Pancasila berkedudukan sebagai pandangan hidup bangsa, artinya….

Salah satu bentuk upaya mempertahankan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara adalah ….

Kodrat manusia yang  tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain adalah wujud dari nilai dasar Pancasila, tepatnya….

Pemerintah dituntut memberikan jaminan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan wujud dari nilai dasar Pancasila, tepatnya….

Dalam dimensi ini nilai yang terkandung dalam pancasila bersumber pada filsafat Pancasila. adalah…..

Istilah Pancasila sudah dikenal sejak zaman kerajaan Majapahit pada abad ke-14 dan terdapat dalam buku….

Dalam mewujudkan tujuan nasional, semua kegiatan yang dilakukan para penyelenggara Negara harus berdasarkan Pancasila.Hal tersebut merupakan makna Pancasila, yaitu sebagai dasar…..

Salah satu maksud bahwa nilai-nilai Pancasila bersifat objektif adalah….

Pancasila sebagai falsafah Negara Indonesia pertama kali dicantumkan autentik tertulis dalam…..

Makna dari Pancasila sebagai sumber nilai bagi masyarakat Indonesia adalah Pancasila sebagai…..

Pancasila sebagai ideologi terbuka harus memenuhi dimensi realistis yang artinya….

Pancasila memiliki fungsi dan kedudukan sebagai perjanjian luhur artinya…. 

Dalam proses perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara, para tokoh pendiri negara mengedepankan sikap mendahulukan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan. Hal tersebut mencerminkan Pancasila tepatnya sila…

Kecendrungan generasi muda sekarang yang lebih menyukai makanan, gaya berbicara dan musik,  yang cenderung mengikuti negara-negara luar misalnya Korea Selatan adalah merupakan tanda dari lunturnya fungsi, makna dan kedudukan Pancasila sebagai…

“Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia” dengan bergabung  dalam organisasi internasional, merupakan wujud pelaksanaan tujuan nasional dalam pembukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945. Hal tersebut juga merupakan Tindakan yang mendukung pengamalan nilai Pancasila tepatnya sila…

Banyaknya bencana alam yang terjadi di berbagai propinsi yang ada di Indonesia menimbulkan simpati dari berbagai kalangan yang memberikan bantuan berupa makanan, pakaian, maupun tenaga sukarelawan. Hal tersebut merupakan wujud cerminan pacasila tepatnya sila…

Pancasila sebagai dasar negara dipertahankan menjadi landasan negara,  selama negara tetap berdiri. Hal tersebut dilakukan dengan alasan…

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras dan budaya. Oleh kaena itu bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang…

Berani membela kebenaran dan keadilan adalah pedoman pengamalan, tepatnya sila…

Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh pemerintah

Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik seseorang yang telah menjalani hukuman akibat dugaan pelanggaran hukum yang dilakukannya tetapi di kemudian hari ternyata yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah

Yang dimaksud dengan sistem checks and balances adalah saling mengawasi dan mengimbangi antarlembaga negara agar dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.

Rumusan DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG yang terdapat dalam pasal atau ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diberi makna hal yang diatur dalam ketentuan itu harus dirumuskan dalam sebuah undang-undang yang khusus diterbitkan untuk kepentingan itu.

Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir dalam Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Negara Kesatuan Republik Indonesia TERDIRI DARI daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka hanya Ketetapan MPRS saja yang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Penyebutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah termasuk juga perubahannya. Oleh karena itu, tidak perlu disebutkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya

Salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji seluruh peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang dasar

Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR merupakan lembaga negara yang berkedudukan setara dengan lembaga negara lainnya

Pengambilan putusan MPR berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat bertentangan dengan rumusan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, Segala putusan MPR ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Salah satu pertimbangan ditetapkannya Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 adalah Ketetapan MPR yang mengatur tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah bahwa peran sosial politik dalam dwifungsi ABRI menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Dengan masuknya rumusan orang asing yang tinggal di Indonesia sebagai penduduk Indonesia, orang asing yang menetap di wilayah Indonesia mempunyai status hukum sebagai penduduk Indonesia.

Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan. Dengan demikian di Indonesia tidak boleh ada lagi pengusaha besar dan Badan Usaha Milik Negara yang diberikan kesempatan untuk berusaha dan mengelola sumber daya alam.

Calon Presiden dan Wakil Presiden dapat diusulkan oleh gabungan partai politik peserta pemilihan umum dimaksudkan untuk membangun kesepahaman, kebersamaan, dan kesatuan di kalangan partai-partai politik dalam melakukan perjuangan politik.

Kuorum rapat bagi MPR untuk mengambil keputusan atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dihadiri sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota MPR.

Salah satu rekomendasi dari Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN adalah membentuk undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya yang memuat antara lain kebebasan mendapatkan informasi.

Bagi seseorang yang menderita sakit, maka yang bersangkutan dapat mewakilkan hak pilihnya kepada seseorang yang dipercayainya dalam pemilihan umum.

Salah satu rekomendasi dari Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN adalah membentuk undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya yang memuat antara lain Ombudsman.

Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat

Jika Mahkamah Konstitusi dipandang telah keliru dalam memutus suatu perkara, maka masih terdapat upaya hukum agar Mahkamah Konstitusi melakukan peninjauan kembali atas putusan yang telah dihasilkannya.

Pasal 6A ayat (5) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, perlu dibuat ketentuan yang khusus mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Segala putusan MPR diupayakan sejauh mungkin dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat. Putusan dengan suara terbanyak ditempuh apabila jalan musyawarah untuk mencapai mufakat sudah tidak mungkin ditempuh karena adanya perbedaaan pendapat yang sulit didekatkan atau karena faktor waktu.

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Dengan demikian, seseorang yang tidak masuk dalam keanggotaan partai politik tidak dapat dicalonkan sebagai calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden.

Ketetapan MPR RI Nomor XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia adalah contoh Ketetapan MPR RI yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena Ketetapan MPR RI tersebut telah berakhir masa berlakunya.