wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Pu latihan

Total questions: 68

Worksheet time: 34mins

Name
Class
Date
1.

Undang-Undang yang mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Undang-Undang Nomor :

a)

Nomor 02 Tahun 2003

b)

Nomor 02 Tahun 2002

c)

Nomor 28 Tahun 1997

d)

Nomor 28 Tahun 1996

2.

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan disebut :

a)

Penyidik

b)

Penyidikan

c)

Penyelidik

d)

Penyelidikan

3.

Suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, disebut :

a)

Keamanan luar negeri

b)

Keamanan dalam negeri

c)

Keamanan

d)

Kepentingan umum

4.

Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 terdiri dari berapa bab dan berapa pasal :

a)

9 bab 43 pasal

b)

9 bab 51 pasal

c)

9 bab 50 pasal

d)

9 bab 45 pasal

5.

Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, disebut :

a)

Penyelidik

b)

Penyelidikan

c)

Penyidikan

d)

Penyidik

6.

Segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, disebut

a)

Peraturan daerah

b)

Peraturan Umum

c)

Peraturan Kepolisian

d)

Peraturan Pemerintah

7.

Bab II Undang-undang Nomor 02 Tahun 2002 mengatur tentang: :

a)

Lembaga Kepolisian Nasional

b)

Ketentuan umum

c)

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

d)

Susunan dan kedudukan Polri

8.

Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. disebut :

a)

Penyidik

b)

Penyidikan

c)

Penyelidikan

d)

Penyelidik

9.

Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh, kecuali:

a)

Kepolisian khusus

b)

Penyidik pegawai negeri sipil

c)

Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa

d)

Pegawai pengadilan

10.

Bab III Undang-undang nomor 2 tahun 2002 mengatur tentang :

a)

Tugas dan wewenang

b)

Kompolnas

c)

Pengertian-pengertian yang berkaitan dengan Kepolisian

d)

Ketentuan umum

11.

Didalam Undang-undang Nomor 02 Tahun 2002, tugas pokok Polri diatur dalam pasal :

a)

Pasal 13

b)

Pasal 14

c)

Pasal 15

d)

Pasal 16

12.

Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara RI terdiri dari :

a)

Anggota Polri dan PNS

b)

Anggota Polri

c)

Anggota Polri dan ASN

d)

Anggota Polri, ASN dan PHL

13.

Bab VII undang-undang nomor 2 tahun 2002 mengatur tentang :

a)

Lembaga Kepolisian Nasional

b)

Hubungan, bantuan dan kerjasama

c)

Pembinaan profesi

d)

Ketentuan umum

14.

Tugas Kompolnas sebagaimana tercantum didalam Pasal 38 UU RI Nomor 02 Tahun 2002, yaitu :

a)

Membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri

b)

Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri

c)

Memberikan pertimbangan kepada Kapolri dalam penentuan jabatan dalam organisasi Polri

d)

a dan b benar

15.

Menurut pasal 8 Undang-undang nomor 2 tahun 2002 kepolisian berada dibawah :

a)

Presiden

b)

DPR

c)

MPR

d)

Mendagri

16.

Menurut Pasal 12 UU nomor 2 tahun 2002 Jabatan penyidik dan penyidik pembantu adalah jabatan fungsional yang pejabatnya diangkat dengan Keputusan :

a)

Mahkamah Agung

b)

Presiden

c)

DPR

d)

Kapolri

17.

Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang,disebut :

a)

Penyelidik

b)

Penyelidikan

c)

Penyidik

d)

Penyidikan

18.

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan,disebut :

a)

Penyelidikan

b)

Penyelidik

c)

Penyidikan

d)

Penyidik

19.

Untuk diangkat menjadi anggota Polri, seorang calon harus memenuhi syarat, kecuali

a)

Warga negara Indonesia

b)

Sehat jasmani dan rohani

c)

Berpendidikan paling rendah sekolah menengah pertama atau sederajat

d)

Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

20.

Amak bekerja sebagai PHL di Subbidprovos Bidpropam Polda Kalsel, apa tugas dan tanggung jawab Amak sehari-hari

a)

Membuat laporan harian, mingguan dan bulanan

b)

Melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi

c)

Melakukan rekab abesensi satker-satker

d)

Membersihkan ruangan Subbidprovos

21.

