NEW
Font size
WorksheetsKebijakan Publik - Auditor Muda 0304 A
Total questions: 36
Worksheet time: 20mins
Menurut W.F. Baber ciri-ciri penting sektor publik yang membedakannya dari sektor swasta adalah...
Lebih kompleks dan mengemban tugas-tugas yang lebih mendua (ambiguous), menghadapi lebih banyak problem dalam mengimplementasikan keputusan-keputusannya dan memanfaatkan lebih banyak orang orang yang memiliki motivasi sangat beragam
Lebih sederhana dan mengemban tugas-tugas yang jelas, lebih banyak memperhatikan usaha mempertahankan peluang dan kapasitas dan lebih memperhatikan kompensasi atas kegagalan pasar
Memanfaatkan lebih banyak orang orang dengan motivasi yang sama, melakukan aktivitas yang lebih banyak mengandung signifikansi simbolik dan lebih ketat dalam menjaga standar komitmen dan legalitas
Mempunyai peluang yang lebih sedikit untuk merespon isu-isu keadilan kejujuran, harus beroperasi demi kepentingan publik dan harus mempertahankan level dukungan publik minimal di atas level yang dibutuhkan dalam industri swasta
Kebijakan publik adalah suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Definisi kebijakan publik tersebut dikemukakan oleh....
Chandler dan Plano
Shiftz dan Russel
William N Dunn
Carl Friedrich
Di bawah ini yang merupakan karakteristik dari kebijakan publik adalah....
Selalu mempunyai tujuan tertentu atau tindakan yang berorientasi tujuan, berisi tindakan-tindakan atau pola tindakan pejabat pemerintah, merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, bersifat negatif dalam arti keputusan itu bermaksud untuk tidak melakukan sesuatu , dan didasarkan pada peraturan yang bersifat tidak mengikat
Selalu mempunyai tujuan tertentu atau tindakan yang berorientasi tujuan, berisi tindakan-tindakan atau pola tindakan pejabat pemerintah, merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, bersifat positif dalam arti suatu tindakan hanya dilakukan dan negatif dalam arti keputusan itu bermaksud untuk tidak melakukan sesuatu, dan didasarkan pada peraturan atau perundang-undangan yang bersifat memaksa
Selalu mempunyai tujuan tertentu atau tindakan yang berorientasi tujuan, berisi tindakan-tindakan atau pola tindakan pejabat pemerintah, merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, bersifat positif dalam arti suatu tindakan hanya dilakukan dan negatif dalam arti keputusan itu bermaksud untuk tidak melakukan sesuatu, dan didasarkan pada peraturan yang bersifat tidak mengikat
Selalu mempunyai tujuan tertentu atau tindakan yang berorientasi tujuan, berisi tindakan-tindakan atau pola tindakan pejabat pemerintah, merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, bersifat positif dalam arti suatu tindakan hanya dilakukan , dan didasarkan pada peraturan yang bersifat tidak mengikat
Pembangunan Infrastruktur transportasi untuk memperlancar arus manusia dan barang seperti Jalan Tol, MRT dan LRT termasuk kebijakan.....
Material Policy
Private Goods Policy
Regulatory Policy
Substantive Policy
Aktor yang terlibat dalam semua tahap kebijakan karena berfungsi sebagai komunikator antara pemerintah dan masyarakat adalah….
DPR
Media Massa
Partai Politik
Birokrat
Salah satu unsur governance yang menciptakan interaksi sosial, ekonomi, dan politik adalah….
State
Privat Sector
Society
Participation
Prinsip tata kelola sektor publik, kecuali…
Keterbukaan dan Transparansi
Wawasan ke depan
Desentralisasi
Sentralisasi
Prinsip Good Governance yang semua kegiatan pemerintah didasarkan pada visi dan misi yang jelas disebut….
Keterbukaan dan Transparansi
Wawasan ke depan
Desentralisasi
Rule of Law
Dalam proses tata kelola, kabupaten sukasuka tidak pernah mempublikasikan anggaran dan tidak pernah menjelaskan dasar yang digunakan dalam penyusunan keputusan kebijakan. Hal ini tidak selaras dengan prinsip….
