Perhatikan narasi di bawah ini.

·        Untuk memperbaiki perekonomian Indonesia sekitar tahun 1950 akibat agresi militer pada 1947 dan 1949, yang mengakibatkan laju pertumbuhan ekonomi Indone sia menjadi berat.

·        Memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia yang memburuk, di mana jumlah uang yang beredar tidak sebanding dengan jumlah barang yang ada saat itu.

Coba kamu selidiki narasi di atas adalah ……

Perhatian terhadap perkembangan dan pembangunan ekonomi dicurahkan oleh Soemitro Djojohadi- kusumo. Ia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada hakekatnya adalah pembangunan ekonomi baru. Soemitro mencoba mempraktikkan pemikirannya tersebut pada sektor perdagangan. Ia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi nasional membutuhkan dukungan dari kelas ekonomi menengah pribumi yang kuat.

Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus sesegera mungkin menumbuhkan kelas pengusaha pribumi, karena pengusaha pribumi pada umumnya bermodal lemah, pemerintah berkeinginan  membantu dan membimbing para pengusaha tersebut dengan bimbingan konkret dan bantuan pemberian kredit. Jika usaha ini berhasil maka secara bertahap pengusaha pribumi akan dapat berkembang maju dan tujuan

mengubah struktur ekonomi kolonial di bidang perdagangan akan berhasil.

Gagasan Soemitro kemudian dituangkan dalam program Kabinet Natsir dalam wujud pencanangan Rencana Urgensi Perekonomian (RUP) yang sering disebut juga dengan Plan Soemitro. Wujud dari RUP tersebut kemudian dicanangkan dalam bentuk program perbaikan ekonomi yaitu ….

Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda dengan misi merundingkan masalah Finansial Ekonomi (Finek).

Perundingan ini dilakukan pada tangal 7 Januari 1956. Rancangan persetujuan Finek yang diajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda adalah sebagai berikut… (Ada 3 opsi jawaban)

Gunting Syafruddin itu adalah kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Syafruddin Prawiranegara, saat menjabat sebagai Menteri Keuangan pada masa Kabinet Hatta II. Kebijakan Gunting Syafruddin merupakan salah satu usaha untuk memperbaiki perekonomian Indonesia sekitar tahun 1950 akibat agresi militer pada 1947 dan 1949, yang mengakibatkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi berat. 

Menteri Keuangan saat itu Syafruddin Prawiranegara, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RIS Nomor PU I, melakukan tindakan pemotongan uang. Hal ini dilakukan untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar ....

Kebijakan ekonomi Gunting Syafruddin tidak hanya memangkas setengah dari nilai mata uangnya, tetapi juga dengan cara memotong fisik uang kertas tersebut menjadi dua bagian. Pada saat itu mata uang yang digunting adalah … (Ada 2 opsi jawaban)

Pada kebijakan Gunting Syafrudin yang digunting adalah pecahan 5 gulden ke atas. Guntingan yang sebelah kiri, masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Misal sewaktu membeli sayuran, kita membayarnya dengan uang guntingan sebelah kiri. Sedangkan yang sebelah kanan dapat ditukar dengan ….

Salah satu tujuan dari Gunting Syafrudin adalah penggantian mata uang yang bermacam-macam dengan mata uang baru. Kamu identifikasi jenis uang beredar pada awal tahun 1950an. (Ada 3 opsi jawaban)

  Program Benteng , juga dikenal sebagai kebijakan Benteng , adalah kebijakan ekonomi Indonesia yang terdiri dari langkah-langkah untuk memberikan izin impor kepada pengusaha pribumi guna mempercepat pengembangan kelas bisnis pribumi Dengan demikian tujuan dari Program Benteng  adalah ….

