NEW
Font size
WorksheetsLatihan Evaluasi MOOC PPPK
Total questions: 50
Worksheet time: 1hrs 15mins
Contoh perilaku seorang PNS yang diharapkan berkaitan dengan transparansi dan akses Informasi, yaitu :
PNS memberikan informasi seluas-luasnya tanpa memperhatikan informasi tersebut bersifat
rahasia atau tidak
PNS memanfaatkan data dan informasi untuk keuntungan pribadi atau komersial untuk diri
mereka sendiri atau kelompok tertentu
PNS tidak akan mengungkapkan informasi resmi selain yang dipersyaratkan oleh hukum atau
otorisas yang diberikan oleh institusi
PNS memberikan informasi yang tidak resmi dan belum teruji kebenarannya kepada masyarakat
Berikut ini contoh cara mengidentifikasi konflik kepentingan, kecuali:
Memisahkan tugas publik dengan kepentingan pribadi
Sejauhmana potensi terhadap kerugian instansi atau negara
Mengidentifikasi bagaimana agar dapat memberikan keuntungan finansial bagi pribadi
Mengidentifikasi apakah bertentangan dengan kewajiban publik
Secara umum, substansi laporan kinerja pada instansi pemerintah berisi sebagai berikut, kecuali:
Sarana dan prasarana yang dimiliki instansi
Perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu
Pengukuran dan analisis capaian kinerja
Akuntabilitas keuangan
Situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan seorang PNS adalah sebagai berikut, kecuali:
Melakukan kerjasama dengan lembaga lain melalui kesepakatan resmi (MoU) atas nama
instansi
Hubungan dengan orang-orang yang berurusan dengan instansinya yang melampaui tingkat
hubungan kerja profesional
Menerima hadiah dari pihak tertentu untuk melancarkan suatu proyek dengan prosedur yang
tidak sesuai ketentuan
Memiliki saham di suatu perusahaan yang sedang mengikuti proses pengadaan barang dan jasa
di instansinya
Pemerintah sudah memulai program pengadaan barang dan jasa dengan mekanisme secara elektronik (e-procurement) dengan tujuan memudahkan prosedur dan meminimalisir Kasus
KKN
Akuntabilitas kejujuran dan hukum
Akuntabilitas proses
Akuntabilitas kepercayaan
Akuntabilitas program
Nama Pahlawan Nasional Otto Iskandar Dinata disebut juga sebagai :
Si Manuk Dadali
Si Jalak Harupat
Si Jalak dari Bandung
Si Burung Jalak
Sejarah awal kebangkitan nasionalisme di lndonesia ditandai dengan berdirinya
Budi Utomo
Taman Siswa
Sarekat lslam
lndische parte
Pergerakan nasional yang memperjuangkan cita cita lndonesia merdeka melaksanakan dengan taktik kooperasi, artinya
Menolak kerjasama dengan pemerintah Belandaa
Melakukan aksi gerakan politik di bawah tanah
Melakukan kerjasama dengan pemerintah Belanda
Mendirikan koperasi untuk memperkuat koperasi lndonesia
Program DPRD Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah mengevaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan melalui jadwal agrowisata terpadu. Kebijakan tersebut sedang dirumuskan Pemerintah dan DPRD Kabupaten Wonogiri sehingga didapatkan informasi yang benar dan pada waktu yang sempurna bagi pembuat dan pelaku kebijakan. Untuk itu, kriteria penilaian kebijakan publik yang dipakai DPRD tersebut adalah
Validitas
Daya Guna
Objektivitas
Relevansi
Salah satu faktor yang menjadikan beberapa masyarakat Indonesia tidak mau melaksanakan kebijakan anti pornografi bila telah dilegitimasi pemerintah, adalah
Adanya tidakpatuhan selektif terhadap hukum
Adanya dugaan korupsi dalam perumusan kebijakan antipornografi tersebut
Pemerintah RI yang kini berasal dari partai yang tidak popular
