NEW
Font size
WorksheetsLatihan Evaluasi MOOC 4
Total questions: 20
Worksheet time: 10mins
Akuntabilatas memiliki 5 tingkatan yang berbeda, tingkatan terendah akuntabilitas yaitu:
Akuntabilitas personal
Akuntabilitas kelompok
Akuntabilitas stakeholder
Akuntabilitas organisasi
Berikut ini merupakan contoh stakeholder (pihak terkait) eksternal dalam penyelenggaraan pelayanan publik, kecuali:
Pembayar pajak
Pengguna layanan
Petugas administrasi perizinan
Masyarakat umum
Salah satu ciri pribadi yang akuntabel adalah:
Menjadikan dirinya sebagai bagian dari solusi bukan dan masalah
Mencari keuntungan pribadi dari setiap kegiatan yang dilakukan
Mencari perhatian pimpinan untuk memperoleh kesempatan promosi jabatan
Melakukan tindakan indisipliner tanpa diketahui
Fungsi akuntabilitas untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan menurut Bovens (2014) disebut juga sebagai:
peran demokrasi
peran konstitusional
peran belajar
peran evaluatif
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP-D), Menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah/RPJM-D) dan Tahunan (Rencana Kerja Pemerintah/RKP-D, merupakan contoh alat akuntabilitas birokrasi di Indonesia pada aspek:
Perencaan strategis
Alokasi anggaran
Kontrak kinerja
Laporan kinerja
Dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, diperlukan integritas institusi dengan tujuan sebagai berikut, kecuali:
Meningkatkan kepercayaan publik atau stakeholders
Meningkatkan kualitas kerja individu maupun institusi
Menciptakan lingkungan kerja yang hipokritas
Meminimalisir praktek korupsi, kolusi dan nepotisme
Akuntabilitas merupakan kontrak antara dua belah pihak yang memiliki ciri sebagai berikut, kecuali :
Akuntabilitas eksternal
Akuntabilitas interaksi
Hubungan kekuasaan struktural
Hubungan internal
Pelopor pergerakan kaum wanita pertama di Indonesia adalah...
Dewi Sartika
Christina Martha Tiahahu
Cut Nyak Dien
R.A Kartini
Sejarah awal kebangkitan nasionalisme di Indonesia ditandai dengan beridirinya...
Serikat Islam
Budi Utomo
Taman Siswa
Indische Parte
Loyalitas tertinggi setiap orang yang diberikan kepada Negara merupakan pencerminan dari ideologi yang dinamakan...
Nasionalisme
Marxisme
Sosialisme
Otoriterisme
Program DPRD Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah mengevaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan melalui jadwal agrowisata terpadu. Kebijakan tersebut sedang dirumuskan Pemerintah dan DPRD Kabupaten Wonogiri sehingga didapatkan informasi yang benar dan pada waktu yang sempurna bagi pembuat dan pelaku kebijakan. Untukitu, kriteria penilaian kebijakan publik yang dipakai DPRD tersebut adalah:
Relevansi
Validitas
Daya Guna
Objektivitas
Salah satu cara usaha untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa dalam masyarakat yang majemuk dilakukan dengan:
Menggalakan hubungan dagang dengan daerah lain
Membentuk organisasi sesama warga daerah
Mengadakan pertukaran kebudayaan dengan negara lain
Menjalankan program transmigasi dan pembaharuan
Salah satu peran Indonesia dalam penerapan politik bebas aktif dalam regional ASEAN dalam Perang Indocina 3 adalah:
Menjadi wakil PBB dalam mediasi krisis Kamboja dengan membentuk UNTAET
Menjadi mediator dalam konflik Kamboja dengan melaksanakan Jakarta Informal Meeting (JIM)
Mengirimkan bantuan logistik dan obat-obatan untuk korban kekcauan di kamboja
Mengirimkan pasukan Garuda untuk memukul mundur pasukan Vietnam yang mengivasi Kamboja
Berdasarkan Undang-Undang ASN, kode etik dan kode perilaku ASN yakni sebagai berikut, kecuali:
Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang berwenang meskipun bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggungjawab, dan berintegrasi tinggi
Melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan
Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin
Dalam Reformasi Birokrasi ada delapan area perubahan yang harus dilakukan oleh seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia antara lain, kecuali:
Manajemen Perubahan
Manajemen Bisnis
Manajemen Organisasi
Manajemen SDM
“Public servants must be both moral philosophers and moral activist, which would require: first, an understanding of, and belief in, regime values, and second, a sens of extensive benevloence for the people of the national”. merupakan pernyataan terkait ASN sebagai pelayanan publik dari :
Frederickson dan Hart
Ricocur
Imanuel Kantz
Collins Cobuild
Berdasarkan sejarah legimitasi kekuasaan dapat bersumber dari :
1. Legitimasi Religi
2. Legitimasi Sosiologis
3. Legitimasi Etis
Hanya 1 dan 2 yang benar
Hanya 1 dan 3 yang benar
Hanya 2 dan 3 yang benar
1,2, dan 3 benar
Sisi dimensi reflektif dari etika publik berfungsi sebagai:
Bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi
Jembatan antara norma moral dan tindakan faktual
Layanan publik yang berkualitas dan relevan
Membentuk integritas pelayanan publik
Azas etika publik mensyaratkan agar setiap bentuk kekuasaan pejabat dibatasi dengan :
Norma etika maupun norma hukum
Norma susila dan norma kesantunan
Norma adat dan kebiasaan
Norma moral dan norma spiritual
Salah satu azas kode etik administrasi publik adalah hati nurani memegang peran penting dalam memilih arah tindakan. Hal ini memiliki makna sebagai berikut, kecuali :
Memerlukan kesadaran akan makna ganda moral dalam kehidupan
Pengkajian tentang priotitas nilai
Tujuan yang baik tidak pernah membenarkan cara yang tak bermoral (good end never justify immoral means)
Fokus pada capaian hasil bukan pada proses