SEGALA HAL IHWAL YANG BERKAITAN DENGAN FUNGSI DAN LEMBAGA POLISI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ADALAH DEFINISI DARI

a)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

b)

KEPOLISIAN

c)

POLISI

d)

KOMPOLNAS

22.

MENGACU PADA UU NO 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,INSTITUSI POLRI BERADA DIBAWAH

a)

PRESIDEN

b)

DPR

c)

KOMPOLNAS

d)

MENTERI DALAM NEGERI

23.

SALAH SATU TUGAS POKOK POLRI SESUAI DENGAN PASAL 13 UU NO 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA ADALAH

a)

MENANGKAP PENJAHAT

b)

PEMBERANTAS PEREDARAN NARKOBA

c)

MENEGAK HUKUM

d)

MENERBITKAN SIM

24.

PENGEMBAN FUNGSI KEPOLISIAN ADALAH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG DIBANTU OLEH

a)

TENTARA NASIONAL INDONESIA

b)

KEJAKSAAN

c)

HAKIM

d)

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

25.

PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERDIRI DARI

a)

BINTARA DAN PERWIRA

b)

PENYIDIK DAN PENYIDIK PEMBANTU

c)

ANGGOTA POLRI DAN PNS

d)

PENYIDIK POLRI DAN PPNS

26.

KEPOLISIAN NEGARA DALAM MELAKSANAKAN PERAN DAN FUNGSI KEPOLISIAN WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DIBAGI DALAM ......, MENURUT KEPENTINGAN PELAKSANAAN TUGAS KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

a)

DAERAH HUKUM

b)

WILAYAH TUGAS

c)

POLDA,POLRES,POLSEK

d)

STUKTUR JABATAN

27.

SALAH SATU TUGAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SESUAI DENGAN PASAL 14 UU NO 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA ADALAH MELAKSANAKAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP SEMUA TINDAK PIDANA SESUSAI DENGAN HUKUM ACARA PIDANA DAN PERUNDANG-UNDANGAN, UNTUK ITU KUHP MEMBERIKAN PENYIDIK....., PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

a)

UMUM

b)

TUNGGAL

c)

UTAMA

d)

KHUSUS

28.

JABATAN PENYIDIK DAN PENYIDIK PEMBANTU ADALAH JABATAN ........ TERKAIT DENGAN SIFAT KEAHLIAN TEHNIS YANG MEMUNGKINKAN KELANCARAN PELAKSNAAN TUGAS POKOK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

a)

FUNGSIONAL

b)

STRUKTURAL

c)

KOMANDO

d)

HIRARKI

29.

TUGAS DAN WEWENANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DIDALAM UU NO 2 TAHUN 2002 TERTUANG DALAM PASAL

a)

13 s/d 16

b)

13 s/d 17

c)

13 s/d 18

d)

13 s/d 19

30.

UNTUK DAPAT DIANGKAT MENJADI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA HARUS MEMILIKI PENDIDIKAN FORMAL MINIMAL

a)

SMP/ SEDERAJAT

b)

SMA/ SEDERAJAT

c)

DIPLOMA

d)

SARJANA

31.

ANGGOTA KEPOLISISAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM KEHIDUPAN POLITIK HARUS BERSIKAP

a)

MEMIHAK SALAH SATU PARPOL

b)

NETRAL DAN TIDAK BERPOLITIK PRAKTIS

c)

MEMILIH CALON DARI TNI/POLRI

d)

MEMILIH SESUAI DENGAN ARAH PIMPINAN

32.

SETIAP ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA DIBERI ... ,YANG MENCERMINKAN PERAN , FUNGSI DAN KEMAMPUAN SERTA SEBAGAI KEABSAHAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DALAM PENUGASANNYA

a)

PANGKAT

b)

JABATAN

c)

KEWENANGAN

d)

KEDUDUKAN

33.

ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA RI TUNDUK PADA KEKUASAAN PERADILAN

a)

MILITER

b)

KODE ETIK

c)

UMUM

d)

KONEKSITAS

34.

