WorksheetsPPkn kelas 9/1-2023
Total questions: 46
Worksheet time: 4hrs 59mins
Presiden Republik Indonesia pada masa demokrasi terpimpin adalah....
Sukarno
Suharto
Sutrisno
Susilo
Tujuan pemberontakan PKI yang dipimpin oleh Muso di Madiun tanggal 18 September 1948 adalah....
Adanya desakan dari pihak luar
Ingin membentuk negara sendiri
Pengaruhnya di masyarakat sudah sangat kuat
Ingin mengganti dasar negara Indonesia
Berikut ini yang bukan isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah....
Berlaku kembali UUDS 1950
Pembubaran konstituante
Berlaku kembali UUD NRI Tahun 1945
Pembentukan MPRS dan DPAS
Masa orde lama dikenal juga sebagai periode....
Demokrasi Pancasila
Demokrasi Sosialis
Demokrasi Liberalis
Demokrasi terpimpin
Penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila pada masa orde lama adalah....
Bentuk negara kesatuan menjadi negara serikat
Pengangkatan Sukarno sebagai presiden seumur hidup
Perubahan sistem pemerintahan presidensiil menjadi sistem pemerintahan parlementer
Keluarnya Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945
Pada periode ini terjadi peningkatan kasus korupsi, kolusi, nepotisme, tindakan kekerasan, lunturnya rasa kekeluargaan dan kepedulian sosial, bertambahnya kesenjangan sosial sehingga membutuhkan komitmen mempertahankan Pancasila. Pernyataan tersebut merupakan penyimpangan terhadap Pancasila yang terjadi pada masa ….
Awal kemerdekaan
Orde Lama
Orde Baru
Reformasi
Perubahan bentuk negara kesatuan menjadi negara serikat sejak 27 Desember 1949 adalah penyimpangan terhadap Pancasila yang terjadi pada masa....
Awal kemerdekaan
Orde lama
Orde baru
Reformasi
Tokoh yang memimpin masa orde baru adalah....
Sukarno
Susilo
Suharto
Sutrisno
Tujuan pemberontakan PKI yang dipimpin oleh Muso di Madiun tanggal 18 September 1948 adalah....
Adanya desakan dari pihak luar
Ingin membentuk negara sendiri
Pengaruhnya di masyarakat sudah sangat kuat
Ingin mengganti dasar negara Indonesia
Beribadah dengan khusyuk
Sila I
Sila II
Sila III
Sila V
Alasan MPRS menolak pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno yaitu
pidato tersebut hanya mengulas masalah ekonomi
MPRS sengaja menolaknya agar dapat menurunkan Presiden Soekarno
pidato tersebut tidak dibuat oleh Presiden Soekarno sendiri
pidato tersebut tidak memuat masalah G 30 S/PKI
Penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah ...
kepemimpinan Presiden Soeharto yang otoriter
adanya krisis moneter tahun 1997
campur tangan Amerika Serikat dalam politik dalam negeri Indonesia
persaingan politik antara militer dan kaum cendekiawan
Dasar konstitusional bahwa negara Indonesia adalah negara hukum adalah ....
Pembukaan UUD 1945
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945
Pasal 24 UUD 1945
Keputusan Mahkamah Agung
Sesuatu yang menjadi dasar implementasi /pelaksanaan sistem hukum nasional ....
Pancasila dan UUD 1945
UUD 1945 dan Ketetapan MPR
Undang-undang dan Prolegnas
keadaan nyata dalam masyarakat
Hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan RI secara normatif dapat kita lihat dalam ....
Pembukaan UUD 1945
UU Nomor 12 Tahun 2011
Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR
Lembaran Negara
Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden dalam keadaan memaksa (kepentingan yang memaksa) adalah ....
Peraturan Presiden
Undang-undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang
Lembaga negara yang terlibat dalam penyusunan dan pengesahan Undang-Undang adalah ....
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
Presiden dan DPR
DPR dan MPR
Presiden dan MPR
Lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD adalah ....
Presiden
MPR
DPR
Mahkamah Agung
Peraturan tertinggi di Indonesia yang dijadikan hukum dasar dalam membuat sebuah peraturan adalah ....
Undang-Undang
Pancasila
UUD NRI Tahun 1945
TAP MPR
Membayar parkir termasuk bentuk ketaatan terhadap salah satu peraturan perundang-undangan nasional adalah ....
Perppu
Peraturan Pemerintah
Perturan Presiden
Peraturan Daerah
Pilihlah gambar dibawah ini yang termasuk tidak mematuhi peraturan perundang-undangan....
Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur) disebut ...
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pengganti Undang-undang
Peraturan Daerah Provinsi
Undang-undang
Kedudukan UUD Negara RI Tahun 1945 dalam tata urutan peraturan perundang-undangan RI adalah...
sumber dari perundang-undangan
norma dasar dan pertama
kaidah negara yang fundamental
sumber hukum tertinggi
Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur) disebut ...
