Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU Administrasi Pemerintahan, Keputusan TUN / Keputusan Administrasi Pemerintahan terkandung unsur berikut ini, kecuali ...

Keputusan yang tidak mengubah hak dan kewajiban yang telah ada, tetapi sekedar menyatakan hak dan kewajiban tersebut (rechtsvasttellende beschikking) merupakan ...

Keputusan yang melahirkan atau menghapuskan suatu hubungan hukum atau keputusan itu menimbulkan suatu hak baru yang sebelumnya tidak dipunyai oleh seseorang yang namanya tercantum dalam keputusan itu (rechtshappend beschikking) merupakan ...

Tindakan yang dibuat oleh pemerintah tidak sepihak, artinya melibatkan pihak lain. Misalnya kontrak antara pemerintah dengan pihak swasta (warga masyarakat). Tindakan tersebut tunduk dan masuk ke dalam ranah pengaturan hukum keperdataan yang tunduk pula pada asas kebebasan berkontra. Tindakan tersebut merupakan ...

Keputusan Tata Usaha Negara hanya dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif. Apakah pernyataan ini tepat?

Keputusan Tata Usaha Negara hanya dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatir dan penyelenggara negara lainnya. Apakah pernyataan ini tepat?

Keputusan tata usaha negara dan/atau tindakan bersumber dari kewenangan terikat atau kewenangan bebas. Maksud kewenangan bebas terjadi apabila ...

Keputusan TUN memiliki beberapa unsur yaitu: 1) penetapan tertulis; 2) diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara; 3) yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara; 4) bersifat konkret; 5) bersifat individual; 6) yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata. Apakah pernyataan tersebut tepat?

Naskah dinas yang bersifat mengatur, umum, abstrak, dan berlaku terus menerus merupakan pengertian dari ...

Naskah dinas yang bersifat internal berisi komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan dandari bawahan kepada atasan, merupakan pengertian dari ...

Naskah dinas dari atasan yang ditujuan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, merupakan pengertian dari ...

Pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang, hal tersebut merupakan pengertian dari ...

Pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi, merupakan pengertian ...

Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Pernyataan tersebut apakah sudah tepat?

• Kepala SKPD, dapat menandatangani naskah dinas antar lembaga yang bersifat kebijakan/keputusan, apabila telah mendapatkan pelimpahan kewenangan dalam bentuk Delegasi atau Mandat dari Walikota.

• Pernyataan tersebut apakah sudah tepat?

Kepala SKPD, atas nama Walikota mendatangani naskah dinas ekstern di luar lingkungan Pemerintah Daerah dalam bentuk dan susunan surat, yang terdiri atas: Surat Biasa, Surat Keterangan, Surat Perintah, Surat Undangan, Surat Pengantar, Piagam, dan sertifikat. Apakah pernyataan ini sudah tepat?

Penggunaan istilah ketika pejabat yang menandatangani surat dinas telah diberi mandat oleh pejabat yang bertanggung jawab, berdasarkan bidang tugas dan tanggung jawab pejabat yang bersangkutan, ialah ...

Penandatanganan pelaksana tugas, yang disingkat (Plt.), adalah sebagai berikut, kecuali ...

Penandatanganan pelaksana harian, yang disingkat (Plh.), adalah sebagai berikut, ...

Unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya, merupakan pengertian dari ...

Keputusan Tata Usaha Negara berbeda dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan.

Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundangundangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Hal tersebut merupakan pengertian dari ...

Kerja sama antara Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan guna kelancaran pelayanan Administrasi Pemerintahan di suatu instasi pemerintahan yang membutuhkan. Hal tersebut merupakan ...

Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat yang merupakan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut merupakan ...

Keputusan berakhir apabila

Pengadilan yang berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan ialah ...

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang. Larangan penyalahgunaan Wewenang meliputi: 1) larangan melampaui Wewenang; 2) larangan mencampuradukan Wewenang; dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang.

Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh ...

Bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap termasuk dalam kategori larangan penyalahgunaan kewenangan ...

Akibat hukum penyalahgunaan wewenang yang melampaui wewenang adalah ...

Akibat hukum penyalahgunaan wewenang yang mencampuradukkan wewenang adalah ...

Penggunaan Diskresi dikategorikan mencampuradukkan Wewenang apabila bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Akibat hukum nya ialah