SEBAGAI PENJABARAN DARI TUGAS POKOK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SESUAI DENGAN PASAL 14, MAKA SALAH SATU TUGAS POLRI ADALAH

a)

MENERIMA LAPORAN

b)

MELAKSANAKAN OLEH TKP

c)

MENCARI KETERANGAN DAN BARANG BUKTI

d)

MELAKSANAKAN TURJAWALI

35.

YANG DIMAKSUD DENGAN PENYAKIT MASYARAKAT SESUAI DENGAN PASAL15 HURUF C NO.2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA RI ADALAH

a)

PANU, KADAS , KURAP

b)

PERJUDIAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PELACURAN

c)

PERJUDIAN KENAKALAN REMAJA, MABOK-MABOKAN

d)

MIRAS, MIRAS, PELACURAN DAN PERZINAAN

36.

SESUAI DENGAN PASAL 15 DALAM RANGKA MENYELENGGARAKAN TUGAS POKOKNYA SESUAI DENGAN PAAL 13 DAN 14 KEPOLISIAN SECARA UMUM BERWENANG

a)

MENERIMA LAPORAN DAN ATAU PENGADUAN

b)

MENGAMBIL SIDIK JARI DAN MEMOTRET SESEORANG

c)

MENGELUARTKAN SURAT IJIN

d)

MELINDUNG KESELAMATAN JIWA RAGA HARTA BENDA DAN HAM

37.

MENGADAKAN TINDAKAN LAIN MENURUT HUKUM YANG BERTANGGUNG JAWAB SESUAI DENGAN PASAL 16 UU NO 2 THN 2002 TENTANG KEPOLISIAN RI ADALAH TINDAKAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN JIKA MEMENUHI SYAREAT KECUALI

a)

TIDAK BERTENTANGAN DENGAN SUATU ATURAN HUKUM

b)

PATUT DAN MASUK AKAL SESUAI DENGAN LINGKUP JABATANNYA

c)

DIAMBIL DEMI KEPENTINGAN UMUM

d)

MENGHORMATI HAM

38.

ANGGOTA KEPOLISIAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN WEWENANGNYA SENANTIASA BERTINDAK BERDASARKAN PADA NORMA HUKUM DAN MENGINDAHKAN NORMA AGAMA, KESOPANAN, KESUSILAAN DAN MENJUNJUNG TINGGI HAM DENGAN MENGUTAMAKAN

a)

PENEGAKAN HUKUM

b)

TINDAKAN PENCEGAHAN

c)

UPAYA PAKSA

d)

PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

39.

ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA RI DAPAT DIBERHENTIKAN DENGAN ...., CARA

a)

2

b)

3

c)

4

d)

5

40.

SALAH SATU LEMBAGA KEPOLISIAN YANG MEMILIKI KEWENANGAN MENERIMA SARAN DAN KELUHAN DARI AMSYARAKAT MENGENAI KINERJA KEPOLISIAN, MENGANALISIS DAN MENYAMPAIKAN SARAN KEPADA PRESIDEN ADALAH

a)

DPR

b)

KOMPOLNAS

c)

KONTRAS

d)

KOMNASHAM

41.

Pembinaan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi ...

a)

Penyediaan dan pendidikan.

b)

Penggunaan dan perawatan

c)

Pengakhiran dinas.

d)

Penyediaan, pendidikan, penggunaan, perawatan, dan pengakhiran dinas.

42.

Kewenangan diskresi Kepolisian sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan ...

a)

Dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b)

Dalam setiap keadaan dalam rangka mendukung kelancaran tugas kepolisian dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

c)

Semata mata untuk kepentingan dan keselamatan pejabat negara dengan memperhatikan peraturan perundang undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

d)

Setiap saat jika dinilai dapat meringankan tugas polisi di lapangan dengan memperhatikan peraturan-perundang undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

43.

