WorksheetsPu latihan
Total questions: 68
Worksheet time: 34mins
Undang-Undang yang mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Undang-Undang Nomor :
Nomor 02 Tahun 2003
Nomor 02 Tahun 2002
Nomor 28 Tahun 1997
Nomor 28 Tahun 1996
Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan disebut :
Penyidik
Penyidikan
Penyelidik
Penyelidikan
Suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, disebut :
Keamanan luar negeri
Keamanan dalam negeri
Keamanan
Kepentingan umum
Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 terdiri dari berapa bab dan berapa pasal :
9 bab 43 pasal
9 bab 51 pasal
9 bab 50 pasal
9 bab 45 pasal
Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, disebut :
Penyelidik
Penyelidikan
Penyidikan
Penyidik
Segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, disebut
Peraturan daerah
Peraturan Umum
Peraturan Kepolisian
Peraturan Pemerintah
Bab II Undang-undang Nomor 02 Tahun 2002 mengatur tentang: :
Lembaga Kepolisian Nasional
Ketentuan umum
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Susunan dan kedudukan Polri
Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. disebut :
Penyidik
Penyidikan
Penyelidikan
Penyelidik
Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh, kecuali:
Kepolisian khusus
Penyidik pegawai negeri sipil
Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
Pegawai pengadilan
Bab III Undang-undang nomor 2 tahun 2002 mengatur tentang :
Tugas dan wewenang
Kompolnas
Pengertian-pengertian yang berkaitan dengan Kepolisian
Ketentuan umum
Didalam Undang-undang Nomor 02 Tahun 2002, tugas pokok Polri diatur dalam pasal :
Pasal 13
Pasal 14
Pasal 15
Pasal 16
Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara RI terdiri dari :
Anggota Polri dan PNS
Anggota Polri
Anggota Polri dan ASN
Anggota Polri, ASN dan PHL
Bab VII undang-undang nomor 2 tahun 2002 mengatur tentang :
Lembaga Kepolisian Nasional
Hubungan, bantuan dan kerjasama
Pembinaan profesi
Ketentuan umum
Tugas Kompolnas sebagaimana tercantum didalam Pasal 38 UU RI Nomor 02 Tahun 2002, yaitu :
Membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri
Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri
Memberikan pertimbangan kepada Kapolri dalam penentuan jabatan dalam organisasi Polri
a dan b benar
Menurut pasal 8 Undang-undang nomor 2 tahun 2002 kepolisian berada dibawah :
Presiden
DPR
MPR
Mendagri
Menurut Pasal 12 UU nomor 2 tahun 2002 Jabatan penyidik dan penyidik pembantu adalah jabatan fungsional yang pejabatnya diangkat dengan Keputusan :
Mahkamah Agung
Presiden
DPR
Kapolri
Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang,disebut :
Penyelidik
Penyelidikan
Penyidik
Penyidikan
Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan,disebut :
Penyelidikan
Penyelidik
Penyidikan
Penyidik
Untuk diangkat menjadi anggota Polri, seorang calon harus memenuhi syarat, kecuali
Warga negara Indonesia
Sehat jasmani dan rohani
Berpendidikan paling rendah sekolah menengah pertama atau sederajat
Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
Amak bekerja sebagai PHL di Subbidprovos Bidpropam Polda Kalsel, apa tugas dan tanggung jawab Amak sehari-hari
Membuat laporan harian, mingguan dan bulanan
Melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi
Melakukan rekab abesensi satker-satker
Membersihkan ruangan Subbidprovos
SEGALA HAL IHWAL YANG BERKAITAN DENGAN FUNGSI DAN LEMBAGA POLISI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ADALAH DEFINISI DARI
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KEPOLISIAN
POLISI
KOMPOLNAS
MENGACU PADA UU NO 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,INSTITUSI POLRI BERADA DIBAWAH
PRESIDEN
DPR
KOMPOLNAS
MENTERI DALAM NEGERI
SALAH SATU TUGAS POKOK POLRI SESUAI DENGAN PASAL 13 UU NO 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA ADALAH
MENANGKAP PENJAHAT
PEMBERANTAS PEREDARAN NARKOBA
MENEGAK HUKUM
MENERBITKAN SIM
PENGEMBAN FUNGSI KEPOLISIAN ADALAH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG DIBANTU OLEH
