wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

AKPOL - LEMBAGA NEGARA

Total questions: 35

Worksheet time: 18mins

Name
Class
Date
1.

Salah satu fungsi DPR adalah Fungsi Legislasi yang artinya..

a)

menetapkan Undang-Undang dengan persetujuan Presiden

b)

menyusun dan menetapkan APBN melalui Undang-Undang

c)

mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh Presiden

d)

mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh MPR

2.

lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah tugas dari...

a)

DPR

b)

MPR

c)

BPK

d)

MA

3.

Hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah dalam menjalankan pemerintahan disebut ....

a)

hak mengeluarkan pendapat

b)

hak angket

c)

hak interpelasi

d)

hak imunitas

4.

Jumlah anggota DPD pada tiap provinsi adalah....

a)

3 orang

b)

4 orang

c)

5 orang

d)

6 orang

5.

Tugas dan Wewenang Mahkamah Agung adalah....

a)

Memutuskan pembubaran partai politik

b)

Mengusulkan pengangkatan hakim agung

c)

Mengajukan rancangan UU kepada DPR

d)

Mengadili pada tingkat kasasi

6.

Presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi harus ada pertimbangan dari

a)

DPR

b)

MPR

c)

Mahkamah Agung

d)

BPK

7.

Lembaga legislatif bertugas membuat peraturan perundang-undangan. Lembaga negara yang termasuk dalam lembaga legislatif adalah....

a)

Mahkamah Agung

b)

DPD

c)

Komisi Yudisial

d)

BPK

8.

Tugas presiden sebagai kepala negara adalah....

a)

mengajukan rancangan UU kepada DPR

b)

mengangkat dan memberhentikan menteri

c)

menyatakan negara dalam keadaan bahaya

d)

menetapkan peraturan pemerintah

9.

Anggota MPR terdiri dari ....

a)

DPR dan DPD

b)

DPR dan DPRD

c)

DPD dan DPRD

d)

DPD dan Utusan Daerah

10.

Lembaga Negara yang memegang kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Konstitusi di Indonesia menurut Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 adalah

a)

Dewan Perwakilan Rakyat

b)

Dewan Perwakilan Daerah

c)

Mahkamah Agung

d)

Majelis Permusyawaratan Rakyat

e)

Komisi Yudisial

11.

Membuat Undang-undang Bersama DPR merupakan kekuasaan

a)

Presiden

b)

MPR

c)

DPD

d)

DPRD

e)

MK

12.

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa MPR merupakan

a)

Lembaga Negara

b)

Lembaga Tertinggi Negara

c)

Lembaga Tinggi Negara

d)

Lembaga Negara dengan kekududukannya sejajar dengan Presiden

e)

Lembaga Negara

13.

Berwenang mengubah dan menetapkan UUD, itu merupakan tugas dan wewenang dari

a)

MPR

b)

DPR

c)

DPD

d)

DPRD

e)

Presiden

14.

Hak angket, hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat, hal tersebut merupakan hak dari Lembaga negara

a)

MPR

b)

MK

c)

MA

d)

KY

e)

DPR

15.

Salah satu hak prerogatif Presiden dalam bidang yudikatif adalah menghentikan pengusutan terhadap pejabat negara. Hak ini disebut juga....

a)

amnesti

b)

abolisi

c)

rehabilitasi

d)

grasi

16.

Grasi merupakan hak prerogatif Presiden di bidang yudikatif. Grasi memiliki arti...

a)

memberikan pengampunan

b)

memulihkan nama baik

c)

mengembalikan hak seseorang

d)

menghentikan pengusutan

17.

Nadiem Makarim, mantan CEO sebuah perusahaan start up di Indonesia ini baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai salah satu menteri dalam Kabinet Indonesia Maju. Posisi beliau adalah...

a)

Menteri Riset dan Teknologi

b)

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

c)

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

d)

Menteri Kelautan dan Perikanan

18.

Lembaga negara yang memiliki tugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim merupakan tugas dari....

a)

MA

b)

MK

c)

KY

d)

MPR

19.

DPR memiliki fungsi, salah satunya adalah Fungsi Legislasi yang artinya....

a)

menetapkan Undang-Undang dengan persetujuan Presiden

b)

menyusun dan menetapkan APBN melalui Undang-Undang

c)

mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh Presiden

d)

mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh MPR

20.

lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah tugas dari...

a)

DPR

b)

MPR

c)

BPK

d)

MA

21.

Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga, telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, adalah…

a)

Mahkamah Agung

b)

Komisi Yudisial

c)

Mahkamah Konstitusi

d)

Dewan Perwakilan Rakyat

22.

Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 merupakan tugas dari ....

a)

Komisi Yudisial

b)

Mahkamah Agung

c)

Mahkamah Konstitusi

d)

Majelis Permusyawaratan Rakyat

23.

Anggota MPR menurut pasal 2 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 adalah terdiri dari

a)

DPR

b)

DPD

c)

DPR dan DPD

d)

DPRD dan DPD

24.

Hak DPR dalam perencanaan RAPBN, pembahasan RAPBN, persetujuan atau tidak persetujuan RAPBN menjadi APBN, pengawasan pelaksanaan APBN, dan penerimaan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN merupakan Hak .....

a)

Hak Budget

b)

Hak Inisiatif

c)

Hak Interpelasi

d)

Hak Imunitas

25.

Hak untuk mengajukan usul rancangan undang- undangatau peraturan daerah

a)

Hak Budget

b)

Hak Inisiatif

c)

Hak Angket

d)

Hak Imunitas

26.

Hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, disebut hak...

a)

Hak Angket

b)

Hak Inisiatif

c)

Hak Imunitas

d)

Hak Interpelasi

27.

Hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara disebut hak ...

a)

Hak Interpelasi

b)

Hak Insiatif

c)

Hak Budget

d)

Hak Angket

28.

Hak anggota lembaga perwakilan rakyat dan para menteri untuk membicarakan atau menyatakan secara tertulis segala hal di dalam lembaga tersebut tanpa boleh dituntut di muka pengadilan merupakan hak....

a)

Hak Imunitas

b)

Hak Inisiatif

c)

Hak Budget

d)

Hak Interpelasi

29.

Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan /atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya adalah

a)

MPR

b)

Mahkamah Agung

c)

Mahkamah Konstitusi

d)

Komisi Yudisial

30.

MA sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia dan sekaligus pemegang kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan hukum kepadaa presiden dalam pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu.

Kewenangan tersebut disebut sebagai ......

a)

Amnesti

b)

Grasi

c)

Abolisi

d)

Rehabilitasi

31.

MA sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia dan sekaligus pemegang kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan hukum kepadaa presiden dalam penghapusan proses hukum seseorang yang sedang berjalan. Kewenangan tersebut disebut ....

a)

Amnesti

b)

Grasi

c)

Abolisi

d)

Rehabilitas

32.

MA sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia dan sekaligus pemegang kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam mengampuni perbuatan yang bersangkutan. Kesalahan orang yang bersangkutan tetap ada, namun hukuman pidananya saja yang dihilangkan.Kewenangan tersebut disebut ....

a)

Amnesti

b)

Grasi

c)

Abolisi

d)

Rehabilitas

33.

MA sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia dan sekaligus pemegang kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam tindakan pemenuhan hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Kewenangan tersebut adalah ....

a)

Amnesti

b)

Grasi

c)

Rehabilitasi

d)

Abolisi

34.

Berapa jumlah anggota DPR RI periode 2019-2024?

a)

75

b)

575

c)

500

d)

27

35.

Manakah tokoh di bawah ini yang merupakan ketua MA?

a)

b)

c)

d)