Dengan masuknya rumusan orang asing yang tinggal di Indonesia sebagai penduduk Indonesia, orang asing yang menetap di wilayah Indonesia mempunyai status hukum sebagai penduduk Indonesia.

Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan. Dengan demikian di Indonesia tidak boleh ada lagi pengusaha besar dan Badan Usaha Milik Negara yang diberikan kesempatan untuk berusaha dan mengelola sumber daya alam.

Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia adalah contoh Ketetapan MPR RI yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kata PEMBUKAAN merupakan penyebutan resmi untuk menunjuk Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Istilah lain yang dipakai adalah MUKADIMAH sebagaimana tercantum dalam naskah asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD, serta sebagian anggota yang diangkat oleh Presiden.

Calon Presiden dan Wakil Presiden dapat diusulkan oleh gabungan partai politik peserta pemilihan umum dimaksudkan untuk membangun kesepahaman, kebersamaan, dan kesatuan di kalangan partai-partai politik dalam melakukan perjuangan politik.

Kuorum rapat bagi MPR untuk mengambil keputusan atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dihadiri sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota MPR.

Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan. Dengan demikian, pinjaman luar negeri oleh pihak swasta tetap diperkenankan dengan ketentuan atas sepengetahuan pemerintah karena pemerintah merupakan penjamin atas utang-utang swasta tersebut. Jawab: Salah

101. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.

Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan adalah pelaksana tugas kepresidenan jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan.

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Salah satu rekomendasi dari Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN adalah membentuk undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya yang memuat antara lain kebebasan mendapatkan informasi.

Bagi seseorang yang menderita sakit, maka yang bersangkutan dapat mewakilkan hak pilihnya kepada seseorang yang dipercayainya dalam pemilihan umum.

Kata PEMBUKAAN merupakan penyebutan resmi untuk menunjuk Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Istilah lain yang dipakai adalah PREAMBULE sebagaimana tercantum dalam naskah asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adanya ketentuan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK dilatarbelakangi untuk melaksanakan prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi antarlembaga negara, serta paham mengenai negara hukum.

Salah satu wewenang Mahkamah Agung adalah menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Calon hakim agung diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.

Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Salah satu substansi dari Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN adalah untuk menghindarkan praktek-praktek KKN, seseorang yang dipercaya menjabat suatu jabatan dalam penyelenggaraan negara harus bersumpah sesuai dengan agamanya, harus mengumumkan dan bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.

Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan Pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi usaha besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan karenanya dapat segera meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Jika Mahkamah Konstitusi dipandang telah keliru dalam memutus suatu perkara, maka masih terdapat upaya hukum agar Mahkamah Konstitusi melakukan peninjauan kembali atas putusan yang telah dihasilkannya.

Keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota MPR dan disetujui oleh sekurangnya-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Yang dimaksud dengan “2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama” adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, secara berturut-turut. Sedangkan jika tidak berturut-turut, maka yang bersangkutan dapat kembali dicalonkan sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden.

Salah satu ciri dari negara hukum adalah penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum atau lebih dikenal dengan sebutan Due process of law. Ini berarti, seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman atas perbuatan yang dilakukannya apabila tidak terdapat aturan yang mengatur tentang hal tersebut.

Pasal 6A ayat (5) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, perlu dibuat ketentuan yang khusus mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya melalui proses politik, tanpa ada pembuktian terlebih dahulu oleh pengadilan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum.

Sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seluruh lembaga tinggi negara, yaitu Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Agung, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan, wajib menyampaikan laporan setiap tahun kepada MPR atas pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan MPR lainnya.

Segala putusan MPR diupayakan sejauh mungkin dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat. Putusan dengan suara terbanyak ditempuh apabila jalan musyawarah untuk mencapai mufakat sudah tidak mungkin ditempuh karena adanya perbedaaan pendapat yang sulit didekatkan atau karena faktor waktu.

Sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2), Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara, dan boleh bersidang lebih dari sekali dengan mengadakan persidangan istimewa. Sidang Istimewa MPR diadakan hanya untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian, Presiden hanya boleh menetapkan Peraturan Pemerintah sepanjang diperintahkan oleh undang-undang.

Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 adalah: Undang Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR RI, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah.

Untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah. Selain itu, untuk menjalankan undang-undang, Presiden juga dapat menetapkan Peraturan Presiden.

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Dengan demikian, seseorang yang tidak masuk dalam keanggotaan partai politik tidak dapat dicalonkan sebagai calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden.

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota adalah partai politik. Seluruh partai politik di Indonesia secara otomatis ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Umum oleh Komisi Pemilihan Umum, Benar atau Salah ?

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang Undang Dasar. Menurut Undang Undang penyelenggara pemerintahan adalah Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden dan oleh Menteri Negara, sedangkan penyelenggara pemerintahan daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD. Benar atau salah?

Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan : dengan demikian seluruh pinjaman luar negeri pemerintah harus memperkuat perekonomian nasional dilaksanakan oleh pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan dimasukkan kedalam Rencana Anggaran Tahunan. Benar atau Salah

Salah satu latar belakang ditetapkannya ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000 tentang pemantapan persatuan dan kesatuan nasional adalah untuk membangun kesadaran dan komitmen seluruh bangsa agar menghormati kemajemukan bangsa Indonesia dalam upaya untuk mempersatukan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara demi tetap tegaknya negara Kesatuan Republik Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Benar atau Salah ?

Sesuai ketetapan MPR RI Nomor : VII/MPR/2000 tentang peran tentara nasional Indonesia dan peran Kepolisian negara Republik Indonesia, salah satu tugas bantuan Kepolisian negara republik Indonesia adalah turut serta secara aktif dalam tugas-tugas penanggulangan kejahatan internasional sebagai anggota Internasional Criminal Police Organization (Interpol). Benar atau salah ?

Sesuai ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan, terwujudnya masyarakat yang menghargai nilai-nilai kemanusian yang adil dan beradab, merupakan salah satu indikator untuk mengukur bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang demokratis. Benar atau salah ?

Untuk menghindari adanya kekosongan jabatan Presiden, jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya setelah sebelumnya disetujui dalam sidang MPR. Benar atau salah.

Presiden dalam membuat Perjanjian Internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan UU harus dengan persetujuan DPR. Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian Internasional diatur dengan UU. Dengan demikian perlu dibuat UU yang khusus diterbitkan untuk mengatur tentang jenis penjanjian internasonal yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Mengingat tidak semua perjanjian internasional yang dibuat Presiden memerlukan persetujuan DPR. Benar atau salah Jawab. Benar

Pengajuan permintaan DPR kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya tigaperempat dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya duapertiga dari jumlah anggota DPR. Benar atau Salah ?

Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden oleh Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan apabila terdapat keberatan dari pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden mengenai penetapan hasil pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan paling lama 3 hari setelah penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden oleh Komisi Pemilihan Umum. Benar atau Salah ?

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pembentukan Daerah-daerah dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ditetapkan dengan Undang-Undang. Benar atau Salah ?

Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagai mana diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indobnesia Tahun 1945, maka DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR, dan MPR wajib memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Benar atau Salah. Jawab : Salah

Tahap terakhir dalam pelaksanaan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD adalah pemungutan dan perhitungan suara. Benar atau Salah ?