WorksheetsKUIZ MPP
Total questions: 30
Worksheet time: 15mins
1. Berikut pernyataan-pernyataan terkait siklus APBN:
I) RPJM disusun setiap empat tahun sekali;
II) Pemeriksaan BPK atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dilaksanakan selama enam
bulan setelah laporan keuangan disusun;
III) Presiden mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN kepada DPR dalam bentuk rancangan undang-undang paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir;
IV) Pemeriksaan pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan BPK ataupun APIP sepanjang tahun.
Dari pernyataan-pernyataan di atas manakah yang merupakan pernyataan yang paling tepat?
Pilih salah satu:
I
II
III
IV
Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) diperlukan pemilihan metode kualifikasi. Doni, auditor pertama pada Inspektorat Kabupaten Kola Kola, menjadi anggota pada tim reviu proses PBJ pada Dinas Kesehatan. Doni dan tim, melakukan reviu atas jasa konsultasi perorangan dan pelelangan umum, serta bukan untuk pekerjaan kompleks. Berdasarkan hal tersebut, metode kualifikasi yang digunakan dalam PBJ adalah ….
satu tahap kualifikasi
prakualifikasi
pascakualifikasi
dua tahap kualifikasi
Dalam laporan operasional sebuah lembaga, diketahui surplus laporan operasional sebesar 2,5 Milyar Rupiah. Pada tahun berjalan terdapat koreksi negatif ekuitas sebesar Rp500.000.000. Jika ekuitas awal sebesar 14,3 triliun rupiah, berapakah ekuitas akhir dari lembaga tersebut …
12,3 triliun rupiah
17,3 triliun rupiah
13,8 triliun rupiah
14,5 triliun rupiah
Berikut ini merupakan perbedaan antara UP dengan TUP bagi instansi pemerintah pusat yang perlu diperhatikan setiap pengelola keuangan dan APIP saat melakukan reviu laporan keuangan, yaitu ….
(Pilih salah satu)
batas waktu penggunaan dan pertanggungjawaban
dapat dicairkan setelah SP2D terbit
dapat dicairkan setelah SP2D terbit
digunakan untuk belanja barang/ jasa
Sebagai langkah awal pelaksanaan anggaran, perlu dilakukan penetapan pejabat pengelola keuangan. Berikut ini yang bukan termasuk sebagai pejabat pengelola keuangan adalah ….
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Keputusan
Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar
Pengelolaan aset merupakan salah satu tugas pengelolaan keuangan negara. Berikut merupakan jenis aset yang tepat yang dikelola dalam keuangan negara adalah ….
aset keuangan => hak cipta/goodwill
aset non-keuangan => persediaan
aset keuangan => aset tetap
aset non-keuangan => investasi
Tata kelola manajemen sektor publik yang terbentuk dalam birokrasi pemerintah mengalami perkembangan dari masa ke masa. Berikut ini merupakan perkembangan yang terjadi terhadap manajemen sektor publik adalah …
new public management – birokrasi kaku dan hierarkis – good governance
birokrasi kaku dan hierarkis – new public management – good governance
good governance – new public management – birokrasi kaku dan hierarkis
birokrasi kaku dan hierarkis – good governance – new public management
Untuk memenuhi kebutuhan operasional, KPA dapat mengajukan UP kepada KPPN. Jika pagu jenis belanja UP pada unit A sebesar Rp 4.500.000.000, maka besaran UP maksimal adalah …
Rp 500.000.000
Rp100.000.000
Rp50.000.000
Rp 200.000.000
Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN untuk kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Adit melakukan reviu pembagian DAU untuk daerah Indonesia bagian Timur . Untuk dapat memastikan ketepatan nilai DAU yang diterima masing-masing daerah, maka data yang diperlukan oleh Adit adalah …. (pilih salah satu)
celah fiskal dan alokasi khusus daerah
celah fiskal, kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah
celah fiskal dan jumlah gaji PNS daerah
celah fiskal, PAD dan dana bagi hasil masing-masing daerah
Dina mendapatkan penugasan melakukan reviu proses perencanaan pembangunan di Kementerian tempatnya bekerja. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut, maka Dina akan mengumpulkan dokumen-dokumen berikut ini ….
