NEW
Font size
S
M
L
XL
WorksheetsLatihan 80 soal_Madya_ak86
Total questions: 80
Worksheet time: 1hrs 20mins
Name
Class
Date
1.
1.Kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPRD, dan daerah yang melakukan pelanggaran administratif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dijatuhi sanksi administratif, sebagaimana diatur dalam:
a)
A. Pasal 36 dan 37 PP 12 Tahun 2017
b)
B. Pasal 36 PP 12 Tahun 2017
c)
C. Pasal 37 PP 12 Tahun 2017
d)
D. Pasal 38 PP 12 Tahun 2017.
2.
3.Yang dimaksud pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal adalah:
a)
A. Standar Pelayanan Minimal
b)
B. Mutu Pelayanan Dasar
c)
C. Jenis Pelayanan Dasar
d)
D. Penerima Layanan Dasar
3.
6. Dalam konteks NKRI, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah hirarkhis. Artinya pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan, berada dibawah pengawasan dan pembinaan
a)
A. Kepala Pemerintahan
b)
B. Kepala Pemerintahan
c)
C. Menteri Dalam Negeri
d)
D. Presiden
4.
7. Kepatuhan terhadap NSPK tentang prosedur pembuatan Perda/Perkada, yang mempertanyakan apakah sudah sesuai dengan ketentuan pembuatan kebijakan, termasuk dalam evaluasi kebijakan pada tataran:
a)
A. Formatif;
b)
B. Sumatif;
c)
D. Normatif
d)
D. a, b dan c adalah benar.
5.
8. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk
a)
A. Dibahas dalam musyawarah desa
b)
B. Dibahas dan disepakati bersama
c)
C. Ditandantangani oleh BPD
d)
D. Ditetapkan sebagai Peraturan Desa
6.
10. Kepatuhan terhadap NSPK yang mempertanyakan apakah implementasi sudah mencapai tujuan/target (outcome atau benefit) yang sudah ditetapkan, termasuk evaluasi kebijakan pada tataran:
a)
A. Formatif
b)
B. Sumatif
c)
C. Normatif
d)
D. Kinerja
7.
12. Salah satu cara PPUPD menyusun langkah kerja pemeriksaan urusan konkuren adalah:
a)
A. Menentukan langkah-langkah operasional sesuai dengan butir-butir kegiatan berdasarkan peran jabatan fungsional PPUPD yang diemban
b)
B. Melakukan konsultasi dengan Pejabat Fungsional PPUPD pada jenjang yang lebih tinggi
c)
C. Memberikan opini kepada obyek yang diperiksa atas hasil pemeriksaan
d)
D. Melakukan perencanaan pemeriksaan secara sistematis
8.
13. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang
a)
A. Pemerintahan desa dan pembangunan desa
b)
B. Pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat
c)
C. Pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan
d)
D. a, b dan c adalah benar
9.
18. Sasaran reformasi birokrasi (2020-2024) untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, mencakup
a)
A. Deregulasi, akuntabilitas dan pengawasan
b)
B. Deregulasi, akuntabilitas dan pelayanan publik
c)
C. Deregulasi, akuntabilitas dan tata laksana
d)
D. Deregulasi, akuntabilitas dan SDM aparatur
10.
19. Tujuan pemeriksaan adalah sebagai berikut, kecuali:
a)
A. Memperoleh keyakinan bahwa urusan pemerintahan telah dilaksanakan sesuai kewenangan, patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan
b)
B. Menilai dan memperoleh keyakinan bahwa kinerja urusan pemerintahan telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan
c)
C. Memperoleh keyakinan adanya ketidaksesuaian antara rencana dan proses pelaksanaan urusan pemerintahan
d)
D.Memberikan rekomendasi saran perbaikan atas kelemahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan
11.
22. Kepatuhan terhadap NSPK untuk menguji analisis kebijakan dalam perumusan substansi dan desain kebijakan, yang mempertanyakan apakah alternatif kebijakan yang dipilih sudah yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan kebijakan, termasuk dalam evaluasi kebijakan pada tataran:
a)
A. Formatif
b)
B. Sumatif
c)
C. Normatif
d)
D. a, b dan c adalah benar
12.
