WorksheetsKepolisian 1
Total questions: 35
Worksheet time: 26mins
Kepolisian dalam menjalankan fungsinya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 harus menjunjung tinggi?
Hak Asasi Manusia
Legalitas dan Struktural
Peraturan Perundang-undangan dan Kode Etik
Hukum, HAM, dan Keamanan
Bantuan yang diberikan pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU No. 2 Tahun 2002 memiliki sifat?
Struktural hierarkis
Tetap dan berkelanjutan
Fungsional
Partisipatif dan Subsidiaritas
Bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam "lingkungan kuasa tempat" yang meliputi?
pemukiman, kerja, dan pendidikan
pabrik, wisata, dan pendidikan
perumahan, kantor, dan sekolah
satuan kerja dan satuan lingkungan
Pembagian daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (2) UU No. 2 Tahun 2002 akan diusahakan serasi dengan .... setempat
Wilayah administrasi pemerintahan dan kejaksaan setempat
Perangkat sistem peradilan pidana setempat
Wilayah administrasi pemerintahan dan perangkat sistem peradilan
Perangkat hukum serta padatnya pemukiman warga setempat
Pertanggungjawaban tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia harus berlandaskan kepada?
Peraturan Presiden
Peraturan Perundang-undangan
Perintah dari Presiden
Penyesuaian dengan kondisi politik di Indonesia
Kedokteran Kepolisian meliputi antara lain hal-hal yang disebutkan di bawah ini, kecuali?
Odontologi Forensik
Kedokteran Forensik
Psikiatri Forensik
Kedokteran Kehakiman
Dalam Pasal 15 (1) huruf d UU Kepolisian dinyatakan POLRI memiliki wewenang untuk "mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa". Contoh aliran yang dapat menimbulkan perpecahan dan mengancam kesatuan bangsa, kecuali?
Nasionalisme yang berdasarkan Ketuhanan
Chauvinisme ekstrim suatu suku bangsa
Ekstrimisme suatu aliran agama tertentu
Paham komunisme radikal di masyarakat
Jaksa yang bertugas melakukan penelitian terhadap perkara hasil penyidikan disebut sebagai?
Jaksa Penyelidik
Jaksa Penyidik
Jaksa Penuntut Umum
Jaksa Eksekutor
Unsur Pelaksana Tugas Utama Kepolisian yang bertugas untuk menyelenggarakan fungsi pembinaan keamanan dan upaya peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat adalah?
BAINTELKAM
BARESKRIM
BAHARKAM
KORLANTAS
Di bawah ini adalah unsur-unsur pendukung POLRI, kecuali?
Lemdiklat POLRI
Sespimpol POLRI
Sestukpa
Densus 88 AT
Mencari keterangan dan barang bukti untuk menemukan titik terang suatu tindak pidana merupakan wewenang Penyidik. Wewenang Penyidik Kepolisian diatur di dalam Pasal ... UU No. 2 Tahun 2002
15 (1)
15 (2)
16 (1)
16 (2)
Wewenang Kepolisian untuk memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya terdapat dalam Pasal .... UU No. 2 Tahun 2002
Pasal 15 (1)
Pasal 15 (2)
Pasal 14 (1)
Pasal 14 (2)
Polisi dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara, hal ini dimaksudkan dengan tujuan?
Mengamankan pelaku agar tidak kabur
Mengamankan TKP dan barang bukti
Mengamankan barang bukti dan menggeledah TKP
Melaksanakan tindakan penyidikan berdasarkan bukti yang ada di TKP
Yang dimaksud sebagai "bersikap netral" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 (1) UU Kepolisian adalah?
Bebas dari pengaruh politik praktis
Bebas dari pengaruh semua partai politik
Polisi tidak memiliki hak memilih dan dipilih
Polisi dapat mendirikan sebuah partai
Seorang anggota POLRI yang melaksanakan tugas dan wewenangnya dianggap melanggar etika profesi, anggota tersebut harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan?
Komisi Kode Etik Kepolisian
Lembaga Kepolisian Nasional
Pejabat tertinggi di wilayah hukum tersebut
Mahkamah Agung
"Arah kebijakan kepolisian nasional" sebagaimana yang ditetapkan oleh Presiden berdasarkan pertimbangan Kompolnas dimaksudkan untuk?
Program yang harus dijalankan oleh Kapolri
Pedoman penyusunan kebijakan teknis bagi Kepolisian
Perintah yang harus segera dijalankan oleh institusi POLRI
Pertimbangan khusus yang diberikan Kompolnas kepada Kapolri
Dalam menjalankan tugasnya, Kompolnas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 38 (2) huruf c, dapat menerima keluhan dari masyarakat, keluhan ini termasuk hal-hal yang disebutkan di bawah ini, kecuali?
Penyalahgunaan wewenang
Perlakuan diskriminatif
Penggunaan diskresi yang keliru
Pelanggaran tindak kriminal yang dilakukan oleh anggota Kepolisian
Unsur Keanggotaan Kompolnas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 (2) terdiri dari 3 unsur: Pemerintah, Pakar Kepolisian, dan Tokoh Masyarakat. Unsur pemerintah dijabat oleh pejabat setingkat?
