Wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

KUIZ MPP

Total questions: 30

Worksheet time: 15mins

Name
Class
Date
1.

1. Berikut pernyataan-pernyataan terkait siklus APBN:

I) RPJM disusun setiap empat tahun sekali;
II) Pemeriksaan BPK atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dilaksanakan selama enam
bulan setelah laporan keuangan disusun;
III) Presiden mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN kepada DPR dalam bentuk rancangan undang-undang paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir;
IV) Pemeriksaan pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan BPK ataupun APIP sepanjang tahun.
Dari pernyataan-pernyataan di atas manakah yang merupakan pernyataan yang paling tepat?
Pilih salah satu:

a)

I

b)

II

c)

III

d)

IV

2.

Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) diperlukan pemilihan metode kualifikasi. Doni, auditor pertama pada Inspektorat Kabupaten Kola Kola, menjadi anggota pada tim reviu proses PBJ pada Dinas Kesehatan. Doni dan tim, melakukan reviu atas jasa konsultasi perorangan dan pelelangan umum, serta bukan untuk pekerjaan kompleks. Berdasarkan hal tersebut, metode kualifikasi yang digunakan dalam PBJ adalah ….

a)

satu tahap kualifikasi

b)

prakualifikasi

c)

pascakualifikasi

d)

dua tahap kualifikasi

3.

Dalam laporan operasional sebuah lembaga, diketahui surplus laporan operasional sebesar 2,5 Milyar Rupiah. Pada tahun berjalan terdapat koreksi negatif ekuitas sebesar Rp500.000.000. Jika ekuitas awal sebesar 14,3 triliun rupiah, berapakah ekuitas akhir dari lembaga tersebut …

a)

12,3 triliun rupiah

b)

17,3 triliun rupiah

c)

13,8 triliun rupiah

d)

14,5 triliun rupiah

4.

Berikut ini merupakan perbedaan antara UP dengan TUP bagi instansi pemerintah pusat yang perlu diperhatikan setiap pengelola keuangan dan APIP saat melakukan reviu laporan keuangan, yaitu ….
(Pilih salah satu)

a)

batas waktu penggunaan dan pertanggungjawaban

b)

dapat dicairkan setelah SP2D terbit

c)

dapat dicairkan setelah SP2D terbit

d)

digunakan untuk belanja barang/ jasa

5.

Sebagai langkah awal pelaksanaan anggaran, perlu dilakukan penetapan pejabat pengelola keuangan. Berikut ini yang bukan termasuk sebagai pejabat pengelola keuangan adalah ….

a)

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

b)

Pengguna Anggaran

c)

Pejabat Pembuat Keputusan

d)

Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar

6.

Pengelolaan aset merupakan salah satu tugas pengelolaan keuangan negara. Berikut merupakan jenis aset yang tepat yang dikelola dalam keuangan negara adalah ….

a)

aset keuangan => hak cipta/goodwill

b)

aset non-keuangan => persediaan

c)

aset keuangan => aset tetap

d)

aset non-keuangan => investasi

7.

Tata kelola manajemen sektor publik yang terbentuk dalam birokrasi pemerintah mengalami perkembangan dari masa ke masa. Berikut ini merupakan perkembangan yang terjadi terhadap manajemen sektor publik adalah …

a)

new public management – birokrasi kaku dan hierarkis – good governance

b)

birokrasi kaku dan hierarkis – new public management – good governance

c)

good governance – new public management – birokrasi kaku dan hierarkis

d)

birokrasi kaku dan hierarkis – good governance – new public management

8.

Untuk memenuhi kebutuhan operasional, KPA dapat mengajukan UP kepada KPPN. Jika pagu jenis belanja UP pada unit A sebesar Rp 4.500.000.000, maka besaran UP maksimal adalah …

a)

Rp 500.000.000

b)

Rp100.000.000

c)

Rp50.000.000

d)

Rp 200.000.000

9.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN untuk kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Adit melakukan reviu pembagian DAU untuk daerah Indonesia bagian Timur . Untuk dapat memastikan ketepatan nilai DAU yang diterima masing-masing daerah, maka data yang diperlukan oleh Adit adalah …. (pilih salah satu)

a)

celah fiskal dan alokasi khusus daerah

b)

celah fiskal, kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah

c)

celah fiskal dan jumlah gaji PNS daerah

d)

celah fiskal, PAD dan dana bagi hasil masing-masing daerah

10.

Dina mendapatkan penugasan melakukan reviu proses perencanaan pembangunan di Kementerian tempatnya bekerja. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut, maka Dina akan mengumpulkan dokumen-dokumen berikut ini ….

a)

Renstra, RKP, dan Renja

b)

Renstra, RKA, dan Renja

c)

Renstra, RDK, dan Renja

d)

Renstra, RTP, dan Renja

11.

