Font size
S
M
L
XL
WorksheetsKuis Kelas 3
Total questions: 99
Worksheet time: 52mins
Name
Class
Date
1.
Pernyataan yang paling tepat tentang asas pengelolaan keuangan daerah antara lain meliputi, kecuali:
a)
Keadilan
b)
Efektif
c)
Kepatutan
d)
Aktual
2.
Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Berikut ini yang termasuk sebagai Entitas Pelaporan adalah ...
a)
Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Pemerintah Kabupaten Lebong, Pemerintah Kota Bengkulu, Pemerintah Lubuk Linggau
b)
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Pendidikan Kota Palembang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kabupaten Muko-Muko
c)
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, Pemerintah Kota Semarang
d)
Pemerintah Kota Bengkulu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi, Dinas Sosial Kota Padang, Pemerintah Provinsi Papua Barat
3.
Laporan keuangan pemerintah daerah meliputi ?
a)
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan
b)
Laporan Realisasi Aanggaaran, Laporan Perubahan Saldo Anaggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan
c)
Laporan Realisasi Aanggaaran, Laporan Perubahan Saldo Anaggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan
d)
Laporan Realisasi Aanggaaran, Laporan Perubahan Saldo Anaggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan
4.
Berikut pernyataan yang tepat mengenai Laporan keuangan Pemerintah Daerah menurut Permendagri No. 77 Tahun 2020, Kecuali ?
a)
Kebijakan akuntansi dibangun secara dinamis memuat praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai panduan proses penyusunan laporan keuangan mulai dari entitas akuntansi sampai dengan entitas pelaporan.
b)
Proses Akuntansi Pemerintah Daerah mengandung informasi, aliran data, penggunaan, dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
c)
Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas Akuntansi adalah seluruh SKPD dan SKPKD, sedangkan entitas pelaporan adalah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
d)
Struktur BAS yang digunakan dapat ditentukan oleh masing masing satuan kerja sesuai dengan kebutuhan yang terjadi.
5.
Alur pelaksanaan sistem akuntansi yang menjelaskan pihak-pihak yang melaksanakan sistem akuntansi, dta atau dokumen apa saja yang diperlukan, dan bagaimana pihak-pihak tersebut memperlakukan data-data terkait. Ini merupakan pengertian dari?
a)
Langkah Kebijakan
b)
Langkah Klasifikasi
c)
Langkah Teknis
d)
Langkah Penyusunan Laporan
6.
Pelaksanaan SAPD di Entitas Akuntansi sebagai berikut, kecuali..
a)
PKK-SKPD mencatat akuntansi anggaran berdasarkan data anggaran yang bersumber dari Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, dan DPA-SKPD
b)
PKK-SKPD mencatat akuntansi pendapatan-LRA dan pendapatan-LO berdasarkan data yang dihasilkan dari proses pelaksanaan pendapatan
c)
PKK-SKPD mencatat akuntansi belanja dan beban berdasarkan data yang dihasilkan dari proses pelaksanaan pendapatan
d)
PKK-SKPD mencatat akuntansi pendapatan berdasarkan data yang bukan dihasilkan dari proses pelaksanaan belanja
7.
Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD
paling lambat
a)
2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
b)
2 (dua) bulan setelah diperiksa BPK sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
c)
3 (tiga) bulan setelah diperiksa BPK sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
d)
3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
8.
Pengguna Anggaran menyusun dan menyajikan laporan keuangan SKPD bulanan dan
semesteran untuk disampaikan kepada Kepala Daerah melalui ... sesuai dengan peraturan perundang-undangan
a)
DPRD
b)
PPK-SKPD
c)
Sekretaris Daerah
d)
PPKD
9.
Pada laporan keuangan entitas akuntansi, Setiap akhir periode akuntansi yang ditentukan atau berdasarkan kebutuhan penyajian informasi, yang tidak disusun oleh PPK-SKPD adalah :
a)
Neraca Saldo
b)
Jurnal penyesuaian akhir periode
c)
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
d)
Neraca Saldo setelah penyesuaian
10.
