wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Total questions: 32

Worksheet time: 27mins

Name
Class
Date
1.

Penyerahan sebagian kewenangan politik dan administrasi pada jenjang organisasi pemerintahan yang lebih rendah disebut sebagai...

a)

Sentralisasi

b)

Desentralisasi

c)

Dekonsentrasi

d)

Medebewind

2.

Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Kekuasaan eksekutif dan administratif berada dalam satu tangan, yaitu...

a)

DPR

b)

MPR

c)

Presiden

d)

DPD

3.

Salah satu Fungsi Hukum Administrasi Negara adalah..

a)

Membuat pemerintahan yang hebat

b)

Menciptakan pemerintah yang baik

c)

menciptakan kekuasaan yang absolut

d)

mencari solusi dalam hal kebijakan

4.

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. dalam pasal berapa hal tersebut di atur..?

a)

Pasal 1 ayat 1 UUD 1945

b)

Pasal 2 ayat 1 UUD 1945

c)

Pasal 1 ayat 3 UUD 1945

d)

Pasal 2 ayat 3 UUD 1945

5.

Hukum yang mengatur tindakan, kegiatan, dan keputusan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam menjalankan ketatanegaraan adalah...

a)

Hukum Tata Negara

b)

Hukum Administrasi Negara

c)

Hukum Publik

d)

Hukum Pidana

6.

1.    Istilah Hukum Administrasi Negara (HAN) di Jerman dikenal dengan istilah?

a)

Administratif Recht

b)

Verwaltungsrecht

c)

Staatrecht

d)

Droit Administratief

7.

Perlindungan HAM, pembagian kekuasaan, pemerintah berdasarkan konstitusi dan adanya peradilan administrasi merupakan ciri dari konsep negara?

a)

Rechstaat

b)

Rule of Law

c)

Constitutional Law

d)

Machstaat

8.

Penyelenggaraan negara yang didasarkan partisipasi rakyat adalah bentuk negara dengan sistem?

a)

Otonomi

b)

Konstitusi

c)

Demokrasi

d)

Oligarki

9.

Di bawah ini merupakan pokok-pokok yang diatur di dalam HAN, kecuali?

a)

Cabang Kekuasaan

b)

Pelayanan Pemerintah

c)

Pengisian Jabatan

d)

Pelaksanaan Jabatan

10.

Pengambilan tindakan-tindakan yang dianggap penting dalam pelayanan masyarakat yang melahirkan hukum tidak tertulis atau konvensi adalah.?

a)

Peraturan Perundang-Undangan

b)

Yurisprudensi

c)

Praktik Administrasi

d)

Doktrin

11.

Di bawah ini merupakan kewenangan yang dilakukan pemerintah sebagai badan hukum publik, kecuali?

a)

membuat peraturan

b)

membuat kesepakatan

c)

menetapkan rencana

d)

mengeluarkan kebijakan

12.

Jika Pemerintah / Administrasi Negara bertindak atas nama kewenangan (bevogheid), maka Pemerintah sesungguhnya tunduk pada. . . . . dan menjadi subjek pada . . . . .

a)

hukum publik- hukum adminitrasi

b)

hukum administrasi negara - hukum perdata

c)

ketentuan hukum-hukum pidana

d)

hukum perdata-hukum keperdataan

13.

Siapa yang memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD [pasal 4 ayat (1).?

a)

MPR

b)

Presiden

c)

DPD

d)

MA

14.

Yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan Pasal 20A(1)**

a)

MPR

b)

Presiden

c)

DPR

d)

MK

15.

Wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar [Pasal 24C (2)***]. Penjelasan tersebut merupakan kewajiban dari Lembaga.?

a)

DPR

b)

MK

c)

MPR

d)

Presiden

16.

Kebebasan beragama, meyakini kepercayaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat (Pasal 28E) ** Bunyi pasal tersebut merupakan bunyi pasal tentang?

a)

UUD 1945

b)

PANCASILA

c)

HAM

d)

NKRI

17.

Di Prancis, istilah hukum administrasi yang digunakan adalah   

a)

Droit Administrative

b)

Administratif Recht

c)

Administratif  Law

d)

Verwaltungsrecht.

18.

Pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya, sebagai wewenang sendiri disebut?

a)

Atribusi

b)

Delegasi

c)

Mandat

d)

Kontraktual

19.

Pemberian kewewenangan pemerintahan yang baru oleh suatu pembuat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan kepada organ pemerintahan disebut?

a)

Delegasi

b)

Mandat

c)

Atribusi

d)

Kontraktual

20.

Hukum administrasi negara mengatur hubungan antara .... dan .... (jawab dengan pemisah koma)

(a)  

21.

Hukum administrasi negara memberi perlindungan terhadap warga negara. Hal tersebut merupakan fungsi HAN yaitu (a)  

22.

Jika hukum tata negara menentukan kewenangan pemerintah, kepada siapa kewenangan itu diberikan. maka hukum administrasi negara menentukan (a)  

23.

Berikut ini yang bukan merupakan istilah HAN yang ada di negara-negara di dunia adalah:

a)

Administratifrecht

b)

Droit Administratif

c)

rechtsverwerking

d)

Verwatungsrecht

24.

Kemampuan untuk memposisikan perasaan orang lain pada diri sendiri

a)

Simpati

b)

Peduli

c)

Empati

d)

Prihatin

25.

Pasal 4, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, yaitu:

“Setiap pegawai negeri wajib setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”. dalam pasal ini merupakan salah satu contoh asas dalam Hukum Admnistrasi Negara, yakni...

a)

Asas keadilan sosial

b)

Asas Kepastian Hukum

c)

Asas Upaya memaksa

d)

asas persatuan dan kesatuan

26.

Jelaskan menurut pendapat Saudara pengertian hukum administrasi negara.?

4 lines
27.

Jelaskan menurut pendapat Saudara pengertian alat administrasi negara, pemerintah dan aparat pemerintah..?

4 lines
28.

Jelaskan pengertian istilah Freies Ermessen dalam Hukum Admistrasi Negara…?

4 lines
29.

Jelaskanlah yang dimaksud dengan Tindakan Pemerintah…?

4 lines
30.

Di Indonesia dalam Hukum Administrasi Negara dikenal adanya asas-asas umum

pemerintahan yang baik (AAUPB). Asas-asas tersebut dimuat dalam Undang-undang.?

a)

a. UU No. 28 Tahun 1998

b)

b. UU No. 28 Tahun 1999

c)

c. UU No. 29 Tahun 1998

d)

UU No. 29 Tahun 1999

31.

Dalam Hukum Administrasi Negara dikenal azas legalitas, yang artinya Setiap

perbuatan administrasi Hukum harus berdasarkan

a)

a. Adat Istiadat

b)

b. Kebiasaan Dalam Masyarakat

c)

c.Peraturan Perundang-undangan

d)

d.Tindakan Pemerintah

32.

Hukum yang mengatur tindakan, kegiatan, dan keputusan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam menjalankan ketatanegaraan adalah

a)

Hukum Publik

b)

Hukum Pidana

c)

Hukum Administrasi Negara

d)

Hukum Perdata