NEW
Font size
S
M
L
XL
WorksheetsSIMULASI 07
Total questions: 75
Worksheet time: 38mins
Name
Class
Date
1.
Permohonan Kasasi sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan diajukan paling lama?
a)
a. 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
b)
b. 14 (empat belas) hari kerja sejak Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
c)
c. 7 (tujuh) hari kerja sejak Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
d)
d. 5 (lima) hari kerja sejak Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
e)
e. 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
2.
Peserta Pemilihan adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
Sebab
Pengusulan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki minimal 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD.
a)
a. Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Ada Hubungan Sebab Akibat
b)
b. Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Tidak Ada Hubungan Sebab Akibat
c)
c. Pernyataan Benar dan Alasan Salah
d)
d. Pernyataan Salah dan Alasan Benar
e)
e. Pernyataan dan Alasan Salah
3.
Perselisihan internal Partai Politik meliputi antara lain, kecuali:
a)
a. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan
b)
b. Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik
c)
c. Pemecatan karena anggota Parpol pindah ke Parpol lain
d)
d. Penyalahgunaan kewenangan
e)
e. Keberatan terhadap keputusan Partai Politik
4.
Jumlah dukungan minimal bagi pasangan calon perseorangan pada Pilkada pada kabupaten/kota yang jumlah daftar pemilih tetapnya 1.000.000 adalah...........
a)
a. 6,5 % (enam koma lima persen)
b)
b. 7,5 % (tujuh koma lima persen)
c)
c. 8,5 % (delapan koma lima persen)
d)
d. 5,5 (lima koma lima persen)
e)
e. 10 % (sepuluh persen)
5.
Istilah gerrymandering merupakan istilah dalam............:
a)
a. Pencalonan
b)
b. Dana kampanye
c)
c. Daerah pemilihan
d)
d. Penghitungan suara
e)
e. Data pemilih
6.
Berikut ini bentuk-bentuk electoral fraud, kecuali:
a)
a. Pendaftaran pemilih secara illegal
b)
b. Intimidasi terhadap pemilih
c)
c. Penghitungan suara yang dilakukan di dalam ruangan
d)
d. Penghitungan suara yang tidak tepat
e)
e. Mengurangi perolehan suara peserta pemilihan/calon lain
7.
Jumlah surat suara yang dicetak pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah 2,5 % (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
Sebab
Surat suara cadangan tersebut digunakan untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya, mengganti surat suara yang rusak dan untuk pemilih tambahan.
a)
a. Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Ada Hubungan Sebab Akibat
b)
b. Pernyataan Benar dan Alasan Benar, Tidak Ada Hubungan Sebab Akibat
c)
c. Pernyataan Benar dan Alasan Salah
d)
d. Pernyataan Salah dan Alasan Benar
e)
e. Pernyataan dan Alasan Salah
8.
Agar bisa menjadi badan hukum, setiap Partai Politik yang dibentuk dan didirikan harus didaftarkan ke.........
a)
a. Notaris
b)
b. Kementrian Hukum dan HAM
c)
c. KPU RI
d)
d. Kementrian Kehakiman
e)
e. Kementrian Dalam Negeri
9.
Berikut ini adalah upaya-upaya memperkuat dan mengefektifkan sistem presidensiil dalam penataan Partai Politik, kecuali:
a)
a. Mengkondisikan terbentuknya sistem multipartai sederhana
b)
b. Mendorong terciptanya pelembagaan partai yang demokratis dan akuntabel
c)
c. Mempermudah persyaratan pembentukan dan pendaftaran Partai Politik
d)
d. Mengkondisikan terbentuknya kepemimpinan partai yang demokratis dan akuntabel
e)
e. Mendorong penguatan basis dan struktur kepartaian pada tingkat masyarakat
10.
Pengaturan deadline pembentukan Mahkamah Konstitusi diatur pada amandemen keempat UUD Tahun 1945, tepatnya pada...............
a)
a. Pasal 3 aturan peralihan
b)
b. Pasal 2 aturan tambahan
c)
c. Pasal 1 aturan tambahan
d)
d. Pasal 3 aturan tambahan
e)
e. Pasal 2 aturan peralihan
11.