Saat penyiapan kertas kerja konsolidasi, yang bukan menjadi dasar Fungsi Akuntansi mengisi Neraca Saldo Pemerintah Daerah (konsolidasi) adalah :
a)
Jurnal Penutup
b)
Neraca Saldo SKPD
c)
Neraca Saldo SKPKD
d)
Jurnal eliminasi
11.
PPKD menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah disusun kepada Kepala Daerah melalui?
a)
Kepala SKPKD
b)
Sekretaris Daerah
c)
Kepala Dinas Terkait
d)
DPRD
12.
Manakah yang merupakan tahap pertama dalam siklus akuntansi saat proses penyusunan Laporan Keuangan?
a)
Menganalisis transaksi
b)
Menjurnal transaksi
c)
Membuat neraca saldo
d)
Membuat Neraca Lajur
13.
Berapa lama rancangan perda APBD beserta dokumen pendukung diajukan Kepala Daerah kepada DPRD ?
a)
Paling lambat 30 hari sebelum satu bulan tahun anggaran berakhir
b)
Paling lambat 60 hari sebelum satu bulan tahun anggaran berakhir
c)
Paling lambat 60 hari setelah tahun anggaran berakhir
d)
Paling cepat 30 hari sebelum dua bulan tahun anggaran berakhir
14.
Siapa yang berhak mengevaluasi rancangan perda APBD dan rancangan perkada APBD?
a)
Mendagri
b)
Mentri keuangan
c)
Gubernur
d)
DPRD
15.
Rancangan perkada APBD dapat diajukan pengesahan kepada Menteri Dalam Negeri atau kepada gubernur apabila DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah atas rancangan perda APBD paling lambat dalam waktu...
a)
40 hari
b)
60 hari
c)
15 hari
d)
30 hari
16.
Untuk Pemerintah Provinsi, rancangan KUA dan PPAS dikonsultasikan kepada
a)
Menteri Dalam Negeri
b)
Kuasa BUD
c)
Gubernur
d)
Menteri Keuangan
17.
Manakah dibawah ini yang termasuk dalam Penyusunan PPAS ...
a)
Menentukan skala prioritas pembangunan daerah
b)
Menentukan prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam RKP pusat setiap 3 tahun;
c)
Menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan.
d)
a dan b benar
18.
Dalam hal daerah belum memiliki DPRD, Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan PPAS berdasarkan RKPD. Rancangan KUA yang dimaksud harus memuat : kecuali
a)
asumsi penyususan apbd
b)
kebijakan pembiayaan
c)
kebijakan pengeluaran
d)
strategi pencapaian
19.
Kapan waktu Kepala Daerah menetapkan rancangan perda APBD dan rancangan perkada penjabaran APBD menjadi perda dan perkada?
a)
Tanggal 31 Desember tahun sebelumnya
b)
Tanggal 30 November tahun sebelumnya
c)
Tanggal 15 Desember tahun sebelumnya
d)
Tanggal 15 November tahun sebelumnya
20.
Hasil evaluasi gubernur atas rancangan perda APBD dan rancangan perkada penjabaran APBD disampaikan kepada
a)
Menteri Dalam Negeri dan Menteri PUPR
b)
Menteri Keuangan dan Presiden
c)
Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan
d)
DPR dan Menteri Dalam Negeri
21.
Kepala Daerah dan/atau DPRD dapat mengajukan usulan perubahan kegiatan/subkegiatan, baik yang terdapat maupun tidak terdapat dalam KUA dan PPAS untuk disetujui bersama. Perubahan kegiatan/subkegiatan tersebut dapat dilakukan berdasarkan kriteria berikut ini yaitu:
a)
Kriteria keperluan mendesak
b)
Kriteria pelaksanaan kegiatan
c)
Kriteria waktu kegiatan
d)
Kriteria objek penting
22.
Jika hasil evaluasi dalam keputusan menyatakan bahwa rancangan perda APBD dan perkada penjabaran APBD tidak sesuai, Bupati/Walikota melakukan penyempurnaan paling lambat dalam waktu…
a)
Tujuh hari sejak hasil evaluasi diterima
b)
15 hari sejak rancangan hasil perda APBD dan perkada APBD diterima
c)
Tiga hari sejak tanggal persetujuan
d)
30 hari sejak hasil evaluasi diterima
23.
Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada daerah persiapan dikonsultasikan kepada?
a)
Menteri luar negeri
b)
Menteri keuangan
c)
Menteri dalam negeri
d)
Menteri agama
24.
Ketentuan terkait penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur pada
a)
Pasal 194 dan Pasal 197 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri 77/2020
b)
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun2010
c)
Pasal 185 Peraturan Pemerintah Nomor 12Tahun 2019
d)
Pasal 154 Peraturan Pemerintah Nomor 12Tahun 2019
25.
Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Kepala Daerah, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD, maka
a)
Kepala Daerah menyusun dan Menetapkan perkada atas pertanggungjawaban APBD
b)
Pertanggungjawaban APBD tidak diterima
c)
Tetap menggunakan perda yang telah disusun
d)
Kepala Daerah menyusun dan Menetapkan Surat Edaran
26.
Paling lambat berapa hari setelah persetujuan Bersama dengan DPRD, bupati/walikota mengirimkan rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
a)
3
b)
7
c)
10
d)
12
27.
Untuk memperoleh pengesahan, rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya disampaikan
a)
paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama
b)
paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama
c)
paling lambat 5 (Lima) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama
d)
paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama
28.
Mengacu pada Pasal 194 dan 197 Peraturan PemerintahNomor 12 Tahun 2019, Permendagri 77/2020, persetujuan bersama rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilakukan paling lambat
a)
1 tahun
b)
7 bulan
c)
6 bulan
d)
3 bulan
29.
Mengacu pada pasal berapa terkait "pembuatan ketentuan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD"?
a)
Pasal 195 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri 77/2020
b)
Pasal 196 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri 77/2020
c)
Pasal 194 dan 197 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
d)
Pasal 154 Peraturan Pemerintah Nomor 12Tahun 2019
30.
Pengujian kesesuaian rancangan Perda kabupaten/kotatentang APBD dan rancangan Perkada provinsi tentangpenjabaran APBD dengan kepentingan umum dilakukanuntuk menghindari hal‐hal yang bertentangan dengankepentingan umum meliputi, kecuali ...
a)
Terganggunya keuntungan perusahaan
b)
Terganggunya akses ke pelayanan publik
c)
Terganggunya ketentraman dan ketertibanumum
d)
Terganggunya kegiatan ekonomi untukmeningkatkan kesejahteraan masyarakat
31.
Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat ..... setelah tahun anggaran berakhir.
a)
6 (enam) bulan
b)
3 (tiga) bulan
c)
1 (satu) bulan
d)
12 (dua belas) bulan
32.
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi mengacu kepada ...
a)
Pasal 196 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri 77/2020
b)
Pasal 195 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri 77/2020
c)
Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri 77/2020
d)
Pasal 197 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri 77/2020
33.
Selain melampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD juga dilampiri laporan berikut
a)
Laporan Evaluasi APBD
b)
Laporan Akuntabilitas APBD
c)
Laporan Kinerja APBD
d)
Laporan Evaluasi Efisiensi dan efektivitas Pelaksanaan APBD
34.
Jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau lainnya yang sah merupakan pengertian dari
a)
Utang Daerah
b)
Hak daerah
c)
Kewajiban Daerah
d)
Piutang Daerah
35.
Berikut jenis, jenis piutang daerah, kecuali
a)
Piutang retribusi daerah, piutang lain-lain pendapatan asli daerah, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
b)
Piutang retribusi daerah, piutang lain-lain pendapatan asli daerah, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang digabungkan
c)
Piutang pajak, piutang retribusi daerah, piutang lain-lain pendapatan asli daerah
d)
Piutang usaha, piutang retribusi daerah, piutang lain-lain pendapatan asli daerah
36.
