wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

LEMBAGA NEGARA RI _ PKN_ KLS IX

Total questions: 50

Worksheet time: 50mins

Name
Class
Date
1.

Yang bukan lembaga legislatif di Indonesia adalah ...

a)

Presiden

b)

MPR

c)

DPR

d)

DPRD

2.

Yang bukan merupakan lembaga eksekutif di Indonesia adalah....

a)

Presiden

b)

DPR

c)

Gubernur

d)

Walikota/Bupati

3.

Yang tidak termasuk lembaga yudikatif di Indonesia adalah ....

a)

Mahkamah Agung

b)

BPK

c)

Mahkamah Konstitusi

d)

Komisi Yudisial

4.

Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 merupakan tugas dari ....

a)

Komisi Yudisial

b)

Mahkamah Agung

c)

Mahkamah Konstitusi

d)

Majelis Permusyawaratan Rakyat

5.

Salah satu fungsi DPR adalah Fungsi Legislasi yang artinya..

a)

menetapkan Undang-Undang dengan persetujuan Presiden

b)

menyusun dan menetapkan APBN melalui Undang-Undang

c)

mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh Presiden

d)

mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh MPR

6.

lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah tugas dari...

a)

DPR

b)

MPR

c)

BPK

d)

MA

7.

Hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah dalam menjalankan pemerintahan disebut ....

a)

hak mengeluarkan pendapat

b)

hak angket

c)

hak interpelasi

d)

hak imunitas

8.

Tugas dan Wewenang Mahkamah Agung adalah....

a)

Memutuskan pembubaran partai politik

b)

Mengusulkan pengangkatan hakim agung

c)

Mengajukan rancangan UU kepada DPR

d)

Mengadili pada tingkat kasasi

9.

Presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi harus ada pertimbangan dari

a)

DPR

b)

MPR

c)

Mahkamah Agung

d)

BPK

10.

Tugas presiden sebagai kepala negara adalah....

a)

mengajukan rancangan UU kepada DPR

b)

mengangkat dan memberhentikan menteri

c)

menyatakan negara dalam keadaan bahaya

d)

menetapkan peraturan pemerintah

11.

Anggota MPR terdiri dari ....

a)

DPR dan DPD

b)

DPR dan DPRD

c)

DPD dan DPRD

d)

DPD dan Utusan Daerah

12.

Presiden berhak memberikan grasi dan rehabilitasi dengan meminta persetujuan dari ...

a)

MPR

b)

DPR

c)

MA

d)

MK

13.

Mengubah dan mengesahkan Undang - Undang Dasar merupakan wewenang dari ... .

a)

DPR

b)

MPR

c)

Presiden

d)

Mahkamah Agung

14.

Melaksanakan fungsi pemerintahan dan memberhentikan para menteri merupakan wewenang dari

a)

MPR

b)

DPR

c)

Presiden

d)

Mahkamah Konstitusi

15.

Lembaga negara yang memiliki tugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim merupakan tugas dari....

a)

MA

b)

MK

c)

KY

d)

MPR

16.

Masa jabatan DPR adalah ....

a)

4 tahun

b)

5 tahun

c)

7 tahun

d)

10 tahun

17.

Fungsi DPR untuk membuat Undang-Undang disebut ....

a)

fungsi anggaran

b)

fungsi pengawasan

c)

fungsi interpelasi

d)

fungsi legislasi

18.

Lembaga yang bertugas mempertimbangkan kepada Presiden mengenai pengangkatan duta dan konsul adalah ....

a)

DPR

b)

Mahkamah konstitusi

c)

Komisi Yudisial

d)

Mahkamah Agung

19.

Jika terjadi sengketa dalam PEMILU maka yang berhak memutuskan adalah ....

a)

MPR

b)

Presiden

c)

MA

d)

MK

20.

Anggota BPK dipilih oleh....

a)

MPR

b)

MA

c)

DPR

d)

Presiden

21.

Yang memutuskan mengenai pelaksanaan otonomi daerah merupakan wewenang dari ....

a)

DPR

b)

MPR

c)

DPD

d)

DPRD

22.

Dalam menjalankan tugasnya, presiden dan wakil presiden dibantu oleh ....

a)

DPR

b)

Polisi

c)

MPR

d)

Menteri

23.

Membuat Undang-undang Bersama DPR merupakan kekuasaan

a)

Presiden

b)

MPR

c)

DPD

d)

DPRD

e)

MK

24.

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa MPR merupakan

a)

Lembaga Negara

b)

Lembaga Tertinggi Negara

c)

Lembaga Tinggi Negara

d)

Lembaga Negara dengan kekududukannya sejajar dengan Presiden

e)

Lembaga Negara

25.

Hak angket, hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat, hal tersebut merupakan hak dari Lembaga negara

a)

MPR

b)

MK

c)

MA

d)

KY

e)

DPR

26.

Salah satu hak prerogatif Presiden dalam bidang yudikatif adalah menghentikan pengusutan terhadap pejabat negara. Hak ini disebut juga....

a)

amnesti

b)

abolisi

c)

rehabilitasi

d)

grasi

27.

Grasi merupakan hak prerogatif Presiden di bidang yudikatif. Grasi memiliki arti...

a)

memberikan pengampunan

b)

memulihkan nama baik

c)

mengembalikan hak seseorang

d)

menghentikan pengusutan

28.

Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga, telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, adalah…

a)

Mahkamah Agung

b)

Komisi Yudisial

c)

Mahkamah Konstitusi

d)

Dewan Perwakilan Rakyat

29.

Hak untuk mengajukan usul rancangan undang- undangatau peraturan daerah

a)

Hak Budget

b)

Hak Inisiatif

c)

Hak Angket

d)

Hak Imunitas

30.

Hak DPR dalam perencanaan RAPBN, pembahasan RAPBN, persetujuan atau tidak persetujuan RAPBN menjadi APBN, pengawasan pelaksanaan APBN, dan penerimaan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN merupakan Hak .....

a)

Hak Budget

b)

Hak Inisiatif

c)

Hak Interpelasi

d)

Hak Imunitas

31.

Hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, disebut hak...

a)

Hak Angket

b)

Hak Inisiatif

c)

Hak Imunitas

d)

Hak Interpelasi

32.

Hak anggota lembaga perwakilan rakyat dan para menteri untuk membicarakan atau menyatakan secara tertulis segala hal di dalam lembaga tersebut tanpa boleh dituntut di muka pengadilan merupakan hak....

a)

Hak Imunitas

b)

Hak Inisiatif

c)

Hak Budget

d)

Hak Interpelasi

33.

Lembaga Negara yang bertugas melaksanakan Undang-Undang

a)

Mahkamah Agung

b)

Dewan Perwakilan Rakyat

c)

Presiden

d)

Komisi Pemberantasan Korupsi

34.

Apa hubungan antara DPR dan BPK

a)

DPR memeriksa hasil pekerjaan BPK

b)

DPR dan BPK bersama-sama membuat aturan keuangan Negara

c)

BPK menyerahkan hasil pemeriksaan kepada DPR

d)

Atas rekomendasi DPR, BPK memeriksa MA dan MK

35.

Apakah MPR berhak memberhentikan Presiden?

a)

Tidak karena Presiden dipilih oleh rakyat

b)

Tidak karena Presiden sejajar dengan MPR

c)

Iya bila MPR menganggap Presiden melanggar Undang Undang

d)

Iya bila BPK menemukan penyelewengan keuangan Negara

36.

Manakah pernyataan yang salah?

a)

Anggota DPD merupakan wakil dari partai

b)

Anggota DPR merupakan wakil Partai Politik

c)

Presiden dapat dipilih dua kali masa jabatan

d)

DPD dipilih untuk masa jabatan 5 tahun

37.

Yang melantik anggota MPR dan DPR adalah ...

a)

Presiden

b)

Mahkamah Konstitusi

c)

Mahkamah Agung

d)

Rakyat

38.

yang melantik Presiden dan Wakil Presiden adalah ....

a)

MPR

b)

DPR

c)

Rakyat

d)

Mahkamah Agung

39.

Yang bertugas menyusun RAPBN adalah....

a)

Menteri Keuangan

b)

BPK

c)

Presiden

d)

DPR

40.

Masa berlakunya APBN adalah ... tahun.

a)

1

b)

2

c)

3

d)

5

41.

Jika RAPBN tidak disetujui oleh DPR, maka ....

a)

direvisi

b)

membuat RAPBN baru

c)

menggunakan APBN tahun lalu

d)

tidak APBN yang berjalan

42.

Yang bukan merupakan tugas Bank Sentral adalah ....

a)

mencetak uang

b)

bankers bank

c)

mengawasi bank di seluruh Indonesia

d)

memeriksa APBN yang dijalankan Presiden

43.

Menguji peraturan perundangan di bawah undang-undang adalah tugas MA, peraturan itu adalah ....

a)

UUD

b)

Tap MPR

c)

UU

d)

Peraturan Pemerintah

44.

Memorandum peringatn Presiden atau Wapres jika dianggap melanggar ketentuan diberikan oleh ...

a)

Menteri

b)

DPR

c)

MK

d)

MA

45.

Masa berlakuknya UUD yang ditetapkan MPR adalah ... tahun.

a)

1

b)

3

c)

4

d)

5

46.

Tugas Presiden sebagai kepala pemerintahan antara lain ....

a)

memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi

b)

menyatakan perang dan membuat perdamaian

c)

bersama DPR membuat UU

d)

mengangkat duta dan konsul

47.

Jika Presiden berhalangan tetap maka digantikan oleh ....

a)

MPR memilih baru

b)

Wakil Presiden

c)

3 menteri (dalam negeri, luar negeri, pertahanan keamanan)

d)

Pemilu lagi

48.

Jika wakil presiden berhalangan tetap, maka MPR akan sidang untuk memilih yang baru dari 2 calon yang diajukan Presiden. Berapa lama maksimal pemilihannya?

a)

30 hari

b)

40 hari

c)

50 hari

d)

60 hari

49.

Jika Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap, maka akan digantikan sementara oleh ....

a)

3 menetri (dalam negeri, luar negeri, pertahanan keamanan)

b)

3 menteri (dalam negeri, luar negeri, agama)

c)

pemilu lagi

d)

3 menteri (dalam negeri, agama, keuangan)

50.

MPR bersidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden baru jika Presiden dan Wapres berhalangan tetap, maksimal ... hari.

a)

10

b)

20

c)

30

d)

60