Berikut ini adalah persyaratan untuk membentuk Partai Politik sesuai Pasal 2 UU No.2 Tahun 2011, kecuali...........
a)
a. Parpol didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang WNI yang berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi
b)
b. Pendirian dan pembentukan Partai Politik menyertakan 30 % (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan
c)
c. Akta notaris harus memuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat
d)
d. Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat disusun dengan menyertakan paling sedikit 30 % (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan
e)
e. Partai Politik didaftarkan paling sedikit 50 (lima puluh) pendiri yang mewakili seluruh pendiri Partai Politik dengan akta notaris
12.
Dinamika ketatanegaraan yang tidak pernah mengalami perubahan adalah….
a)
a. Bentuk pemerintahan
b)
b. Bentuk negara
c)
c. Lembaga negara
d)
d. Sistem demokrasi
e)
e. Corak pemerintahan
13.
Perubahan yang dilakukan di dalam UUD dapat di samakan dengan …….
a)
a. Mengganti UUD
b)
b. Merevisi UUD
c)
c. Menilai UUD
d)
d. Merumuskan UUD
e)
e. Mengamandemen UUD
14.
Sebagai norma dasar, Pancasila mengandung makna bahwa nilainya bersifat…….
a)
a. Fleksibel
b)
b. Normatif
c)
c. Rigid
d)
d. Imperatif
e)
e. Semantik
15.
Demokrasi terpimpin pernah dijalankan di Indonesia yaitu pada masa pemerintahan…….
a)
a. Megawati Soekarnoputri
b)
b. B.J. Habibie
c)
c. Soeharto
d)
d. Soekarno
e)
e. Susilo Bambang Yudhoyono
16.
Pada pemerintahan tahun 1945 NKRI menggunakan UUD 1945, namun dalam prakteknya digunakan model demokrasi…….
a)
a. Pancasila
b)
b. Demokrasi Parlementer
c)
c. Terpimpin
d)
d. Liberal
e)
e. Reformasi
17.
Calon perseorangan untuk calon Gubernur yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima setelah pendaftaran pada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar….
a)
a. Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
b)
b. Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)
c)
c. Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)
d)
d. Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)
e)
e. Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)
18.
Calon perseorangan untuk calon Walikota/Bupati yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima setelah pendaftaran pada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar……
a)
a. Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
b)
b. Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
c)
c. Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
d)
d. Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)
e)
e. Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)
19.
Terkait kampanye dan pelibatan pejabat Negara, berikut ini Pernyataan yang tidak benar
a)
a. Gubernur, Bupati, Walikota yang ikut dalam Kampanye wajib mengajukan izin cuti Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
b)
b. Petahana wajib menggunakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir
c)
c. Pejabat negara yang menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Walikota dalam melaksanakan Kampanye dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya
d)
d. Gubernur, Bupati, Walikota Kepala Desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye
e)
e. Petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir
20.
Syamsir merupakan calon perseorangan untuk Provinsi Jawa Barat, dan diketahui bahwa jumlah penduduk provinsi Jawa Barat adalah 44.548.431 jiwa. Jika mencalonkan diri dari unsur calon perseorangan untuk menjadi Calon Gubernur, maka berapa persen jumlah syarat dukungan dari jumlah penduduk penduduk yang harus didapatkannya?
a)
a. Didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) yang tersebar di lebih dari 50 % (limapuluh persen) jumlah Kabupaten/Kota
b)
b. Didukung paling sedikit 6% (enam persen) yang tersebar di lebih dari 50 % (limapuluh persen) jumlah Kabupaten/Kota
c)
c. Didukung paling sedikit 5% (lima persen) yang tersebar di lebih dari 50 % (limapuluh persen) jumlah Kabupaten/Kota
d)
d. Didukung paling sedikit 4% (empat persen) yang tersebar di lebih dari 50 % (limapuluh persen) jumlah Kabupaten/Kota
e)
e. Didukung paling sedikit 3% (tiga persen) yang tersebar di lebih dari 50 % (limapuluh persen) jumlah Kabupaten/Kota
21.