Dalam keadaan mendesak, presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan DPR, terdapat dalam pasal ...

a)

Pasal 11 ayat (5) UU No. 2 tahun 2002.

b)

Pasal 11 ayat (4) UU No. 2 tahun 2002.

c)

Pasal 13 ayat (1) UU No. 2 tahun 2002.

d)

Pasal 13 ayat (2) UU No. 2 tahun 2002.

44.

Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri dari ...

a)

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b)

Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia.

c)

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

d)

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil.

45.

Guna menunjang pembinaan professi dilakukan Pengkajian, penelitian serta pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian terdapat dalam pasal ...

a)

Pasal 34 ayat (1) UU No. 2 tahun 2002.

b)

Pasal 33 ayat (1) UU No.2 tahun 2002.

c)

Pasal 33 ayat (4) UU No. 2 tahun 2002.

d)

Pasal 33 UU No. 2 tahun 2002.

46.

Setiap melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan maupun penyertaan diatur dalam pasal berapa ...

a)

Pasal 16 ayat (1) UU No. 2 tahun 2002.

b)

Pasal 13 ayat (1) UU No. 2 tahun 2002.

c)

Pasal 15 ayat (1) UU No. 2 tahun 2002.

d)

Pasal 11 ayat (1) UU No. 2 tahun 2002.

47.

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan disebut :

a)

Penyidik

b)

Penyidikan

c)

Penyelidik

d)

Penyelidikan

48.

Reserse berasal dari bahasa Belanda yaitu Rechercheur yang dapat diartikan sebagai berikut, kecuali .....

a)

Mencari informasi yang rahasia

b)

Mengumpulkan informasi rahasia

c)

Polisi rahasia

d)

Polisi rahasia pengusut

e)

Melakukan investigasi kejahata

49.

Lembaga yang menangani Praperadilan adalah

a)

Mabes Polri

b)

Kejaksaan Negeri

c)

Pengadilan Negeri

d)

Pengadilan Agama

e)

Pengadilan Tata Usaha Negara

50.

Siapakah yang mengangkat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu

a)

Presiden

b)

Kapolri

c)

Gubernur

d)

Menteri

e)

Kapolda

51.

Yang bukan merupakan dasar hukum FT. Reserse adalah ....

a)

Perpol No 2 Tahun 2021

b)

Perkap No 6 Tahun 2019

c)

UU RI No 8 Tahun 1981

d)

UU RI No 2 Tahun 2002

e)

Perkaba No 3 Tahun 2014

52.

Menurut PP No 5 Tahun 2010 bahwa penyidik adalah pejabat Polri yang sekura-kurangnya berpangkat .....

a)

KOMPOL dan S1

b)

IPDA dan S1

c)

IPTU dan S1

d)

AKP dan S1

e)

AKBP dan S1

53.

Yang bukan merupakan wewenang seorang penyelidik sebagaiman ditetapkan dalam pasal 5 ayat 1 huruf (a) KUHAP adalah .....

a)

Menerima laporan / pengaduan

b)

Mencari keterangan dan barang bukti

c)

menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri

d)

Melakukan penggeledahan dan penyitaan

e)

Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

54.

Pengertian dari Gelar Perkara adalah ...

a)

Suatu upaya berupa kegiatan penggelaran proses perkara yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka menangani tindak pidana tertentu secara tuntas sebelum diajukan kepada penuntut umum

b)

Untuk memberikan pedoman dan petunjuk mengenai kegiatan kegiatan pemberkasan

c)

Untuk mewujudkan keterpaduan intern (Polri) dan ekstern (Instansi terkait)dalam penanganan perkara yang terjadi

d)

Untuk mengawasi penyidik dalam melaksanakan Penyidikan

e)

Untuk mengetahui sejauh mana proses penyelidikan dilaksanakan

55.

Kejahatan terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis yang dilakukan baik dengan cara-cara biasa maupun dimensi baru, disebut ...

a)

Kejahatan lintas benua (Transcontinental crime)

b)

Kejahatan lintas negara (Transnational Crime)

c)

Kejahatan konvensional (Conventional Crime)

d)

Kejahatan terhadap kekayaan negara (National Economic Crime)

e)

Kejahatan yang berimplikasi kotigensi (Contingency Crime)

56.

segala usaha dan kegiatan untuk melakukan penegakan hukum dengan adanya pelanggaran dan tindak pidana menurut cara yang diatur oleh undang-undang dilakukan oleh fungsi ...

a)

Satreskrim

b)

Satlantas

c)

Satbinmas

d)

Satreskrim dan Satlantas

e)

Satintelkam

57.

