Font size
S
M
L
XL
Worksheetsspkn
Total questions: 95
Worksheet time: 34mins
Name
Class
Date
1.
Dalam melakukan kewenangannya, BPK dapat memberikan, kecuali
a)
Pendapat kepada BLU
b)
Pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/
c)
Informasi mengenai pemeriksaan PDTT kepada masyarakat
d)
Keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah
2.
Yang bukan merupakan jenis pemeriksaan adalah
a)
Pemeriksaan Keuangan
b)
Pemeriksaan Kepatuhan
c)
PDTT Pemeriksaan Kepatuhan
d)
PDTT Pemeriksaan Investigatif
3.
Kewenangan BPK tercantum dalam UU No 15 tahun 2006 Pasal 9, manakah yang bukan termasuk kewenangan BPK
a)
Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusundan menyajikan laporan pemeriksaan;
b)
Membina Kepala Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Negara
c)
Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK
d)
Memantau pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
4.
Kemandirian BPK tercantum dalam
a)
UU No 15 tahun 2006
b)
UU No 17 tahun 2003
c)
UU No 17 tahun 2006
d)
UU No 1 tahun 2004
5.
Kapan Peraturan BPK No. 1 Tahun 2017 Tentang SPKN Berlaku
a)
39088
b)
42741
c)
42736
d)
42744
6.
SPKN tidak berlaku untuk
a)
BPK yang memeriksa kinerja Pemda
b)
KAP yang memeriksa Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga
c)
APIP yang memeriksa kinerja suatu instansi
d)
KAP yang memeriksa Laporan Keuangan BUMN
7.
BPK dapat menggunakan tenaga ahli dalam pemeriksaan, syarat pemelihan tenaga ahli diantaranya, kecuali :
a)
Independen
b)
Memenuhi kualifikasi
c)
Kompeten dalam bidangnya
d)
Dapat bekerja sama
8.
Informasi yang digunakan oleh pemeriksa dalam
menentukan kesesuaian hal pokok dengan kriteria pemeriksaan disebut...
a)
Laporan Hasil Pemeriksaan
b)
Kriteria Pemeriksaan
c)
Bukti Pemeriksaan
d)
Risiko Pemeriksaan
9.
Ukuran kualitas bukti pemeriksaan yaitu relevan, valid, dan andal untuk mendukung hasil pemeriksaan disebut....
a)
Kecukupan Bukti
b)
Kelayakan Bukti
c)
Kesamaan Bukti
d)
Ketepatan Bukti
10.
Pemangku kepentingan (stakeholders) BPK dapat dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu pemangku kepentingan yang berpengaruh langsung terhadap keberadaan BPK, pemangku kepentingan yang terkait langsung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPK, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang termasuk pemangku kepentingan lainnya adalah...
a)
DPRD
b)
Kepala Daerah
c)
Manajemen Entitas yang Diperiksa
d)
Media Massa
11.
Ada 3 pihak dalam pemeriksaan keuangan negara, yaitu (1) pemeriksa keuangan negara; (2) pihak yang bertanggung jawab; dan (3) pengguna LHP. Berikut ini siapa yang bukan pihak yang bertanggung jawab?
a)
Presiden
b)
Pemeriksa BPK
c)
Kepala Daerah
d)
Menteri
12.
Batas waktu penyampaian dan pelaporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2020 adalah bulan....
a)
Juli 2020
b)
Agustus 2020
c)
2020-09-01 00:00:00
d)
Oktober 2020
13.
Jawaban/penjelasan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan setelah laporan hasil pemeriksaan diterima harus disampaikan paling lambat dalam jangka waktu....
a)
30 hari
b)
60 hari
c)
90 hari
d)
100 hari
14.
Hal-hal yang diperiksa dan/atau hal-hal yang menjadi perhatian dalam suatu penugasan pemeriksaan, yang dapat berupa informasi, kondisi, atau aktivitas yang dapat diukur/dievaluasi berdasarkan kriteria tertentu disebut
a)
Kriteria Pemeriksaan
b)
Informasi Hal Pokok (Subject Matter Information)
c)
Hal Pokok (Subject Matter)
d)
Laporan Hasil Pemeriksaan
15.
Hal pokok dan informasi hal pokok dapat berupa:
a)
Kinerja atau kondisi keuangan, Kinerja atau kondisi nonkeuangan, Karakteristik fisik, Sistem dan proses, dan Perilaku
b)
Kinerja atau kondisi keuangan, Karakteristik fisik, Sistem dan proses, dan Perilaku
c)
Kinerja atau kondisi keuangan, Kinerja atau kondisi nonkeuangan, Sistem dan proses, dan Perilaku
d)
Kinerja atau kondisi keuangan, Kinerja atau kondisi nonkeuangan, Karakteristik fisik, Sistem dan proses
16.