23. Renja Perangkat Daerah, paling sedikit memuat hal sebagai berikut, kecuali:
a)
A. Gambaran umum kondisi daerah
b)
B. Hasil evaluasi Renja perangkat daerah tahun lalu
c)
C. Tujuan dan sasaran perangkat daerah
d)
D. Renja dan pendanaan perangkat daerah.
13.
24. Laporan Hasil Reviu (LHR) disusun berdasarkan Kertas Kerja Reviu (KKR) dilengkapi dengan Catatan Hasil Reviu (CHR) dan Copy Surat Tugas, dengan memperhatikan hal sebagai berikut, kecuali:
a)
A. Bentuk dan susunan LHR sesuai pedoman
b)
B. Kelengkapan dokumen pendukung
c)
C. Kesesuaian materi LHR dengan CHR dan ketepatan simpulan & rekomendasi
d)
D. Tujuan dan ruang lingkup reviu
14.
25. Salah satu kegiatan penting dari pelaksanaan pengawasan adalah :
a)
A. Menyusun revisi program kerja pengawasan;
b)
B. Menyusun program kerja pengawasan
c)
C. Menganalisis dan mengevaluasi target capaian;
d)
D. Menyusun konsep Laporan Hasil Pengawasan (LHP).
15.
27. Dalam hal kepala satuan pendidikan belum memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) calon kepala sekolah, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan pendukung yang menyatakan masih terdapat kepala satuan pendidikan yang belum memiliki STTPP calon kepala sekolah kepada:
a)
A. Mendagri dengan tembusan kepada Mendikbud;
b)
B. Mendikbud dengan tembusan Mendagri;
c)
C. Mendikbud dengan tembusan Menko PMK;
d)
D. Mendikbud dengan tembusan Menko PMK dan Mendagri;
16.
28. Dalam hal kebijakan daerah yang dibuat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani NSPK, maka Pemerintah Pusat dapat:
a)
A. Membatalkan kebijakan daerah
b)
B. Mengevaluasi kebijakan daerah
c)
C. Mencabut peraturan daerah
d)
D. a, dan b adalah benar.
17.
30. Kepatuhan terhadap NSPK tentang prosedur pembuatan Perda/Perkada, yang mempertanyakan apakah sudah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pembuat kebijakan, termasuk dalam evaluasi kebijakan pada tataran:
a)
A. Formatif;
b)
B. Sumatif;
c)
C. Normatif
d)
D. a, b dan c adalah benar.
18.
33. Bahan ekspose yang harus dipersiapkan oleh PPUPD pada jenjang madya adalah sebagai berikut:
a)
A. Program Kerja Pengawasan
b)
B. Draft Laporan Hasil Pengawasan setiap Bab termasuk seluruh atribut temuan yaitu kondisi, kriteria, sebab, akibat dan saran
c)
C. Kertas Kerja Pengawasan sesuai dengan langkah kerja yang telah ditetapkan
d)
D. a, b dan c adalah benar
19.
38. RKPD paling sedikit memuat hal sebagai berikut, kecuali:
a)
A. Gambaran umum kondisi daerah
b)
B. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah
c)
C. Tujuan dan sasaran perangkat daerah
d)
D. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
20.
42. Untuk mendukung dan menjamin efektivitas kegiatan reviu, perlu dipertimbangkan kompetensi pereviu yang akan ditugaskan, sebagai berikut, kecuali:
a)
A. Menguasai tahapan dan tata cara perencanaan pembangunan daerah
b)
B. Memahami proses bisnis atau tugas dan fungsi perangkat daerah yang diteliti
c)
C. Memahami seluk beluk urusan pemerintahan konkuren
d)
D. Menguasai teknik komunikasi, dan memahami analisis basis data
21.
43. Strategi pencapaian SPM di daerah, dilakukan dengan, kecuali:
a)
A. Pengaturan dan pengurusan urusan pemerintahan.
b)
B. Sosialisasi, koordinasi dan bimbingan teknis
c)
C. Integrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah
d)
D. Monitoring dan evaluasi.
22.
44. Membahas reviu yang meliputi perumusan dan pemahaman terhadap tujuan, sasaran reviu potensial, penyusunan program kerja reviu, dan perencanaan waktu reviu merupakan kegiatan:
a)
A. Rapat persiapan reviu
b)
B. Pembentukan tim reviu
c)
C. Penyusunan kegiatan kerja reviu
d)
D. Pembentukan tim reviu
23.
