NEW
Font size
WorksheetsWAWASAN KEBANGSAAN
Total questions: 50
Worksheet time: 26mins
Sebagai ideologi berbangsa dan bernegara, Pancasila merupakan dasar ideologi politik berbangsa dan bernegara. Sumber dasar politik ini adalah …..(Wawasan Kebangsaan)
A. Sila kesatu
B. Sila kedua
C. Sila ketiga
D. Sila keempat
Q1. berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), negara Indonesia ialah ....
negara agraris
negara kesatuan
negara hukum
negara kepulauan
negara yang berbentuk republik
Q3. keputusan- keputusan dari hakim terdahulu mengenai suatu perkara yang tidak diatur di dalam UU dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk penyelesaian perkara yang sama merupakan salah satu sumber hukum yang digunakan para hakim untuk memutuskan perkara, yaitu ....
traktat
undang-undang
doktrin
yurisprudensi
kebiasaan (custom)
Q4. pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama termasuk dalam ....
pengadilan umum
pengadilan syariah
pengadilan negara
pengadilan khusus
pengadilan militer
Lembaga peradilan di Indonesia sebagai pemegang kekuasaan kehakiman diserahkan kepada....
Mahkamah Agung
Mahkamah konstitusi
Komisi Yudisial
BPK
Pengadilan yang bertugas memeriksa dan memutuskan perkara tingkat pertama dari segala perkara perdata dan pidana sipil untuk semua golongan penduduk (WNI dan WNA) adalah....
Pengadilan Agama
Pengadilan Umum
Pengadilan Militer
Pengadilan Tata Usaha Negara
Pengadilan Negeri berkedudukan di ....
Daerah Tingkat I atau yang setingkat
Daerah Tingkat II atau yang setingkat
Daerah Tingkat III atau yang setingkat
Daerah Tingkat VI atau yang setingkat
Pengadilan yang memeriksa dan memuruskan perkara-perkara yang timbul diantara umat islam adalah pengadilan....
Umum
Agama
Militer
Tata Usaha Negara
Nikah, rujuk, talak, nafkah, waris diselesaikan di pengadilan....
Umum
Militer
TUN
Agama
Perhatikan pernyataan di bawah ini !
1. Anggota TNI dan Polri
2. Seseorang yang menurut UU dapat dipersamakan dengan anggota TNI dan Polri
3. Anggota jawatan yang dapat dipersamakan dengan TNI dan polri menurut UU
4. Anggota TNI dan Hakim
Dari pernyataan diatas, yang termasuk subjek yang diadili di pengadilan militer adalah....
1,2,3
1,2,4
1,3,4
1,4
Dasar hukum Pengadilan Tata Usaha Negara adalah....
UU No. 5 tahun 1986 dan PP No. 7 tahun 1991
UU No. 4 tahun 1986 dan PP No. 6 tahun 1991
UU No. 3 tahun 1986 dan PP No. 6 tahun 1991
UU No. 2 tahun 1999 dan PP no. 4 tahun 1990
Perhatikan pernyataan di bawah ini !
1. Bidang sosial, yaitu gugatan atau permohonan terhadap keputusan administrasi tentang penolakan permohinan suatu izin
2. Bidang Ekonomi, yaitu gugatan yang berkaian dengan perpajakan, merk, agraria, dan sebagainya
3. Bidang function Publique, yaitu permohonan yang berkaitan dengan status atau kedudukan seseorang
4. Bidang HAM, yaitu gugatan atau permohonan yang berkaitan dengan pencabutan hak milik seseorang serta penahanan yang tidak sesuai prosedur hukum.
5. Bidang keamanan, menurut keputusan Menhankam yang ditetapkan dengan persetujuan Menteri Kehakiman.
Dari pernyataan di atas, masalah-masalah yang menjadi jangkauan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah....
1,2,3,4
1,2,3,5
1,2,4,5
2,3,4,5
Alat kelengkapan lembaga peradilan Indonesia adalah....
Hakim, Jaksa, Polisi
Hakim, Pengacara, TNI
Polisi, TNI, Pengacara
Jaksa, Polisi, TNI
Pejabat yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang jadi landasannya atas perkara-perkara yang dihadapkannya, sehingga keputusannya mencwrminkan perasaan keadilan angsa dan rakyat Indonesia adalah....
Jaksa
Hakim
Polisi
Pengacara
Pejabat yang bertugas melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang adalah....
Hakim
Jaksa
Polisi
TNI
Pejabat yang berperan sebaai penwgak hukum dan HAM, pemelihara keamanan dan ketertiban, serta mewujudkan keamanan dalam nwgeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis adalah....
Hakim
Jaksa
Polisi
Pengacara
Pengadilan yang dibentuk oleh menteri kehakiman dengan peesetujuan Mahkamah agung yang mempunyai kekuasaan hukum pengadilan meliputi satu kabupaten atau kotamadya adalah....
Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri)
Pengadilan Tingkat Kedua (Pengadilan Tinggi.)