Banyaknya anggota legislatif wanita yang masih permisif terhadap pornografi
Berdasarkan model inkremental, pada negara-negara berkembang, landasan bagi para pembuat kebijakan publik dalam menciptakan kebijakan adalah
Hasil kesepakatan antar elit politik menyerupai yang terjadi di Thailand
Hasil penelitian dan pengkajian yang valid dan reliabel para akademisi akan kebijakan
Hasil dari pengamatan detil dan menyeluruh menyerupai yang dilakukan pemerintah RI dikala
menyusun jadwal rekonstruksi provinsi NAD pasca tsunami
Hasil penilaian dan dan analisis empiris terhadap jadwal dan kebijakan publik yang telah
dilaksanakan
Walaupun sejak awal berdirinya Budi Utomo tidak terlibat dalam bidang politik, tetapi pada masa tahun 1915 organisasi ini mulai terjun dalam kancah politik melalui tindakan
memajukan pendidikan bagi kaum bumiputera
memelopori terbentuknya organisasi modern pertama di Indonesia
Mengusulkan pembentukan Volksraad (dewan rakyat) bagi pribumi
pembentukan organisasi wanita putri mardika
Etika merupakan cabang filsafat moral yang mencoba mencari jawaban untuk menentukan serta mempertahankan secara rasional teori yang berlaku secara umum tentang benar dan salah serta baik dan buruk. Pernyataan tersebut adalah pengertian etika menurut:
Frederickson dan Hart
Mc Donalds
Collins Cobuild
Gene Blocker
Ketaatan memenuhi ketentuan waktu kerja itulah menjadi dasar terwujudnya disiplin kinerja aparatur dan kinerja instansi pemerintah secara keseluruhan, merupakan:
Pelanggaran Etika Publik
Penyimpangan Moral
Pelanggaran Integritas
Wujud perilaku beretika
Perilaku yang tidak dapat menjadi teladan dalam menegakkan etika dan integritas publik di lingkungan kerja anda adalah:
Mendahulukan pelayanan masyarakat daripada kepentingan pribadi
Menjadi pengguna narkoba dan suka berjudi
Hadir tepat waktu untuk menyelesaikan tugas di kantor
Menegakkan hukum dan peraturan sesuai ketentuan yang berlaku
Dalam konteks Indonesia, menurut Azyumardi Azra, nilai-nilai etika sebenarnya tidak hanya terkandung dalam ajaran agama dan ketentuan hukum, tetapi juga dalam social decorum. Apakah yang dimaksud dengan social decorum?
Peraturan perundangan
Kewenangan
Kepantasan sosial
Kekuasaan
Menurut Catalano, etika sebenarnya dapat dipahami sebagai: 1.sistem penilaian perilaku serta
keyakinan untuk menentukan perbuatan yang pantas guna menjamin adanya perlindungan
hak-hak individu 2.mencakup cara-cara dalam pengambilan keputusan untuk membantu
membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk 3.mengarahkan apa yang seharusnya dilakukan sesuai nilai-nilai yang dianut.
Hanya 1 dan 2 yang benar
1, 2 dan 3 yang benar
Hanya 1 dan 3 yang benar
Hanya 2 dan 3 yang benar
Selama ini instansi pemerintah mengusulkan formasi perekrutan PNS bukan semata-mata berdasarkan kebutuhan. Misalnya PNS hakim di pengadilan yang direkrut karena kedekatan. Hal ini berdampak kepada:
kita kekurangan hakim yang tidak baik dan kelebihan hakim yang baik
kita kelebihan hakim yang baik dan kekurangan hakim yang tidak baik
kita kekurangan hakim yang baik dan kelebihan hakim yang tidak baik
kita kelebihan hakim yang tidak baik dan kekurangan hakim yang tidak baik
Dalam PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, ketentuan mengenai tingkat dan jenis hukuman disiplin (ringan, sedang, berat) dibuat lebih jelas dengan derajat pelanggaran dan sistem sanksi yang rinci. Berikut ketentuan hukuman atau sanksi yang paling tepat
hukuman disiplin ringan bisa diberlakukan jika sasaran kerja pegawai kurang dari 10%
