Font size
S
M
L
XL
WorksheetsKUP Dasar 2023 v1.00
Total questions: 100
Worksheet time: 50mins
Name
Class
Date
1.
Pernyataan yang tidak tepat terkait NPWP adalah:
a)
NPWP merupakan sarana administrasi untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan
b)
NPWP merupakan identitas diri untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan
c)
NPWP merupakan tanda dimulainya hak dan kewajiban perpajakan
d)
NPWP dapat didaftarkan pada tempat tinggal, tempat kedudukan, dan/atau tempat usaha Wajib Pajak
2.
Amir memiliki NPWP dengan nomor 07.945.673.7-544.000. Angka “544” pada NPWP Amir menunjukkan….
a)
Kode KPP
b)
Kode unik yang diberikan DJP
c)
Kode status Wajib Pajak
d)
Kode jenis pajak yang menjadi kewajiban Wajib Pajak
3.
Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, wajib mendaftarkan diri pada kantor DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWP. Persyaratan subjektif tersebu
a)
UU KUP beserta perubahannya
b)
UU PPh beserta perubahannya
c)
UU PPN beserta perubahannya
d)
UU PBB beserta perubahannya
4.
Dibawah ini yang tidak termasuk Wajib Pajak wanita kawin yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP adalah…
a)
Susi yang memilih pisah harta dengan suami berdasarkan perjanjian tertulis
b)
Fenty yang telah berpisah dengan suami berdasarkan putusan pengadilan
c)
Karin yang hidup berpisah dengan suami karena tugas di luar kota, tetapi memilih bergabung dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya
d)
Leni yang memilih melaksanakan kewajiban perpajakan terpisah dengan suami
5.
Annisa, artis cilik, tidak perlu mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP karena dianggap sebagai anak yang belum dewasa. Batasan anak yang belum dewasa yang tidak perlu mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP adalah…
a)
belum berumur 17 tahun
b)
belum berumur 18 tahun
c)
belum berumur 19 tahun
d)
belum berumur 20 tahun
6.
Susilo meninggal dunia dan meninggalkan warisan yang belum terbagi. Susilo telah memiliki NPWP. Kewajiban perpajakan atas warisan belum terbagi menggunakan NPWP….
a)
Susilo
b)
salah satu ahli waris
c)
penerima wasiat
d)
pihak yang mengurusi warisan
7.
Doni memiliki kegiatan usaha toko mainan yang dimulai tanggal 15 Juni 2022. Atas hal tersebut, Doni wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat pada…
a)
30 Juni 2022
b)
14 Juli 2022
c)
15 Juli 2022
d)
31 Juli 2022
8.
Pengusaha dibawah ini yang wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP adalah…
a)
Manda, karyawati dengan penghasilan bruto sebesar Rp5 miliar
b)
Handi, pemilik toko pakaian dengan peredaran bruto usaha sebesar Rp4,7 miliar
c)
Kelik, pemilik hotel dengan peredaran bruto usaha sebesar Rp2,7 miliar
d)
Dendi, pemilik toko roti dengan peredaran usaha sebesar Rp6 miliar
9.
Handoko tidak mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP sampai jangka waktu yang telah ditentukan. Atas hal tersebut, pada tahun 2022 DJP dapat menetapkan pajak yang terutang ditambah dengan…
a)
sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan dikenakan paling lama 24 bulan
b)
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dan dikenakan paling lama 24 bulan
c)
sanksi administrasi berupa denda sebesar 50%
d)
sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50%
10.
Penghapusan NPWP dapat dilakukan atas hal berikut, kecuali:
a)
Penghapusan NPWP PT karena Direktur PT meninggal dunia
b)
Wajib Pajak yang meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan
c)
Wajib Pajak yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
d)
Wajib Pajak PT yang dilikuidasi
11.
Di bawah ini yang tidak wajib menyelenggarakan pembukuan adalah:
a)
Deni, Direktur PT ABC dengan penghasilan bruto sebesar Rp6 miliar
b)
Bagyo, pengusaha industri tahu dengan peredaran bruto usaha sebesar Rp5 miliar
c)
CV Adian, dengan peredaran bruto usaha sebesar Rp3 miliar
d)
Handi, dokter spesialis dengan penghasilan bruto sebesar Rp6,5 miliar
12.