Daya Tanggap
Keterbukaan dan Transparansi
Demokrasi
Partisipasi Masyarakat
Dalam praktik tata kelola pemerintahan pada Kabupaten Solok menerapkan Duduk Basamo. Hal ini merupakan contoh penerapan prinsip good governance:
Keterbukaan dan Transparansi
Partisipasi Masyarakat
Demokrasi
Desentraslisasi
Kegiatan mengikusertakan masyarakat dalam proses kegiatan pembangunan fisik, sarana dan prasarana umum, khusus sektor pekerjaan umum, pendidikan, dan kesehatan disebut dengan ....
kontribusi masyarakat
swakelola
pola partisipasi
gotong royong
Pemerintah Daerah X telah melakukan perbaikan manajemen kinerja berupa giro to giro, anggaran berbasis kinerja, pengadaan barang dan jasa, LAKIP, kontrak kinerja, penilaian kinerja, re-organisasi dan tata kerja, serta pakta integritas. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan penerapan dari ....
keterbukaan
cepat tanggap
tanggung gugat
profesionalisme
Proses kebijakan publik menurut William Dunn terdiri atas lima tahap, yaitu:
(1) adopsi kebijakan; (2) penyusunan agenda; (3) evaluasi kebijakan; (4) implementasi kebijakan; dan (5) formulasi kebijakan.
Urutan yang tepat dari tahapan proses kebijakan publik tersebut di atas adalah:
2, 1, 5, 3, 4
2, 1, 5, 4,3
2, 5, 3, 4, 1
2, 5, 1, 4, 3
Pihak yang dapat memainkan peranan penting dalam mendeteksi kecurangan, mismanagement/salah urus dan korupsi adalah ....
polisi
jaksa
hakim
whistleblower
Prinsip-prinsip di bawah ini merupakan prinsip tata kelola sektor publik (good governance) yang dikembangkan oleh Bappenas, kecuali:
visionary
commitment to fair market
independent
decentralization
Kriteria isu yang tidak dapat dijadikan agenda kebijakan publik, yaitu:
menjangkau dampak yang amat luas
menyangkut suatu persoalan yang fasionable
menyangkut popularitas kepala daerah
menjangkau dampak yang amat luas
Produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu disebut dengan ....
isu kebijakan (policy issues)
agenda setting
agenda sistemik
perumusan isu
Pemerintah Kota Z memiliki program unggulan daerah yaitu pengobatan gratis, SPP gratis, dan buku gratis untuk semua warga. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Z telah melaksanakan prinsip tata kelola yaitu ....
commitment to reduce inequality
private sector and civil society
responsiveness
commitment to fair market
Dalam penyusunan agenda kebijakan seyogianya tidak boleh mengaburkan tiga hal, yang tidak termasuk tiga hal dimaksud adalah…
Tingkat urgensi kebijakan
Tingkat esensi kebijakan
Keterlibatan stakeholder
Keterlibatan Parpol
Menurut Cobb and Elder, ada tiga prasyarat agar isu kebijakan (policy issue) dapat masuk dalam agenda sistemik sebagai berikut, kecuali…
Isu tersebut masuk dalam lingkungan pembahasan media massa tertentu
Isu itu memperoleh perhatian yang luas atau sekurang-kurangnya menumbuhkan kesadaran masyarakat
Adanya persepsi atau pandangan masyarakat bahwa perlu dilakukan beberapa tindakan untuk memecahkan masalah tersebut
Adanya persepsi yang sama dari masyarakat bahwa masalah itu merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang sah dari pemerintah untuk memecahkannya
Pada formulasi atau perumusan kebijakan terdapat empat tahapan, urutan yang benar dari keempat tahapan dimaksud adalah
Perumusan masalah, agenda kebijakan, penetapan kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah
Perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah, penetapan kebijakan
Perumusan masalah, penetapan kebijakan, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah
Agenda kebijakan, perumusan masalah, pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah, penetapan kebijakan
Memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan merupakan tujuan dari
Implementasi kebijakan
Legitimasi kebijakan
Evaluasi kebijakan
Agenda kebijakan
Aktivitas melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah merupakan salah satu bentuk aktivitas pada proses pembuatan kebijakan publik. Aktivitas tersebut masuk pada tahap…
Penyusunan agenda
Implementasi kebijakan
Formulasi kebijakan dan adopsi kebijakan
Evaluasi kebijakan
Pada bulan februari 2022 menteri perdagangan mengeluarkan peraturan mengenai harga eceran minyak goreng yang dipublikasikan kepada publik. Dipandang dari sisi formulasi kebijakan publik, tindakan tersebut merupakan wujud dari tahap…
Perumusan masalah
Agenda kebijakan
Pemilihan alternatif
Penetapan kebijakan
Ketidakpastian atas tujuan-tujuan kebijakan merupakan bagian dari masalah yang akan dihadapi dalam proses evaluasi kebijakan. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh…
Suchman
Anderson
Lester dan Stewart
Cobb and Elder
Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari enam langkah evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh…
Suchman
Anderson
Lester dan Stewart
Cobb and Elder
Setidaknya ada tiga hal yang dapat dilakukan oleh seorang evaluator kebijakan dalam melakukan evaluasi kebijakan. Ketiga hal tersebut sebagai berikut, kecuali
Evaluasi kebijakan mungkin menjelaskan keluaran-keluaran kebijakan, seperti pekerjaan, uang, materi yang diproduksi, dan pelayanan yang disediakan.