Selain jenis piutang yang memang terjadi sebagai akibat pengelolaan keuangan pemerintah daerah terdapat juga piutang yang terjadi diluar pengelolaan keuangan pemda, misalnya piutang dari…
a)
Badan Layanan Pemerintah
b)
Badan kebijakan Umum
c)
Badan Pengelolaan Umum
d)
Badan Layanan Umum Daerah
37.
Piutang Daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghapusan piutang negara dan Daerah, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan dari ketentuan...
a)
Pasal 189 PP 12 Tahun 2019
b)
Pasal 199 PP 12 Tahun 2019
c)
Pasal 199 PP 11 Tahun 2019
d)
Pasal 189 PP 12 Tahun 2019
38.
Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah merupakan pengertian dari
a)
Barang Milik Pemerintah Daerah
b)
Barang Milik Kewenangan Daerah
c)
Barang Milik Daerah
d)
Barang Milik Kewajiban Daerah
39.
Jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah, merupakan pengertian dari
a)
Utang Kabupaten
b)
Utang Pemerintah
c)
Utang Daerah
d)
Utang Kota
40.
Yang dapat dijadikan alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APB, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan Kas adalah
a)
Pinjaman Kolega
b)
Pinjaman Pengusaha
c)
Pinjaman Daerah
d)
Pinjaman Pemerintah
41.
Dibawah ini yang benar terkait Badan Layanan Umum Daerah, kecuali....
a)
Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan
b)
Pejabat pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam pemberian Kegiatan pelayanan umum terutama pada aspek manfaat dan pelayanan yang dihasilkan
c)
BLUD merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dikelola untuk menyelenggarakan Kegiatan BLUD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d)
BLUD menyusun rencana bisnis dan anggaran.
42.
Pengelolaan Pinjaman daerah menurut PP no 56 tahun 2018 harus sesuai dengan prinsip?
a)
Integritas, Akuntabel, dan Proposional
b)
Transparan, Profesional, dan Produktif
c)
Transparan, kehati-hatian, dan akuntabel
d)
kepatutan, taat akan ketentuan peraturan perundang-undangan, Proposional
43.
Apabila terdapat piutang daerah yang macet setelah upaya penagihan sendiri oleh Pemerintah Daerah, maka pemerintah Daerah wajib menyerakan pengurusannya kepada...
a)
PUPN melalui KPKNL
b)
DPRD
c)
DPRD
d)
Bendahara Umum Daerah
44.
Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh....
a)
KPA
b)
Kepala SKPD
c)
PPKD
d)
PPTK SKPD
45.
Pernyataan yang tepat terkait pinjaman daerah, kecuali .......
a)
Pinjaman daerah merupakan alternatif untuk menutupi defisit APBD
b)
Daerah dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain
c)
Pendapatan dan/atau barang milik daerah tidak dapat dijadikan jaminan Pinjaman Daerah
d)
Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri
46.
Rangakaian pengelolaan BMD sesuai dengan PP No. 28 Tahun 2020:
i. perencanaan kebutuhan dan penganggaran
ii. pengadaan, penggunaan dan pemanfaatan
iii. pengamanan dan pemeliharaan
iv. pemusnahan dan penghapusan
Mana dari pernyataan di atas yang merupakan pengelolaan BMD yang benar
a)
i dan ii
b)
ii dan iii
c)
ii dan iv
d)
benar semua
47.
Jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir masa jabatan Kepala Daerah berakhir, kecuali:
a)
kegiatan tersebut merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional.
b)
kegiatan tersebut merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis daerah.
c)
kegiatan tersebut tidak merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional.
d)
kegiatan tersebut tidak merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis daerah
48.
Persetujuan bersama KUA dan PPAS paling sedikit memuat, kecuali:
a)
Agenda kegiatan;
b)
Jangka waktu pelaksanaan kegiatan
c)
Alokasi anggaran per tahun.
d)
Jumlah anggaran;
49.
Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang asing-masing diuraikan menurut, kecuali:
a)
jenis
b)
objek
c)
rincian objek pembiayan
d)
tujuan
50.