Anto, karyawan PT HNB, pada Tahun Pajak 2021 memperoleh penghasilan sebesar Rp7 miliar. Pernyataan yang tepat di bawah ini adalah...
a)
Anto wajib menyelenggarakan pembukuan karena penghasilannya melebihi Rp.4,8M setahun
b)
Anto wajib menyelenggarakan pencatatan
c)
Anto tidak perlu membuat pembukuan maupun pencatatan karena seluruh penghasilannya sudah dipotong PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja
d)
Anto boleh memilih menyenggarakan pembukuan atau pencatatan
13.
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bina Anak telah memiliki NPWP. Peredaran bruto dalam 1 (satu) tahun sebesar Rp30 juta yang bersumber dari iuran siswa Rp25 juta dan sumbangan dari Yayasan Anak Rp5 juta. Pernyataan yang tepat di bawah ini adalah:
a)
PAUD Bina Anak wajib menyelenggarakan pembukuan
b)
PAUD Bina Anak wajib menyelenggarakan pembukuan hanya atas peredaran usaha yang bersumber dari iuran siswa
c)
PAUD Bina Anak boleh menggunakan pencatatan karena peredaran bruto dalam 1 (satu) tahun pajak belum melebihi Rp4,8 miliar
d)
PAUD Bina Anak tidak wajib pembukuan maupun pencatatan karena merupakan lembaga pendidikan
14.
PT Jaya, PMA, berencana akan menggunakan pembukuan dengan bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika. Atas hal tersebut, PT Jaya harus mendapatkan izin …
a)
Kepala KPP tempat PT Jaya terdaftar
b)
Kepala Kantor Wilayah DJP tempat PT Jaya terdaftar
c)
Direktur Jenderal Pajak
d)
Menteri Keuangan
15.
Syarat Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan adalah….
a)
Pembukuan harus dilaksanakan sesuai dengan tahun kalender
b)
Pembukuan harus menggunakan metode penyusutan garis lurus
c)
Pembukuan harus diselenggarakan di Indonesia
d)
Pembukuan harus menggunakan stelsel kas
16.
Hal yang tidak perlu dicatat dalam pembukuan Yayasan Nirlaba Amanah adalah:
a)
Jumlah Harta Yayasan
b)
Jumlah Penerimaan Sumbangan
c)
Jumlah Penyaluran Sumbangan
d)
Jumlah Karyawan Yayasan
17.
Pandu, PNS dan dokter umum serta memiliki kegiatan usaha apotek. Pandu diperkenankan melakukan pencatatan. Pernyataan yang tepat terkait pencatatan tersebut adalah:
a)
Pandu hanya melakukan pencatatan penghasilan sebagai PNS
b)
Pandu hanya melakukan pencatatan penghasilan sebagai PNS
c)
Pandu hanya melakukan pencatatan atas peredaran usaha dari apotek
d)
Pandu melakukan pencatatan untuk penghasilan dari PNS dak dokter serta peredaran usaha dari apotek
18.
Pernyataan yang tepat terkait pencatatan adalah…
a)
Pencatatan diperkenankan tidak mengikuti tahun kalender
b)
Pencatatan hanya mencatat penghasilan yang merupakan objek pajak
c)
Pencatatan menggunakan angka Arab
d)
Pencatatan tidak dilakukan atas penghasilan yang sudah dipotong PPh oleh pemberi kerja
19.
Pada tahun 2023, Handoko bermaksud menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dalam menghitung penghasilan neto. Atas hal tersebut, Handoko harus menyampaikan pemberitahuan paling lambat….
a)
31 Desember 2022
b)
31 Januari 2023
c)
31 Maret 2023
d)
30 April 2023
20.
Dokumen terkait pembukuan atau pencatatan harus disimpan dalam jangka waktu…
a)
5 tahun
b)
7 tahun
c)
10 tahun
d)
15 tahun
21.
Di bawah ini merupakan bukti penerimaan negara, kecuali…
a)
SSP yang telah divalidasi oleh Kantor Pelayanan Pajak
b)
struk ATM
c)
dokumen dari internet banking
d)
bukti pembayaran dari kantor pos
22.
PT. DKL menggunakan tahun buku April sampai dengan Maret. Kekurangan PPh yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2021 harus dibayar lunas sebelum...
a)
31 Maret 2022
b)
30 April 2022
c)
30 Juli 2022
d)
SPT disampaikan
23.
CV PKL melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 atas pembayaran sewa Gedung kantor. Penyetoran PPh Pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh CV PKL dilakukan paling lama...
a)
tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
b)
tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
c)
tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
d)
akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
24.
