Pendidikan agama dimaksudkan untuk peningkatan potensi spiritual dan membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha esa dan berakhlak mulia.

Undang-undang Sisdiknas tahun 2003 disahkan di Jakarta pada 8 Juli 2003 oleh Presiden Republik Indonesia yakni Ibu Megawati Soekarnoputri.

Undang-Undang Sisdiknas nomer 20 tahun 2003 pasal 12 ayat 1 berbunyi “setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya, dan diajarkan oleh pendidik yang seagama”.

Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober tahun 2007 ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober tahun 2007 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ditandatangani oleh Andi Mattalatta.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 merupakan penegas dari apa yang tertuang dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003.

Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Desember 2010 oleh Menteri Agama Republik Indonesia Suryadharma Ali. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember tahun 2010 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh Patrialis Akbar.

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 dijelaskan bahwa tujuan pengelolaan pendidikan agama adalah untuk menjamin terselenggaranya pendidikan agama yang bermutu di sekolah.

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2014 oleh Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2014 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Amir Syamsudin.

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 mengatur tentang pendidikan keagamaan Islam yaitu pesantren dan pendidikan diniyah.