47. Dalam penilaian reformasi birokrasi, aspek pengungkit memiliki nilai 60 persen dan hasil 40%. Dalam hal aspek pengungkit dimaksud, nilai reform sebesar
a)
A. 30%
b)
B. 20%
c)
C. 10%
d)
D. 40%
24.
48. Kepatuhan terhadap NSPK yang mempertanyakan apakah seluruh kebijakan sudah dilaksanakan sesuai dengan rancang bangun yang diatur dalam kebijakan, termasuk evaluasi kebijakan pada tataran:
a)
A. Formatif
b)
B. Sumatif
c)
C. Normatif
d)
D. Konsultatif.
25.
49. Pelaksanaan pemenuhan SPM ditetapkan dalam setiap dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah sebagai:
a)
A. Prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
b)
B. Visi – misi kepala daerah
c)
C. Dokumen dalam perencanaan pembangunan daerah
d)
D. Rencana strategis pemerintah daerah.
26.
50. Yang tidak termasuk kegiatan pengawasan prioritas nasional adalah
a)
A. Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar
b)
B. Penyelenggaraan koordinasi tim pengawal dan pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah
c)
C. Bantuan operasional sekolah
d)
D. Bantuan sosial dan hibah
27.
52. Kepatuhan terhadap NSPK tentang prosedur pembuatan Perda/Perkada, yang mempertanyakan apakah norma yang diatur bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk dalam evaluasi kebijakan pada tataran:
a)
A. Formatif;
b)
B. Sumatif;
c)
C. Normatif
d)
D. a, b dan c adalah benar.
28.
55. Standar personil peserta didik, memuat antara lain:
a)
A. Perlengkapan dasar dan peserta didik
b)
B. Bantuan biaya pada satuan pendidikan
c)
C. Biaya transportasi dan pemondokan
d)
D. a, b dan c adalah benar
29.
57. Indikator Kinerja Makro dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) antara lain memuat hal sebagai berikut, kecuali
a)
A. Indeks Pembangunan Manusia
b)
B. Lapangan kerja
c)
C. Angka Kemiskinan
d)
D. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)
30.
58. Yang tidak termasuk dalam asistensi pembangunan reformasi birokrasi sub area penguatan pengawasan adalah:
a)
A. Sistem pengendalian intern pemerintah;
b)
B. Pengaduan masyarakat
c)
C. Kapabilitas APIP
d)
D. Penilaian internal zona integritas
31.
59. PPUPD berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren pada
a)
A. Kementerian teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan, Instansi Pusat, dan Instansi Daerah
b)
B. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan, Instansi Pusat, dan Instansi Daerah
c)
C. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, Instansi Provinsi dan Kabupaten/Kota
d)
D. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, Instansi Pusat, dan Instansi Daerah
32.
60. Mekanisme pemanfaatan dana desa yang benar di bawah ini
a)
A. Aspirasi masyarakat yang diusulkan berdasarkan potensi dan kearifan lokal desa - pembahasan dalam musyawarah desa menjadi salah satu program prioritas desa - hasil pembahasan dimasukkan ke dalam dokumen RPJMDes dan RKPDes - penetapan dalam APBDes dengan Perdes
b)
B. Aspirasi masyarakat yang diusulkan berdasarkan potensi dan kearifan lokal desa - pembahasan dalam musyawarah desa menjadi salah satu program prioritas desa – musrenbang desa - hasil pembahasan dimasukkan ke dalam dokumen RPJMDes dan RKPDes - penetapan dalam APBDes dengan Perdes
c)
C. Aspirasi masyarakat yang diusulkan berdasarkan potensi dan kearifan lokal desa - pembahasan dalam musyawarah desa menjadi salah satu program prioritas desa - hasil pembahasan dimasukkan ke dalam dokumen RPJMDes dan RKPDes – persetujuan BPD - penetapan dalam APBDes dengan Perdes
d)
D. a, b dan c adalah salah
33.
61. Salah satu jenis pelayanan dasar sebagai fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi, merupakan kewenangan pemerintah:
a)
A. Pusat
b)
B. Provinsi
c)
C. Kabupaten/Kota
d)
D. a, b dan c adalah benar
34.
63. Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah memuat hal sebagai berikut, kecuali
a)
A. Target kinerja dalam perjanjian kinerja
b)
B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah
c)
C. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan rencana kerja yang ditetapkan
d)
D. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja
35.
64. 1. Pilih salah satu yang paling benar:
a)
A. Reviu RPJMD dilaksanakan setelah penyusunan rancangan akhir RPJMD.
b)
B. Reviu RPJMD dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan rancangan akhir RPJMD.
c)
C. Reviu RPJMD dilaksanakan sebelum penyusunan rancangan akhir RPJMD.
d)
D. Reviu RPJMD dilaksanakan pada saat penyusunan rancangan akhir RPJMD.
36.
66. Standar teknis bidang pendidikan, di atur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan:
a)
A. Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
b)
B. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri
c)
C. Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
d)
D. b, dan c adalah benar.
37.
69. Salah satu peran Inspektorat dalam penilaian mandiri reformasi birokrasi adalah:
a)
A. Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi;
b)
B. Melakukan reviu terhadap dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi
c)
C. Melakukan evaluasi terhadap dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi
d)
D.Melakukan pemeriksaan dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi;
38.
70. Kepatuhan terhadap NSPK yang mempertanyakan apakah apakah dukungan sumber daya untuk pelaksanaan kebijakan sudah disediakan sesuai dengan desain dan tujuan kebijakan, termasuk evaluasi kebijakan pada tataran:
a)
A. Formatif
b)
B. Sumatif;
c)
C. Normatif
d)
D. a, b dan c adalah benar
39.
73. Penyampaian dokumen rancangan akhir RPJMD oleh tim penyusun RPJMD kepada APIP daerah provinsi dan kabupaten/kota dilakukan paling lambat pada minggu ke-3 bulan ke-3 sejak KDH dan wakil KDH dilantik disertai dokumen sebagai berikut, kecuali :
a)
A. Surat pengantar yang ditandatangani oleh ketua tim penyusun RPJMD
b)
B. Dokumen rancangan akhir RPJMD dan Berita acara musrenbang RPJMD
c)
C. Dokumen RPJPD dan Renstra PD
d)
D. Laporan evaluasi hasil pelaksanaan RPJMD tahun sebelumnya dan Laporan hasil pengendalian kebijakan penyusunan RPJMD
40.
77. RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui:
a)
A. Penyusunan APBD
b)
B. Renstra SKPD
c)
C. Renja Perangkat Daerah
d)
D. Kesepakatan DPRD dan Kepala Daerah
41.
2. Salah satu sasaran pengawasan umum bidang pembagian urusan pemerintahan konkuren adalah
a)
A. Peralihan aset dan dokumen dari pemerintah pusat kepada daerah provinsi
b)
B. Penyelesaian peralihan aset dan dokumen dari daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota
c)
C. Pembagian urusan sesuai dengan kewenangan masing-masing
d)
D. Kesesuaian pelaksanaan tugas, fungsi, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah
42.
4. Merancang Materi PKR meliputi :
a)
A. Penentuan personil dan penentuan jadual reviu.
b)
B. Penentuan obyek, sasaran dan ruang lingkup reviu.
c)
C. Langkah-langkah reviu.
d)
D. a, b dan c adalah benar.
43.
5. Tugas Jabatan Fungsional PPUPD yaitu
a)
A. Melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang meliputi reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan
b)
B. Melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang meliputi reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan
c)
C. Melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang meliputi reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan
d)
D. Melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang meliputi reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan
44.
9. Mana pernyataan yang benar sebagai kegiatan reviu dalam pengelolaan desa di bawah ini?
a)
A. Kesesuaian belanja desa dengan dokumen perencanaan desa
b)
B. Penerbitan Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa
c)
C. Mengetahui sejauh mana efektivitas tujuan yang dicapai dalam pengelolaan dana desa
d)
D. Mengetahui adanya kendala dalam pengelolaan dana desa
45.
11. Cara PPUPD melakukan pengawasan urusan pemerintahan konkuren meliputi, kecuali:
a)
A. Memahami bentuk pengawasan yang dilakukan
b)
B. Memahami teknik pemeriksaan
c)
C. Memahami subyek yang diperiksa
d)
D. Memahami aspek yang diperiksa
46.