Desa Manisrejo melakukan pemungutan PPN atas pembelian perlengkapan kantor dari CV FGH. Atas hal tersebut, penyetoran PPn yang telah dipungut dilakukan paling lama…
a)
tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
b)
tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
c)
tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
d)
akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
25.
Penyetoran pajak dibawah ini harus dilaksanakan paling lambat sebelum SPT disampaikan, kecuali…
a)
penyetoran PPN terutang yang dilakukan oleh PKP atas penyerahan BKP
b)
penyetoran PPN atas kegiatan membangun sendiri
c)
penyetoran PPN yang dilakukan oleh PKP Instansi Pemerintah atas penyerahan BKP
d)
penyetoran PPnBM terutang oleh PKP
26.
PKP melakukan penyetoran PPN terutang Masa Pajak November 2022 pada 2 Januari 2023. Pernyataan yang tepat atas hal tersebut adalah…
a)
penyetoran tersebut tidak terlambat
b)
PKP dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
c)
PKP dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda
d)
PKP dapat dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan
27.
Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2022 CV KTR sebesar Rp10 juta. Untuk Masa Pajak Maret 2022, CV KTR membayar angsuran PPh Pasal 25 sebesar Rp10 juta tanggal 27 Juni 2022. Atas hal tersebut, lamanya bulan yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi ada
a)
1 bulan
b)
2 bulan
c)
3 bulan
d)
4 bulan
28.
Fredi menerima SKPKB PPh Orang Pribadi yang terbit tanggal 12 Januari 2022. SKPKB tersebut dikirimkan oleh KPP XYZ pada tanggal 13 Januari 2022. Tanggal jatuh tempo pembayaran SKPKB tersebut adalah:
a)
10 Februari 2022
b)
11 Februari 2022
c)
12 Februari 2022
d)
13 Februari 2022
29.
SPPT PBB harus dilunasi oleh Wajib Pajak paling lama….
a)
6 bulan sejak awal tahun pajak
b)
6 bulan sejak SPPT terbit
c)
6 bulan sejak SPPT dikirim
d)
6 bulan sejak SPPT diterima
30.
Instansi Pemerintah X melakukan pemungutan PPN Masa Pajak November 2022. Atas hal tersebut, penyetoran PPN yang telah dipungut dilakukan paling lambat…
a)
paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan
b)
paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan kontrak dengan mekanisme Uang Persediaan
c)
paling lama 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan
d)
paling lama 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan kontrak dengan mekanisme Uang Persediaan
31.
Pernyataan yang tepat di bawah ini adalah:
a)
Penghasilan bukan objek pajak harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh
b)
PT ABC tidak perlu melampirkan laporan keuangan dalam SPT Tahunan PPh karena menggunakan mekanisme PP 23 Tahun 2018
c)
Harta dan kewajiban tidak wajib dicantumkan dalam SPT Tahunan PPh
d)
Pemotong pajak tidak perlu melaporkan pajak yang telah dipotong dalam SPT jika sudah menyetorkan pajak yang telah dipotong ke kas negara
32.
Sdr. Banu mencantumkan keterangan “warisan” ketika melaporkan penambahan harta dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Pencantuman kata “warisan” tersebut memenuhi unsur…
a)
benar
b)
rinci
c)
lengkap
d)
jelas
33.
Instansi Pemerintah X merupakan pemotong PPh Pasal 21 atas penghasilan para pegawainya. Atas pemotongan tersebut, Instansi Pemerintah X wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 setiap…
a)
Masa Pajak
b)
Triwulanan
c)
Bagian Tahun Pajak
d)
Tahun Pajak
34.
PT. KHS menggunakan tahun buku April sampai dengan Maret. Batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2021 adalah:
a)
31 Maret 2022
b)
30 April 2022
c)
30 Juni 2022
d)
31 Juli 2022
35.
Pada 15 November 2022, Desa Kencana melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas pembayaran jasa konsultasi kegiatan desa kepada CV KLM. Atas hal tersebut, Desa Kencana harus melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 paling lambat...
a)
10 Desember 2022
b)
15 Desember 2022
c)
20 Desember 2022
d)
31 Desember 2022
36.
Dibawah ini merupakan persyaratan pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan PPh, kecuali….
a)
melampirkan laporan keuangan sementara
b)
menyampaikan penghitungan PPh terutang sementara
c)
menyampaikan bukti pelunasan PPh terutang sesuai penghitungan sementara
d)
memberitahukan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan selama 3 bulan
37.