Renstra, RKP, dan Renja
Renstra, RKA, dan Renja
Renstra, RDK, dan Renja
Renstra, RTP, dan Renja
Siklus pengelolaan keuangan instansi pemerintah pusat yang benar adalah sebagai berikut ….
Pilih salah satu:
SPP – disetujui – SPM – disetujui – SP2D
Surat pesanan – disetujui – SPP – disetujui – SP2D
SPK – disetujui – SPP – disetujui – SP2D
SKPD – disetujui – SPM – disetujui – SP2D
Dalam penyelenggaraan negara, setiap lembaga negara memiliki fungsi masing-masing. Pernyataan berikut ini yang paling benar terkait lembaga dan fungsinya adalah
inspektif: BPK
yudikatif: Kejaksaan Agung
eksekutif: DPR
legislatif: partai politik
Dalam proses penyusunan rencana penarikan dana, jenis belanja yang tidak dapat direncanakan dengan uang persediaan (UP) maupun langsung (LS) adalah …. (Pilih salah satu)
belanja honorarium
belanja kegiatan sosialisasi
belanja pegawai
belanja ATK
Dalam melaksanakan anggaran, setiap pengelola keuangan perlu memastikan setiap anggaran belanja dikategorikan ke dalam pos belanja yang tepat. Berikut ini yang termasuk pengategorian jenis belanja yang tepat adalah …
pembayaran honorarium PNS termasuk jenis belanja pegawai
pembayaran honorarium PNS termasuk jenis belanja pegawai
pembayaran honorarium PNS termasuk jenis belanja pegawai
pembayaran honorarium PNS termasuk jenis belanja pegawai
Salah satu karakteristik good governance yang dirumuskan dalam deklarasi Manila adalah memberikan jaminan kesamaan hak bagi setiap individu dalam pengambilan keputusan. Pernyataan ini merupakan penjelasan atas karakteristik good governance, yaitu ….
partisipatif
akuntabel
akuntabel
akuntabel
Firza adalah seorang auditor pertama pada Inspektorat Jenderal Kementerian DEF, menjadi anggota dalam tim reviu laporan keuangan Kementerian DEF. Dalam pelaksanaan reviu, Firza menemukan selisih pencatatan belanja pada laporan realisasi anggaran dengan laporan operasional. Hal ini terjadi karena jumlah nilai penerbitan SP2D yang tidak sesuai dengan nilai ….
SPM yang dipertanggungjawabkan
SSBP yang dipertanggungjawabkan
SSP yang dipertanggungjawabkan
SPD yang dipertanggungjawabkan
Instansi pemerintah pusat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat juga menerima Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penerimaan berikut merupakan contoh jenis PNBP fungsional adalah ….
penerimaan pengembalian belanja tahun sebelumnya
penerimaan pengembalian belanja tahun sebelumnya
penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan
penerimaan dari kegiatan pelayanan
Perhatikan pernyataan berikut ini:
I) Melakukan uji petik atas transaksi belanja telah didukung dokumen pengeluaran yang sah;
II) Memastikan pengakuan pengembalian belanja pada periode tahun sebelumnya;
III) Memastikan belanja telah dicatat walaupun tanpa Berita Acara Rekonsiliasi;
IV) Melakukan uji petik atas transaksi penyertaan modal yang dilakukan pemerintah daerah.
Dari pernyataan-pernyataan di atas, manakah tujuan yang dapat dicapai pengawasan intern dalam
rangka meningkatkan proses tata kelola sektor publik?
I dan II
II dan IV
I dan IV
I dan IV
Rina, auditor pertama pada Inspektorat Kabupaten Sukajadi, menjadi anggota dalam tim evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Pertanian Kabupaten Sukajadi. Berdasarkan konsepsi pengelolaan keuangan negara, kegiatan yang dilaksanakan oleh Rina dan tim, termasuk asas ….
akuntabilitas
spesialitas
proporsionalitas
proporsionalitas
The Institute of Internal Auditors (IIA) mengategorikan aktivitas audit intern menjadi dua, assurance dan konsultasi. Berikut ini merupakan pernyataan dari kedua jenis aktivitas tersebut yang paling benar adalah ….
lingkup kegiatan pada pelaksanaan assurance ditentukan oleh auditor
hasil akhir dari penugasan jasa konsultasi adalah penilaian, opini, atau simpulan
terdapat dua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan assurance
maksud utama penugasan jasa konsultasi adalah memberikan penilaian independen
Inspektur Kementerian XYZ menugaskan Kevin dalam tim reviu laporan keuangan Kementerian XYZ. Ketua tim menugaskan Kevin untuk mereviu pengelolaan piutang. Pada tahun 202X, Kementerian XYZ memiliki piutang awal sebesar 150 milliar rupiah, pada tahun berjalan telah ditentukan piutang tidak tertagih sebesar 30% dari total piutang awal. Piutang tidak tertagih tersebut telah diajukan untuk dihapus. Untuk memastikan penghapusan piutang tersebut, Kevin perlu mendapatkan dokumen persetujuan penghapusan piutang dari ….