Siklus pengelolaan keuangan instansi pemerintah pusat yang benar adalah sebagai berikut ….
Pilih salah satu:

a)

SPP – disetujui – SPM – disetujui – SP2D

b)

Surat pesanan – disetujui – SPP – disetujui – SP2D

c)

SPK – disetujui – SPP – disetujui – SP2D

d)

SKPD – disetujui – SPM – disetujui – SP2D

12.

Dalam penyelenggaraan negara, setiap lembaga negara memiliki fungsi masing-masing. Pernyataan berikut ini yang paling benar terkait lembaga dan fungsinya adalah

a)

inspektif: BPK

b)

yudikatif: Kejaksaan Agung

c)

eksekutif: DPR

d)

legislatif: partai politik

13.

Dalam proses penyusunan rencana penarikan dana, jenis belanja yang tidak dapat direncanakan dengan uang persediaan (UP) maupun langsung (LS) adalah …. (Pilih salah satu)

a)

belanja honorarium

b)

belanja kegiatan sosialisasi

c)

belanja pegawai

d)

belanja ATK

14.

Dalam melaksanakan anggaran, setiap pengelola keuangan perlu memastikan setiap anggaran belanja dikategorikan ke dalam pos belanja yang tepat. Berikut ini yang termasuk pengategorian jenis belanja yang tepat adalah …

a)

pembayaran honorarium PNS termasuk jenis belanja pegawai

b)

pembayaran honorarium PNS termasuk jenis belanja pegawai

c)

pembayaran honorarium PNS termasuk jenis belanja pegawai

d)

pembayaran honorarium PNS termasuk jenis belanja pegawai

15.

Salah satu karakteristik good governance yang dirumuskan dalam deklarasi Manila adalah memberikan jaminan kesamaan hak bagi setiap individu dalam pengambilan keputusan. Pernyataan ini merupakan penjelasan atas karakteristik good governance, yaitu ….

a)

partisipatif

b)

akuntabel

c)

akuntabel

d)

akuntabel

16.

Firza adalah seorang auditor pertama pada Inspektorat Jenderal Kementerian DEF, menjadi anggota dalam tim reviu laporan keuangan Kementerian DEF. Dalam pelaksanaan reviu, Firza menemukan selisih pencatatan belanja pada laporan realisasi anggaran dengan laporan operasional. Hal ini terjadi karena jumlah nilai penerbitan SP2D yang tidak sesuai dengan nilai ….

a)

SPM yang dipertanggungjawabkan

b)

SSBP yang dipertanggungjawabkan

c)

SSP yang dipertanggungjawabkan

d)

SPD yang dipertanggungjawabkan

17.

Instansi pemerintah pusat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat juga menerima Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penerimaan berikut merupakan contoh jenis PNBP fungsional adalah ….

a)

penerimaan pengembalian belanja tahun sebelumnya

b)

penerimaan pengembalian belanja tahun sebelumnya

c)

penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan

d)

penerimaan dari kegiatan pelayanan

18.

Perhatikan pernyataan berikut ini:
I) Melakukan uji petik atas transaksi belanja telah didukung dokumen pengeluaran yang sah;
II) Memastikan pengakuan pengembalian belanja pada periode tahun sebelumnya;
III) Memastikan belanja telah dicatat walaupun tanpa Berita Acara Rekonsiliasi;
IV) Melakukan uji petik atas transaksi penyertaan modal yang dilakukan pemerintah daerah.
Dari pernyataan-pernyataan di atas, manakah tujuan yang dapat dicapai pengawasan intern dalam
rangka meningkatkan proses tata kelola sektor publik?

a)

I dan II

b)

II dan IV

c)

I dan IV

d)

I dan IV

19.

Rina, auditor pertama pada Inspektorat Kabupaten Sukajadi, menjadi anggota dalam tim evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Pertanian Kabupaten Sukajadi. Berdasarkan konsepsi pengelolaan keuangan negara, kegiatan yang dilaksanakan oleh Rina dan tim, termasuk asas ….

a)

akuntabilitas

b)

spesialitas

c)

proporsionalitas

d)

proporsionalitas

20.

The Institute of Internal Auditors (IIA) mengategorikan aktivitas audit intern menjadi dua, assurance dan konsultasi. Berikut ini merupakan pernyataan dari kedua jenis aktivitas tersebut yang paling benar adalah ….

a)

lingkup kegiatan pada pelaksanaan assurance ditentukan oleh auditor

b)

hasil akhir dari penugasan jasa konsultasi adalah penilaian, opini, atau simpulan

c)

terdapat dua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan assurance

d)

maksud utama penugasan jasa konsultasi adalah memberikan penilaian independen

21.