TENTARA NASIONAL INDONESIA
KEJAKSAAN
HAKIM
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERDIRI DARI
BINTARA DAN PERWIRA
PENYIDIK DAN PENYIDIK PEMBANTU
ANGGOTA POLRI DAN PNS
PENYIDIK POLRI DAN PPNS
KEPOLISIAN NEGARA DALAM MELAKSANAKAN PERAN DAN FUNGSI KEPOLISIAN WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DIBAGI DALAM ......, MENURUT KEPENTINGAN PELAKSANAAN TUGAS KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
DAERAH HUKUM
WILAYAH TUGAS
POLDA,POLRES,POLSEK
STUKTUR JABATAN
SALAH SATU TUGAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SESUAI DENGAN PASAL 14 UU NO 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA ADALAH MELAKSANAKAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP SEMUA TINDAK PIDANA SESUSAI DENGAN HUKUM ACARA PIDANA DAN PERUNDANG-UNDANGAN, UNTUK ITU KUHP MEMBERIKAN PENYIDIK....., PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UMUM
TUNGGAL
UTAMA
KHUSUS
JABATAN PENYIDIK DAN PENYIDIK PEMBANTU ADALAH JABATAN ........ TERKAIT DENGAN SIFAT KEAHLIAN TEHNIS YANG MEMUNGKINKAN KELANCARAN PELAKSNAAN TUGAS POKOK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
FUNGSIONAL
STRUKTURAL
KOMANDO
HIRARKI
TUGAS DAN WEWENANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DIDALAM UU NO 2 TAHUN 2002 TERTUANG DALAM PASAL
13 s/d 16
13 s/d 17
13 s/d 18
13 s/d 19
UNTUK DAPAT DIANGKAT MENJADI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA HARUS MEMILIKI PENDIDIKAN FORMAL MINIMAL
SMP/ SEDERAJAT
SMA/ SEDERAJAT
DIPLOMA
SARJANA
ANGGOTA KEPOLISISAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM KEHIDUPAN POLITIK HARUS BERSIKAP
MEMIHAK SALAH SATU PARPOL
NETRAL DAN TIDAK BERPOLITIK PRAKTIS
MEMILIH CALON DARI TNI/POLRI
MEMILIH SESUAI DENGAN ARAH PIMPINAN
SETIAP ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA DIBERI ... ,YANG MENCERMINKAN PERAN , FUNGSI DAN KEMAMPUAN SERTA SEBAGAI KEABSAHAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DALAM PENUGASANNYA
PANGKAT
JABATAN
KEWENANGAN
KEDUDUKAN
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA RI TUNDUK PADA KEKUASAAN PERADILAN
MILITER
KODE ETIK
UMUM
KONEKSITAS
SEBAGAI PENJABARAN DARI TUGAS POKOK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SESUAI DENGAN PASAL 14, MAKA SALAH SATU TUGAS POLRI ADALAH
MENERIMA LAPORAN
MELAKSANAKAN OLEH TKP
MENCARI KETERANGAN DAN BARANG BUKTI
MELAKSANAKAN TURJAWALI
YANG DIMAKSUD DENGAN PENYAKIT MASYARAKAT SESUAI DENGAN PASAL15 HURUF C NO.2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA RI ADALAH
PANU, KADAS , KURAP
PERJUDIAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PELACURAN
PERJUDIAN KENAKALAN REMAJA, MABOK-MABOKAN
MIRAS, MIRAS, PELACURAN DAN PERZINAAN
SESUAI DENGAN PASAL 15 DALAM RANGKA MENYELENGGARAKAN TUGAS POKOKNYA SESUAI DENGAN PAAL 13 DAN 14 KEPOLISIAN SECARA UMUM BERWENANG
MENERIMA LAPORAN DAN ATAU PENGADUAN
MENGAMBIL SIDIK JARI DAN MEMOTRET SESEORANG
MENGELUARTKAN SURAT IJIN
MELINDUNG KESELAMATAN JIWA RAGA HARTA BENDA DAN HAM
MENGADAKAN TINDAKAN LAIN MENURUT HUKUM YANG BERTANGGUNG JAWAB SESUAI DENGAN PASAL 16 UU NO 2 THN 2002 TENTANG KEPOLISIAN RI ADALAH TINDAKAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN JIKA MEMENUHI SYAREAT KECUALI
TIDAK BERTENTANGAN DENGAN SUATU ATURAN HUKUM
PATUT DAN MASUK AKAL SESUAI DENGAN LINGKUP JABATANNYA
DIAMBIL DEMI KEPENTINGAN UMUM
MENGHORMATI HAM
ANGGOTA KEPOLISIAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN WEWENANGNYA SENANTIASA BERTINDAK BERDASARKAN PADA NORMA HUKUM DAN MENGINDAHKAN NORMA AGAMA, KESOPANAN, KESUSILAAN DAN MENJUNJUNG TINGGI HAM DENGAN MENGUTAMAKAN
PENEGAKAN HUKUM
TINDAKAN PENCEGAHAN
UPAYA PAKSA
PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA RI DAPAT DIBERHENTIKAN DENGAN ...., CARA
2
3
4
5
SALAH SATU LEMBAGA KEPOLISIAN YANG MEMILIKI KEWENANGAN MENERIMA SARAN DAN KELUHAN DARI AMSYARAKAT MENGENAI KINERJA KEPOLISIAN, MENGANALISIS DAN MENYAMPAIKAN SARAN KEPADA PRESIDEN ADALAH
DPR
KOMPOLNAS
KONTRAS
KOMNASHAM
Pembinaan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi ...
