WorksheetsSikupik Tahap 1 Bidang SKKI
Total questions: 35
Worksheet time: 35mins
Name
Class
Date
1.
Suatu pengaduan dinyatakan selesai jika pelapor tidak merespon konfirmasi hasil tindak lanjut pengaduan dari UKI dalam jangka waktu:
a)
a. 10 hari setelah konfirmasi dilakukan
b)
b. 2 hari setelah konfirmasi dilakukan
c)
c. 5 hari setelah konfirmasi dilakukan
d)
d. 7 hari setelah konfirmasi dilakukan
2.
Unit kerja yang menjadi koordinator penandatanganan Pakta Integritas pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan yaitu
a)
a. Bidang PPA I
b)
b. Bagian Umum
c)
c. Bidang PAPK
d)
d. Bidang SKKI
3.
Kapan Pelaporan Hasil Penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik Pegawai yang dilaksanakan oleh UKI-P dan UKI_W dilaporkan ?
a)
a. Setiap Bulan
b)
b. Setahun sekali
c)
c. Setiap Triwulanan
d)
d. Setiap Semester
4.
UKI Tingkat Wilayah yang selanjutnya disebut UKI-W yang melaksanakan tugas kepatuhan internal di wilayah Kantor Wilayah yaitu:
a)
a. Bidang PAPK Kanwil
b)
b. Bagian Umum Kanwil
c)
c. Bidang PPA I Kanwil
d)
d. Bidang SKKI Kanwil
5.
Pengenaan sanksi moral secara terbuka dilakukan dalam hal:
a)
a. Tidak memiliki dampak negatif terhadap unit kerja dan organisasi
b)
b. Pelanggaran yang dapat diselesaikan dengan permohonan maaf
c)
c. Pelanggaran kode etik yang bersifat individu/antar individu
d)
d. Pelanggaran kode etik yang terkait isu SARA dan berpotensi menimbulkan keresahan sosial
6.
Berikut ini pengaduan yang dikelola oleh UKI Kanwil, kecuali:
a)
a. pengaduan yang dimuat di media massa lokal
b)
b. pengaduan yang diterima langsung UKI Kanwil
c)
c. pengaduan yang diteruskan dari UKI KPPN
d)
d. pengaduan yang dilimpahkan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
7.
Bantuan hukum kepada pejabat/pegawai/pensiunan/ mantan pegawai yang diminta sebagai saksi atas suatu tindak pidana yang terkait dengan tugas kedinasan di Kementerian Keuangan atau Direktorat Jenderal Perbendaharaan dilaksanakan oleh:
a)
a. Direktorat Pelaksanaan Anggaran
b)
b. Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
c)
c. Direktorat Pengelolaan Kas Negara
d)
d. Direktorat Sistem Perbendaharaan
8.
Dasar hukum penanganan Gratifikasi pada lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah
a)
a. PMK Nomor 17/PMK.09/2017
b)
b. PMK Nomor 7/PMK.09/2016
c)
c. PMK Nomor 7/PMK.09/2016
d)
d. PMK Nomor 7/PMK.09/2017
9.
Rekening giro pemerintah pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung uang pendapatan negara untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga adalah definisi dari?
a)
a. Rekening Menteri
b)
b. Rekening Negara
c)
c. Rekening Penerimaan
d)
d. Rekening Kantor
10.
Ruang lingkup implementasi SMM ISO 9001:2015 pada KPPN sesuai dengan tugas dan fungsi KPPN yang termuat dalam peraturan menteri keuangan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan meliputi hal berikut, KECUALI ?
a)
a. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan
b)
b. Penyaluran pembiayaan atas beban anggaran
c)
c. Menyembunyikan dokumen negara
d)
d. Melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan BUN
11.
Bendahara yang mengelola lebih dari satu DIPA, harus?
a)
a. Menyatukan pembukuan DIPA yang berbeda
b)
b. Memisahkan pembukuan DIPA yang sama
c)
c. Memisahkan pembukuannya sesuai DIPA masing-masing
d)
d. Menyatukan pembukuannya sesuai DIPA masing-masing
12.
Yang bertugas menjadi Manajemen Puncak dalam penerapan SMM ISO 9001:2015 di KPPN adalah?
a)
a. Menteri Keuangan
b)
b. Dirjen Perbendaharaan
c)
c. Kepala KPPN
d)
d. Kepala Kanwil
13.
UP (Uang Persediaan) dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran sebagai berikut :
a)
a. Belanja Lain-lain
b)
b. Belanja modal
c)
c. Semua benar
d)
d. Belanja barang
14.
Pembinaan dan Supervisi KPPN melingkupi pembinaan dan supervisi terhadap...
a)
a. Seksi Bank
b)
b. Seksi MSKI
c)
c. Semua jawaban benar
d)
d. Seksi Pencairan Dana
15.
KPA/Pemimpin BLU mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Penerimaan dan/atau Rekening Pengeluaran pada Bank Umum/Kantor Pos kepada?
a)
a. Ketua DPR
b)
b. Ketua BPK
c)
c. Kuasa BUN di daerah
d)
d. Pimpinan Bank Indonesia
16.
Tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN, untuk menampung seluruh Penerimaan Negara dan membayar seluruh Pengeluaran Negara adalah?
a)
a. Kas Pemerintah
b)
b. Kas Pribadi
c)
c. Kas Negara
d)
d. Kas Kantor
17.
Surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN di Daerah berdasarkan SPM Retur, adalah definisi dari?
a)
a. SP2D-TUP
b)
b. SP2D-GU
c)
c. SP2D-Retur
d)
d. SP2D-Nihil
18.
Rekening milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja dikelompokkan menjadi berikut ini, KECUALI...
a)
a. Rekening Lainnya
b)
b. Rekening Pengeluaran
c)
c. Rekening Bersama
d)
d. Rekening Penerimaan
19.
Melakukan pengujian resume tagihan dan Surat Perintah Membayar (SPM) adalah tugas?
a)
a. Seksi KI
b)
b. Seksi STA
c)
c. Seksi Pencairan Dana
d)
d. Seksi SPB
20.
Setiap pengajuan SPM ke KPPN harus disertai dengan ADK, yang dimaksud dengan ADK adalah :
a)
a. Arsip Data Keuangan
b)
b. Arsip Data Komputer
c)
c. Anggaran Data Keuangan
d)
d. Aplikasi Data Keuangan
21.
Yang bukan merupakan anti virus adalah
a)
a. Smantek
b)
b. Smartphone
c)
c. McAfee
d)
d. Smadav
22.
Peraturan tentang pelaksanaan Piloting SAKTI Tingkat Instansi adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor
a)
a. PMK No.223/PMK.05/2017
b)
b. PMK No.203/PMK.05/2019
c)
c. PMK No.223/PMK.05/2016
d)
d. PMK No.223/PMK.05/2014
23.
Sistem yang digunakan pada SAKTI adalah
a)
a. Sistem Berantai
b)
b. Single Database
c)
c. Single transaksi
d)
d. Multi Database
24.
Bagaimana implementasi nilai profesionalisme dalam nilai-nilai Kementerian Keuangan?
a)
Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan.
b)
Mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas dan bekerja dengan hati.
c)
Mengembangkan inovasi dan kreativitas.
d)
Bersikap proaktif dan cepat tanggap.
25.
Berikut merupakan perilaku utama untuk Integritas pada nilai-nilai Kementerian Keuangan adalah..
a)
Berani mengemukakan hal yang sebenarnya berdasarkan fakta.
b)
Terbuka atas setiap masukan atau koreksi perbaikan.
c)
A dan B Salah
d)
A dan B benar
26.
Berikut merupakan budaya organisasi yang ada di Kementerian Keuangan, kecuali…
a)
Satu informasi setiap hari
b)
Dua kali absen setiap hari
c)
Tiga salam setiap hari
d)
Ringkas, rapi, resik, rawat, rajin
27.
Budaya Organisasi di Lingkungan DJPb dikenal dengan…
a)
SILMI-Y
b)
SMILE-Y
c)
SMILE-C
d)
SLIME-Y
28.
Berikut komponen SMILE-C, kecuali…
a)
Share and Care
b)
Learn
c)
Effective and Efficience
d)
Creative
29.
Apa pengertian dari Budaya Organisasi?
a)
hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia.
b)
suatu gaya hidup yang berkembang dalam suatu kelompok atau masyarakat dan diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya.
c)
cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang. Kemudian diwariskan kepada generasi selanjutnya. Budaya itu terbentuk dari beberapa unsur yang rumit.
d)
sistem makna bersama yang dianut oleh para anggotaoranisasi tersebut sehingga membedakan suatu organisasi dengan organisasi lainnya.
30.
Apa tujuan dari "Satu informasi Setiap hari"?
a)
melatih, membiasakan serta menumbuhkan kedisiplinan semua pegawai dengan data di ruang acara 3 menit sebelum dimulai.
b)
mengajak seluruh pegawai untuk terbiasa memberikan pelayanan prima dan bersikap sopan serta santun, dengan cara memberikan salam sesuai dengan waktunya.
c)
pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-hari menerapkan etos kerja dan prinsip-prinsip manajemen/organisasi yang baik.
d)
memotivasi seluruh pegawai untuk mencari informasi yang berguna dan menyebarkannya dengan pegawai lainnya untuk menambah pengetahuan bersama.
31.
Berikut merupakan level profisiensi dalam kompetensi manajerial & sosial kultural, kecuali..
a)
Dasar
b)
Mumpuni
c)
Pengawas
d)
Ahli
32.
Berikut yang merupakan kemampuan pegawai yang terdapat dalam PEREKAT BANGSA, kecuali..
a)
Profesionalisme
b)
Mempromosikan sikap toleransi, keterbukaan
c)
Peka terhadap perbedan individu atau kelompok masyarakat
d)
Membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat di tengah kemajemukan Indonesia
33.
Berikut merupakan kebijakan ASN Kementerian Keunagan sebagai perekat dan pemersatu bangsa, kecuali…
a)
Kompetensi Sosial Kultural
b)
Sistem Pengembangan
c)
Sistem Pengendali Internal
d)
Sistem Pengendalian
34.
Yang merupakan Komponen Assesment Center, kecuali…
a)
Dasar Hukum
b)
Kamus Kompetensi
c)
SKJ
d)
Metode dan Alat Ukur
35.
Yang bukan merupakan metode dalam assesment center adalah…
a)
Metode Komplit
b)
Metode Inventori
c)
Metode Wawancara
d)
Metode Simulasi
100 %