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pengganti Undang-undang
Peraturan Daerah Provinsi
Undang-undang
Mengapa peraturan perundang-undangan dibuat oleh pemerintah ...
untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan tempat tinggal saja
untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara
untuk membatasi hak asasi manusia
untuk menjaga agar kekuasaan tetap pada salah satu pihak
yang berhak mengajukan rancangan Perda Provinsi adalah...
DPRD Kabupaten/Kota atau Gubernur
DPR atau Gubernur
DPRD Provinsi atau Gubernur
DPRD Provinsi atau Bupati/Walikota
Kerjasama antar negara memilki banyak bentuk kerjasama. Bentuk kerjasama bilateral yang sering melibatkan pertukaran barang dan jasa adalah…
Kerjasama ekonomi
Kerjasama politik
Kerjasama sosial
Kerjasama lingkungan
Contoh kerjasama bilateral di bidang ekonomi dapat mencakup…
Kerjasama antara Indonesia dan satu negara untuk meningkatkan perdagangan
Penandatanganan perjanjian perdagangan dengan banyak negara
Pembentukan aliansi perdagangan multilateral
Pertukaran informasi ekonomi internasional
Salah satu bentuk kerjasama bilateral yang melibatkan pertukaran budaya adalah…
Pertukaran mahasiswa
Pertukaran militer
Pertukaran produk pertanian
Pertukaran teknologi
Mengapa negara-negara di dunia selalu ingin melakukan kerjasama dengan negara lain, itu dikarenakan setiap kerjasama pasti dirasakan manfaat oleh negara tersebut. Manfaat utama kerjasama bilateral adalah…
Meningkatkan hubungan antara Indonesia dan negara mitra
Meningkatkan persaingan ekonomi
Meningkatkan kestabilan global
Memperkuat monopoli perdagangan
Kerjasama bilateral dalam bidang pertahanan biasanya mencakup…
Penyediaan bantuan militer kepada negara mitra
Penurunan anggaran militer
Pembentukan aliansi pertahanan multilateral
Penyerangan terhadap negara lain
Tujuan utama ASEAN adalah….
Meningkatkan kerjasama regional di Asia Tenggara
Meningkatkan persaingan ekonomi
Meningkatkan kestabilan global
Meningkatkan integrasi politik di seluruh Asia Tenggara
Salah satu manfaat kerjasama regional adalah…
Meningkatkan stabilitas politik dan keamanan di wilayah regional
Meningkatkan ketegangan internasional
Meningkatkan isolasi internasional
Meningkatkan persaingan politik global
Apa yang menjadi tujuan utama PBB…
Meningkatkan kerjasama internasional dan perdamaian dunia
Meningkatkan dominasi satu negara terhadap yang lain
Meningkatkan pertempuran antara negara-negara
Meningkatkan persaingan ekonomi global
Salah satu manfaat kerjasama multilateral adalah….
Meningkatkan stabilitas politik dan keamanan global
Meningkatkan ketegangan internasional
Meningkatkan isolasi internasional
Meningkatkan persaingan ekonomi global
Politik yang dilakukan Indonesia dalam kersama dengan luar negeri adalah
bebas solidaritas
bebas bersyarat
bebas toleran
bebas aktif
Suatu negara bisa dikatakan telah melakukan kerjasama ekonomi internasinal jika...
Suatu negara telah menguasai negara lain
Suatu negara telah melakukan kerja sama dengan negara-negara lain
Suatu negara telah menguasai perekonomiannya sendiri
Suatu negara tidak bisa menerima perbedaan-perbedaan dibidang ekonomi negara lainnya
Salah satu upaya dalam rangka menjaga kepentingan nasional dalam rangka mejalin kerjasama ekonomi internasional adalah...
Menandatangani kerjasama dengan wilayah perbatasan
Mengurangi prodiktivitas produksi dalam negeri
Meningkatkan impor guna menambah devisa negara lain
Mengizinkan masuknya tenaga kerja asing sebanyak-banyaknya
Indonesia salah satu negara yang membutuhkan investasi, termasuk investasi dari negara asing. Manfaat dari adanya investasi kecuali...
Tingginya angka pengangguran
Terbentuknya pabrik - pabrik baru
Terbukanya jenis -jenis lapangan kerja baru
Mendorong peningkatan produksi secara kwantitas
Dalam rangka memelihara kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), diperlukan upaya-upaya meliputi kerjasama politik seperti...
Mencampuri urusan dalam negara lainnya
Menjalin kerjasama hanya dengan negara -negara maju
Mengirimkan pasukan dalam rangka menjaga perdamaian dunia
Melakukan penyelesaian persengketaan dengan negara lain secara damai
Bank Perkriditan Rakyat (BPR), memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pinjaman lunak dengan memprioritaskan pelaku usaha kecil dan menengah. Upaya tersebut merupakan kegiatan yang dilakukan oleh bank sebagai lembaga yang memiliki fungsi...
memenuhi tantangan adanya bank asing
menjaga inflasi agar tidak bertambah
mengatur kebutuhan pokok masyarakat
memberikan kridit atau pinjaman kepada masyakat