   Kebijakan ini dibuat untuk mengatasi situasi ekonomi Indonesia yang saat itu sedang terpuruk—utang menumpuk, inflasi tinggi, dan harga melambung. Dengan kebijaksanaan yang kontroversial itu, Sjafruddin bermaksud sekali pukul menembak beberapa sasaran yaitu …. (Ada 4 opsi jawaban)

Untuk menghadapi peningkatan jumlah penduduk Pada tahun 1950-an, ada tekanan politis yang meningkat agar kekuasaan ekonomi diambil dari perusahaan swasta Belanda yang masih ada di Indonesia saat itu tapi pemerintah Indonesia tidak serta merta melakukannya karena ….

Untuk melaksanakan Program Benteng pada tahun 1950 sudah sempat ditentukan bahwa paling tidak 70% dari pemegangan saham perusahaan harus dimiliki "bangsa Indonesia asli".  Tapi pada bulan Mei dan Juni 1953, terjadi perdebatan  mengenai besarnya persentase ini, di mana “pribumi” dianak emaskan sehingga muncul  tuduh an diskriminasi terhadap importir Tionghoa, hal ini berakibatkan pada jatuhnya …

     Coba perhatikan narasi di bawah ini.

Pengusaha pribumi kurang pengalaman sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. Sedangkan pengusaha non pribumi lebih berpengalaman dalam memperoleh bantuan kredit.

Kamu identifikasi ini adalah hambatan dari kebijakan ekonomi 1950-1965 khususnya …

   De Javasche Bank berdiri pada 24 Januari 1828 dengan status oktroi (hak istimewa pemerintah Hindia Belanda) yang bisa diperpanjang. Bank ini berdiri atas desakan kalangan pengusaha di Batavia yang mendesak kepada pemerintah kolonial agar segera didirikan lembaga bank sirkulasi yang bersifat sentral untuk memenuhi serta memudahkan kepentingan bisnis mereka. Namun seiring dengan berubahnya status Indonesia dari negara terjajah menjadi negara merdeka maka pada tanggal 15 Desember 1951, diumumkan Undang Undang No.24 tahun 1951 tentang nasionalisme De Javasche Bank N. V. menjadi bank Indonesia yang berfungsi sebagai ….

(Ada 2 opsi jawaban)

  Alasan de Javasche Bank dinasionalisasi adalah … (Ada 3 opsi jawaban)

Personalia dari kepemimpinannya, hampir secara keseluruhannya dijabat oleh warga Belanda. Ini adalah hambatan pada …

   Nasionalisasi de Javasche Bank terjadi pada era pemerintahan …

  Pencetus atau pelaksana dari Nasionalisasi de Javasche Bank adalah Mentri Keuangan …

  Pada masa pemerintahan kabinet Ali Sastroamidjojo I (Agustus 1954 - Agustus 1955) Sistem ekonomi  Ali-Baba diperkenalkan. Sistem ini merupakan bentuk kerjasama ekonomi antara pengusaha pribumi yang diidentikkan dengan Ali dan pengusaha Tionghoa yang diidentikkan dengan Baba. Kamu identifikasi siapa yang memperkenalkan sistem ini untuk pertama kali.

Alasan pemerintah menerapkan uang yang digunting uang yang nominalnya 5 gulden ke atas pada kebijakan Gunting Syafrudin karena …..

Program Benteng  juga dikenal sebagai kebijakan Benteng , adalah kebijakan ekonomi Indonesia yang terdiri dari langkah-langkah untuk memberikan izin impor kepada pengusaha pribumi guna mempercepat pengembangan kelas bisnis pribumi. Program Benteng ini  diluncurkan pemerintah Indonesia selama ….

Pada tahun 1950-an, ada tekanan politis yang meningkat agar kekuasaan ekonomi diambil dari perusahaan swasta Belanda yang masih ada di Indonesia saat itu, demi penyelesaian Revolusi. Namun, Indonesia masih memerlukan modal dan keterampilan asing untuk menghasilkan pembangunan ekonomi yang diperlukan untuk ….

Tahun 1953 menteri Keuangan Ong Eng Die menyatakan bahwa peranan perusahaan asing dalam pembangunan ekonomi Indonesia perlu dicantumkan secara jelas dalam rencana pembangunan mendatang. Kamu identifikasi pada kabinet siapa Ong Eng Die menjabat sebagai mentri Keuangan.