Penyediaan dan pendidikan.
Penggunaan dan perawatan
Pengakhiran dinas.
Penyediaan, pendidikan, penggunaan, perawatan, dan pengakhiran dinas.
Kewenangan diskresi Kepolisian sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan ...
Dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Dalam setiap keadaan dalam rangka mendukung kelancaran tugas kepolisian dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Semata mata untuk kepentingan dan keselamatan pejabat negara dengan memperhatikan peraturan perundang undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Setiap saat jika dinilai dapat meringankan tugas polisi di lapangan dengan memperhatikan peraturan-perundang undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Dalam keadaan mendesak, presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan DPR, terdapat dalam pasal ...
Pasal 11 ayat (5) UU No. 2 tahun 2002.
Pasal 11 ayat (4) UU No. 2 tahun 2002.
Pasal 13 ayat (1) UU No. 2 tahun 2002.
Pasal 13 ayat (2) UU No. 2 tahun 2002.
Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri dari ...
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil.
Guna menunjang pembinaan professi dilakukan Pengkajian, penelitian serta pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian terdapat dalam pasal ...
Pasal 34 ayat (1) UU No. 2 tahun 2002.
Pasal 33 ayat (1) UU No.2 tahun 2002.
Pasal 33 ayat (4) UU No. 2 tahun 2002.
Pasal 33 UU No. 2 tahun 2002.
Setiap melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan maupun penyertaan diatur dalam pasal berapa ...
Pasal 16 ayat (1) UU No. 2 tahun 2002.
Pasal 13 ayat (1) UU No. 2 tahun 2002.
Pasal 15 ayat (1) UU No. 2 tahun 2002.
Pasal 11 ayat (1) UU No. 2 tahun 2002.
Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan disebut :
Penyidik
Penyidikan
Penyelidik
Penyelidikan
Reserse berasal dari bahasa Belanda yaitu Rechercheur yang dapat diartikan sebagai berikut, kecuali .....
Mencari informasi yang rahasia
Mengumpulkan informasi rahasia
Polisi rahasia
Polisi rahasia pengusut
Melakukan investigasi kejahata
Lembaga yang menangani Praperadilan adalah
Mabes Polri
Kejaksaan Negeri
Pengadilan Negeri
Pengadilan Agama
Pengadilan Tata Usaha Negara
Siapakah yang mengangkat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu
Presiden
Kapolri
Gubernur
Menteri
Kapolda
Yang bukan merupakan dasar hukum FT. Reserse adalah ....
Perpol No 2 Tahun 2021
Perkap No 6 Tahun 2019
UU RI No 8 Tahun 1981
UU RI No 2 Tahun 2002
Perkaba No 3 Tahun 2014
Menurut PP No 5 Tahun 2010 bahwa penyidik adalah pejabat Polri yang sekura-kurangnya berpangkat .....
KOMPOL dan S1
IPDA dan S1
IPTU dan S1
AKP dan S1
AKBP dan S1
Yang bukan merupakan wewenang seorang penyelidik sebagaiman ditetapkan dalam pasal 5 ayat 1 huruf (a) KUHAP adalah .....
Menerima laporan / pengaduan
Mencari keterangan dan barang bukti
menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
Melakukan penggeledahan dan penyitaan
Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
Pengertian dari Gelar Perkara adalah ...
