NEW
Font size
WorksheetsPeranan Bangsa Indonesia dalam Tatanan Regional dan Global II
Total questions: 10
Worksheet time: 10mins
Pelaksanaan politik bebas-aktif lebih condong bergerak ke kiri, di mana Jakarta tampak lebih akrab dengan Moskow, Beijing maupun Hanoi, dan tampak garang terhadap AS dan sekutu Baratnya. Politik luar negeri Indonesia yang nasionalistik pada waktu itu menjadi anti Barat dan curiga akan Barat. Siapakah tokoh yang memiliki kebijakan politik bebas-aktif tersebut....
Ir. Soekarno
Soeharto
Joko Widodo
B.J Habibie
Abdurrahman Wahid
Prinsip dasar politik luar negeri Indonesia lainnya mengacu pada Pembukaan UUD NRI 1945. menegaskan arah politik yang bebas aktif dan berorientasi untuk kepentingan nasional, menitik beratkan kepada solidaritas antar negara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa, menolak segala bentuk penjajahan serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerjasama internasional bagi kesejahteraan rakyat. Hasrat kuat bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari setiap bentuk penjajahan atau dominasi asing dengan sendirinya telah membawa bangsa Indonesia untuk menganut suatu prinsip dasar politik luar negeri, yaitu politik bebas aktif yang diabdikan kepada kepentingan nasional. Selain pada Pembukaan UUD NRI 1945, apakah landasan hukum yang mengatur prinsip dasar politik luar negeri Indonesia....
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) NO.IV/MPR/1999
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) NO.IV/MPR/2000
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) NO.IV/MPR/1998
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) NO.IV/MPR/1997
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) NO.IV/MPR/1995
Penonjolan aspek pembangunan ekonomi telah memaksa Indonesia tergantung pada industri dan bantuan ekonomi Barat yang dipimpin AS. Memang, hubungan RI dengan Barat (termasuk Jepang dan Australia) tidak hanya berlatar belakang faktor ekonomi, melainkan juga keamanan. Selain itu, Soeharto juga menghentikan konfrontasi dengan Malaysia, meskipun ia masih peduli dengan masalah pangkalan militer asing di Asia Tenggara. Siapakah tokoh yang memiliki kebijakan politik bebas aktif tersebut....
Ir. Soekarno
B.J. Habibie
Soeharto
Megawati Soekarnoputri
Abdurrahman Wahid
Keinginan Indonesia untuk memainkan peran aktif dan kepemimpinannya di kawasan regional Asia Tenggara bagi terciptanya kawasan yang stabil, aman, damai dan kondusif, serta terjalinnya hubungan harmonis di antara negara-negara ASEAN telah ditunjukkan pada implementasi komponen-komponen yang dimuat dalam Rencana Aksi ASC. Sampai tahun 2008 terdapat beberapa perkembangan dalam pelaksanaan Plan of Action ASC yang tidak luput dari perhatian dan keterlibatan Indonesia di dalamnya. Berikut yang bukan termasuk Rencana Aksi ASC shaping and sharing of norms adalah....
ASEAN Charter
ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance
ASEAN Convention on Counter Terrorism
Strengthening TAC Regime
Kerjasama ekonomi (ASEAN Economic Community)
Pertemuan ASEAN+3 di Singapura mengusulkan dibentuknya West Pacific Forum bersama dengan Australia, New Zealand, Papua New Guine dan Timor Timur. Secara tidak langsung usulan beliau ini menandakan bahwa ia kurang begitu senang dengan keberadaan ASEAN. Siapakah ia yang merupakan pemilik kebijakan politik bebas aktif tersebut....
Ir. Soekarno
Soeharto
Joko Widodo
Abdurrahman Wahid
Megawati Soekarnoputri
Adapun sasaran strategi merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana strategi dan diupayakan dapat direalisasi sepanjang lima tahun (tahun 2004-2009). Sasaran strategi ini secara khusus memang merupakan gambaran keberhasilan yang dapat dicapai dalam periode 5 (lima) tahun, namun dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan, program dan kegiatan Departemen Luar Negeri. Berikut yang tidak termasuk Sasaran Strategik Departemen Luar Negeri yang hendak dicapai adalah....