14. Tugas utama Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) adalah melakukan pengawasan terkait:
a)
A. Pelaksanaan teknis urusan pemerintahan daerah
b)
B. Pengelolaan keuangan
c)
C. Pengelolaan disiplin Kepala Daerah dan kepegawaian
d)
D. Pelaksanaan urusan absolut pemerintahan di daerah
47.
15. Salah satu kegiatan penting dari penyusunan laporan hasil pengawasan adalah :
a)
A. Menyusun revisi program kerja pengawasan;
b)
B. Menyusun program kerja pengawasan;
c)
C. Menganalisis dan mengevaluasi target capaian;
d)
D. Melakukan ekspose laporan hasil pengawasan (LHP).
48.
16. Materi muatan laporan penerapan SPM sekurang-kurangnya terdiri atas, kecuali:
a)
A. Hasil penerapan SPM;
b)
B. Kendala penerapan SPM;
c)
C. Ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM
d)
D. Penyelenggara penerapan SPM.
49.
17. RPJMD paling sedikit memuat hal sebagai berikut, kecuali:
a)
A. Gambaran umum kondisi daerah dan keuangan daerah
b)
B. Permasalahan dan isu strategis daerah
c)
C. Visi, misi, tujuan, sasaran serta strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah
d)
D. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah
50.
20. Salah satu filosofi dari NSPK adalah:
a)
A. Negara RI merupakan negara kesatuan dan negara hukum
b)
B. Aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentantangan dengan peraturan yang lebih tinggi
c)
C. Suatu peraturan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum
d)
D. Suatu peraturan tidak boleh bertentangan dengan norma kesusilaan
51.
21. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Daerah terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meliputi:
a)
A. Pelaksanaan urusan pemerintahan;
b)
B. Pelaksanaan Tugas Pembantuan (TP) APBD;
c)
C. Ketaatan terhadap NSPK dan akuntablitas APBD;
d)
D. a, b dan c adalah benar
52.
26. Kapan pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dilakukan oleh PPUPD? Pengawasan dilakukan pada saat:
a)
A. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran;
b)
B. Pelaksanaan pembinaan;
c)
C. Pemeriksaan tujuan tertentu;
d)
D. a, b dan c adalah benar.
53.
29. Sebutkan contoh SPM penerima layanan dasar berdasarkan jenis dan mutu pelayanan bidang pendidikan menengah pada pemerintah provinsi?
a)
A. Warga negara usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;
b)
B. Warga negara usia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapanbelas) tahun;
c)
C. Warga negara usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun
d)
D. Warga negara usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapanbelas) tahun.
54.
31. Kegiatan merumuskan tujuan dan manfaat Program Kerja Reviu (PKR) , meliputi:
a)
A. Sarana pemberian tugas kepada Tim Reviu dan pengawasan pelaksanaan reviu secara berjenjang
b)
B. Pedoman Kerja/Pegangan bagi Pereviu dan landasan untuk membuat iktisar/ringkasan hasil reviu
c)
C. Sarana untuk mengawasi mutu reviu;
d)
D. a, b, dan c adalah benar.
55.
32. Salah satu kegiatan penting dari perencanaan pengawasan terhadap urusan pemerintahan konkuren adalah:
a)
A. Menyusun revisi program kerja pengawasan;
b)
B. Mengidentifikasi target capaian;
c)
C. Menganalisis dan mengevaluasi target capaian;
d)
D. Menyusun konsep Laporan Hasil Pengawasan (LHP).
56.
34. Bagaimana anda memastikan isi Peraturan Desa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Memastikan bahwa.?
a)
A. Peraturan Desa berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi
b)
B. Peraturan Desa telah mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa
c)
C. Peraturan Desa berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Bupati/Walikota
d)
D. Peraturan Desa berisi materi pelaksanaan kewenangan desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi
57.
35. Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2006, pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara/Daerah (APBN/APBD) selama satu periode yang disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah anggaran berakhir. Laporan keuangan setidaknya terdiri dari, kecuali:
a)
A. Laporan realisasi anggaran, dan neraca
b)
B. Laporan arus kas
c)
C. Catatan atas laporan keuangan (CALK)
d)
D. SILPA
58.