Terdapat risiko bahwa hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, maka untuk negurangi risiko tersebut Pemeriksa melakukan :
a)
Mengembangkan prosedur pengecekan dan melaksanakannya
b)
Mengembangkan perencanaan pemeriksaan dan melaksanakannya
c)
Mengembangkan prosedur pemeriksaan dan melaksanakannya
d)
Mengembangkan prosedur perencanaan dan melaksanakannya
17.
Seorang pemeriksa yang ingin mendapatkan informasi mengenai pemeriksaan sebelumnya dapat memperolehnya dari :
a)
Laporan Pemeriksaan
b)
History Pemeriksaan
c)
Komunikasi Pemeriksaan
d)
Dokumentasi Pemeriksaan
18.
Mana dari poin berikut yang tidak termasuk ke dalam prinsip - prinsip pemeriksaan keuangan negara:
a)
Materialitas
b)
Risiko Pemeriksaan
c)
Manajemen dan keahlian tim pemeriksa internal
d)
Pengendalian mutu
19.
Langkah-langkah penyusunan standar pemeriksaan, terdiri dari:
1. Finalisasi serta penetapan standar
2. Penulisan draft standar
3. Peluncuran exposure draft standar
4. Pengidentifikasian topik atau masalah
5. Dengar pendapat exposure draft standar
6. Riset terbatas
7. Konsultasi draft standar dengan Pemerintah
8. Pembahasan tanggapan dan masukan atas exposure draft standar
a)
4 - 6 - 2 - 3 - 5 - 8 - 7 - 1
b)
4 - 2 - 6 - 3 - 5 - 1 - 7 - 8
c)
2 - 6 - 4 - 3 - 5 - 1 - 7 - 8
d)
2 - 6 - 4 - 3 - 5 - 7 - 1 - 8
20.
Peninjauan Kembali Kerangka Konseptual dan Standar Pemeriksaan perlu dilakukan dalam hal terjadinya
a)
Perubahan jumlah pemeriksa dalam suatu tim pemeriksaan
b)
Pelanggaran Kode Etik
c)
bukti pemeriksaan tidak dapat diyakini kebenarannya
d)
Perubahan dalam lingkungan pemeriksaan keuangan negara
21.
Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Lingkup Keuangan Negara tersebut meliputi dibawah ini, kecuali :
a)
kewajiban negara untuk membayar pihak ketiga
b)
Hak negara untuk memungut pajak
c)
kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah
d)
kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum
22.
Mutu, Sifat, atau keadaan yang menunjukan kesatuan yang utuh, dimilikinya sifat jujur, kerja keras, serta kompetensi yang memadai. merupakan pengertian dari
a)
Indepedensi
b)
Integritas
c)
Profesional
d)
Skeptisisme
23.
Kode etik adalah norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota BPK dan Pemeriksa Keuangan Negara selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK. Kode etik yang ditetapkan oleh BPK adalah
a)
Independen, Integritas, Profesional, Mandiri
b)
Skeptisisme, Independen, Integritas, Profesionalisme
c)
Independen, Profesional, Integritas, Dependen
d)
Skeptisisme, Profesional, Dependen, Integritas
24.
Pemeriksa harus memelihara kompetensinya melalui pendidikan profesional berkelanjutan
a)
Paling banyak 80 jam dalam 2 tahun
b)
Paling sedikit 40 jam dalam 2 tahun
c)
Paling banyak 40 jam dalam 1 tahun
d)
Paling sedikit 80 jam dalam 2 tahun
25.
Manakah dibawah ini yang terkait dengan definisi kompetensi, kecuali
a)
Pendidikan
b)
Pengalaman
c)
Pengetahuan
d)
Kepemimpinan
26.
Sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti pemeriksaan atau hal-hal lain selama pemeriksaan merupakan…
a)
Profesionalisme
b)
Kompetensi
c)
Pertimbangan Profesional
d)
Skeptisisme Profesional
27.
Suatu sikap dan tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa BPK dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk tidak memihak dan dipandang tidak memihak kepada siapapun, serta tidak dipengaruhi dan dipandang tidak dipengaruhi oleh siapapun adalah sikap…
a)
Etika
b)
Independensi
c)
Integritas
d)
Profesion
28.