CV. TKL menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Agustus 2022 pada 2 Desember 2022. Atas hal tersebut, CV. TKL dapat dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar…
a)
Rp100 ribu
b)
Rp300 ribu
c)
Rp500 ribu
d)
Rp1 juta
38.
Pada Desember 2022, Sdr. Hendri ingin melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2018. Pernyataan yang tepat di bawah ini adalah:
a)
Pembetulan dapat dilakukan jika KPP sudah menerbitkan surat permintaan pembetulan SPT
b)
Pembetulan dapat dilakukan jika KPP belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak atas Masa Pajak Desember 2018
c)
Pembetulan dapat menyatakan SPT Masa PPN Lebih Bayar
d)
Pembetulan dilakukan setelah WP melunasi kekurangan pembayaran pajak
39.
PT. JKT menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2019 pada Juni 2022. Kekurangan pembayaran pajak pada SPT Pembetulan tersebut sebesar Rp100 juta. Atas hal tersebut, PT. JKT dikenakan sanksi administrasi berupa…
a)
bunga sesuai tarif bunga yang ditetapkan Menteri Keuangan
b)
bunga sebesar 2% per bulan
c)
denda sebesar 2% per bulan
d)
denda sebesar 50%
40.
PT. VHS menyampaikan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 pada November 2022. Sanksi administrasi dalam pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT tersebut sebesar...
a)
tarif bunga per bulan yang ditetapkan Menteri Keuangan
b)
50%
c)
100%
d)
150%
41.
Penyataan yang tepat terkait pemeriksa pajak dibawah ini adalah….
a)
Pemeriksa pajak dapat dilaksanakan oleh seluruh pegawai DJP
b)
Pemeriksa pajak harus memiliki tanda pengenal pemeriksa pajak
c)
Pemeriksa pajak harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan dan diberikan kepada Wajib Pajak
d)
Pemeriksa Pajak harus menunjukkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan
42.
Yang termasuk pemeriksaan dengan tujuan menguji kepatuhan perpajakan adalah…
a)
penghapusan NPWP Susanto karena meninggal dunia
b)
penghapusan NPWP CV FGH karena telah dilikuidasi
c)
pencabutan PKP Sudiro karena usahanya telah tutup
d)
pencabutan PKP CV DSA karena penurunan omzet
43.
PT HDR menerima surat peminjaman dokumen dalam rangka pemeriksaan dari pemeriksa pajak pada 3 Maret 2022. Dokumen tersebut harus dipinjamkan oleh PT HDR paling lambat….
a)
10 Maret 2022
b)
17 Maret 2022
c)
2 April 2022
d)
2 Mei 2022
44.
Pada Maret 2022, PT. HCL diperiksa oleh KPP XYZ untuk seluruh jenis pajak Tahun Pajak 2020. Pemeriksaan menggunakan jenis pemeriksaan lapangan. Jangka waktu pengujian pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh KPP XYZ paling lama.....
a)
6 bulan sejak Surat Perintah Pemeriksaan diterbitkan sampai dengan SPHP diterbitkan dan dapat diperpanjang paling lama 2 bulan
b)
6 bulan sejak Surat Perintah Pemeriksaan diterbitkan sampai dengan SPHP disampaikan dan dapat diperpanjang paling lama 2 bulan
c)
6 bulan sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak disampaikan sampai dengan SPHP diterbitkan dan dapat diperpanjang paling lama 2 bulan
d)
6 bulan sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak disampaikan sampai dengan SPHP disampaikan dan dapat diperpanjang paling lama 2 bulan
45.
Pembahasan hasil pemeriksaan lapangan atas permohonan penghapusan NPWP PT MKL karena melakukan penggabungan usaha dilakukan dalam jangka waktu…..
a)
2 bulan sejak tanggal SPHP diterbitkan sampai dengan tanggal LHP
b)
2 bulan sejak tanggal SPHP disampaikan sampai dengan tanggal LHP
c)
2 bulan sejak tanggal SP2 diterbitkan sampai dengan tanggal LHP
d)
2 bulan sejak tanggal SP2 disampaikan sampai dengan tanggal LHP
46.
Di bawah ini termasuk kriteria pemeriksaan dengan tujuan lain, kecuali…
a)
pemeriksaan atas pengukuhan PKP jabatan CV Diorama
b)
pemeriksaan atas perubahan tahun buku CV Handamas
c)
pemeriksaan atas pemberian NPWP PT Bersemi
d)
pemeriksaan atas penagihan pajak PT Jokarya
47.