Berdasarkan data dari Website Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau, jumlah penduduk provinsi Kepulauan Riau diketahui adalah 1.861.373 jiwa. Jika mencalonkan diri dari unsur calon perseorangan untuk menjadi Calon Gubernur, maka berapa persen jumlah syarat dukungan dari jumlah penduduk?
a)
a. Didukung paling sedikit 5% (lima persen) yang tersebar di lebih dari 50 % (limapuluh persen) jumlah Kabupaten/Kota
b)
b. Didukung paling sedikit 4% (empat persen) yang tersebar di lebih dari 50 % (limapuluh persen) jumlah Kabupaten/Kota
c)
c. Didukung paling sedikit 7% (tujuhpersen) yang tersebar di lebih dari 50 % (limapuluh persen) jumlah Kabupaten/Kota
d)
d. Didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) yang tersebar di lebih dari 50 % (limapuluh persen) jumlah Kabupaten/Kota
e)
e. Didukung paling sedikit 6% (enam persen) yang tersebar di lebih dari 50 % (limapuluh persen) jumlah Kabupaten/Kota
22.
Bagi calon perseorangan untuk calon Walikota/Bupati yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima setelah pendaftaran pada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar…..
a)
a. Rp.11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah)
b)
b. Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
c)
c. Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah)
d)
d. Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
e)
e. Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)
23.
Partai Politik diberi kesempatan untuk mengajukan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pengganti apabila Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diajukan Partai Politik atau gabungan Partai Politik berhalangan tetap sampai dengan tahap penelitian kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu….
a)
a. paling lama 2 (dua) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi diterima
b)
b. paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi diterima
c)
c. paling lama 4 (empat) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi diterima
d)
d. paling lama 5 (lima) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi diterima
e)
e. paling lama 6 (enam) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi diterima
24.
Sumbangan dana Kampanye sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 1 sebagaimana di ubah Nomor 8 Tahun 2015
a)
a. Perseorangan paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan dari badan hukum swasta paling banyak Rp 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah)
b)
b. Perseorangan paling banyak Rp 40.000.000,00 (empatpuluh juta rupiah) dan dari badan hukum swasta paling banyak Rp 400.000.000.00 (empat ratus juta rupiah)
c)
c. Perseorangan paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dari badan hukum swasta paling banyak Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah)
d)
d. Perseorangan paling banyak Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan dari badan hukum swasta paling banyak Rp 600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah)
e)
e. Perseorangan paling banyak Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan dari badan hukum swasta paling banyak Rp 700.000.000.00 (tujuh ratus juta rupiah)
25.
“Memeriksa dan memutus perkara tingkat pertama dari segala perkara perdata dan pidana sipil untuk semua golongan penduduk” merupakan peranan dari …
a)
a. Pengadilan Administrasi Negara
b)
b. Pengadilan umum
c)
c. Pengadilan Agama
d)
d. Pengadilan Tata usaha
e)
e. Pengadilan Militer
26.
Berikut ini ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer, kecuali..
a)
a. Adanya hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif
b)
b. Eksekutif bertanggung jawab kepada legislative
c)
c. Adanya mekanisme pertanggungjawaban menteri kepada DPR
d)
d. DPR dapat menjatuhkan eksekutif dengan mosi tidak percaya.
e)
e. Presiden dan Parlemen tidak saling mempengaruhi
27.
Dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilu, putusan pengadilan pemilu manakah yang merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan lagi upaya hukum lain?
a)
a. Pengadilan Khusus Pemilu.
b)
b. Pengadilan Negeri.
c)
c. Pengadilan Tinggi.
d)
d. Mahkamah Agung.
e)
e. Mahkamah Konstitusi
28.
Dalam menciptakan pemerintahan yang demokratis dengan standar rule of law, beberapa syarat sebagai berikut mesti dipenuhi, kecuali?
a)
a. adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
b)
b. perlindungan konstitusional hak warga negara.
c)
c. adanya pemilihan umum yang bebas.
d)
d. adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat.
e)
e. adanya peradilan tata usaha negara.
29.
Sistem politik demokrasi yang dianut pemerintahan Indonesia termuat dalam konstitusi yang tercantum dalam ketentuan?
a)
a. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945
b)
b. Pasal 28 UUD 1945
c)
c. Pasal 6A ayat (1) UUD 1945
d)
d. Pasal 22E ayat (2) UUD 1945
e)
e. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945
30.
Amandemen UUD 1945 yang mengadopsi ketentuan terkait pemilihan umum merupakan amandemen ke?
a)
a. amandemen pertama.
b)
b. amandemen kedua.
c)
c. amandemen ketiga.
d)
d. amandemen keempat.
e)
e. amandemen kelima.