Bu Etrisa adalah seorang auditor yang memiliki akal sehat, profesional, dan memiliki tingkat kehati-hatian yang tinggi. Setelah melakukan pemeriksaan dan meilhat kas yang ada di beberapa bendahara pengeluaran dan penerimaan pada beberapa entitas maka bu Etrisa meyakini bahwa fraud telah terjadi. Peristiwa yang membuat bu Etrisa meyakini bahwa ada nya fraud telah terjadi disebut...
a)
Skeptisisme profesional
b)
Pertimbangan profesional
c)
Predikasi
d)
Indikasi awal kecurangan
29.
Bu Eritsa adalah seorang auditor yang memiliki akal sehat, profesional, dan memiliki tingkat kehati-hatian yang tinggi. Dalam melakukan pemeriksaan untuk dapat memperoleh data dan informasi dalam rangka
pengumpulan bukti pemeriksaan dan penyampaian hasil pemeriksaan kepada pihak yang bertanggung jawab bu Eritsa melakukan proses yang disebut...
a)
Dokumentasi Pemeriksaan
b)
Komunikasi Pemeriksaan
c)
Sistem Pengendalian Mutu
d)
Standar Pengendalian Mutu
30.
Dasar untuk dapat menerapkan standar pelaksanaan dan standar pelaporan secara efektif adalah tujuan dari ...
a)
Pernyataan Standar Pemeriksaan 300 - Standar Pelaporan Pemeriksaan
b)
Pernyataan Standar Pemeriksaan 200 - Standar Pelaksanaan Pemeriksaan
c)
Pernyataan Standar Pemeriksaan 100 - Standar Umum
d)
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
31.
Dibawah ini yang TIDAK berkaitan dengan Standar Umum adalah ...
a)
Etika
b)
Independensi, Integritas, dan Profesionalisme
c)
Supervisi
d)
Pengendalian Mutu
32.
Dalam memenuhi harapan publik kepada BPK dan Pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan, Anggota BPK dan Pemeriksa harus melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan…
a)
Ketentuan dalam SPKN
b)
Prinsip-prinsip Etika
c)
Nilai-Nilai Dasar BPK
d)
UUD 1945
33.
Selain IIP, Pemeriksa juga di harapkan menggunakan berikut, kecuali
a)
Kemahiran Profesional
b)
Skeptisisme Professional
c)
Kecermatan Profesional
d)
Pertimbangan Profesional
34.
Untuk menentukan bentuk, isi, dan intensitas komunikasi, Pemeriksa harus menggunakan pertimbangan ?
a)
Profesional
b)
Integritas
c)
Independen
d)
Mandiri
35.
Agar proses pemeriksaan berjalan dengan lancar dan hasil pemeriksaan dapat dimengerti dan ditindaklanjuti oleh pihak yang bertanggung jawab dan/atau pemangku kepentingan terkait, Pemeriksa harus membangun komunikasi yang seperti apa?
a)
cermat dan tepat
b)
efisien dan efektif
c)
cepat dan tanggap
d)
seadanya
36.
Pemeriksa harus menyusun dokumentasi pemeriksaan yang memadai secara tepat waktu pada seluruh tahapan pemeriksaan dan memberikan pemahaman yang jelas atas ... kecuali...
a)
Pertimbangan Profesional
b)
Pertimbangan Pribadi
c)
Bukti yang diperoleh
d)
Kesimpulan yang dibuat
37.
Manfaat Pemeriksa menyusun dokumentasi pemeriksaan adalah agar pemeriksa lain yang tidak memilik latar belakang pengetahuan atas pemeriksaan tersebut dapat memahami.. kecuali......
a)
Kesimpulan
b)
Bukti yang diperoleh dalam mendukung temuan
c)
Rekomendasi Pemeriksaan
d)
Hasil dari prosedur pemeriksaan yang tidak dilaksanakan
38.
BPK dalam mengembangkan sistem dokumentasi pemeriksaan yang efisien dan efektif harus sesuai dengann ........
a)
Peraturan Daerah
b)
Peraturan Perundang-undangan
c)
Peraturan BPK
d)
Peraturan Menteri
39.
Apabila ada penghentian pemeriksaan, Pemeriksa harus memberikan penjelasan secara tertulis kepada ?
a)
pejabat yang melakukan pengawasan
b)
pejabat pemerintahan
c)
pejabat yang memberikan penugasan.
d)
pejabat yang melakukan pemeriksaan
40.
Apa kewajiban APIP dalam Pemeriksaan Keuangan Negara yaitu melaksanakan
a)
Audit Laporan Keuangan
b)
Audit Kinerja & Audit DTT
c)
Audit Operasional
d)
Audit Pajak
41.