KPP ABC melakukan pemeriksaan atas permohonan pencabutan PKP PT BHS dengan pemeriksaan lapangan. Pernyataan yang tepat dibawah ini adalah…
a)
LHP terbit paling lama 4 (empat) bulan sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan
b)
LHP terbit paling lama 4 (empat) bulan sejak Surat Perintah Pemeriksaan Lapangan disampaikan
c)
SPHP terbit paling lama 4 (empat) bulan sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan
d)
SPHP terbit paling lama 4 (empat) bulan sejak Surat Perintah Pemeriksaan Lapangan disampaikan
48.
Penghentian pemeriksaan bukti permulaan secara tertutup atas PT GHT dilakukan atas hal berikut, kecuali…
a)
PT GHT telah mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
b)
telah melebihi 10 tahun sejak saat terhutangnya pajak
c)
peristiwa bukan merupakan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
d)
tidak ditemukan adanya Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
49.
Penghentian pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka atas PT PLM dilakukan atas hal berikut, kecuali…
a)
PT PLM telah mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
b)
telah daluwarsa penuntutan
c)
peristiwa bukan merupakan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
d)
Direktur PT PLM telah meninggal dunia
50.
Jangka waktu pemeriksaan bukti permulaan secara tertutup adalah…
a)
paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan terbit
b)
paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan
c)
paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan
d)
paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan diterima oleh Pemeriksa Bukti Permulaan
51.
Berdasarkan hasil pemeriksaan KPP ABC terhadap PT VKL untuk Tahun Pajak 2020, tidak ditemukan pajak yang terutang. Atas hal tersebut, KPP ABC menerbitkan….
a)
SKPN
b)
SKPKB
c)
SKPLB
d)
SKPPKP
52.
Joni, pengusaha es krim, ingin melaksanakan kewajiban perpajakannya untuk Tahun Pajak 2022. Pelaksanaan kewajiban perpajakan tersebut dilakukan….
a)
tanpa menunggu diterbitkan SKPKB
b)
harus dilakukan setelah adanya himbauan dari KPP
c)
harus dilakukan setelah diterbitkan SKPKB
d)
harus dilakukan setelah diterbitkan STP
53.
Pada Oktober 2022, KPP ABC dapat melakukan pemeriksaan dan menerbitkan ketetapan pajak atas…
a)
SPT Tahunan PPh OP Tahun Pajak 2017
b)
SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2016
c)
SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2017
d)
SPT Masa PPh Pasal 23 Masa Pajak Agustus 2017
54.
Berdasarkan hasil pemeriksaan PT HND atas SPT Masa PPN Masa Pajak Juli 2019 yang dilakukan pada Mei 2022, ditemukan adanya PPN yang seharusnya tidak dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Atas hal tersebut, KPP ABC menerbitkan SKPKB ditambah dengan sa
a)
bunga sesuai tarif bunga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
b)
bunga sebesar 2% per bulan
c)
kenaikan sebesar 75%
d)
kenaikan sebesar 100%
55.
Di bawah ini proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang dapat dilakukan melalui penelitian, kecuali….
a)
pengembalian kelebihan pembayaran PPN PT GFT sebesar Rp6 miliar
b)
pengembalian kelebihan pembayaran PPh PT BHS sebesar Rp300 juta
c)
pengembalian kelebihan pembayaran PPh yang seharusnya tidak terutang
d)
pengembalian kelebihan pembayaran PPh Sdr. Gandhi, Direktur PT JKL, sebesar Rp 91 juta
56.
PT GDS telah memperoleh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPh sebesar Rp100 juta. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kelebihan pembayaran PPh hanya sebesar Rp70 juta. Atas hal tersebut, KPP ABC dapat menerbitkan…
a)
SKPKB ditambah dengan sanksi bunga sesuai tarif bunga yang ditetapkan Menteri Keuangan
b)
SKPKB ditambah dengan sanksi kenaikan sebesar 75%
c)
SKPKB ditambah dengan sanksi kenaikan sebesar 100%
d)
SKPKBT ditambah dengan sanksi kenaikan sebesar 100%
57.
PT JKT terlambat dalam membuat Faktur Pajak atas transaksi penyerahan BKP kepada CV LKH. Atas keterlambatan pembuatan faktur tersebut dapat diterbitkan…
a)
STP
b)
SKPKB
c)
SKPPKP
d)
SKPKBT
58.