Kejahatan yang dapat mengganggu aspek-aspek keamanan, politik, sosial, dan ekonomi serta meresahkan masyarakat yang terjadi secara mendadak dan sulit diprediksi, termasuk kategori kejahatan .....

a)

Kejahatan lintas benua (Trans continental crime)

b)

Kejahatan terhadap kekayaan negara (National Economic Crime)

c)

Kejahatan lintas negara (Trans National Crime)

d)

Kejahatan konvensional (Conventional Crime)

e)

Kejahatan yang berimplikasi kotigensi (Contingency Crime)

58.

Pembalakan Liar (Illegal Loging), Pencurian Ikan/Kekayaan laut (Ilegal Fishing), Penambangan liar/pencurian barang-barang tambang (Ilegal Minning), Korupsi, adalah contoh kejahatan ...

a)

Continental Crime

b)

Contingency Crime

c)

Trans National Crime

d)

Conventional Crime

e)

National Economic Crime

59.

Kriminalitas ditandai dengan …

a)

Perilaku menyimpang yang cenderung melanggar hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat

b)

Perilaku yang sesuai hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat

c)

Ketidaksanggupan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya

d)

Perilaku menyakiti orang lain di sekitarnya

e)

Ketidakharmonisan karena anggota keluarga mengalami kegagalan dalam melaksanakan peran dan fungsinya

60.

Cara penanggulangan tindakan kriminal dengan pola mencegah, seperti imbauan atau penyuluhan, disebut …

a)

Persuasif

b)

Preventif

c)

Represif

d)

Asosiatif

e)

Konflik

61.

Salah satu kejahatan yang termasuk white collar crime adalah …

a)

Demo kenaikan upah

b)

Kenakalan remaja

c)

Penggunaan narkoba

d)

Genjatan senjata

e)

Korupsi

62.

Cara penanggulangan tindakan kriminal dengan pola keras, seperti penangkapan dan pemenjaraan sampai dengan penembakan atau pembunuhan, disebut …

a)

Persuasif

b)

Preventif

c)

Represif

d)

Asosiatif

e)

Konflik

63.

Segala upaya yang dilakukan untuk membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang sesuai dengan perinsip dasar HAM, merupakan ....

a)

Tujuan Penyelidikan

b)

Asas Penyelidikan

c)

Tujuan Penyidikan

d)

Maksud Penyidikan

e)

Asas penyidikan

64.

Kepanjangan dari SPDP adalah .....

a)

Surat Perintah Dimulainya Penyelidikan

b)

Surat Perintah Dimulainya Penyidikan

c)

Surat Perintah Dimulainya Pemeriksaan

d)

Surat Pemberitahun Dimulainya Penyelidikan

e)

Surat Pemberitahun Dimulainya Penyidikan

65.

Apa nama kode surat untuk Hasil Penyidikan Tambahan oleh Penyidik ....

a)

P-18

b)

P-19

c)

P-20

d)

P-21

e)

P-29

66.

Suatu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses pidana ke proses diluar peradilan pidana disebut ....

a)

Keadilan restoratif

b)

Tikar adat

c)

Diversi

d)

Interfensi

e)

Peradilan anak

67.

Praperadilan adalah kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan perkara, kecuali dalam hal ...

a)

Sah atau tidaknya dilakukan Penyelidikan

b)

Sah atau tidaknya dilakukan Penyidikan

c)

Sah atau tidaknya dilakukan penangkapan

d)

Sah atau tidaknya dilakukan penahanan

e)

Sah atau tidaknya dilakukan pengehntian penuntutan (pasal 77 KUHAP)

68.
Kejahatan di dunia maya (internet) dikenal dengan istilah ...
a)
Cyborg
b)
Cybercrime
c)
Kriminal semu
d)
Virtual
e)
Maya kriminal