Yang memeriksa keuangan negara berdasarkan ketentuan undang-undang wajib melaksanakan seluruh ketentuan yang relevan dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara adalah:
a)
APIP
b)
Polisi
c)
Akuntan Publik
d)
Jaksa
42.
Fulan hanya dapat melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dalam bentuk pemeriksaan investigatif ketika telah terdapat....
a)
Predikasi
b)
Pemeriksaan Keuangan
c)
Pemeriksaan Kinerja
d)
Pemeriksaan Kepatuhan
43.
Berikut ini yang bukan merupakan bentuk pengaruh langsung dan material dalam pertimbangan ketidakpatuhan adalah
a)
hal yang menyebabkan penyimpangan kinerja
b)
hal yang menyebabkan kelebihan penerimaan
c)
hal yang menyebabkan salah saji dalam laporan keuangan
d)
hal yang menyebabkan potensi kerugian negara/daerah dan/atau kerugian keuangan negara/daerah
44.
Dalam Pemeriksaan LKPD, dapat dilakukan oleh pemeriksa KAP yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Dalam pemilihan pemeriksa KAP tersebut yang harus dipertimbangkan adalah
a)
Sertifikat pemeriksa keuangan negara
b)
Pengalaman pemeriksaan
c)
Independen dan memiliki sertifikat akuntan publik
d)
Latar belakang pendidikan sarjana akuntansi
45.
Apabila Pemeriksa menemukan indikasi fraud dan ketidakpatutan, maka langkah tepat yang harus dilakukan
a)
Menambah sample pemeriksaan
b)
Mengungkapkan dalam Manajemen Letter
c)
Melakukan prosedur alternatif dan menilai dampaknya terhadap subject matter
d)
Mengkomunikasikan dengan Penanggungjawab
46.
Suatu perangkat prosedur dan kebijakan yang diterapkan untuk memastikan praktik-praktik pemeriksaan sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdapat di BPK RI adalah...
a)
Standar Pengendalian Keyakinan Mutu
b)
Standar Pemerolehan Keyakinan Mutu
c)
Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu
d)
Sistem Pengendalian Keyakinan Mutu
47.
BPK harus menetapkan dan mengembangkan sistem pengendalian mutu untuk memastikan agar Pemeriksaan sesuai dengan .... dan ....
a)
standar pemeriksaan, petunjuk teknis
b)
standar pemeriksaan, ketentuan peraturan perundang-undangan
c)
standar pemeriksaan, peraturan BPK
d)
petunjuk pemeriksaan, ketentuan peraturan perundang-undangan
48.
PSP mengatur tanggung jawab Pemeriksa dalam melaksanakan Pemeriksaan yang mencakup?
a)
perencanaan, pengumpulan bukti pemeriksaan, pengembangan temuan pemeriksaan, dan supervisi.
b)
perencanaan, pengumpulan bukti pengecekan, pengembangan temuan pemeriksaan, dan supervisi.
c)
pelaksanaan, pengumpulan bukti pemeriksaan, pengembangan temuan pemeriksaan, dan supervisi.
d)
perencanaan, pengumpulan bukti pemeriksaan, pengembangan temuan pemeriksaan, dan konsultasi.
49.
Pemilihan beberapa unsur dalam suatu populasi sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan atas keseluruhan populasi merupakan definisi dari?
a)
Kriteria
b)
Populasi
c)
Uji Petik
d)
Lingkup
50.
Dibawah ini yang merupakan pernyataan yang benar tentang Supervisi, kecuali...
a)
Pemeriksa bertanggung jawab memberikan arahan dan panduan kepada pemeriksa selama pemeriksaan demi pencapaian tujuan pemeriksaan.
b)
Pemeriksa berhak memberikan arahan dan panduan kepada pemeriksa setelah pemeriksaan demi pemenuhan standar pemeriksaan.
c)
Kegiatan pelatihan dan
bimbingan yang efektif dalam rangka pengendalian
mutu.
d)
Memberikan arahan dengan mempertimbangkan
informasi mutakhir tentang masalah signifikan yang terjadi.
51.
Proses yang dirancang, diimplementasikan, dan dimonitor oleh pimpinan dan personel entitas yang bertanggung jawab terhadap tata kelola entitas untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan entitas adalah penjelasan tentang
a)
Perencanaan Penugasan
b)
Pengendalian Intern
c)
Pengelolaan Entitas
d)
Perencanaan Strategis Entitas
52.