PT TGK terdaftar NPWP pada 13 Desember 2022. Berdasarkan pemeriksaan, terdapat pajak yang masih kurang dibayar untuk Tahun Pajak 2019. Atas hal tersebut, terhadap PT TGK….
a)
tidak dapat diterbitkan SKPKB dan/atau STP karena PT TGK belum terdaftar pada tahun 2019
b)
dapat diterbitkan SKPKB dan/atau STP untuk tahun pajak 2019
c)
dapat diterbitkan SKPKB dan/atau STP untuk tahun pajak 2022
d)
hanya dapat diterbitkan STP untuk tahun pajak 2019
59.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, diterbitkan SKPLB atas nama CV LKJ pada 6 September 2022. KPP ABC menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak pada 1 Desember 2022. Atas keterlambatan tersebut, CV LKJ dapat diberikan imbalan bunga s
a)
1 bulan
b)
2 bulan
c)
3 bulan
d)
4 bulan
60.
Setelah dilakukan pemeriksaan kepada CV TYK, ternyata masih terdapat data yang belum terungkap dalam pemeriksaan. Atas hal tersebut, KPP ABC dapat melakukan….
a)
pemeriksaan dan menerbitkan SKPKB
b)
pemeriksaan dan menerbitkan SKPKBT
c)
penelitian dan menerbitkan SKPKB
d)
penelitian dan menerbitkan SKPKBT
61.
Di bawah ini merupakan dasar penagihan pajak, kecuali….
a)
SPT
b)
SKPKB
c)
STP
d)
SKPKBT
62.
Yang tidak termasuk dalam kegiatan penagihan pajak adalah….
a)
memberitahukan surat paksa
b)
melaksanakan penyitaan
c)
melaksanakan penyanderaan
d)
menjual barang yang telah disita
63.
CV. YTR belum melunasi SKPKB yang terbit pada 11 Januari 2022. Atas hal tersebut, KPP XYZ dapat menerbitkan Surat Teguran....
a)
setelah 18 Januari 2022
b)
setelah 10 Februari 2022
c)
setelah 17 Februari 2022
d)
setelah 18 Februari 2022
64.
Pelaksanaan lelang dilaksanakan setelah....
a)
lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan Penyitaan, jika Penanggung Pajak belum melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak
b)
lewat waktu 14 hari sejak tanggal pengumuman lelang, jika Penanggung Pajak belum melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak
c)
lewat waktu 21 hari sejak tanggal pelaksanaan Penyitaan, jika Penanggung Pajak belum melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak
d)
lewat waktu 21 hari sejak tanggal pengumuman lelang, jika Penanggung Pajak belum melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak
65.
Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus dapat diterbitkan...
a)
tanpa didahului Surat Teguran
b)
menunggu diterbitkan Surat Paksa
c)
harus setelah jatuh tempo pembayaran
d)
harus didahului Surat Teguran
66.
Jurusita pajak melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus dalam hal di bawah ini, kecuali….
a)
Penanggung Pajak kesulitan keuangan
b)
Penanggung Pajak berniat menjual aset yang dimiliki
c)
terdapat tanda-tanda Wajib Pajak akan pailit
d)
terjadi penyitaan barang Penanggung Pajak oleh pihak Bank
67.
Atas SKPKB yang diterbitkan pada 8 Januari 2020, KPP XYZ menerbitkan Surat Paksa pada 19 Januari 2022 dan diberitahukan ke Penanggung Pajak pada 21 Januari 2022. Daluwarsa penagihan atas SKPKB tersebut adalah:
a)
7 Januari 2025
b)
18 Januari 2027
c)
19 Januari 2027
d)
20 Januari 2027
68.
Apabila Wajib Pajak pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang membayar utang pajak, atas jumlah utang pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administratif berupa…
a)
bunga
b)
denda
c)
kenaikan
d)
pidana
69.
Andhika melunasi SKPKB yang terbit 13 Desember 2021 pada 16 Maret 2022. SKPKB tersebut tidak diajukan keberatan. Atas keterlambatan tersebut, dapat diterbitkan sanksi administrasi selama...
a)
2 bulan
b)
3 bulan
c)
4 bulan
d)
5 bulan
70.
Pelaksanaan penyitaan dilakukan oleh Jurusita Pajak….
a)
sebelum 2 x 24 jam sejak tanggal Surat Paksa diterbitkan
b)
setelah 2 x 24 jam sejak tanggal Surat Paksa diterbitkan
c)
sebelum 2 x 24 jam sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan
d)
setelah 2 x 24 jam sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan
71.