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Pengadilan Negara Tertinggi yang berkedudukan di ibu kota negara RI atau tempat lain yang ditetapkan oleh Presiden adalah
Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri)
Pengadilan Tingkat Kedua ( Pengadilan Tinggi)
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Perhatikan pernyataan dibawah ini!
1. Sebagai puncak semua peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan dan memimpin pengadilan-pengadilan yang bersangkutan
2. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia dan menjaga supaya peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya
3. Mengawasi dan meneliti perbuatan para hakim pengadilan negeri di daerah hukumnya
4. Mengawasi dengan cermat perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan
Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk fungsi Mahkamah Agung adalah....
1,2,3
1,2,4
2,3,4
1,3,4
Gugatan atau permohonan terhadap keputusan administrasi tentang penolakan permohonan suatu izin dalam jangkauan pengadilan....
Umum
Agama
Militer
Tata Usaha Negara
Guna menunjang pembinaan professi Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu dilakukan :
Pengembangan ilmu pengetahuan kepolisian.
Pengkajian, penelitian, serta pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian.
Penelitian ilmu pengetahuan kepolisian.
Pengkajian ilmu dan teknologi kepolisian.
Dengan adanya UU No. 2 Tahun 2002 diharapkan dapat :
Menghilangkan watak militer yang masih terasa sangat dominan yang berpengaruh pada sikap perilaku pejabat kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan
Terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing
Memberikan penegasan watak Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Tri Brata dan Catur Prasetya
Jawaban A, B dan C benar
Hubungan dan kerjasama Kepolisian Negara RI dengan Badan, Lembaga, serta Instansi di dalam dan di luar negeri didasarkan pada ...
Sendi-sendi hubungan internasional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, tanpa memperhatikan hierarki.
Sendi-sendi hubungan internasional dan saling menghormati.
Sendi-sendi hubungan internasional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, serta mempertahankan hierarki.
Saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, serta memperhatikan hierarki.
Yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah ...
Hak untuk berserikat dan mengemukakan pendapat.
Hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak.
Hak dasar yang secara alamiah melekat pada setiap manusia dalam kehidupan masyarakat tanpa harus memperhatikan hak masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana UUD 1945
Hak dasar yang secara alamiah melekat pada setiap manusia dalam kehidupan masyarakat dengan memperhatikan hak masyarakat, bangsa dan negara secara utuh sebagaimana UUD 1945
Kepala Kepolisian Negara RI dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada ...
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan
Presiden
Mendagri
Kepala Kepolisian Daerah
Kepolisian negara Indonesia sebagai pengemban fungsi kepolisian dibantu oleh ..
TNI dan Penyidik pegawai negeri sipil
Pengamanan Swakarsa, Kepolisian khusus dan Pertahanan Sipil
Kepolisian Khusus, Penyidik pegawai negeri sipil, dan/atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
Penyidik pegawai negeri sipil dan pengamanan swakarsa
Komisi kepolisian nasional berwenang untuk menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian. Keluhan yang dimaksud adalah ...
Penyalahgunaan wewenang dan korupsi.
Pelayanan yang buruk, perlakuan diskriminatif dan penggunaan diskresi yang keliru.
Penyalahgunaan wewenang, korupsi, pelayanan yang buruk, perlakuan diskriminatif, penggunaan deskresi yang keliru. Dan masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai penanganan keluhannya.
Masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai penanganan keluhannya.
Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional salah satunya berasal dari Tokoh asyarakat, yang dimaksud dengan "Tokoh Masyarakat" di sini adalah ..
Seseorang yang ahli dibidang ilmu kepolisian.
Pejabat pemerintah setingkat menteri eks Officio.
Pimpinan informal masyarakat yang telah terbukti menaruh perhatian terhadap kepolisian.
Unsur-unsur pemerintah yang menaruh perhatian terhadap kepolisian.
Pada pelaksanaan tugas kepolisian dalam rangka penegakan hukum, harus memperhatikan asas-asas sebagai berikut ...
Asas legalitas atau Asas kewajiban.
Asas partisipasi dan Asas preventif.
Asas subsidiaritas.
Jawaban A, B dan C benar.
Untuk melaksanakan peran dan fungsinya secara efektif dan efisien, wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan ...
Luas wilayah.
Luas negara.
Kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Luas wilayah, keadaan penduduk dan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai acara hukum dan sesuai dengan peraturan lainnya dalam UU No. 2 tahun 2002 merupakan ...
Asas Formalitas
Asas legalitas
Asas kewajiban
Asas subsidiaritas
Yang dimaksud dengan dibantu dalam lingkup kepolisian adalah ...
Bersifat struktural hirarkis
Tidak bersifat bantuan fungsional
Bersifat bantuan Fungsional dan tidak bersifat struktural hirarkis
Jawaban A, B dan C salah
Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian, merupakan salah satu ...
Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
Wewenang umum Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang proses pidana.
Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Salah satu syarat untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai pasal 20 UU RI No. 2 tahun 2002, antara lain adalah ...
Warga Negara Indonesia dan pendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajatnya.