Berikut pernyataan yang paling tepat terkait unsur temuan didefinisikan sebagai unsur temuan lengkap adalah?
a)
Ditemukan perbedaan kondisi dan kriteria yang mengakibatkan gagalnya pencapaian tujuan
b)
Tidak ditemukan adanya dampak langsung dan material terhadap hasil pemeriksaan
c)
Tidak adanya perbedaan kondisi dan kriteria, sehingga tujuan pemeriksaan telah terpenuhi
d)
Adanya sedikit perbedaan kondisi dan kriteria, namun menimbulkan sebab dan akibat tetapi tidak material sehingga tujuan pemeriksa terpenuhi
53.
Pengumpulan bukti pemeriksaan merupakan salah satu ruang lingkup dalam standar pelaksanaan pemeriksaan. "Keterangan pengguna bahwa setiap Kebutuhan disampaikan dalam Dokumen Permintaan Pengguna", termasuk kedalam jenis bukti audit....
a)
Bukti Dokumen
b)
Bukti Analisis
c)
Bukti Testimoni
d)
Bukti Fisik
54.
Risiko kemungkinan terjadinya kesalahan dan/ ketidaklengkapan temuan, kesimpulan, dan/ atau rekomendasi diakibatkan oleh faktor-faktor berikut:
a)
Ditemukan salah saji material yang berdampak langsung dan signifikan pada hasil pemeriksaan laporan keuangan
b)
Ketidakcukupan dan ketidaktepatan bukti, prosedur pemeriksaan memadai, error yang tidak disengaja, dan informasi yang tepat
c)
Kecukupan bukti, tidak terdapat salah saji, tidak terdapat dampak material, prosedur mencukupi
d)
Ketidakcukupan dan ketidaktepatan bukti, prosedur pemeriksaan tidak memadai, error yang disengaja dan info yang menyesatkan
55.
Proses penyusunan visi dan misi yang disusun BPK dan tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) memuat tentang
a)
Kebijakan dan strategi pemeriksaan yang menjadi prioritas untuk 5 tahun kedepan
b)
Kebijakan dan strategi pemeriksaan pengelolaan keuangan negara untuk 5 tahun kedepan
c)
Kebijakan dan strategi pemeriksaan yang menjadi prioritas untuk 3 tahun kedepan
d)
Kebijakan dan strategi pemeriksaan pengelolaan keuangan negara untuk 3 tahun kedepan
56.
Dalam hal melakukan pemeriksaan, Pemeriksa harus memperhatikan keterkaitan dengan rencana stategis BPK dalam menetapkan faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan penentuan hal pokok pemeriksaan. Adapun faktor-faktor tersebut ialah :
a)
Kriteria Pemeriksaan dan Materialitas
b)
Bukti Pemeriksaan dan Pengendalian Internal
c)
Ekspektasi Masyarakat dan Materialitas suatu hal pokok
d)
Peraturan Perundang-undangan
57.
Pemeriksa dapat mengembangkan kriteria pemeriksaan berdasarkan pada sumber tertentu dan diungkapkan secara transparan dalam hal
a)
Apabila Pemeriksa mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian antara kondisi di lapangan
b)
Apabila Pemeriksa mengidentifikasi adanya pertentangan antara beberapa sumber kriteria yang digunakan
c)
Apabila Pemeriksa mengidentifikasi adanya perubahan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
d)
Apabila Pemeriksa mengidentifikasi adanya indikasi terjadinya kerugian keuangan negara
58.
Berikut adalah faktor yang menjadi pertimbangan professional untuk menentukan materialitas atas suatu hal, adalah
a)
Interpretasi pemeriksa terhadap kebutuhan pengguna LHP; dan ketentuan peraturan perundang-undangan
b)
Kesepekatan antara pemeriksa dan pihak terperiksa dengan berdasarkan pada argumentasi dan kebutuhan masing-masing;
c)
Harapan penugasan dan lingkup pemeriksaan yang dilakukan atas hal pokok
d)
Nilai dan cakupan pengaruh transaksi keuangan terhadap keseluruhan kinerja keuangan entitas terperiksa
59.
Apabila saat pemeriksaan PDTT bentuk pemeriksaan kepatuhan teridentifikasi pertentangan sumber kriteria yang digunakan, maka
a)
Pemeriksa harus melakukan pemeriksaan ulang
b)
Pemeriksa harus menghitung nilai kerugian negara
c)
Pemeriksa harus mengembangkan kriteria pemeriksaan
d)
Pemeriksa harus menganlisis konsekuensi dan meresponnya
60.