Di bawah ini merupakan ruang lingkup pembetulan, kecuali….
a)
kesalahan penghitungan peredaran usaha
b)
kesalahan penghitungan PPh pada akhir tahun
c)
kesalahan menentukan sanksi administrasi
d)
kesalahan masa pajak dalam STP
72.
Yang tidak dapat diajukan keberatan adalah….
a)
STP
b)
SKPKB
c)
SKPLB
d)
pemotongan pajak oleh pihak ketiga
73.
Di bawah ini yang memenuhi persyaratan pengajuan keberatan adalah:
a)
Wajib Pajak mengajukan keberatan atas 12 SKPKB dalam 1 surat pengajuan keberatan
b)
Wajib Pajak mengajukan keberatan menggunakan Bahasa Inggris karena telah diperkenankan menggunakan pembukuan dalam Bahasa Inggris
c)
Wajib Pajak telah melunasi STP yang diajukan keberatan
d)
Wajib Pajak mengajukan keberatan dalam jangka waktu 2 bulan sejak SKPLB dikirimkan
74.
PT ABC mengajukan keberatan atas SKPKB dan pengajuan tersebut ditolak oleh DJP. Atas hal tersebut, PT ABC dapat dikenai sanksi administrasi berupa…..
a)
denda sebesar 30%
b)
denda sebesar 50%
c)
kenaikan sebesar 30%
d)
kenaikan sebesar 50%
75.
Dibawah ini merupakan keputusan DJP atas proses keberatan, kecuali…
a)
membatalkan ketetapan pajak
b)
menambah pajak yang masih harus dibayar
c)
mengurangi pajak terutang
d)
menolak permohonan Wajib Pajak
76.
Pengajuan pengurangan STP yang tidak benar diatur dalam….
a)
Pasal 36 ayat 1 huruf a UU KUP
b)
Pasal 36 ayat 1 huruf b UU KUP
c)
Pasal 36 ayat 1 huruf c UU KUP
d)
Pasal 36 ayat 1 huruf d UU KUP
77.
Jangka waktu permohonan penghapusan sanksi administrasi dilakukan dalam….
a)
1 bulan sejak surat ketetapan dikirim
b)
3 bulan sejak surat ketetapan dikirim
c)
6 bulan sejak surat ketetapan dikirim
d)
jangka waktu permohonan tidak diatur
78.
Jangka waktu penyelesaian permohonan keberatan adalah….
a)
3 bulan sejak surat permohonan diterima
b)
6 bulan sejak surat permohonan diterima
c)
9 bulan sejak surat permohonan diterima
d)
12 bulan sejak surat permohonan diterima
79.
Jangka waktu penyelesaian permohonan penghapusan sanksi dalam SKPKB adalah….
a)
3 bulan sejak surat permohonan diterima
b)
6 bulan sejak surat permohonan diterima
c)
9 bulan sejak surat permohonan diterima
d)
12 bulan sejak surat permohonan diterima
80.
PT ABC menerima SKPKB yang diterbitkan tanpa melalui proses penyampaian SPHP. Atas hal tersebut, PT ABC dapat mengajukan….
a)
keberatan
b)
pembatalan SKPKB sesuai Pasal 36 ayat 1 huruf b UU KUP
c)
pembatalan SKPKB sesuai Pasal 36 ayat 1 huruf c UU KUP
d)
pembatalan SKPKB sesuai Pasal 36 ayat 1 huruf d UU KUP
81.
PT HNF berencana mengajukan banding untuk Tahun Pajak 2019. Pengajuan banding tersebut diajukan ke….
a)
Pengadilan Pajak
b)
Pengadilan Negeri
c)
Pengadilan Tinggi
d)
Pengadilan Tata Usaha Negara
82.
Permohonan banding dapat diajukan atas…
a)
SKPKB
b)
SKPLB
c)
SKPN
d)
Surat Keputusan Keberatan
83.
Permohonan banding yang dianggap telah memenuhi persyaratan adalah….
a)
permohonan banding PT VHS yang ditandatangani oleh pengurus perusahaan
b)
permohonan banding PT HKL yang dilampiri dengan SKPKB
c)
permohonan banding PT YHG atas dua surat keputusan keberatan
d)
permohonan banding PT LKM yang diajukan 4 bulan sejak SK Keberatan diterima
84.
Jika permohonan banding PT VHS ditolak oleh Pengadilan Pajak pada tahun 2022, PT VHS dapat dikenakan sanksi berupa…
a)
denda sebesar 60%
b)
denda sebesar 100%
c)
kenaikan sebesar 60%
d)
kenaikan sebesar 100%
85.
Penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelabihan Pajak yang tidak sesuai dengan prosedur dapat diajukan….
a)
Gugatan
b)
Keberatan
c)
Banding
d)
Peninjauan Kembali
86.
Pengajuan gugatan dalam rangka pelaksanaan Surat Paksa diajukan dalam jangka waktu….
a)
7 hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Paksa
b)
14 hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Paksa
c)
21 hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Paksa
d)
30 hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Paksa
87.
Wajib Pajak yang tidak setuju dengan putusan pengadilan pajak dapat mengajukan peninjauan kembali ke…
a)
Pengadilan Negeri
b)
Pengadilan Tinggi
c)
Pengadilan Tata Usaha Negara
d)
Mahkamah Agung
88.
Permohonan peninjauan Kembali yang diajukan oleh DJP dikabulkan oleh Mahkamah Agung, sehingga terdapat pajak yang harus dibayar oleh PT BHS. Atas hal tersebut, PT BHS dikenakan sanksi administrasi berupa….
a)
denda sebesar 60%
b)
denda sebesar 100%
c)
kenaikan sebesar 60%
d)
kenaikan sebesar 100%
89.
Pengajuan peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan….
a)
1 kali
b)
2 kali
c)
3 kali
d)
4 kali
90.
Dalam pengajuan peninjauan kembali, pajak yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak….
a)
dapat dilakukan penagihan pajak
b)
harus dilunasi sebelum mengajukan peninjauan Kembali
c)
tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding
d)
tertangguh sampai dengan 2 bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding
91.
Dibawah ini yang tidak termasuk dalam pengertian penyidikan adalah:
a)
menemukan potensi pajak
b)
menemukan tersangka
c)
mengumpulkan bukti tindak pidana perpajakan
d)
membuat terang tindak pidana perpajakan yang terjadi
92.
Penyidikan tindak pidana perpajakan di DJP dilakukan oleh:
a)
Account Representative
b)
Fungsional Pemeriksa Pajak di KPP
c)
Fungsional Pemeriksa Pajak di Kanwil
d)
PPNS DJP
93.
Setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya akan dikenakan....
a)
denda atau pidana kurungan
b)
denda atau pidana penjara
c)
denda serta pidana penjara
d)
pidana penjara
94.
Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dilakukan penuntutan setelah melampaui waktu ........ sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, berakhirnya Bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.
a)
5 tahun
b)
7 tahun
c)
10 tahun
d)
15 tahun
95.
Untuk kepentingan penerimaan negara, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan di bidang tindak pidana perpajakan atas permintaan....
a)
Menteri Keuangan
b)
Dirjen Pajak
c)
Kepala Kanwil DJP
d)
Kepala KPP
96.
Sdr. Hansen, kurator, dapat menjadi wakil dari Wajib Pajak...
a)
yang di likuidasi
b)
yang melakukan penggabungan usaha
c)
yang dinyatakan pailit
d)
yang sedang melakukan perubahan usaha
97.
Di bawah ini yang tidak dapat menjadi wakil dari PT BCG adalah:
a)
Sdr. Toni, pegawai PT BCG
b)
Sdr. Jefry, tidak tercantum dalam susunan pengurus dalam akta pendirian, tetapi berwenang mengambil keputusan di PT BCG
c)
Sdr. Roni, komisaris PT BCG
d)
Sdr. Yani, pemegang saham mayoritas PT BCG
98.
Sdr. Rendy ingin menggunakan kuasa untuk mengurus pengajuan keberatan. Kuasa yang dapat ditunjuk oleh Sdr. Rendy tanpa harus menunjukkan kompetensi di bidang perpajakan adalah:
a)
Sdr. Handy, sahabat Sdr. Rendy
b)
Sdr. Budiman, orang tua Sdr. Rendy
c)
Sdr. Fani, asisten pribadi Sdr. Rendy
d)
Sdr. Felix, pegawai bagian keuangan di kantor Sdr. Rendy
99.
Kewajiban merahasiakan data bank ditiadakan atas permintaan tertulis dari....
a)
Menteri Keuangan
b)
Dirjen Pajak
c)
Kepala Kanwil DJP
d)
Kepala KPP
100.
Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan bukti yang diminta sesuai Pasal 35 UU KUP akan dikenai sanksi….
a)
denda
b)
pidana kurungan
c)
denda atau pidana kurungan
d)
denda dan pidana kurungan
Reset