Selain diverifikasi oleh TAPD, RKA SKPD juga direviu oleh
a)
Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah Daerah
b)
Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah (Inspektorat).
c)
Aparat Pengawas Eksternal Pemerintah Daerah (Inspektorat).
d)
Aparat Pemeriksa Eksternal Pemerintah Daerah
51.
Penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan disebut
a)
Indikator kinerja
b)
Tolok ukur kinerja
c)
Sasaran kinerja
d)
Analisis standar belanja
52.
Yang bukan Pedoman penyusunan APBN adalah
a)
Pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah
b)
Prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun lalu
c)
Prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan
d)
Teknis penyusunan APBD
53.
Tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal disebut
a)
Analisi standar belanja
b)
Standar pelayanan minimal
c)
Rencana kebutuhan BMD
d)
Standar Harga satuan
54.
1. Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan
2. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah
3. Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah
4. Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial
Rancangan perkada APBD memuat paling sedikit:
a)
1 dan 2
b)
1 dan 3
c)
2 dan 4
d)
3 dan 4
55.
Pernyataan yang benar terkait kriteria Penganggaran kegiatan tahun jamak adalah
a)
Pekerjaan yang waktu penyelesaiannya dalam waktu 1 tahun
b)
Pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran
c)
Penganggaran dilakukan oleh kepala daerah
d)
Penganggaran dilakukan oleh DPRD
56.
Penyusunan rancangan APBD berpedoman pada hal-hal berikut ini, kecuali:
a)
Kinerja Pemerintah
b)
RKPD
c)
KUA
d)
PPAS
57.
Kas daerah yang belum digunakan dapat dioptimalkan dan dialokasikan untuk investasi jangka pendek berikut ini, kecuali:
a)
Reksadana
b)
Surat Utang Negara
c)
Deposito
d)
Sertifikat Bank Indonesia
58.
Berikut ini pernyataan yang kurang tepat terkait pembukaan Rekening Kas Umum Daerah adalah:
a)
Bank Umum yang dipilih harus memiliki rekam jejak dan pelayanan yang baik.
b)
Bank Umum yang dipilih sebagai penampung Rekening Kas Umum Daerah haruslah bank umum yang sehat.
c)
Penunjukkan Bank Umum yang digunakan dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).
d)
Penunjukkan Bank Umum ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PPKD selaku BUD dengan pejabat bank umum yang bersangkutan.
59.
Pencairan uang jaminan dilakukan dengan Surat Perintah BUD yang berisi antara lain, kecuali:
a)
Perintah Pencairan Uang
b)
besaran Uang Jaminan yang akan dicairkan
c)
pihak penerima dan alamat pihak penerima yang dituju
d)
lampiran Surat Keterangan yang menyatakan bahwa penyedia barang/jasa sudah menyelesaikan kewajibannya
60.
Berikut ini yang bukan merupakan pertimbangan PPKD dalam menerbitkan SPD adalah:
a)
Ketersediaan dana di Kas Umum Daerah
b)
Anggaran Kas Pemerintah Daerah
c)
Penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam DPA SKPD
d)
Besaran anggaran kegiatan dan rentang kendali
61.
PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ administratif dengan langkah-langkah sebagai berikut, kecuali.
a)
Meneliti transaksi pendapatan beserta tanda bukti pendapatan yang terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait
b)
Meneliti penerimaan SP2D yang terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait
c)
Meneliti transaksi belanja beserta tanda bukti belanja yang terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait
d)
Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap proses belanja dan pengeluaran kas
62.
Bendahara Pengeluaran akan menyiapkan LPJ Bendahara serta melakukan konsolidasi dengan LPJ Bendahara Pembantu. LPJ Bendahara memberikan gambaran jumlah anggaran, realisasi, dan sisa pagu anggaran secara kumulatif dan/atau per kegiatan yang dilampiri dokumen berikut ini, kecuali.
a)
LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu
b)
BKU
c)
Laporan Penutupan Kas
d)
SPJ Administratif
63.
Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan besaran UP adalah, kecuali:
a)
Besaran anggaran SKPD
b)
Ketersediaan kas di RKUD
c)
Laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan UP
d)
Rencana pembayaran belanja dengan menggunakan mekanisme LS
64.
