NEW
Font size
WorksheetsUlangan Harian 2
Total questions: 25
Worksheet time: 50mins
Semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional merupakan pendapata negara yang bersumber dari....
pendapatan negara
penerimaan perpajakan
anggaran pendapatan
penerimaan luar negeri
penerimaan hibah
Semua penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri merupakan pendapatan negara yang berasal dari....
penerimaan perpajakan
pendapatan asli daerah
penerimaan dana hibah
pendapatan negara
anggaran pendapatan
Kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja pemerintahan pusat dan transfer ke daerah dan alokasi dana desa merupakan kewajiban pemerintahan, yaitu....
belanja negara
belanja barang dan jasa
belanja tidak langsung
pembiayaan luar negeri
pembiayaan dalam negeri
Pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pemerintahan daerah (pemda) termasuk transfer uang diluar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan merupakan jenis belanja pemerintahan pusat, yaitu....
beban gaji pegawai
belanja perjalanan dinas
persediaan habis pakai
belanja cicilan utang
belanja barang dan jasa
Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi disebut belanja modal. Berikut yang termasuk dalam kelompok jenis belanja modal adalah....
belanja tanah dan gedung
belanja perjalanan dinas
belanja pemeliharaan
beban bunga atas utang
belanja cicilan utang
Transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat melalui kementerian negara guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, seperti untuk penanggulangan bencana alam, serta bantuan untuk sarana peribadatan, beasiswa, pelayanan hukum, usaha ekonomi produktif, dan penanggulangan kemiskinan merupakan jenis belanja pemerintah, yaitu....
belanja tidak langsung
pembiayaan gaji pegawai
belanja tidak terduga
belanja barang dan jasa
belanja hibah dna sosial
Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas dana transfer umum dan dana transfer khusus termasuk dalam kelompok jenis belanja daerah....
dana insentif daerah
dana transfer umum
dana perimbangan
pembiayaan dalam negeri
pembiayaan luar negeri
Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan memberikan penghargaan atas perbaikan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daearh, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat termasuk dalam kelompok jenis belanja daerah....
dana insentif daerah
dana alokasi khusus
dana alokasi umum
dana bagi hasil pajak daerah
dana bagi hasil retribusi
Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka perlengkapan desentralisasi termasuk dalam kelompok jenis belanja....
pendapatan lain-lain yang sah
dana bagi hasil pajak daerah
dana bagi hasil retribusi
dana alokasi umum
dana otonomi khusus
Pemberian dukungan dalam bentuk pengalokasikan anggaran kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah, atau pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyediakan barang dan jasa yang bersifat strategis atau menguasai hajat hidup orang banyak sesuai kemampuan keuangan negara merupakan jenis belanja pemerintah, yaitu....
program pengelolaan subsidi
program prioritas anggaran
program kerja pemerintah daerah
pembayaran bunga utang
pembayaran beban pihak ketiga
Berdasarkan UU No. 15 tahun 2017 tentang APBN, dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi disebut....
dana transfer umum
dana transfer ke daerah
program pengelolaan study
program prioritas anggaran
program kerja pemerintah daerah
setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, penerimaan kembali atas pengeluaran tahun anggaran sebelumnya, pengeluaran kembali atas penerimaan tahun anggaran sebelumnya, pengunaan saldo anggaran lebih, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya disebut....
dana insentif daerah
dana alokasi umum
pembiayaan anggaran
penerimaan anggaran belanja
penerimaan bukan pajak
APBD merupakan pedoman alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. hal ini sesuai dengan salah satu fungsi APBD, yaitu....
stabilisasi ekonomi
perencanaan APBD
alokasi anggaran
pengawas keuangan
otorisasi kebijakan
APBD merupakan pedoman untuk menilai kesesuaian pelaksanaan anggaran kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah. hal ini merupakan fungsi APBD dalam hal....
alokasi anggaran
pengawasan belanja
fungsi rekomendasi
perencanaan belanja
otorisasi kebijakan
berdasarkan PP No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatanya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas disebut....
satuan kerja pemerintah daerah
pejabat pengelola keuangan daerah
pejabat pengguna anggaran
badan layanan umum
badan usaha milik daerah
Pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pengawas yang berada dalam lingkungan organisasi yang diawasi merupakan jenis pengawasan....
melekat
preventif
represif
internal
eksternal
Berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan surat perintah pembayaran disebut....
surat penyediaan dana
surat perintah pencaitan dana
surat perintah membayar
surat ganti uang persediaan
surat perintah pembayaran
Pajak yang bersifat kebendaan, artinya besarnya pajak terutang ditentukan oleh objek, yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan yang terbagi dalam sektor perkotaan, pedesaan, perkebunan, perhutanan, pertambangan migas dan pertambangan umum, merupakan salah satu pendapatan pajak dalam negeri, yaitu pajak....
penghasilan
dalam negeri
penghasilan migas
pertambahan nilai
bumi dan bangunan
Penerimaan yang berasal dari pembayaran sejumlah biaya oleh para importir sehubungan dengan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean merupakan salah satu penerimaan pajak perdagangan internasional, yaitu....
penerimaan bea masuk
penerimaan bersifat umum
pajak penghasilan migas
pajak pertambahan nilai
pajak bumi dan bangunan
Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan meberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian umum, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat disebut....
dana alokasi umum
dana insentif daerah
pembiayaan anggaran
dana alokasi umum
dana bagi hasil
Asas yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran, disebut prinsip anggaran daerah....
tahunan
akrual
kas
universalitas
spesialitas
Belanja pemerintah pusat dalam APBN antara lain....
Subsidi
Dana alokasi khusus
Dana bagi hasil
Dana perimbangan
Dana alokasi umum
Kompensasi terhadap pegawai dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah, baik yang bertugas di dalam maupun luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organsasi pemerintah, merupakan...
Belanja hibah
Belanja pegawai
Bantuan sosial
Belanja barang
Belanja modal
APBN dan APBD berlaku untuk jangka waktu....
4 tahun
1 bulan
5 tahun
6 bulan
1 tahun
Belanja negara tercermin dalam daftar sebagai berikut.
(1) Dana bahi hasil;
(2) Pembiayaan bunga hutang;
(3) Dana alokasi umum
(4) Dana alokasi khusus
(5) Subsidi
(6) Belanja modal
Belanja pemerintah pusat yang tepat ditunjukkan oleh angka....
(1), (4), dan (5)
(1), (3), dan (4)
(1), (2), dan (3)
(2), (5), dan (6)
(4), (5), dan (6)