31.
Salah satu hasil amandemen yang ditujukan untuk memurnikan sistem presidensial Indonesia adalah?
a)
a. Calon Presiden harus seorang WNI sejak kelahirannya
b)
b. Presiden dilantik oleh MPR
c)
c. Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali.
d)
d. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.
e)
e. MPR berwenang memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya
32.
Lembaga negara yang berhak menguji peraturan yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah :
a)
a. Badan Pengawas Pemilu.
b)
b. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
c)
c. Mahkamah Konstitusi.
d)
d. Mahkamah Agung.
e)
e. Komisi Yudisial
33.
Mahkamah Konstitusi memiliki sejumlah wewenang yang secara tegas diatur dalam UUD 1945. berikut merupakan wewenang dimaksud, kecuali?
a)
a. menguji undang-undang terhadap UUD
b)
b. menguji peraturan perundang-undangan terhadap UUD
c)
c. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD
d)
d. memutus pembubaran partai politik
e)
e. memutus perselisihan hasil pemilihan umum
34.
Dalam Pemilu Kepala Daerah, peserta Pemilu mengajukan permohonan mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi, paling lambat?
a)
a. 2 (dua) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
b)
b. 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
c)
c. 4 (empat) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
d)
d. 7 (tujuh) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
e)
e. 14 (empat belas) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
35.
Berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2016. Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitunga suara dengan ketentuan Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar?
a)
a. 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir oleh KPU Provinsi
b)
b. 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi
c)
c. 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir oleh KPU Provinsi
d)
d. 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir oleh KPU Provinsi
e)
e. 2,5% (dua koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir oleh KPU Provinsi
36.
Berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2016. Dalam hal pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada MK kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama?
a)
a. 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Pengadilan Tinggi
b)
b. 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Pengadilan Tinggi
c)
c. 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Pengadilan Tinggi
d)
d. 4 X 24 (empat kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Pengadilan Tinggi
e)
e. 5 X 24 (lima kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Pengadilan Tinggi
37.
Perserikatan Bangsa-Bangsa disingkat sebagai PBB (Inggris: United Nations, disingkat UN) adalah organisasi internasional yang didirikan pada 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerja sama internasional. Siapa yang pertama kali mengagas istilah United nations atau PBB?
a)
a. Antonio Guterres
b)
b. Franklin D. Roosevelt
c)
c. Winston Churchill
d)
d. Erwin Rommel
e)
e. Jhon F. Kennedy
38.
Berikut ini merupakan tujuan utama PBB, kecuali:
a)
a. Menjaga perdamaian dan keamanan dunia.
b)
b. Memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antarbangsa melalui penghormatan hak asasi manusia.
c)
c. Membina kerja sama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.
d)
d. Menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang tidak membahayakan perdamaian dunia.
e)
e. Menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata.
39.
Salah satu yang melatarbelakangi berdirinya PBB adalah ketika disahkannya Piagam Atlantik yang merupakan sebuah deklarasi bersama yang dikeluarkan oleh Inggris dan Presiden Amerika Serikat pada tanggal…..
a)
a. 10 Agustus 1945
b)
b. 14 Agustus 1947
c)
c. 15 Agustus 1946
d)
d. 14 Agustus 1941
e)
e. 15 Agustus 1942
40.
PBB saat ini memiliki lima badan utama, kecuali:
a)
a. Majelis Umum (dewan musyawarah utama)
b)
b. Dewan Keamanan Sipil dan Politik
c)
c. Dewan Ekonomi dan Sosial
d)
d. Sekretariat
e)
e. Mahkamah Internasional (badan yudisial utama).
41.
Sekretaris Jenderal PBB adalah ketua Sekretariat PBB, yang menjalankan fungsi administratif dari PBB. Menurut Piagam PBB, Sekretaris Jenderal diangkat oleh Sidang Umum berdasarkan rekomendasi Dewan Keamanan. Siapakah Sekjen PBB sekarang?
a)
a. Kofi Annan
b)
b. Ban Ki-Moon
c)
c. Antonio Guterres
d)
d. Dag Hammarskjöld
e)
e. David Cameron
42.