Manakah dari pernyataan berikut ini yang salah terkait dengan proses pelimpahan UP:
a)
Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab atas penggunaan UP yang dilimpahkan oleh Bendahara Pengeluaran
b)
Proses pelimpahan UP didasarkan pada perencanaan internal SKPD dan harus mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran (PA)
c)
Bendahara Pengeluaran SKPD dapat melimpahkan sebagian UP yang dikelolanya kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu tanpa persetujuan PA
d)
Pelimpahan UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu berakhir ketika sub kegiatan unit SKPD yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan
65.
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu mengelola jenis-jenis pendapatan berikut (Disesuaikan dengan wewenang Bendahara Penerimaan dan tugas/fungsi SKPD dan SKPKD) kecuali:
a)
Transfer Pemerintah Daerah
b)
Dana Simpanan
c)
Transfer Pemerintah Pusat
d)
Retribusi Daerah
66.
Bendahara Penerimaan pada SKPD menggunakan dokumen-dokumen tertentu sebagai dasar pencatatan dalam rangka melakukan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya. Manakah yang tidak termasuk dokumen yang dimaksud:
a)
Surat Tanda Setoran
b)
Nota Kredit Bank
c)
Tanda Bukti Penerimaan
d)
Register STS
67.
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan LS Pengadaan Barang dan Jasa dengan mengacu kepada berita acara dan dokumen pengadaan, kecuali:
a)
Berita acara pembayaran
b)
Surat jaminan bank
c)
Surat tanda setoran
d)
Dokumen kontrak
68.
Dalam memverifikasi rencana belanja pengadaan barang dan jasa, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menggunakan beberapa langkah, kecuali:
a)
Meneliti kelengkapan dan validitas perhitungan berdasarkan keputusan Kepala Daerah dan/atau dokumen pendukung lainnya.
b)
Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana untuk belanja pengadaan barang dan jasa yang akan diajukan telah disediakan.
c)
Meneliti kelengkapan dan validitas perhitungan atas tagihan pihak ketiga, Berita Acara Serah Terima (BAST), dan dokumen pengadaan barang dan jasa.
d)
Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja pengadaan barang dan jasa yang akan diajukan tidak melebihi sisa anggaran.
69.
Berdasarkan Pasal 147 dan Pasal 148 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pengajuan SPP-TU, PA/KPA mengajukan permintaan TU kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan:
a)
SPM-UP
b)
SPM- GU
c)
SPM-LS
d)
SPM-TU
70.
Berdasarkan Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pengaturan perintah pencairan dana adalah sebagai berikut, kecuali:
a)
Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal SP2D tidak diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.
b)
Kuasa BUD menyampaikan SPD yang telah disahkan kepada Kepala SKPD.
c)
Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima.
d)
Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya.
71.
Mengacu pada Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri 77/2020 membuat ketentuan terkait pergeseran anggaran. Berikut merupakan pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD, kecuali…..
a)
Pergeseran antar unit organisasi dalam suatu organisasi
b)
Pergeseran antar program dalam unit organisasi yang sama
c)
Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama
d)
Pergeseran antar kegiatan dalam program yang sama
72.
Berikut merupakan unsur-unsur Laporan Realisasi Semester Pertama APBD, kecuali…..
a)
Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran
b)
Beban
c)
Transfer
d)
Pembiayaan
73.
Berikut merupakan keadaan yang dapat menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, kecuali……
a)
Untuk menutupi defisit anggaran
b)
Untuk menutupi defisit anggaran
c)
Melunasi kewajiban bunga dan pokok utang
d)
Mendanai biaya atas pengutusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
74.
Mengacu pada Pasal 169 sampai dengan Pasal 176 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan ………… dalam tahun anggaran berkenaan untuk dibahas dan disepakati bersama antara kepala daerah dan DPRD.
a)
Januari
b)
Juni
c)
Agustus
d)
Desember
75.