Warga Negara Indonesia dan pendidikan paling rendah S1.
Pendidikan paling rendah SLTP tapi sehat jasmani dan rohani.
Pendidikan S1, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Salah satu tugas komisi Kepolisian Nasional adalah ...
Membantu presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Membentuk Kapolri dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.
Membantu Dewan Perwakilan Rakyat dalam menyusun undang-undang.
Membantu dan mempertimbangkan dalam pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kepolisian Daerah.
Yang tidak termasuk Polisi Khusus adalah ...
Balai Pengawasan Obat dan Makanan.
Polsus Kehutanan dan Imigrasi.
Satuan Pengamanan atau Satpam dilingkungan perusahaan Negara.
Polsus Kereta Api.
Salah satu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk ..
Membuat terang suatu pidana dan menemukan tersangkanya.
Kepentingan tugas kepolisian.
Kepentingan para pejabat negara yang membutuhkan.
Tujuan komersialisasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota Polri.
1. Perhatikan pernyataan berikut !
1) Amandemen UUD 1945
2) Pemberantasan KKN
3) Pembubaran DPR-MPR
4) Penghapusan dwifungsi ABRI
5) Otonomi daerah
Yang merupakan agenda reformasi adalah….
1), 2), dan 3)
1), 2), dan 4)
2), 3), dan 5)
3), 4), dan 5)
Tekanan terhadap kepemimpinan Soeharto menjelang jatuhnya Orde Baru berasal dari ....
Mahasiswa dan kaum intelektual
Ketua PBB
Mahkamah Agung
DPR
Perbaikan dalam bidang politik, antara lain dengan dikeluarkannya UU No. 2 Tahun 1999 tentang....
Partai politik
Pemilihan umum
Pemerintahan yang bebas KKN
Dwifungsi ABRI
Kabinet pada masa Presiden Abdurrahman Wahid dinamakan...
Kabinet Persatuan pembangunan
Kabinet gotong-royong
Kabinet Persatuan Nasional
Kabinet Indonesia Bersatu
Kabinet pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinamakan...
Kabinet Persatuan pembangunan
Kabinet gotong-royong
Kabinet Persatuan Nasional
Kabinet Indonesia Bersatu
Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri dan menyerahkan jabatan presiden kepada wakilnya, yaitu ...
B. J. Habibie
Abdurrahman Wahid
Megawati Soekarnoputri
Susilo Bambang Yudhoyono
Reformasi dimulai ketika berakhirnya masa orde baru selama ...
31 tahun
32 tahun
33 tahun
34 tahun
Joko Widodo berasal dari Solo. Sebuah kota yang terletak di provinsi ...
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
DKI Jakarta
Pengamalan sila Persatuan Indonesia di antaranya adalah dengan sikap ….
A. menempatkan kepentingan bersama sebagai tujuan utama melalui musyawarah untuk mufakat
B. menunjukkan keunggulan bangsa dan negara di antara bangsa-bangsa lain di dunia
C. membaur dengan adat dan kebiasaan yang berlaku di daerah lain untuk menciptakan kerukunan di Indonesia
D. tidak mencampuri adat dan kebiasaan yang berlaku di daerah lain
E. menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan
A
B
C
D
E
Latar belakang perebutan pengaruh antara amerika Serikat dan eks negara Uni Soviet pada masa Demokrasi Parlementer menunjukkan bahwa sebenarnya tujuan utama ini adalah
A. kerjasama salig megnuntungkan antara negara maju dan negara berkembang
B. pertentangan ideologia
C. perebutan dominasi
D. mengamankan kepentingan nasional negara berkembang
A
B
C
D
Berdirinya perusahaan-perusahaan multinasional di Indonesia, seperti: PT Freeport Indonesia, PT Newmont, dan lain-lain seringkali menimbulkan perlawanan dengan masyarakat lokal. Perlawanan ini menunjukkkan bahwa penerapan model kapitalisme semu ini mempunyai kelemahan, diantaranya . . .
A. hubungan ketergantungan teknologi dan modal asing dapat diputus
B. tidak ada transfer teknologi kepada SDM dan masyarakat lokal
C. pembagian kepentingan proposional antara kapitalis asing dan pemerintah
D. masyarakat kurang dilibatkan pada industri padat modal
A
B
C
D
Alasan MPR-RI melakukan amandemen UUD 1945 adalah …
pemanfaatan sumber dana kurang jelas dan tidak transparan
kritik/saran dari masyarakat dapat untuk perbaikan
kekuasaan presiden terlalu dominan, semakin mutlak dan bersifat personal
dualisme peradilan kurang menjamin kepastian hukum
kekuasaan BPKP tidak jelas karena sangat tergantung kepada presiden
Prinsip keadilan sosial dalam Batang Tubuh UUD 1945 antara lain tercermin dalam Pasal 34 yang mengatur ....
perlunya asas legalitas
pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar
persamaan hukum dan pemerintahan
pentingnya kesejahteran sosial
perlindungan terhadap kepentingan semua warga negara