36. Dalam Pasal 16 UU Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren berwenang untuk:
a)
A. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
b)
B. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
c)
C. Memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran oleh Kepala Daerah
d)
D. a, dan b adalah benar
59.
37. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai :
a)
A. Jenis pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
b)
B. Jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal
c)
C. Mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal
d)
D. Pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal
60.
39. Sasaran reformasi birokrasi (2020-2024) untuk mewujudkan birokrasi yang kapabel, mencakup:
a)
A. Manajemen perubahan, deregulasi, organisasi, tata laksana dan SDM aparatur
b)
B. Manajemen perubahan, akuntabilitas, organisasi, tata laksana dan SDM aparatur
c)
C. Manajemen perubahan, pengawasan, organisasi, tata laksana dan SDM aparatur
d)
D. Manajemen perubahan, organisasi, tata laksana dan SDM aparatur
61.
40. Dalam penyusunan program kerja pengawasan, salah satu sasaran dalam pengawasan adalah:
a)
A. Ketaatan dan kepatuhan atas NSPK yang ditetapkan
b)
B. Pelaksanaan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar
c)
C. Pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan
d)
D. Pelaksanaan urusan pemerintahan nonpelayanan dasar
62.
41. Pengawasan untuk tujuan tertentu, meliputi
a)
A. Pengawasan akhir masa jabatan kepala daerah
b)
B. Pengawasan atas pelaksanaan urusan konkuren
c)
C. Pengawasan atas pengaduan masyarakat
d)
D. a dan c benar
63.
45. Kegiatan pelaksanaan pengawasan yang benar di bawah ini adalah:
a)
A. Merekomendasikan perbaikan atas target capaian dampak pelaksanaan urusan dibandingkan dengan capaian target output
b)
B. Mengidentifikasi efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan NSPK
c)
C. Merekomendasikan perbaikan guna efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan NSPK
d)
D. a. a, b, dan c adalah benar.
64.
46. Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam PP 12 Tahun 2017 pasal 37, terdiri atas:
a)
A. Tidak dibayarkan hak keuangan selama 6 (enam) bulan; dan penundaan evaluasi rancangan peraturan daerah;
b)
B. Pengambilalihan kewenangan perizinan dan penundaan atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil;
c)
C. Pembebasan sementara dari pelaksanaan tugas dan surat teguran dari Menteri Dalam Negeri.
d)
D. a, dan b adalah benar.
65.
51. Untuk mengidentifikasi dan memetakan area reviu yang berisiko tinggi terhadap penyimpangan merupakan kegiatan:
a)
A. Penentuan skala prioritas berdasarkan analisis resiko
b)
B. Penyusunan program kerja reviu
c)
C. Rapat persiapan reviu
d)
D. Pengumpulan informasi umum obyek reviu
66.
53. Pengawasan teknis sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (4) PP 12 Tahun 2017 adalah sebagai berikut, kecuali:
a)
A. Urusan pemerintahan umum
b)
B. Capaian SPM dan ketaatan terhadap NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah
c)
C. Dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren;
d)
D. Akuntabilitas pengelolaan anggaran dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren di daerah.
67.
54. Renstra Perangkat Daerah, paling sedikit memuat hal sebagai berikut, kecuali:
a)
A. Gambaran pelayanan perangkat daerah
b)
B. Permasalahan dan isu strategis daerah
c)
C. Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta rencana program, kegiatan dan pendanaan
d)
D. Kinerja penyelenggaraan perangkat daerah.
68.
56. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disempurnakan disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk
a)
A. Dibahas dalam musyawarah desa
b)
B. Dibahas dan disepakati bersama
c)
C. Ditandantangani oleh BPD
d)
D. Ditetapkan sebagai Peraturan Desa
69.
62. Yang dimaksud ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak adalah:
a)
A. Standar Pelayanan Minimal
b)
B. Mutu Pelayanan Dasar
c)
C. Jenis Pelayanan Dasar
d)
D. Penerima Layanan Dasar
70.
65. Yang termasuk dalam pelaksanaan manajemen pengawasan adalah, kecuali
a)
A. Perumusan perencanaan pengawasan 5 (lima) tahunan
b)
B. Perumusan perencanaan pengawasan tahunan
c)
C. Pelaksanaan kegiatan review laporan kinerja
d)
D. Perumusan konsep rencana strategis atau rencana kerja di lingkungan aparat pengawas intern pemerintah
71.