Berikut merupakan ketentuan dalam perencanaan penugasan yang harus dilakukan oleh pemeriksa, kecuali:
a)
Pemeriksa harus memperoleh pemahaman atas entitas dan/atau hal pokok/informasi hal pokok yang akan diperiksa
b)
Pemeriksa harus menyatakan secara jelas tujuan pemeriksaan atas informasi hal pokok atau hal pokok yang akan diperiksa.
c)
Pemeriksa harus menilai dan merespons risiko pemeriksaan dengan menggunakan pertimbangan profesional
d)
Pemeriksa harus memperoleh bukti dengan menggunakan uji petik pemeriksaan untuk memberikan dasar yang memadai bagi Pemeriksa
61.
Dalam perencanaan penugasan yang dilakukan pemeriksa, pemahaman atas entitas dan/atau hal pokok/ informasi hal pokok yang diperiksa dapat diperoleh dengan
a)
mempertimbangkan hasil pemeriksaan sebelumnya, termasuk di dalamnya adalah hasil pemahaman atas pengendalian intern, penilaian risiko, serta temuan pemeriksaan
b)
Kecukupan bukti didasarkan pada keyakinan Pemeriksa bahwa bukti tersebut menghasilkan kesimpulan yang andal.
c)
Menemukan indikasi awal kecurangan
d)
mencari permasalahan, menentukan materialitas, risiko, jenis dan sumber bukti, serta penyelidikan
62.
Manakah yang BUKAN merupakan risiko pemeriksaan?
a)
Risiko bawaan
b)
Risiko Turunan
c)
Risiko Pengendalian
d)
Risiko Deteksi
63.
Seorang pemeriksa harus memahami kondisi pengendalian intern suatu entitas yang relevan dari berbagai sisi, salah satunya adalah..
a)
Pertimbangan Profesional
b)
Penilaian dan respons
c)
Waktu dan substansi dengan pemeriksaan
d)
Pengelolaan risiko
64.
Untuk mendapatkan data dan informasi terkait bukti, seorang pemeriksa dapat melakukannya melalui, kecuali...
a)
Pengukuran
b)
Observasi
c)
Survei
d)
Sampling
65.
Apabila ditemukan bahwa bukti pemeriksaan yang diperoleh dari satu
sumber bertentangan atau tidak konsisten dengan bukti yang diperoleh dari sumber lain, maka pemeriksa...
a)
memodifikasi prosedur
b)
melakukan pendalaman
c)
mereview kecukupan dan ketepatan bukti
d)
menentukan respons keseluruhan
66.
Di dalam hierarki hubungan SPKN dengan UU dan Pedoman lainnnya, maka di bawah mandat UU 1945 dan UU 15/2004 serta UU 15/2006, maka SPKN sejajar dengan ...
a)
PMP dan PMPP
b)
PMP dan Kode Etik
c)
Kode Etik dan SPKM
d)
Kode Etik dan SPAP
67.
Untuk mencapai tujuan bernegara, maka Keuangan negara wajib dikelola secara ...
a)
Dinamis
b)
Relevan
c)
Tertib
d)
Fleksibel
68.
Supervisi mencakup hal-hal sebagai berikut, kecuali ...
a)
Menemukan ketidaksesuaian antara kondisi dan kriteria
b)
Memantau kemajuan pemeriksaan
c)
Mengarahkan pemeriksa ke hal signifikan yang timbul selama pemeriksaan
d)
Mengidentifikasi hal yang perlu dikonsultasikan oleh anggota tim pemeriksa yang lebih berpengalaman selama pemeriksaan
69.
Manakah pernyataan yang tepat terkait supervisi ...
a)
Supervisi merupakan bentuk keyakinan pemeriksa bahwa bukti akan menghasilkan kesimpulan yang andal
b)
Yang melakukan supervisi juga memfasilitasi kegiatan mentoring dalam tim Pemeriksa selama proses pemeriksaan
c)
Supervisi dapat menemukan indikasi awal kecurangan
d)
Menemukan ketidaksesuaian antara kondisi dan kriteria
70.
Temuan Pemeriksaan merupakan temuan atau indikasi permasalahan yang diperoleh selama pemeriksaan. Temuan Pemeriksaan memuat unsur diantaranya judul, kondisi, kriteria, akibat, sebab, dan komentar instansi.Pada dasarnya, Temuan Pemeriksaan terkait dengan, kecuali...
a)
Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penyimpangan, dan ketidakpatutan yang material untuk dilaporkan
b)
Kelemahan SPI yang material untuk dilaporkan
c)
Kelemahan Pemeriksaan karena faktor waktu
d)
Kegagalan suatu program yang diperiksa
71.