Evaluasi barangkali mengenai kemampuan kebijakan dalam memperbaiki masalah-masalah sosial, seperti usaha untuk mengurangi kemacetan lalu lintas atau mengurangi kriminalitas
Evaluasi kebijakan mungkin menjelaskan keuntungan golongan tertentu dalam beberapa aspek usaha berkaitan dengan keputusan yang dibuat
Evaluasi kebijakan barangkali menyangkut konsekuensi-konsekuensi kebijakan dalam bentuk policy feedback, termasuk di dalamnya adalah reaksi dari tindakan-tindakan pemerintah atau pernyataan dalam sistem pembuatan kebijakan atau dalam beberapa pembuat keputusan
Dalam pelaksanaanya seringkali sebuah kebijakan mendapat respon penolakan berupa demonstrasi dari masyarakat yang mengindikasikan kurangnya dukungan masyarakat. Kejadian ini mengisyaratkan bahwa kebijakan tersebut memiliki kekurangan dalam hal …
Evaluasi kebijakan
Legitimasi kebijakan
Perumusan kebijakan
Agenda setting
Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, materi muatan yang harus diatur melalui undang-undang adalah sebagai berikut, kecuali:
Pengesahan perjanjian internasional tertentu
Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi
Pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat
Pemenuhan kekosongan hukum
Dalam proses pengesahan dan pengundangan rancangan peraturan daerah, jenis rancangan peraturan yang harus dievaluasi oleh Gubernur sebelum ditetapkan oleh Bupati adalah
Raperda terkait tata ruang daerah
Raperda terkait RPJMD
Raperda terkait RPJPD
Raperda terkait perangkat daerah
Salah satu kriteria tujuan kebijakan yang baik adalah tujuan merupakan sesuatu yang diinginkan untuk dicapai. Yang dimaksud dengan hal tersebut, kecuali:
Dapat diterima banyak pihak
Tidak bertengangan dengan nilai-nilai yang dianut banyak pihak
Mewakili kepentingan semua pihak, termasuk kelompok minoritas
Didukung golongan yang kuat dalam masyarakat
Dalam proses identifikasi masalah, kita dapat terjebak menganggap suatu gejala sebagai masalah. Pernyataan di bawah ini yang paling tepat untuk diidentifikasi sebagai masalah adalah:
Tingkat inflasi lebih tinggi dari proyeksi
Tidak meratanya pembangunan
Harga minyak goreng meningkat 50%
Tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit mencapai 100%
Tuntutan dalam kebijakan publik muncul karena salah satu dari dua sebab, di antaranya adalah
Terabaikannya kepentingan suatu golongan dalam proses perumusan kebijakan
Munculnya kebutuhan baru setelah terbitnya suatu kebijakan
Perubahan trend kebutuhan kebijakan
Dampak negatif suatu kebijakan
Beberapa penyebab dampak kebijakan sulit untuk diperhitungkan, kecuali
Tidak tersedianya informasi yang cukup
Sulit untuk dipisahkan dari pengaruh kebijakan lain
Proses berjalannya kebijkan di bidang sosial sulit untuk diamati
Tidak ada metode evaluasi
Pemberian tarif pajak yang lebih rendah untuk wajib pajak yang mengikuti program tax amnesty di tahap awal adalah bentuk kebijakan yang menggunakan sarana kebijakan:
Kekuasaan
Insentif
Pengembang kemampuan
Simbolis
Kerentanan kebijakan publik terjadi karena 3 hal, kecuali:
Vested actor
Dominasi kelompok tertentu
Proses penyusunan kebijakan tidak tepat
Kondisi politik dan sosial ekonomi