67. Untuk menguji kelengkapan dokumen pendukung rancangan akhir RPJMD, telah didukung dengan dokumen perencanaan yang memadai, maka pereviu harus mencermati dokumen-dokumen antara lain sebagai berikut, kecuali:
a)
A. RPJPD, RPJMN, RPJMD Provinsi, RTRW
b)
B. Laporan evaluasi hasil pelaksanaan RPJMD tahun sebelumnya
c)
C. Laporan hasil verifikasi rancangan RKPD;
d)
D. Laporan hasil verifikasi rancangan RENSTRA-PD dan Laporan hasil pengendalian kebijakan penyusunan RPJMD.
72.
68. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari:
a)
A. Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
b)
B. Laporan realisasi anggaran, dan neraca
c)
C. Laporan arus kas
d)
D. Catatan atas laporan keuangan (CALK)
73.
71. Salah satu indikator pada aspek reform dalam manajemen perubahan terkait dengan komitmen pimpinan adalah:
a)
A. Adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan instansinya
b)
B. Menerapkan nilai- nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari
c)
C. Mendorong unit kerja untuk melakukan perubahan (reform)
d)
D. Membangun budaya positif di instansi yang dipimpin
74.
72. Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Hal ini merupakan fungsi pemerintahan daerah dalam:
a)
A. Melaksanakan urusan pemerintahan
b)
B. Mengurus urusan pemerintahan
c)
C. Mengatur urusan pemerintahan
d)
a, dan b adalah benar.
75.
74. Proses analisis atas seluruh substansi yang termuat dalam Kertas Kerja Identifikasi merupakan:
a)
A. Kertas Kerja Analisis
b)
B. Kertas Kerja Evaluasi
c)
C. Kertas Kerja Ekspose
d)
D. Kertas Kerja Reviu
76.
75. Dalam penyusunan program kerja pengawasan, ruang lingkup dalam pengawasan antara lain adalah:
a)
A. Kebijakan (Perda, Perkada, Keputusan KDH dan SOP
b)
B. SPM atau NSPK (Perencanaan & Penganggaran: Renstra, Renja, RKA/DPA), Pelaksanaan dan Pelaporan Kegiatan)
c)
C. Laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan
d)
D. a dan b adalah benar
77.
76. Data yang dikumpulkan dalam penerapan SPM di daerah meliputi data jumlah, yaitu:
a)
A. Identitas warga negara yang berhak; barang dan/atau jasa yang tersedia; barang dan/atau jasa yang masih dibutuhkan; sarana dan prasarana serta sumber daya lainnya
b)
B. Identitas penduduk yang berhak; barang dan/atau jasa yang tersedia; barang dan/atau jasa yang masih dibutuhkan; sarana dan prasarana serta sumber daya lainnya
c)
C. Identitas masyarakat yang berhak; barang dan/atau jasa yang tersedia; barang dan/atau jasa yang masih dibutuhkan; sarana serta sumber daya lainnya
d)
D. Identitas masyarakat miskin, barang dan/atau jasa yang tersedia; barang dan/atau jasa yang masih dibutuhkan; sarana dan prasarana serta sumber daya lainnya
78.
78. Penerapan SPM, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut
a)
A. Pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar
b)
B. Penghitungan kebutuhan pelayanan dasar, pengumpulan data dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar
c)
C. Pengumpulan data, pengolahan data dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar
d)
D. Pengumpulan data, analisis kebutuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar
79.
79. Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar mencakup, kecuali:
a)
A. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa
b)
B. Standar jumlah dan kualitas layanan dasar
c)
C. Tata cara pemenuhan standar pelayanan
d)
D. Penerima layanan.
80.
80. Manfaat SPM antara lain adalah:
a)
A. Sebagai jaminan pelayanan publik dari Pemda kepada masyarakat; dan menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk penyediaan pelayanan publik;
b)
B. Dapat ditentukan berapa biaya yang dibutuhkan untuk pemberian satu pelayanan kepada masyarakat; dan sebagai penilaian kinerja kepala daerah yang tertuang dalam LPPD
c)
C. Memperjelas tugas pokok pemerintah daerah
d)
D. a, b dan c adalah benar.
Reset