Dari pilihan jawaban berikut, yang manakah yang bukan muatan isi dari surat edaran kepala daerah:
a)
prioritas pembangunan daerah dan program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait.
b)
dokumen sebagai lampiran meliputi perubahan KUA, perubahan PPAS, kode rekening APBD, format RKA- SKPD, format Perubahan DPA-SKPD, analisis standar belanja, standar satuan harga, RKBMD dan pedoman penyusunan APBD
c)
Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
d)
batas waktu penyampaian perubahan RKA-SKPD dan Perubahan DPASKPD kepada PPKD
76.
Manakah dari berikut ini yang menggambarkan rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan:
a)
Rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan
b)
Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara
c)
Ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan
d)
rekapitulasi dan sinkronisasi perkada perubahan penjabaran APBD
77.
Kepala Daerah menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS kepada…
a)
Menteri Keuangan/BUN
b)
DPRD
c)
DPR RI
d)
PPKD
78.
Untuk kepentingan otorisasi TAPD menyerahkan rancangan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD kepada…
a)
BPKP
b)
DPRD
c)
Kepala Daerah
d)
BUN
79.
Yang tidak termasuk dalam dokumen perubahan APBD adalah?
a)
Perubahan DPA-SKPD
b)
Perubahan KUA
c)
Perubahan PPAS
d)
Perubahan SAP
80.
Berdasarkan Pasal 179 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan
umum terkait persetujuan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
adalah sebagai berikut, kecuali:
a)
Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan
APBD dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah paling lambat 3 (tiga)
bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir
b)
Dalam hal DPRD sampai batas waktu tidak mengambil keputusan bersama
dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD,
kepala daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam
APBD tahun anggaran berkenaan
c)
Dalam hal DPRD sampai batas waktu tidak mengambil keputusan bersama
dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD,
kepala daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam
APBD tahun anggaran berkenaan
d)
Dalam hal DPRD sampai batas waktu tidak mengambil keputusan bersama
dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD,
kepala daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam
APBD tahun anggaran sebelumnya
81.
Mana pernyataan yang kurang tepat mengenai evaluasi Raperda provinsi tentang
perubahan APBD dan Raperkada tentang penjabaran perubahan APBD:
a)
Rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD yang telah disetujui
bersama antara kepala daerah dan DPRD dan rancangan Perkada tentang
penjabaran perubahan APBD disampaikan kepada Menteri paling lambat 3
(tiga) minggu terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda provinsi
tentang perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh
gubernur
b)
Rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada
tentang penjabaran perubahan APBD disertai dengan perubahan RKPD,
perubahan KUA, dan perubahan PPAS yang disepakati antara kepala daerah
dan DPRD.
c)
Dalam melakukan evaluasi Menteri berkoordinasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan
d)
Menguji kesesuaian adalah untuk menilai kesesuaian program dalam
rancangan Perda tentang APBD dengan Perda tentang RPJMD dan menilai
pertimbangan yang digunakan dalam menentukan sub kegiatan-sub kegiatan
yang ada dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta menilai konsistensi antara
rancangan Perda tentang APBD dengan KUA dan PPAS
82.
Pengujian kesesuaian rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada provinsi tentang penjabaran perubahan APBD dengan kepentingan umum dilakukan untuk menghindari hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan umum meliputi hal di bawah ini, kecuali :
a)
terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
b)
terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
c)
diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan,dan gender
d)
terciptanya kerukunan antar suku;
83.
Batas waktu gubernur menyampaikan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD kepada Menteri sejak ditetapkannya keputusan gubernur tentang hasil evaluasi rancangan paling lambat:
a)
3 hari
b)
7 hari
c)
10 hari
d)
30 hari
84.
Pengertian kerugian negara terdapat pada UU No.1 Tahun 2004 pada pasal ?
a)
Pasal 2 Ayat (1)
b)
Pasal 2 Ayat (2)
c)
Pasal 1 Ayat (2)
d)
Pasal 1 Ayat (1)
85.
Wewenang BPK dalam penyelesaian kerugian negara/ daerah, kecuali..
a)
Menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara
b)
Memantau penyelesaian ganti kerugian negara./ daerah yang ditetapkan
c)
Memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah
d)
Membantu penyelesaian ganti kerugian negara./ daerah yang ditetapkan
86.