Suatu upaya berupa kegiatan penggelaran proses perkara yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka menangani tindak pidana tertentu secara tuntas sebelum diajukan kepada penuntut umum
Untuk memberikan pedoman dan petunjuk mengenai kegiatan kegiatan pemberkasan
Untuk mewujudkan keterpaduan intern (Polri) dan ekstern (Instansi terkait)dalam penanganan perkara yang terjadi
Untuk mengawasi penyidik dalam melaksanakan Penyidikan
Untuk mengetahui sejauh mana proses penyelidikan dilaksanakan
Kejahatan terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis yang dilakukan baik dengan cara-cara biasa maupun dimensi baru, disebut ...
Kejahatan lintas benua (Transcontinental crime)
Kejahatan lintas negara (Transnational Crime)
Kejahatan konvensional (Conventional Crime)
Kejahatan terhadap kekayaan negara (National Economic Crime)
Kejahatan yang berimplikasi kotigensi (Contingency Crime)
segala usaha dan kegiatan untuk melakukan penegakan hukum dengan adanya pelanggaran dan tindak pidana menurut cara yang diatur oleh undang-undang dilakukan oleh fungsi ...
Satreskrim
Satlantas
Satbinmas
Satreskrim dan Satlantas
Satintelkam
Kejahatan yang dapat mengganggu aspek-aspek keamanan, politik, sosial, dan ekonomi serta meresahkan masyarakat yang terjadi secara mendadak dan sulit diprediksi, termasuk kategori kejahatan .....
Kejahatan lintas benua (Trans continental crime)
Kejahatan terhadap kekayaan negara (National Economic Crime)
Kejahatan lintas negara (Trans National Crime)
Kejahatan konvensional (Conventional Crime)
Kejahatan yang berimplikasi kotigensi (Contingency Crime)
Pembalakan Liar (Illegal Loging), Pencurian Ikan/Kekayaan laut (Ilegal Fishing), Penambangan liar/pencurian barang-barang tambang (Ilegal Minning), Korupsi, adalah contoh kejahatan ...
Continental Crime
Contingency Crime
Trans National Crime
Conventional Crime
National Economic Crime
Kriminalitas ditandai dengan …
Perilaku menyimpang yang cenderung melanggar hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat
Perilaku yang sesuai hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat
Ketidaksanggupan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya
Perilaku menyakiti orang lain di sekitarnya
Ketidakharmonisan karena anggota keluarga mengalami kegagalan dalam melaksanakan peran dan fungsinya
Cara penanggulangan tindakan kriminal dengan pola mencegah, seperti imbauan atau penyuluhan, disebut …
Persuasif
Preventif
Represif
Asosiatif
Konflik
Salah satu kejahatan yang termasuk white collar crime adalah …
Demo kenaikan upah
Kenakalan remaja
Penggunaan narkoba
Genjatan senjata
Korupsi
Cara penanggulangan tindakan kriminal dengan pola keras, seperti penangkapan dan pemenjaraan sampai dengan penembakan atau pembunuhan, disebut …
Persuasif
Preventif
Represif
Asosiatif
Konflik
Segala upaya yang dilakukan untuk membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang sesuai dengan perinsip dasar HAM, merupakan ....
Tujuan Penyelidikan
Asas Penyelidikan
Tujuan Penyidikan
Maksud Penyidikan
Asas penyidikan
Kepanjangan dari SPDP adalah .....
Surat Perintah Dimulainya Penyelidikan
Surat Perintah Dimulainya Penyidikan
Surat Perintah Dimulainya Pemeriksaan
Surat Pemberitahun Dimulainya Penyelidikan
Surat Pemberitahun Dimulainya Penyidikan
Apa nama kode surat untuk Hasil Penyidikan Tambahan oleh Penyidik ....
P-18
P-19
P-20
P-21
P-29
Suatu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses pidana ke proses diluar peradilan pidana disebut ....
Keadilan restoratif
Tikar adat
Diversi
Interfensi
Peradilan anak
Praperadilan adalah kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan perkara, kecuali dalam hal ...
Sah atau tidaknya dilakukan Penyelidikan
Sah atau tidaknya dilakukan Penyidikan
Sah atau tidaknya dilakukan penangkapan
Sah atau tidaknya dilakukan penahanan
Sah atau tidaknya dilakukan pengehntian penuntutan (pasal 77 KUHAP)