Pelaksanaan Program Banteng melintasi beberapa kabinet. Kabinet siapa saja yang melaksanakan Program Banteng. (ada 4 opsi jawaban)

Program Banteng dicetuskan oleh …

Adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal tahun 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot. Ini adalah salah satu hambatan yang di hadapi oleh …

Tujuan dari nasionalisasi De Javasche Bank adalah untuk memajukan pengusaha pribumi, agar bekerja sama untuk memajukan ekonomi nasional, mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional dan adanya bentuk kerja sama antara pengusaha pribumi dengan pengusaha asing. Tokoh yang pertama kali menyampaikan gagasan nasionalisasi DJB adalah seorang menteri keuangan di era kabinet Sukiman yaitu ….

Pada tanggal 17 Agustus 1950, ditetapkan UUDS 1950. Bentuk negara serikat berubah menjadi negara kesatuan. Perubahan ini tidak mempengaruhi status De Javasche Bank, dan kepemimpinannya pun masih dijabat oleh orang-orang Belanda. Keadaan ini menyebabkan kedudukan pemerintah Indonesia menjadi semakin lemah. Kamu identifikasi sumber kelemahan pemerintah Indonesia tidak dapat mengembangkan perekonomiannya. Kelemahan ini bersumber dari pada …

Finek (Finansial Ekonomi) dibentuk untuk menyelesaikan masalah ekonomi antara Belanda dengan Indonesia mengirim delegasi ke Swiss tokoh yang diutus memimpin delegasi Indonesia adalah Anak Agung Gde, pada perundingan itu dicapai kesepakatan bahwa Finek antara Indonesia dan Belanda hanya berlandaskan hubungan bilateral dan persetujuan Finek hasil KMB dibubarkan.

Kamu identifikasi di era kabinet siapa Finek (Finansial Ekonomi) dilaksanakan.

Pada tanggal 13 Februari 1956 Uni Indonesia-Belanda dibubarkan secara sepihak oleh Indonesia, hal tersebut dimaksudkan untuk melepaskan ekonomi Indonesia dari keterkaitannya dengan pihak Belanda. Sebagai tindak lanjut dari pembubaran ini maka  pada tanggal 3 Mei 1956 Presiden Soekarno menandatangani undang-undang pembatalan KMB. Akibatnya adalah ….

Masa kerja kabinet pada masa liberal yang sangat singkat dan program yang silih berganti menimbulkan ketidakstabilan politik dan ekonomi yang menyebabkan terjadinya kemerosotan ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan. Atas alasan tersebut  maka dibentuklah Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 1956-1960

Kamu identifikasi dimasa pemerintahan siapa Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) ini diluncurkan.

Pada masa kabinet Ali Sastroamijoyo II, pemerintahan membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara. Tugas biro ini merancang pembangunan jangka panjang. Biro ini berhasil menyusun Rencana Pembangunan LimaTahun (RPLT) yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956-1961 dan disetujui DPR pada tanggal 11 November 1958.

Kamu identifikasi siapa kepala Biro Perancang Negara ini .

Agar pembangunan di Indonesia secara bertahap dan pasti ada kemajuan. Ini adalah tujuan dari salah Kebijakan Ekonomi di Era Demokrasi Liberal yaitu …

30. Alasan diadakannya Musyawarah Nasional adalah untuk mengatasi ketegangan antara pusat dan daerah yang pada saat itu daerah-daerah terutama di luar Jawa merasa ditinggalkan dalam hal pembangunan terutama infrastruktur. Inilah memicu adanya pemberontakan di Sumatra dan Sulawesi yang diprakarsai oleh perwira-perwira menengah Angkatan Darat. Kamu identifikasi pemberontakan yang dimaksud.

30. Musyawarah Nasional Pembangunan diselenggarakan era pemerintahan …