Menteri eks-officio
Ketua Komisi III DPR
Ditunjuk langsung oleh Presiden
Dipilih oleh DPR
Sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, maka Kepolisian Republik Indonesia turut menjaga perdamaian dunia di bawah bendera?
Interpol
PBB
ASEAN
Organisasi regional
Asas partisipatif dan subsidiaritas merupakan asas-asas yang dikembangkan oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka kerjasama dengan lembaga lain di luar Kepolisian sesuai dengan Pasal 42 (2) UU Kepolisian, yang dimaksud dengan asas subsidiaritas adalah?
Ikut terlibat dalam program kerjasama tersebut
Tergabung secara struktural dalam organisasi tersebut
Diberikan kewenangan dalam lingkup tertentu
Diadakan evaluasi secara berkala
Korps Brigade Mobil (BRIMOB) menjalankan tugas khususnya yang berkenaan dengan penanganan gangguan keamanan berintensitas tinggi dalam rangka penegakan keamanan dalam negeri. Hal apa saja yang termasuk dalam "gangguan keamanan berintensitas tinggi"?
curanmor, vandalisme, anarkisme, makar
Begal, tawuran, dan pengedaran narkoba
Separatisme, terorisme, aliran berbahaya masyarakat, dan perdagangan orang
Separatisme, terorisme, pemakaran, anarkisme
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dilakukan oleh POLRI sudah sesuai dengan wewenang yang dijalankan sebagaimana disebut dalam Pasal 15 (2) huruf h UU Kepolisian. Di bawah ini termasuk ke dalam kategori perdagangan orang, kecuali?
Penyeludupan pekerja migran
Eksploitasi seksual
Kawin Kontrak
Penyelundupan narkoba
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Anggota POLRI wajib memiliki ...
Kemampuan profesi
Pengetahuan teknis yang baik
Surat tugas dan pernyataan dinas
Kesehatan jasmani dan rohani
Kompolnas memiliki wewenang untuk menerima saran dan keluhan dari masyarakat terkait kepolisian untuk diteruskan kepada?
Kapolri
Presiden
Kapolda
Ketua Kompolnas
Pembinaan kemampuan profesi anggota Polri dari pembinaan etika sampai dengan bidang teknisnya, dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut. Hal ini sesuai dengan Pasal ... UU Kepolisian
31
32 (1)
32 (2)
33
Dalam menjalankan tugasnya, anggota Polri harus memperhatikan HAM. Yang dimaksud dengan HAM adalah?
Hak-hak dasar yang ada dalam setiap manusia
Hak-hak yang diperoleh setelah menunaikan kewajiban
Hak yang secara alamiah melekat kepada suatu bangsa dan negara
Hak untuk hidup dan mendapatkan penghidupan yang layak
Nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi seorang anggota Polri dalam menjalankan tugasnya adalah?
Agama, kesopanan, kesusilaan, dan HAM
Agama, kesopanan, keasusilaan, dan HAM
Agama, kesopanan, peraturan, dan HAM
Peraturan perundang-undangan dan kode etik
Pengangkatan dan pemberhentian Kapolda diatur di dalam
Keputusan Presiden
Peraturan Pemerintah
Keputusan Kapolri
Keputusan Kompolnas
Yang dimaksud sebagai "keadaan mendesak" pada Pasal 11 ayat 5 UU Kepolisian adalah suatu keadaan dimana...
Kapolri dihentikan karena melanggar peraturan perundangan dan kode etik
Kapolri dihentikan karena tidak patuh pada perintah Presiden
Kapolri dihentikan karena melanggar sumpah jabatan dan membahayakan keselamatan negara
Kapolri dihentikan karena mengambil cuti yang berkepanjangan
Pasal 16 (2) huruf l menyatakan "mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab" dapat dilakukan oleh seorang Pejabat Kepolisian jika memenuhi syarat di bawah ini:
Merupakan perintah langsung dari Presiden
Selaras dengan kewajiban hukum
Menyesuaikan kondisi di lapangan
Dilakukan dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan
Setelah UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Indonesia, maka UU No. 27 Tahun 1998 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan...
Tidak lagi berlaku
Tetap sah selama tidak bertentangan dengan peraturan yang baru
Tetap sah dengan memberlakukan penyesuaian
Akan dilakukan perubahan
Diskresi Kepolisian sebagaimana diatur di dalam Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 dapat dilakukan semata-mata untuk...
Tegaknya hukum
Kepentingan umum
Terciptanya kemanan dan ketertiban masyarakat
Dalam rangka melayani masyarakat
Yang dimaksud dengan "pembinaan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 (2) meliputi ...
Penyediaan, pendidikan, penggunaan, perawatan dan pengakhiran dinas
Penyediaan, pendidikan, perawatan, dan pensiun
Penyediaan, pendidikan, pelatihan, penugasan, dan pensiunan
Penyediaan, gaji, rumah dinas, serta tunjangan lainnya
Sebagai aparat penegak hukum, bukan berarti seorang anggota Polri kebal hukum. Anggota Polri tunduk pada ...
Komisi Kode Etik Kepolisian
Kekuasaan peradilan umum
Kekuasaan peradilan militer
Kekuasaan peradilan tata usaha negara
Segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, disebut?
Peraturan Pemerintah
Peraturan Kepolisian
Keputusan Kapolri
Juknis Kapolri