Penindaklanjutan dengan PDTT dalam bentuk pemeriksaan investigatif dapat diusulkan oleh pemeriksa jika...
a)
Menemukan indikasi awal kecurangan
b)
Sempitnya waktu pemeriksaan dan pelaporan
c)
Perlunya pemantauan tindak lanjut pemeriksaan
d)
Konsep temuan pemeriksaan yang dianggap tidak layak oleh Ketua Tim dan/atau Pengendali Teknis
72.
Berikut ini merupakan unsur-unsur dari LHP, Kecuali
a)
Tujuan, Lingkup dan Metodologi
b)
Pendahuluan
c)
Kesimpulan
d)
Temuan Pemeriksaan
73.
Tujuan dari pemeriksaan PDTT dalam bentuk pemeriksaan investigatif adalah
a)
Mengungkapkan Indikasi Kerugian Negara
b)
Memutuskan Kerugian Negara
c)
Memberikan Opini
d)
Menghasilkan Kesimpulan
74.
Pihak-pihak berikut merupakan pengguna LHP, Kecuali
a)
DPR, DPD, DPRD
b)
DPR, Pemerintah, DPRD
c)
DPR, DPD, Pemerintah
d)
DPR, DPD, MPR
75.
SPKN diatur dalam peraturan BPK RI Nomor
a)
Nomor 01 Tahun 2007
b)
Nomor 15 Tahun 2006
c)
Nomor 1 Tahun 2017
d)
Nomor 17 Tahun 2003
76.
Yang bukan termasuk fungsi LHP yaitu:
a)
Mengomunikasikan hasil pemeriksaan kepada pihak
yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b)
Menghindari kesalahpahaman atas hasil pemeriksaan;
c)
Membuat hasil
pemeriksaan sebagai bahan untuk melakukan tindakan perbaikan oleh pihak
yang bertanggung jawab; dan
d)
Memudahkan pemantauan tindak lanjut untuk
menentukan opini yang akan diberikan
77.
Saran dari Pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan
tindakan dan/atau perbaikan merupakan definisi dari:
a)
Opini
b)
Rekomendasi
c)
Kesimpulan
d)
LHP
78.
Laporan tertulis dari proses pemeriksaan yang berisi hasil analisis atas pengujian bukti yang diperoleh saat pelaksanaan pemeriksaan
a)
KKP
b)
LHP
c)
LK Audited
d)
Rekomendasi
79.
Penafsiran logis mengenai hal pokok/informasi hal pokok yang didasarkan atas hasil pengujian bukti dan bukan sekedar ringkasan temuan.
a)
Opini
b)
Rekomendasi
c)
CALK
d)
Kesimpulan
80.
Rekomendasi pemeriksaan harus bersifat
a)
relevan,ringkas, jelas dan rahasia
b)
destruktif dan berguna memperbaiki kelemahan-kelemahan yg ditemukan
c)
konstruktif dan berguna memperbaiki kelemahan-kelemahan yg ditemukan
d)
tidak memberikan rekomendasi
81.
Unsur-unsur yang harus diungkapkan dalam LHP adalah sebagai berikut, KECUALI
a)
pembatasan lingkup karena pemeriksa tidak dapat melaksanakan standar pemeriksaan
b)
pengungkapan ketidaksesuaian antara kondisi dengan kriteria pemeriksaan yang digunakan
c)
tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa pada LHP
d)
kondisi dimana pemeriksa hanya dapat melakukan prosedur alternative untuk pengujian atas hal pokok yang diperiksa
82.
Tujuan adanya pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, adalah
a)
meningkatkan nilai proses pemeriksaan yang komprehensif termasuk kewajiban pemantauan tindak lanjut
b)
memberikan dampak lanjutan atas temuan pemeriksaan
c)
menghindari terjadinya pengulangan temuan pemeriksaan pada pemeriksaan selanjutnya
d)
meningkatkan efektivitas pelaporan hasil pemeriksaan dan membantu lembaga perwakilan dan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola
83.
Berikut adalah syarat kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan yang diharuskan, KECUALI
a)
berguna, relevan, ekonomis, efisien, dan efektif
b)
tepat waktu, lengkap, akurat, dan objektif
c)
meyakinkan, jelas, dan ringkas, dan objektif
d)
lengkap, jelas, ringkas, dan tepat waktu
84.
Berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara manakah
pernyataan berikut yang paling tepat terkait
pengendalian mutu, kecuali :
a)
memastikan pemerolehan hasil pemeriksaan yang
bermutu tinggi sesuai dengan standar pemeriksaan;
b)
memastikan agar Pemeriksaan sesuai dengan
standar pemeriksaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c)
Pemeriksa harus menerapkan sistem pengendalian
mutu pada saat penugasan
d)
menetapkan suatu standar pengendalian internal untuk memastikan kualitas
hasil kunjungan
85.
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya anggota
BPK dan Pemeriksa harus mematuhi prinsip-prinsip etika yang merupakan nilai-nilai
dasar BPK, salah satu gangguan nilai integritas adalah …
a)
terlibat baik secara langsung maupun tidak
langsung dalam kegiatan objek pemeriksaan, seperti memberikan asistensi, jasa konsultasi,
pengembangan sistem, menyusun dan/atau mereviu laporan keuangan entitas atau
program yang diperiksa;
b)
pihak yang terkait dengan pemeriksaan tidak mau memberikan uang, barang, dan/atau fasilitas lainnya baik langsung maupun tidak langsung kepada Pemeriksa;
c)
memaksakan kehendak pribadi kepada pihak yang diperiksa;
d)
pernah bekerja atau memberikan jasa kepada entitas atau program yang diperiksa dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terakhir
86.
Yang termasuk opini hasil pemeriksaan keuangan negara adalah sebagai berikut, KECUALI
a)
Wajar Tanpa Pengecualian
b)
Wajar Dengan Pengecualian
c)
Tidak Wajar
d)
Wajar Tanpa Pemeriksaan
87.
Dalam hal pemeriksaan apa pemeriksa tidak perlu meminta tanggapan ?
a)
PDTT Investigatif
b)
Pemeriksaan Laporan Keuangan
c)
Pemeriksaan Kinerja
d)
PDTT - Kepatuhan
88.
Jika suatu entitas tidak menyelenggarakan kartu persediaan untuk mencatat mutasi persediaan secara memadai. Maka opini apa yang akan diberikan oleh BPK
a)
Opini “Wajar Tanpa Pengecualian
b)
Opini “Wajar Dengan Pengecualian”
c)
Opini “Tidak Wajar”
d)
Opini ”Tidak Menyatakan Pendapat”
89.
Apa yang menyebabkan BPK tidak menyatakan pendapat atas suatu laporan keuangan pemerintah?
a)
BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat untuk
menyediakan suatu dasar bagi opini pemeriksaan
b)
Laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar
c)
laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material.
d)
Tidak ada jawaban yang benar
90.
Jika secara keseluruhan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan SAP maka opini yang mungkin diberikan ialah
a)
WTP/unqualified Opinion)
b)
Wajar Dengan Pengecualian (WDP/Qualified Opinion)
c)
Tidak Memberikan Pendapat (TMT/Disclaimer Opinion)
d)
Tidak Wajar (TW/Adverse Opinion)
91.
Jika dalam pemeriksaan ditemukan entitas telah
melakukan penilaian aset tetap yang diperoleh sebelum akhir periode. Namun, hasil penilaian kembali tersebut belum disajikan dalam Neraca sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan dengan nilai perubahan melebihi PM yang ditetapkan opini yang mungkin diberikan adalah :
a)
WTP/unqualified Opinion)
b)
Wajar Dengan Pengecualian (WDP/Qualified Opinion)
c)
Tidak Memberikan Pendapat (TMT/Disclaimer Opinion)
d)
Tidak Wajar (TW/Adverse Opinion)
92.
Salah satu yang menyebabkan LHP diragukan atas keandalan seluruh laporan yaitu
a)
Diragukan
b)
Ketidakakuratan
c)
Tidak Jelas
d)
Tidak Lengkap
93.
LHP harus memuat informasi yang memadai dan sesuai dengan tujuan pemeriksaan karena LHP harus disusun dengan
a)
Lengkap
b)
Jelas
c)
Ringkas
d)
Objektif
94.
Pemeriksa tidak meminta tanggapan tertulis kepada pihak yang bertanggung jawab dikarenakan indikasi kerugian negara dan/atau tindak pidana, hal tersebut berlaku untuk pemeriksaan?
a)
Pemeriksaan Kepatuhan
b)
Pemeriksaan Investigatif
c)
Pemeriksaan Keuangan
d)
Pemeriksaan Kinerja
95.
Pada pemeriksaan keuangan, temuan dapat disampaikan dalam bentuk, kecuali
a)
kriteria
b)
kondisi
c)
koreksi atas angka dalam laporan keuangan
d)
akibat
Reset
