Landasan Normatif dalam perencanaan pembangunan nasional adalah:

Landasan legalistik dalam perencanaan pembangunan desa adalah:

Penyusunan perencanaan pembangunan menggunakan berbagai pendekatan berikut, kecuali:

isi dokumen perencanaan pembangunan adalah berbagai kegiatan dan alokasi pembiayaan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan tuntutan Yang Diperintah sebagai pemilik negara yang dilayani pemerintah. Tuntutan yang diperintah dimaksud sebagai berikut, kecuali:

Berbagai janji politik yang disampaikan ada saat kampanye Pilpres, Pilkada, Pileg dan Pilkades diakomodasi dalam pendekatan:

Berbagai permasalahan Yang Diperintah dalam pemenuhan kebutuhannya dijadikan sumber input dalam sistem perencanaan pembangunan. Berikut ini adalah beberapa posisi Yang Diperintah yang kebutuhannya harus diakomodasi dalam dokumen perencanaan, kecuali:

Perencanaan pembangunan membutuhkan data dan informasi yang valid, akurat dan up to date. Sumber data dan informasi utama dalam perencanaan pembangunan daerah adalah:

Pemerintah daerah melaksanakan pembangunan daerah sesuai dokumen perencanaan yang telah disepakati untuk peningkatan dan pemerataan hal-hal berikut, kecuali:

APBD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan:

Landasan normatif dalam perencanaan pembangunan daerah adalah

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas hal-hal berikut, kecuali:

Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dai visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka 20 tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah disebut dengan:

Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka 5 tahun yang disusun dengan berpedoman antara lain pada RPJMN disebut dengan

Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana kerja pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan pemerintah pusat disebut dengan

Yang menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi dan program calon kepala daerah adalah

Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang digunakan sebagai instrumen dalam mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah:

Perencanaan pembangunan daerah yang menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah disebut dengan

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berdasarkan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan dari tingkat desa, kecamatan, daerah kabupaten/kota dan daerah provinsi hingga tingkat nasional disebut dengan pendekatan:

Secara normatif, ketentuan tentang perencanaan pembangunan daerah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 pada bab:

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan berbagai kelompok kepentingan dan para pemangku kepentingan daerah disebut dengan pendekatan:

RKPD ditetapkan dengan:

Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah adalah

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD dikenal dengan pendekatan:

Tujuan Daerah merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah adalah sebagai berikut, kecuali:

Kewenangan pemerintah daerah untuk merencanakan pembangunan daerah pada dasarnya untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yakni Urusan Pemerintahan Konkuren. Urusan konkuren dimaksud sebagai berikut, kecuali:

Urusan pemerintahan konkuren wajib pelayanan dasar bagi pemerintah daerah terdiri atas beberapa jenis urusan berikut, kecuali:

Jenis-jenis urusan pemerintahan daerah yang bersifat konkuren wajib non pelayanan dasar sebagai berikut, kecuali:

Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam merencanakan pembangunannya adalah beberapa jenis urusan pilihan sebagai berikut, kecuali:

Dokumen RKPD yang berjangka waktu 1 tahun dijadikan dasar bagi perangkat daerah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya dibahas bersama DPRD dan tetapkan menjadi:

Pilpres dan Pileg 2019 sudah usai ketika mayoritas rakyat Indonesia memilih pasangan Jokowi - Ma.aruf sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2019 - 2024 dan mayoritas parlemen dikuasai PDIP dan Koalisinya. Berbagai jenis barang dan jasa sebagai alat pemenuh kebutuhan pemilih yang dijanjikan selama masa kampanye Pilpres dan Pileg sebagai strategi untuk mendulang suara sudah harus diartikulasi, diagregasi dan diakomodasi dalam berbagai rancangan kebijakan publik terlebih dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah serta rencana kerja tahunan pemerintah. Dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan janji saat kampanye dikenal dengan pendekatan perencanaan:

Dalam tugas dan fungsi pokok pemerintahan ada 1 fungsi pokok yang paling penting bagi Lulusan IPDN sebagai ASN nantinya dan hal ini harus dilakukan pada saat bertemu dengan masyarakat yaitu fungsi:

Diantara pernyataan di bawah ini, yang tidak termasuk penyebab kegagalan perencanaan di negara berkembang adalah:

Diantara pernyataan - pernyataan di bawah ini, yang tidak termasuk unsur-unsur pokok perencanaan adalah:

Proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa disebut sebagai:

Perencanaan pembangunan desa dimulai dengan Musrenbang tingkat Dusun untuk merumuskan alternatif strategi pemecahan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat dari setiap RT dan RW serta kelompok perempuan, lembaga kemasyarakatan dan informasi kebijakan strategis pemerintah kabupaten/kota. Output Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa setiap tahun adalah:

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disusun berdasarkan:

janji-janji kampanye Calon Anggota Legislatif terpilih pada Pileg 2019 harus ditepati dengan cara:

Dokumen perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya berisikan berbagai kegiatan untuk memenuhi berbagai kebutuhan Yang Diperintah akan barang dan jasa serta layanan civil secara cepat, tepat, terjangkau dan tersedia saat dibutuhkan. Berikut ini adalah beberapa posisi Yang Diperintah yang kebutuhannya dapat disediakan pemerintah secara gratis, kecuali:

Salah satu Posisi Yang Diperintah adalah sebagai Penduduk yang diperoleh ketika makhluk ciptaan Tuhan yang disebut manusia mendapat perintah Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa untuk mendiami bumi dan menguasai alam semesta serta menjadi pemimpin bagi seluruh ciptaan Tuhan. Beberapa jenis kebutuhan Yang Diperintah sebagai Penduduk yang dapat dipenuhi secara gratis sebagai berikut, kecuali:

Pernyataan:

1. Pendapatan penduduk meningkat;

2. Adanya asimilasi budaya masyarakat;

3. Kesejahteraan penduduk meningkat;

4. Teknologi dan transportasi berkembang pesat; dan

5. Anggaran pendapatan daerah meningkat

Faktor-faktor yang memengaruhi pusat pertumbuhan terhadap ekonomi masyarakat adalah nomor…

Peranan pusat perwilayahan dalam pembangunan pada suatu wilayah adalah…

Pernyataan:

(1) Adanya hubungan internal dari berbagai macam kegiatan;

(2) Pengangguran tinggi akibat meningkatnya urbanisasi;

(3) Konsentrasi geografik dari berbagai sektor/fasilitas; dan

(4) Tingkat kebutuhan masyarakat semakin tinggi

Karakteristik suatu wilayah sebagai pusat pertumbuhan adalah nomor…

Kota di Sumatera yang dijadikan sebagai pusat pertumbuhan/pembangunan utama di Indonesia adalah…

Nama-nama kota:

(1) Medan;

(2) Palembang;

(3) Jambi;

(4) Surabaya; dan

(5) Pontianak

Kota yang dijadikan sebagai pusat pertumbuhan/pembangunan di Pulau Sumatera adalah nomor…

Terbentuknya pusat pertumbuhan memberikan pengaruh pada perkembangan daerah sekitarnya terutama dipengaruhi oleh faktor…

Yogyakarta dijadikan sebagai pusat pertumbuhan (pembangunan) karena memiliki potensi sebagai…

Angka 3 dan 5 pada gambar sesuai teori sektor adalah…

Pengembangan kota pada gambar di bawah ini akan lebih pesat pemekarannya ke arah .... karena ....

Teori pusat pertumbuhan yang dikemukakan oleh Perroux menekankan pada segi....

Suatu wilayah di daerah pantai telah berkembang menjadi sebuah kota besar. Perkembangan kota ini jelas akan menimbulkan masalah lingkungan hidup. Masalah lingkungan perairan yang mungkin melanda wilayah tersebut adalah ...

Visi dan Misi suatu rencana pembangunan merupakan perwujudan tujuan pembangunan untuk jangka:

Untuk melancarkan pembangunan daerah di Indonesia, telah dilakukan pembagian wilayah pembangunan menjadi 4 wilayah pembangunan utama (main development region), dan setiap wilayah pembangunan utama terdiri dari beberapa wilayah pembangunan (development region). Dengan kebijakan pembangunan wilayah tersebut, berarti pemerintah telah menerapkan konsep ...

Konsep ‘menetes ke bawah’ (trickledown effect) adalah konsep yang cukup populer dalam perencanaan pembangunan. Konsep ini pertama kali diungkapkan oleh:

Konsep kutub atau pusat pertumbuhan (growth center atau growth pole) pertama kali diungkapkan oleh:

Pakar ekonomi dunia yang mencetuskan ide lima tahap pembangunan (from traditional society toward high mass consumption) pertama kali adalah:

Tokoh yang berdiri di belakang batasan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang paling sering digunakan sebagai dasar pertimbangan usaha pembangunan akhir-akhir ini adalah:

RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) merupakan produk rencana dari perencanaan:

Pembangunan KASIBA (Kawasan Siap Bangun) dan LISIBA (Lingkungan Siap Bangun) dari Kementerian Perumahan Rakyat merupaka produk rencana dari perencanaan:

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 merupakan produk kebijakan pemerintah yang mengatur tentang:

Proses menentukan tindakan masa depan disebut

Pertumbuhan yang membangun kondisi sosial politik adalah

Peningkatan standar hidup pertumbuhan ekonomi disebut

Membangun basis ekonomi dan kesempatan kerja yang lebih banyak dan variatif merupakan

Menciptakan lapangan kerja yang berkualitas sesuai dengan

Tujuan pembangunan daerah kecuali,

Apa singkatan dari Bappeda

Badan Perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas pokok membantu, kecuali

Fungsi Bappeda, kecuali

Jangka waktu penyusunan program dilakukan Bappeda adalah