Terciptanya dukungan solid dan konsisten masyarakat internasional terhadap keutuhan dan kesatuan wilayah negara Republik Indonesia
Menguatnya dukungan terhadap kepemimpinan Indonesia di ASEAN Community
Meningkatnya peran Indonesia dalam penanganan masalah kejahatan lintas batas di kawasan
Meningkatnya kerjasama sosial budaya
concentric circles
Indonesia akan senantiasa mendorong kemitraan global agar tercapai sinergi penciptaan perdamaian dan kegiatan pembangunan berkelanjutan, khususnya agenda Sustainable Development Goals (SDGs) PBB 2030. Terakhir, Indonesia akan mendorong terbentuknya pendekatan komprehensif global untuk memerangi terorisme, radikalisme dan ekstrimisme. Selain itu, Indonesia juga kembali menekankan fokus dan atensi politik luar negerinya terhadap isu Palestina, seperti halnya yang menjadi fokus dan atensi pencalonan Indonesia pada periode-periode sebelumnya. Siapakah nama Menteri Luar Negeri pada Kabinet Presiden Joko Widodo Periode 2019 - 2024....
Luhut Binsar Panjaitan
Airlangga Hartarto
Tito Karnavian
Retno Lestari Priansari Marsudi
Yasonna Laoly
Diskursus mengenai DK PBB, tidak terlepas dari aspek sejarah mengenai PBB itu sendiri. Terbentuknya PBB didahului oleh pertemuan yang dihadiri oleh negara-negara sekutu Dalam pertemuan tersebut, dihasilkan “Deklarasi London” yang menyatakan bahwa satu-satunya dasar yang sejati bagi pemeliharaan perdamaian adalah kehendak antar bangsa untuk bekerja sama satu sama lain. Deklarasi inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya PBB pada 24 Oktober 1945. Pada tanggal berapa pertemuan antara negara sekutu pertama kali....
12 Juni 1941
24 Oktober 1945
28 September 1950
21 Agustus 1945
21 Agustus 1946
Mengacu pada Piagam PBB, DK PBB memiliki hak dan tanggung jawab Dalam melaksanakan tugasnya, DK PBB dibantu oleh Panitia Staf Militer, Panitia Pelucutan Senjata, serta Pasukan PBB. Secara struktural, DK PBB memiliki lima belas anggota, yakni lima anggota tetap dan sepuluh anggota tidak tetap. Mereka yang menyandang status sebagai anggota tetap DK PBB memiliki keistimewaan dalam bentuk hak veto, yakni hak untuk membatalkan keputusan yang telah diambil. Berikut yang merupakan isi hak dan tanggung jawab Dewan Keamanan PBB adalah....
Melakukan langkahlangkah pemaksaan, tindakan militer, serta melaksanakan sanksi ekonomi
Meningkatkan pelayanan dan perlindungan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di luar negeri
Meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri
Meningkatkan penyelesaian masalah perbatasan wilayah Indonesia dengan negara tetangga secara diplomatis
Mewujudkan dukungan masyarakat internasional terhadap keutuhan dan kedaulatan wilayah NKRI
etelah mendapat suara bulat dari seluruh negara anggota. Keanggotaan Indonesia di PBB terwujud karena adanya persamaan ideologis antara kedua belah pihak. Indonesia memandang bahwa apa yang menjadi tujuan dan cita-cita PBB, yakni kerja sama global dalam mewujudkan perdamaian dan kemakmuran, selaras dengan apa yang menjadi landasan idiil dan konstitusional Indonesia. Pada tanggal berapakah Indonesia Indonesia secara ofisial menjadi anggota PBB yang ke-60....
28 September 1950
28 September 1949
29 September 1950
29 September 1949
28 September 1951