DPR
Presiden dengan persetujuan DPR
Presiden
Menteri Keuangan
Salah satu prinsip penganggaran adalah dirancang untuk mengupayakan pencapaian hasil kerja dari input yang ditetapkan. Prinsip tersebut merupakan pengertian dari prinsip ….
efisiensi dan efektivitas anggaran
disiplin anggaran
transparansi dan akuntabilitas anggaran
disusun dengan pendekatan kinerja
Berikut ini yang bukan merupakan prinsip penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) yaitu….
pertanggungjawaban
pertimbangan
pengecualian
perbandingan
Dalam pengelolaan keuangan pemerintah pusat terdapat fungsi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Berikut ini yang merupakan KPA dan masing masing instansi pemerintah pusat adalah ….
Dirjen pada unit Direktorat Jenderal Kementerian, dan Kepala Kantor pada unit Eselon III/IV
Direktur pada unit Direktorat Jenderal Kementerian, dan Kepala Kantor pada unit Eselon III/IV
Direktur pada unit Direktorat Jenderal Kementerian, dan Sekretaris Jenderal pada unit Sekretariat Jenderal
Kepala Biro pada unit Sekretariat Jenderal Kementerian, dan Kepala Kantor pada unit Eselon III/IV
Dalam penerapan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), dapat ditentukan cara pengadaan berdasarkan kebutuhan masing-masing. Salah satu pelaksanaan PBJ yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan bekerja sama dengan Universitas Negeri Jakarta adalah mengadakan alat peraga bagi posyandu di seluruh DKI Jakarta. Hal ini merupakan bentuk pengadaan ….
swakelola
swasembada
penyedia barang/jasa
swadaya
Dalam hierarki kriteria dan indikator kinerja, terdapat keluaran dan dampak aktual yang diharapkan dalam pemeriksaan kinerja. Hal ini merupakan indikator untuk menilai ….
kepatuhan
ekonomis
efisiensi
efektivitas
Dalam pengelolaan anggaran, dimungkinkan adanya revisi anggaran. Namun demikian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan revisi anggaran, yaitu tidak boleh mengurangi alokasi anggaran ….
belanja bahan makanan tahanan
belanja makan minum rapat
paket pekerjaan yang belum direalisasikan
belanja ATK
Elis mendapatkan tugas dari Inspektur untuk melakukan reviu pengelolaan PNBP pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian AF. Di dalam pelaksanaan tugas, Elis menemukan bahwa
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian AF melaksanakan kegiatan dengan menggunakan
sebagian dana PNBP. Dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan oleh Elis untuk memastikan
pengelolaan PNBP tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan ….
DIPA, bukti pembayaran pajak, dan bukti setor
DIPA, bukti tagih PNBP, dan bukti belanja
DIPA, bukti tagih PNBP, dan surat persetujuan penggunaan
DIPA, bukti tagih PNBP, dan bukti pembayaran pajak
Ike sedang mendapatkan tugas untuk memantau realisasi PNBP pada BLU C. Pada tahun 202X target PNBP BLU C adalah 200 milliar rupiah, dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan sebesar 80% dari target penerimaan tersebut, dan Satker A pada BLU C mendapat persetujuan sebesar 50% dari total penggunaan PNBP secara langsung. Jika PNBP semester 1 sebesar 120 miliar rupiah, maka berapakah penggunaan maksimal yang dapat digunakan Satker A?
60 milliar rupiah
96 milliar rupiah
80 milliar rupiah
48 milliar rupiah
Lima kategori pertanggungjawaban dalam model stone adalah sebagai berikut ... (kecuali)
kontrol dari parlemen (DPR)
perwakilan masyarakat
partai politik
pasar (konsumen‐pengusaha).
