NEW
Font size
WorksheetsPJJ Bendahara 2025_Pengelolaan UP
Total questions: 20
Worksheet time: 40mins
Berdasarkan pasal 66 PP 50 tahun 2018 Bendaharaan Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari Uang Persediaan yang dikelolanya setelah meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh...
PPK
KPA
PA
PPSPM
Pejabat yang bertugas untuk menetapkan kebutuhan UP pada satuan kerja K/L adalah….
KPA selaku otorisator dan ordonatur
Bendahara Rutin
Bendahara Pengeluaran
Pejabat Pembuat Komitmen
Berikut ini merupakan dokumen yang disiapkan untuk mencairkan UP, KECUALI …
Surat Persetujuan UP dari KPPN
Surat Pernyataan UP dari KPA
Surat Persetujuan Perubahan Proporsi UP dari Kanwil DJPb
Surat Perintah Membayar UP
Dibawah ini kelengkapan SPP-UP yang harus dilampirkan sebelum diajukan ke penguji tagihan/penerbit SPM, adalah….
Surat Pernyataan KPA
Surat Pernyataan TUP dari Kuasa Pengguna Anggaran
Surat persetujuan besaran UP Satker dari KPPN
Rekening Koran bendahara pengeluaran
Diketahui pagu dana klasifikasi belanja yang dapat dikeluarkan dengan UP suatu kantor/satker berjumlah Rp 120 Milyar, maka pernyataan di bawah ini yang benar adalah....
UP maksimal sebesar Rp 500 juta
TUP maksimal sebesar Rp 1 Milyar
UP maksimal sebesar Rp750 juta
UP maksimal 200 juta
Di bawah ini kelengkapan Perubahan UP yang harus dilampirkan
sebelum SPP diajukan ke penguji tagihan/penerbit SPM, adalah….
Surat Pernyataan PPK
Surat Pernyataan TUP dari Kuasa Pengguna Anggaran
Surat Persetujuan Kepala Kanwil DJPB
Rekening Koran bendahara pengeluaran
KPA dapat mengajukan perubahan up melampaui besaran up yang lebih besar kepada….
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Direktur Jenderal Anggaran
Direktur Jenderal Anggaran
Persetujuan Perubahan UP melampaui besaran UP diberikan dengan mempertimbangkan sebagai berikut:
Frekuensi penggantian UP tahun berjalan dari rata-rata 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan selama 1 (satu) tahun; dan kebutuhan penggunaan UP dalam 1 (satu) bulan yang melampaui besaran UP.
Frekuensi penggantian UP tahun yang lalu lebih dari rata-rata 1
(satu) kali dalam 1 (satu) bulan selama 1 (satu) tahun; dan kebutuhan penggunaan UP dalam 1 (satu) bulan yang melampaui besaran UP
Frekuensi penggantian UP tahun berjalan dari rata-rata 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan selama 1 (satu) tahun; dan kebutuhan penggunaan UP dalam 1 (satu) triwulan yang melampaui besaran UP.
Frekuensi penggantian UP tahun yang lalu lebih dari rata-rata 2
(dua) kali dalam 1 (satu) bulan selama 1 (satu) tahun; dan kebutuhan penggunaan UP dalam 1 (satu) bulan yang melampaui besaran UP
Pengajuan SPP Penggantian Uang Persediaan yang dikelola oleh BPP dapat di lakukan apabila....
realisasi dari semua BPP telah 75%
realisasi salah satu BPP telah 50% untuk SPP GUP BPP tersebut
realisasi dari semua BPP telah 50%
salah satu BPP telah merealisasikan 50%
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) GUP diajukan ke penguji tagihan/penerbit SPM untuk permintaan pembayaran....
KPA selaku otorisator dan ordonatursemua pembayaran di atas Rp200 000.000,00
semua pembayaran untuk keperluan belanja pegawai
pembayaran belanja barang yang jumlahnya diatas Rp200.000.000,00
pembayaran belanja barang sampai dengan Rp200 000.000,00
Di bawah ini kelengkapan SPP-GUP Tunai yang harus dilampirkan sebelum diajukan ke penguji tagihan/penerbit SPM adalah....
rincian penggunaan dana selama satu bulan
surat pernyataan TUP dari Kuasa Pengguna Anggaran
Surat Perintah Bayar
rekening koran Bendahara Pengeluaran
SPM-GUP yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Angaran kepada KPPN, akan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-GUP), jika….
penggunaan dananya sudah mencapai 50%.
dilampiri kuitansi yang telah ditandatangani KPA
dilampiri SPTB untuk pembayaran sampai dengan Rp5 juta
dilampiri Surat Pernyataan GUP dari KPA
Di bawah ini adalah klasifikasi belanja yang dapat dibayarkan dalam SPP-GUP Tunai, kecuali….
Klasifikasi Belanja Barang Operasional
Klasifikasi Belanja Pemeliharaan
Klasifikasi Belanja Perjalanan
Klasifikasi Belanja Pegawai
Pada akhir tahun anggaran, Bendahara Pengeluaran mempertanggungjawabkan pembayaran belanja bulan Desember dengan mengajukan SPP….
GUP Tunai
GUP Nihil
PTUP
GUP Pengesahan
Pengajuan GUP Tunai yang lebih lambat dari satu bulan, hanya memungkinkan untuk alasan-alasan tertentu dengan persetujuan
Direktur Jenderal Perbendaharaan
Kepala Kanwil Perbendaharaan
Kuasa Pengguna Anggaran
Kepala KPPN
Daftar Pengeluaran Riil Kegiatan Operasional Dan Belanja Modal Dengan Kartu Kredit Pemerintah dibuat oleh….
Pejabat Pembuat Komitmen
Kuasa Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
Pemegang Kartu Kredit Pemerintah
Permintaan pembayaran penggantian UP (GUP) disampaikan kepada PPSPM paling lambat
2 (dua) hari kerja
4 (empat) hari kerja
5 (lima) hari kerja
6 (enam) hari kerja
Di bawah ini kelengkapan SPP-TUP PNBP yang harus dilampirkan bendahara pengeluaran sebelum diajukan ke penguji tagihan/penerbit SPM, kecuali....
rincian rencana penggunaan TUP
Surat persetujuan TUP dari kepala KPPN
SPTB
Rekening Koran Bendahara Pengeluaran
SPM-GUP PNBP yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Angaran kepada KPPN, akan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-GUP), jika….
penggunaan dananya sudah mencapai 100%
dilampiri kuitansi yang telah ditandatangani KPA
dilampiri SPTB untuk pembayaran sampai dengan Rp5.000.000,00
sesuai dengan perhitungan maksimun pencairan
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) GUP yang bersumber dari PHLN, diajukan bendahara pengeluaran ke penguji tagihan/penerbit SPM untuk permintaan pembayaran....
semua pembayaran diatas Rp10.000.000,00
semua pembayaran untuk keperluan belanja pegawai
pembayaran belanja barang yang jumlahnya diatas Rp10.000.000,00
pembayaran belanja sesuai naskah perjanjian PHLN