Inspektur Kementerian XYZ menugaskan Kevin dalam tim reviu laporan keuangan Kementerian XYZ. Ketua tim menugaskan Kevin untuk mereviu pengelolaan piutang. Pada tahun 202X, Kementerian XYZ memiliki piutang awal sebesar 150 milliar rupiah, pada tahun berjalan telah ditentukan piutang tidak tertagih sebesar 30% dari total piutang awal. Piutang tidak tertagih tersebut telah diajukan untuk dihapus. Untuk memastikan penghapusan piutang tersebut, Kevin perlu mendapatkan dokumen persetujuan penghapusan piutang dari ….

a)

DPR

b)

Presiden dengan persetujuan DPR

c)

Presiden

d)

Menteri Keuangan

22.

Salah satu prinsip penganggaran adalah dirancang untuk mengupayakan pencapaian hasil kerja dari input yang ditetapkan. Prinsip tersebut merupakan pengertian dari prinsip ….

a)

efisiensi dan efektivitas anggaran

b)

disiplin anggaran

c)

transparansi dan akuntabilitas anggaran

d)

disusun dengan pendekatan kinerja

23.

Berikut ini yang bukan merupakan prinsip penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) yaitu….

a)

pertanggungjawaban

b)

pertimbangan

c)

pengecualian

d)

perbandingan

24.

Dalam pengelolaan keuangan pemerintah pusat terdapat fungsi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Berikut ini yang merupakan KPA dan masing masing instansi pemerintah pusat adalah ….

a)

Dirjen pada unit Direktorat Jenderal Kementerian, dan Kepala Kantor pada unit Eselon III/IV

b)

Direktur pada unit Direktorat Jenderal Kementerian, dan Kepala Kantor pada unit Eselon III/IV

c)

Direktur pada unit Direktorat Jenderal Kementerian, dan Sekretaris Jenderal pada unit Sekretariat Jenderal

d)

Kepala Biro pada unit Sekretariat Jenderal Kementerian, dan Kepala Kantor pada unit Eselon III/IV

25.

Dalam penerapan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), dapat ditentukan cara pengadaan berdasarkan kebutuhan masing-masing. Salah satu pelaksanaan PBJ yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan bekerja sama dengan Universitas Negeri Jakarta adalah mengadakan alat peraga bagi posyandu di seluruh DKI Jakarta. Hal ini merupakan bentuk pengadaan ….

a)

swakelola

b)

swasembada

c)

penyedia barang/jasa

d)

swadaya

26.

Dalam hierarki kriteria dan indikator kinerja, terdapat keluaran dan dampak aktual yang diharapkan dalam pemeriksaan kinerja. Hal ini merupakan indikator untuk menilai ….

a)

kepatuhan

b)

ekonomis

c)

efisiensi

d)

efektivitas

27.

Dalam pengelolaan anggaran, dimungkinkan adanya revisi anggaran. Namun demikian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan revisi anggaran, yaitu tidak boleh mengurangi alokasi anggaran ….

a)

belanja bahan makanan tahanan

b)

belanja makan minum rapat

c)

paket pekerjaan yang belum direalisasikan

d)

belanja ATK

28.

Elis mendapatkan tugas dari Inspektur untuk melakukan reviu pengelolaan PNBP pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian AF. Di dalam pelaksanaan tugas, Elis menemukan bahwa
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian AF melaksanakan kegiatan dengan menggunakan
sebagian dana PNBP. Dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan oleh Elis untuk memastikan
pengelolaan PNBP tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan ….

a)

DIPA, bukti pembayaran pajak, dan bukti setor

b)

DIPA, bukti tagih PNBP, dan bukti belanja

c)

DIPA, bukti tagih PNBP, dan surat persetujuan penggunaan

d)

DIPA, bukti tagih PNBP, dan bukti pembayaran pajak

29.

Ike sedang mendapatkan tugas untuk memantau realisasi PNBP pada BLU C. Pada tahun 202X target PNBP BLU C adalah 200 milliar rupiah, dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan sebesar 80% dari target penerimaan tersebut, dan Satker A pada BLU C mendapat persetujuan sebesar 50% dari total penggunaan PNBP secara langsung. Jika PNBP semester 1 sebesar 120 miliar rupiah, maka berapakah penggunaan maksimal yang dapat digunakan Satker A?

a)

60 milliar rupiah

b)

96 milliar rupiah

c)

80 milliar rupiah

d)

48 milliar rupiah

30.

Lima kategori pertanggungjawaban dalam model stone adalah sebagai berikut ... (kecuali)

a)

kontrol dari parlemen (DPR)

b)

perwakilan masyarakat

c)

partai politik

d)

pasar (konsumen‐pengusaha).