WorksheetsPost Test Sabtu 22 Juli 2023
Total questions: 25
Worksheet time: 15mins
Name
Class
Date
1.
Dalam mengatur penyelenggaraan Pemerintahan, Pancasila berperan sebagai?
a)
Dasar beragama
b)
Undang-Undang
c)
Pengaturan
d)
Keputusan Pemerintah
e)
Dasar Negara
2.
Tidak Memaksakan kehendak kepada orang lain, merupakan salah satu pengamalan Pancasila dalam sila?
a)
Sila Pertama
b)
Sila Kedua
c)
Sila Ketiga
d)
Sila Keempat
e)
Sila Kelima
3.
Pasal 22E ayat (1) UUD NKRI 1945 menyebutkan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur, dan adil setiap…..?
a)
Lima tahun sekali
b)
Lima tahun dan diperpanjang
c)
Lima tahun saja
d)
Sepuluh tahun
e)
Ditentukan Presiden
4.
Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilihan Umum. Pengertian tersebut merupakan pemaknaan konstitusional terhadap Pasal … Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945?
a)
Pasal 22C ayat (2)
b)
Pasal 22E ayat (2)
c)
Pasal 22C ayat (1)
d)
Pasal 22E ayat (5)
e)
Pasal 22 ayat (2)
5.
Sesuai Ketentuan UU pemilu No 7 tahun 2017, keputusan tertinggi pengambilan keputusan di panwascam adalah…
a)
rapat Pleno
b)
rapat harian
c)
rapat Internal
d)
rapat Mingguan
e)
rapat bulanan
6.
Pasal 22E dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia berisi tentang ketentuan ...
a)
Kewarganegaraan
b)
Tolerasi beragama
c)
Pemilihan Umum Kepala Daerah
d)
Pemilihan Umum
e)
Pemilihan Umum MPR
7.
Ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD NKRI 1945, berbunyi?
a)
Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum
b)
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang
c)
Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis
d)
Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
e)
Semua salah
8.
Pasal 1 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakanbentuk Negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang berbentuk?
a)
Demokrasi
b)
Republik
c)
Demokrasi Konstitus
d)
Konstitusi
e)
Federal
9.
Dalam No UU 7 tahun 2017, larangan Politik uang hanya menjagkau tiga tahapan…
a)
tahapan pendaftaran partai
b)
tahapan pencalonan
c)
tahapan kampanye, masa tenang dan pungut hitung
d)
tahapan logistic
e)
tahapan rekapitulasi
10.
Seorang ASN yang masih aktif dan hendak menjadi calon anggota DPR. Menurut UU No 7 tahun 2017 ASN tersebut wajib…
a)
Mengundurkan diri sbg ASN yang tidak dapat ditarik kembali
b)
Cuti ditanggung negara
c)
Cuti diluar tanggungan negara
d)
izin atasan
e)
cuti saat kampanye saja
11.
Berikut ini yang bukan merupakan prinsip pelaksanaan Pemilu di Indonesia,ialah?
a)
Mandiri
b)
Jujur
c)
Efektif dan efisien
d)
Berdaulat
e)
Proporsional
12.
Salah satu prinsip pelaksanaan Pemilu adalah mandiri. Yang dimaksud dengan prinsip mandiri adalah?
a)
Pemilu dilaksanakan oleh penyelengara Pemilu yang independen dan tidak memihak
b)
Pemilu dilaksanakan tanpa biaya
c)
Pemilu dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama Pemerintah
d)
Pemilu dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu yang dibentuk oleh Partai Politik
e)
Pemilu dilaksanakan menggunakan APBN dan APBD
13.
Pemilihan Umum di Indonesia diselenggarakan untuk memilih?
a)
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Anggota Badan Perwakilan Keuangan
b)
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
c)
Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Majelis PermusyawaratanRakyat
d)
Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
e)
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
14.
Asas-asas Pemilihan Umum di Indonesia ialah?
a)
Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
b)
Langsung, umum, bebas, rahasia, mandiri, jujur, dan adil
c)
Langsung, bebas, rahasia, jujur, akuntabel, dan adil
d)
Langsung, umum, bebas, rahasia, akuntabel, dan adil
e)
Langsung, bebas, rahasia, mandiri, jujur, dan adil
15.
Manakah di bawah ini yang merupakan kewajiban Panwaslu Kelurahan/Desa?
a)
menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan sesuai dengan tahapan Pemilu sccara periodik dan/atau berdasarkan kebuhrhan
b)
melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
c)
menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwas Kabupaten/Kota berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan di tingkat Kecamatan
d)
a dan b benar
e)
b dan c benar
16.
Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kecamatan merupakan
a)
Tugas Panwaslu Kecamatan
b)
Wewenang Panwaslu Kecamatan
c)
Kewajiban Panwaslu Kecamatan
d)
Kebutuhan Panwaslu Kecamatan
e)
Kekuatan Panwaslu Kecamatan
17.
Dibawah ini bukan kewajiban Panwaslu Kelurahan desa menurut UU No 7 tahun 2017 Kecuali…
a)
Memeriksa, mengkaji dan memutus dugaan pelanggaran pemilu
b)
Melakukan audit dokumen daftar pemilih
c)
Memeriksa PPS
d)
Menjalankan tugas dan wewenang dengan adil
e)
Membubarkan kampanye
18.
Struktur kelembagaan di lembaga pengawas pemilu adalah ….
a)
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS
b)
Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa
c)
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota
d)
Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS
e)
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa
19.
Pengawas (Tempat Pemungutan Suara) TPS berjumlah ….
a)
1 Orang setiap desa/kelurahan
b)
1 Orang setiap TPS
c)
2 Orang setiap TPS
d)
3 Orang setiap desa/kelurahan
e)
5 Orang setiap desa/kelurahan
20.
Pelanggaran terhadap ASN yang terlibat politik Praktis dengan cara mendaftarkan diri menjadi anggota Partai Politik adalah bagian dari jenis pelanggaran yaitu
a)
Pelanggaran Administrasi
b)
Pelanggaran Pidana
c)
Pelanggaran Etik
d)
Pelanggaran Hukum Lain
e)
Sengketa Pemilu atau Pemilihan
21.
Pengawasan pemungutan suara di TPS dilaksanakan oleh ….
a)
Pengawas TPS
b)
Panwaslu Kelurahan/Desa
c)
Panwaslu Kecamatan
d)
Bawaslu Kabupaten/Kota
e)
Sukarelawan
22.
Undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan Umum adalah ….
a)
UU No 3 Tahun 2008
b)
UU No 4 Tahun 2008
c)
UU No 5 Tahun 2013
d)
UU No 7 Tahun 2017
e)
UU No 14 Tahun 2009
23.
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal ….
a)
19 April 2024
b)
14 Februari 2024
c)
19 Februari 2024
d)
28 November 2024
e)
20 November 2024
24.
Hasil kegiatan pengawasan pemilu dituangkan dalam ….
a)
Formulir Model A
b)
Formulir Model B
c)
Formulir Model C
d)
Formulir Model D
e)
Formulir Model E
25.
Secara kelembagaan Pengawas Kecamatan bersifat ….
a)
Permanen
b)
Ad-hoc
c)
Tetap
d)
Jawaban a dan c benar
e)
Jawaban a dan c salah
100 %
