GBHN
Pancasila
Ketetapan MPR
PP
Salah satu permasalahan sparatisme yang berhasil diselesaikan pada masa pemerintahan Presiden Habibie adalah ...
Gerakan Aceh Merdeka
Organisasi Papua Merdeka
Timor Timur
Republik Maluku Selatan
Pernyataan berikut yang menggambarkan kondisi bangsa Indonesia menjelang runtuhnya Orde Baru, kecuali ...
terjadinya krisis moneter tahun 1997
ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah
terjadinya krisis kepemimpinan Presiden Soeharto
meningkatnya tuntutan internasional untuk memerdekakan Timor Timur
Dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) I tahun 1969 lebih ditekankan pada sektor pertanian karena ...
tidak membutuhkan modal yang besar
tersedianya lahan yang cukup luas
mayoritas rakyat Indonesia hidup dari pertanian
rakyat Indonesia mayoritas hidup di bawah garis kemiskinan
Sebagai kabinet yang muncul pasca reformasi, salah satu fokus utama kabinet BJ Habibi adalah....
menciptakan kestabilan politik pemerintahan
memperbaiki kondisi perekonomian
menghentikan aksi demonstrasi diberbagai daerah
peningkatan nilai tukar rupiah terhadap dolar
Presiden yang memimpin Indonesia pada masa Reformasi secara berurutan antara lain....
BJ Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati, SBY
Gusdur, Abdurahman Wahid, Megawati, SBY, BJ Habibie
Megawati, Gusdur, BJ Habibie, SBY
BJ Habibie, Megawati, Gusdur, SBY
Penggerak reformasi di Indonesia adalah ...
kaum buruh
tokoh politik
tokoh agama
mahasiswa
