Waktu dan Tempat kejadian dugaan pelanggaran Pemilu

Bukti

Uraian Kejadian Dugaan Pelanggaran Pemilu

Saksi Ahli

Apabila A  mengetahui kejadian Hari Senin 31 Oktober 2022, maka hari itu dihitung sebagai hari pertama. Sehingga laporan bisa disampaikan paling lama Hari Selasa 8 November 2022.

Apabila A  mengetahui kejadian Hari Selasa 5 Desember 2022, maka dihitung setelah hari itu sebagai hari pertama. Sehingga laporan bisa disampaikan paling lama Hari Selasa 8 Desember 2022

Apabila A  mengetahui kejadian Hari Senin 31 Oktober 2022, maka 2 sesudah hari itu dihitung sebagai hari pertama. Sehingga laporan bisa disampaikan paling lama Hari Selasa 8 November 2022.

Apabila A  mengetahui kejadian Hari Senin 31 Oktober 2022, maka sebelum hari itu dihitung sebagai hari pertama. Sehingga laporan bisa disampaikan paling lama Hari Selasa 8 November 2022.

Apabila A menyampaikan laporan pada hari Senin 31 Oktober 2022, maka hari sebelum hari Selasa 1 November 2022 bukan hari pertama, sehingga batas waktu menyusun kajian awal adalah hari kamis 3 November 2022.

Apabila A menyampaikan laporan pada hari Senin 31 Oktober 2022, maka hari pertama adalah hari Selasa 1 November 2022, sehingga batas waktu menyusun kajian awal adalah hari Rabu 2 November 2022.

Apabila A menyampaikan laporan pada hari Senin 31 Oktober 2022, maka hari kedua adalah hari Selasa 1 November 2022, sehingga batas waktu menyusun kajian awal adalah hari Rabu 2 November 2022.

Apabila A menyampaikan laporan pada hari Senin 31 Oktober 2022, maka hari kedua adalah hari kamis 3 November 2022 sebagai batas waktu menyusun kajian awal.

Apabila Klarifikasi akan dilakukan pada hari Rabu 2 November 2022, maka surat undangan harus sudah disampaikan kepada para pihak pada hari tersebut

Apabila Klarifikasi akan dilakukan pada hari Kamis 3 November 2022, maka surat undangan harus sudah disampaikan kepada para pihak pada hari Selasa 1 November 2022

Apabila Klarifikasi akan dilakukan pada hari Rabu 2 November 2022, maka surat undangan harus sudah disampaikan kepada para pihak pada hari Rabu 3 November 2022

Apabila Klarifikasi akan dilakukan pada hari Rabu 2 November 2022, maka surat undangan harus sudah disampaikan kepada para pihak pada hari Selasa 1 November 2022

Pelanggaran Pemilu dan Bukan Pelanggaran Pemilu

Hasil kajian Akhir yang bisa dilanjutkan sebagai bukti laporan

Laporan Awal

Bukti Tambahan

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Pelanggaran Administratif Pemilu

Tindak Pidana Pemilu

Tindak Pidana Umum

Temuan atau Laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilu

Temuan atau Laporan merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya

Draft Undang-undang Pemilu

klarifikasi tidak berkekuatan hukum

Klarifikasi dibatalkan

maka klarifikasi tetap bisa dilakukan tanpa sumpah

Klarifikasi tidak bisa dilakukan

Terjadinya dugaan pelanggaran pemilu melintasi dua wilayah

Ketua dan Anggota Pengawas Pemilu diberhentikan sementara atau tetap dan dijadikan Terlapor

Pengawas Pemilu tidak dapat menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban

Keterbatasan srana dan prasarana

Saksi tidak ada

peristiwa

TKP

kejadian

momentum

dilakukan 1 hari setelah Pelapor memperbaiki laporan

dilakukan 2 hari setelah Pelapor memperbaiki laporan

dilakukan 3 hari setelah Pelapor memperbaiki laporan

dilakukan 7 hari setelah Pelapor memperbaiki laporan

Informasi lisan dugaan pelanggaran yang disampikan kepada secara langsung ke kantor pengawas atau melalui telepon resmi

Informasi tulisan dalam bentuk surat yg disampaikan melalui surel resmi dan/atau ekspedisi

Laporan yang disampaikan kepada pengawas yang tidak memenuhi syarat formal tetapi memenuhi syarat materiel

Informasi dugaan pelanggaran yang diperoleh dari laporan yang dicabut oleh Pelaporan

Informasi berdasarkan intelegen melalui beberapa pihak

Perbawaslu 5/2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum

Perbawaslu 7/2022 tentang Penanganan Temuan dan laporan Pelanggaran Pemilu

Perbawaslu 9/2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

Perbawaslu 4/2022 tentang perubahan ketiga atas perbawaslu 9/2017 tentang pembentukan, pemberhentian, dan penggantian antarwaktu BAwaslu Prov, Bawaslu Kab/kota, Panwascam, PPD,PPLN dan PTPS

Laporan yang sudah dilakukan kajian akhir dan diterbitkan status penanganan

Peristiwa dugaan pelanggaran dan terlapornya sama

Tidak ada bukti-bukti baru yang dapat menguatkan adanya dugaan pelanggaran

Peristiwa telah lampau tapi bukti baru ada

Informasi mengenai Laporan yang sudah ditangani dan diselesaikan oleh Pengawas Pemilu dituangkan dalam kajian awal sebagai dasar untuk menghentikan atau tidak meregister

Informasi mengenai Laporan yang sudah ditangani dan diselesaikan oleh Pengawas Pemilu dituangkan dalam kajian awal sebagai dasar untuk meregister

Informasi mengenai Laporan yang sudah ditangani dan diselesaikan oleh Pengawas Pemilu dituangkan dalam klarifikasi sebagai dasar untuk tidak meregister

Informasi mengenai pelanggaran yang sudah lampau dan diselesaikan oleh Pengawas Pemilu diregister

Laporan dapat dicabut sepanjang belum diregistrasi oleh pengawas pemilu, dengan syarat polapor membuat surat pernyataan bermaterai untuk mencabut laporan (Pasal 14)

Pencabutan laporan dituangkan dalam isi kajian awal (Pasal 15 ayat 5)

Laporan yang telah dicabut tidak diregistrasi (Pasal 23

Laporan yang telah dicabut dapat dijadikan sebagai informasi awal (Pasal 3 ayat 2 huruf d)

Laporan yang sudah diregistrasi tidak dapat dicabut (Pasal 17 ayat 3)

Dalam hal laporan belum memenuhi syarat laporan, maka Pengawas Pemilu memberitahukan kepada Pelapor paling lama 1 (satu) hari setelah kajian awal selesai untuk melengkapi syarat (Pasal 24 ayat 1)

Pelapor diberi kesempatan paling lama 2 hari untuk memperbaiki setelah pengawas pemilu memberitahukan ketidakterpenuhan syarat laporan (Pasal 24 ayat 4)

Perbaikan hanya dilakukan terhadap ketidakterpenuhuan syarat formal (identitas para pihak) dan syarat materiel

Laporan yang tidak memenuhi syarat karena daluarsa, langsung tidak diregistrasi (Pasal 24 ayat 3)

Penyerahan dokumen perbaikan laporan oleh Pelapor diberikan tanda terima perbaikan laporan (Pasal 24 ayat 5