hukuman disiplin berat bisa diberlakukan jika sasaran kerja pegawai kurang dari 25%
hukuman disiplin sedang bisa diberlakukan jika sasaran kerja pegawai kurang dari 15%
hukuman disiplin sangat berat bisa diberlakukan jika sasaran kerja pegawai kurang dari 30%
Hal yang mencerminkan nilai keunggulan produk/jasa yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhannya, merupakan konsep dari :
Kreativitas
Mutu
Efisien
Inovatif
Proses inovasi yang terjadi secara perlahan disebut :
Evolusioner
Temporer
Revolusioner
Demesioner
Complier adalah:
Individu atau kelompok dimana pekerjaan utama dirancang untuk membantu mereka
Subyek penegakkan, yaitu mereka yang harus mematuhi hukum dan peraturan, misalnya
wajib pajak
Individu atau kelompok lain dimana pekerjaan dirancang untuk memberi manfaat kepada
mereka tetapi sifatnya tidak langsung kepada pelanggan utama
Individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dengan kinerja organisasi atau sistem
pemerintah
Yang bukan merupakan pemicu terjadinya inovasi dari luar adalah :
Pergeseran selera pasar
Pergeseran gaya hidup
Dorongan melakukan perubahan
Perkembangan ekonomi
Landasan pikir yang memungkinkan terjadinya sebuah inovasi adalah :
Keberanian berimajinasi/berinisiatif untuk menampilkan kreativitas dan kemampuan berpikir
kritis
Keberanian berimajinasi/berinisiatif untuk menampilkan kreativitas dan kemampuan berpikir
populis
Keberanian berimajinasi/berinisiatif untuk menampilkan kreativitas dan kemampuan berpikir
dinamis
Keberanian berimajinasi/berinisiatif untuk menampilkan kreativitas dan kemampuan berpikir
sinergis
Aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas aparatur akan mendorong terciptanya :
Iklim atau budaya kerja unggul yang dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan
kreativitas dan inovasi
Kualitas produk dan layanan yang prima
Birokrasi yang bersih, berwibawa dan terhormat
Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
Yang tidak termasuk nilai-nilai dasar Anti Korupsi adalah:
Mandiri
Simpati
Jujur
Peduli
Yang tidak bisa dikategorikan nilai-nilai anti korupsi adalah:
Jujur, empati dan adil
Jujur, berani, kerja keras.
Jujur, mandiri dan peduli
Jujur, tanggung jawab, sederhana
Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Bentuk korupsi ini disebut:
Penggelapan dalam jabatan
Benturan kepentingan dalam jabatan
Kerugian keuangan negara
Suap Menyuap
Dalam UU No 31 tahun 1999, jo UU No 21 tahun 2001, dijelaskan bentuk-bentuk/jenis korupsi. Seorang yang memberikan sejumlah uang kepada pejabat yang berwenang agar nantinya mendapatkan proyek, dikategorikan
Gratifikasi
Penyuapan
Kerugian Keuangan Negara
Perbuatan Curang
Menurut Robert Klitgaard Formula for Corruption adalah C = M + D A yang merupakan akronim dari:
Corruption/Korupsi (C); Monopoli (M), Diskriminasi (D) dan Apresiasi (A)
Corruption/Korupsi (C); manipulasi (M), Diskriminasi (D) dan akuntabilitas
Corruption/Korupsi (C), Monopoli (M), Diskcresi/Diskresi/ keleluasaan dan akuntabilitas ;
Corruption/Korupsi (C); Menipu (M); Delegasi (D) dan Akuntabilitas
Dampak korupsi dalam kehidupan merusak untuk jangka waktu yang lama, yaitu merusak reputasi:
Keluarga besar, yang akan hancur, terbawa sampai ke anak cucu, merusak nama besar keluarga.
Menghancurkan masa depan anak- anaknya.
Membuat rakyat semakin miskin, karena harga-harga semakin mahal.
Diri pribadi, keluarga besar, masyarakat dan proses kehidupan yang lebih luas.
Pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme disebut dengan:
Manajemen ASN
Profesi ASN
Seleksi ASN
Perjanjian Kerja ASN
Sistem pemilihan pejabat berdasarkan afiliasi politik, keterbatasan akses informasi mengenai promosi, dan ketidakjelasan indikator dalam pelaksanaan promosi disebut dengan:
Sistem penilaian kinerja
Spoil system
Sistem merit
Sistem Kepangkatan
Hal utama yang menjadi pertimbangan dalam manajemen ASN berdasarkan sistem merit adalah:
Gender, kompetensi dan kinerja ASN
Kualifikasi, kompetensi dan kinerja ASN
Kondisi kecacatan, kinerja dan kompetensi ASN
Kompetensi, kualifikasi dan afiliasi politik ASN
Keuntungan diterapkannya sistem merit bagi organisasi dan pegawai antara lain, kecuali:
Menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang
pegawai
Mengakomodasi pertimbangan subjektif dalam penilaian seorang ASN
Organisasi dapat menggunakan SDM-nya secara efektif dan efisien
Organisasi dapat mengarahkan SDM-nya untuk dapat mempertanggungjawabkan
keberadaannya
Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas proporsionalitas, yaitu:
Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada
kepentingan siapapun
Mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai ASN
Mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan
Pengelolaan Pegawai ASN didasarkan pada satu sistem pengelolaan yang terpadu secara
nasional
Salah satu lembaga yang berwenang untuk menjamin keberlangsungan sistem merit adalah KASN. Secara lebih jelas, kewenangan KASN adalah:
Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam penindakan Pejabat yang Berwenang dan
Pejabat Pembina Kepegawaian atas penyimpangan Sistem merit dalam pengelolaan ASN
Membina dan menyelenggarakan pelatihan pegawai ASN berbasis kompetensi
Menyusun program kepegawaian secara nasional dan sudah sesuai dengan kebijakan yang
ditetapkan oleh Pemerintah
Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk
menjamin perwujudan atau pelaksanaan sistem merit pada instansi pemerintah
Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan:
Analisis Kepegawaian dan Analisis Kebijakan
Analisis Jabatan dan Analisis Kebijakan
Analisis Kebijakan dan Analisis Beban Kerja
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
Tujuan Whole-of-Government Accounts (WGA) sebagai salah satu bentuk WoG yang dikembangkan oleh HM Treasury yang mengkonsolidasikan akun instansi di sektor publik adalah:
Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas
Meningkatkan HDI index
Menurunkan Pengangguran
Mengurangi Defisit
Dalam menjalankan amanah terkait dengan tugas pelayanan publik, berikut ini adalah beberapa jenis pelayanan yang diberikan, kecuali:
Pelayanan administratif
Pelayanan atas barang
Pelayanan Prima
Pelayanan atas jasa
Daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing Daerah yang ditetapkan dengan:
Keputusan Kepala Daerah
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Kepala Daerah
Instruksi Kepala Daerah
Salah satu produk WoG yang dilakukan adalah WGA atau Whole-of-Government Accounts diperkenalkan oleh negara:
Inggris
Australia
Prancis
Amerika Serikat
Kategori tingkat adaptasi negara-negara dalam mendukung WoG melalui penerapan teknologi informasi dapat dilihat dari ketersediaan hal-hal berikut ini, kecuali:
Integrasi pelayanan online
Portal masing-masing kementerian dan lembaga
Chief Information Officer (CIO)
Interoperabilitas sektor publik,
Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan mencapai target pembangunan nasional melaksanakan langkah strategis, yaitu:
Pemeriksaan keuangan daerah
Mendorong Kerjasama Daerah
Evaluasi kinerja daerah
Sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah
Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik, kecuali
masyarakat
Kualitas organisasi penyelenggara
Birokrat
Kecukupan Anggaran
Berikut adalah definisi pelayanan publik, kecuali:
proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan
hubungan interpersonal tercipta kepuasan dan keberhasilan.
segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintahan di Pusat
dan Daerah, dan di lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan/atau jasa, baik dalam
pemenuhan kebutuhan masyarakat
kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang,
jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan
kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang,
jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh swasta
Apakah yang dimaksud dengan siklus pelayanan
peristiwa yang dilalui pelanggan sewaktu menikmati layanan yang diberikan
Sebuah rangkaian peristiwa yang dilalui pelanggan sewaktu menikmati atau menerima
layanan yang diberikan
Sebuah rangkaian peristiwa yang dilalui pemberi layanan sewaktu memberikan layanan
peristiwa yang dilalui pemberi layanan dan pelanggan
Berikut adalah makna dari "service"menurut Christoper H Lovelock, kecuali:
ada bentuk yang dapat dimiliki
berlangsung sesaat
dapat dirasakan
tidak berwujud
Pendekatan analisis yang digunakan dalam model pilihan public, salah satunya dengan menggunakan teori motivasi dengan pendekatan hierarki kebutuhan dari Maslow. Sebutkan salah satu hirarki kebutuhan manusia menurut Maslow:
Espitomologi
Kekayaan diri
Fisiologi
motivasi
Ketika birokrasi sebagai penyelenggara pelayanan public memiliki keterbatasan dalam proses penyelenggaraan, siapakah actor lain yang dapat berperan untuk menggantikan?
LSM
Korporasi
Masyarakat Umum
Universitas