Pengawasan umum penyelenggaraan pemerintah daerah pada tingkat provinsi dilaksanakan oleh.....
a)
Menteri Keuangan
b)
Menteri Dalam Negeri
c)
Gubernur
d)
BPK Perwakilan
87.
Tujuan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah, kecuali....
a)
Mencapai tingkat kinerja tertentu
b)
Mencapai integritas nasional
c)
Melindungi warga masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan di Daerah
d)
Memperoleh perpaduan minimum dalam pengelolaan Pembangunan Daerah dan Nasional
88.
Berikut yang bukan merupakan sumber informasi terjadinya kerugian daerah ?
a)
Perhitungan ex officio
b)
Informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggungjawab
c)
Laporan Keuangan
d)
Hasil pengawasan atasan langsung, APIP, & BPK
89.
Sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi wajib diterapkan terkait dengan kegiatan dibawah ini, kecuali :
a)
Penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja Pemerintah Daerah
b)
Pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah
c)
Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
d)
Pengelolaan Pendapatan Daerah
90.
Berikut ini yang merupakan pelaku dari kerugian daerah apabila ditinjau dari sisi pelakunya adalah adalah
a)
Bendahara
b)
Pegawai Negeri Bukan bukan Bendahara/Pejabat Lain
c)
Pihak ketiga selaku penyedia barang/jasa
d)
Semua benar
91.
Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan DBH, DAU dan DAK dalam APD dilakukan dengan cara, kecuali..
a)
Sanksi dan Hukuman
b)
Supervisi
c)
Pemantauan
d)
Pengevaluasian
92.
Pengawasan teknis dan umum untuk kabupaten dan kota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan oleh
a)
Menteri Dalam Negeri
b)
Walikota
c)
Bupati
d)
Gubernur
93.
Berikut yang bukan merupakan ruang lingkup pengawasan teknis pelaksanaan substansi urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah
a)
Capaian standar pelayanan minimal atas pelayanan dasar
b)
Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk
ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan
oleh pemerintah pusat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren
c)
Pembagian urusan pemerintah
d)
Dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang dilakukan oleh
pemerintah daerah
94.
Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Otonomi Daerah dimaksudkan untuk mencapai beberapa tujuan yaitu
a)
Pemerintah daerah tidak perlu memfikirkan permasalahan yang timbul akibat dari perbedaan pandangan dalam pengambilan keputusan
b)
Untuk menghindari terjadinya konflik antardaerah
c)
Melindungi warga masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan di
Daerah
d)
Mencapai pertanggungjelasan atas pengelolaan keuangan negara oleh Pemerintah Daerah
95.
Yang bukan merupakan tugas Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah:
a)
Menolak perintah bayar KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
b)
Mengesahkan pembayaran SPP TU dan SPP LS
c)
Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran
d)
Menerima dan menyimpan TU dari BUD
96.
Yang merupakan tugas Tim TAPD adalah:
I. Menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS
II. Menandatangani surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKS
III. Melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD
IV. Membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah
V. Menetapkan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD.
Pernyataan yang paling tepat tentang tugas Tim TAPD adalah:
a)
I, II, III
b)
I, III, IV
c)
II, III, V
d)
III, IV, V
97.
Penjelasan yang kurang tepat terkait pembiayaan daerah berikut ini adalah:
a)
Penerimaan hasil bunga/jasa/giro atas rekening dana cadangan dicantumkan sebagai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
b)
Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah
c)
Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan
d)
Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo digunakan untuk menganggarkan pembayaran pokok utang
98.
Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari; kecuali
a)
Selisih lebih perhitungan anggaran tahun berikutnya
b)
Pencairan dana cadangan
c)
Pinjaman daerah
d)
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
99.
Hasil penyertaan modal merupakan pendapatan daerah yang berasal dari
a)
Pajak Daerah
b)
Retribusi Daerah
c)
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
d)
Lain-lain pendapatan asli daerah
Reset