Organisasi khusus PBB yang fokus terhadap isu buruh internasional adalah?
a)
a. FAO
b)
b. UNESCO
c)
c. UNHCR
d)
d. ILO
e)
e. UNDP
43.
Lampu: Gelap = Makanan : ....
a)
a. Enak
b)
b. Lapar
c)
c. Kantuk
d)
d. Snack
e)
e. Kenyang
44.
Februari: Juli = Selasa : ....
a)
a. Rabu
b)
b. Kamis
c)
c. Jumat
d)
d. Sabtu
e)
e. Minggu
45.
Burung : Sayap : Terbang = .... : .... :....
a)
a. Cabai : Garam : Sayuran
b)
b. Anjing : Lari : Ekor
c)
c. Mike : Penyanyi : Show
d)
d. Krimer : Gula : Kopi
e)
e. Mesin : Bensin : Jalan
46.
Pena: Tinta: Kertas = .... : .... : .....
a)
a. Kuras : Palet : Kanvas
b)
b. Mobil : Bensin : Jalan
c)
c. Kapur : Penghapus : Papan Tulis
d)
d. Kuas : Cat: Dinding
e)
e. Cat : Kaleng : Rumah
47.
Imperfek >< ……
a)
a. Gagal
b)
b. Berhasil
c)
c. Sempurna
d)
d. Kuat
e)
e. Menyeluruh
48.
Universal >< ………..
a)
a. Global
b)
b. Mondial
c)
c. Partial
d)
d. Primordial
e)
e. Tradisional
49.
Militan = ……..
a)
a. Anti penindasan
b)
b. Ideologi
c)
c. Agresif
d)
d. Brutal
e)
e. Penggolongan
50.
Paradoksal =……..
a)
a. Sejalan
b)
b. Seiring
c)
c. Ideal
d)
d. Kontras
e)
e. Konsisten
51.
Syarikat Islam (disingkat SI), atau Sarekat Islam, dahulu bernama Sarekat Dagang Islam (disingkat SDI) didirikan pada tanggal……
a)
a. 17 Oktober 1905
b)
b. 16 Oktober 1905
c)
c. 18 Oktober 1905
d)
d. 12 Oktober 1905
e)
e. 14 Oktober 1905
52.
Sebagai bagian dari cikal bakal Syarikat Islam (SI), Sarekat Dagang Islam (disingkat SDI) didirikan oleh……
a)
a. Tirto Adisoerjo
b)
b. H.O.S. Cokroaminoto
c)
c. KH. Agus Salim
d)
d. Haji Samanhudi
e)
e. Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo
53.
Persatuan Perusahaan Hindia Timur (Belanda: Vereenigde Oostindische Compagnie; disingkat VOC) didirikan pada tanggal…..
a)
a. 20 Maret 1602
b)
b. 12 Maret 1607
c)
c. 14 Februari 1608
d)
d. 13 Juli 1606
e)
e. 15 Agustus 1604
54.
VOC adalah persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia. Perusahaan ini dianggap sebagai perusahaan multinasional pertama di dunia sekaligus merupakan perusahaan pertama yang mengeluarkan sistem pembagian saham. Pertanyaannya, siapakah sosok pendiri VOC?
a)
a. Corneles de Houtman
b)
b. Johan van Oldenbarnevelt
c)
c. Jan Huyghen van Linschoten
d)
d. Andriy Van Der Meyde
e)
e. Pieter Both
55.
Perjanjian Bungaya (sering juga disebut Bongaya atau Bongaja, Belanda: Bongaaisch Contract) adalah salah satu perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 18 November 1667 di Bungaya antara Kesultanan Gowa yang diwakili oleh Sultan Hasanuddin dan VOC yang diwakili oleh…..
a)
a. Cornelis de Houtman
b)
b. Rijckloff van Goens
c)
c. Johannes Camphuys
d)
d. Cornelis Speelman
e)
e. Jan Pieterzoon Coen
56.
Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang telah memenuhi syarat dalam menggunakan hak pilihnya di TPS. Cara Menggunakan hak pilih di TPS sesuai domisili yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk. Hal ini merupakan pengertian dari….
a)
a. DPK
b)
b. Pemilih Pindahan
c)
c. DPTh
d)
d. DPT
e)
e. DPTb
57.
Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dapat diulang jika terjadi keadaan sebagai berikut, kecuali…..
a)
a. kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
b)
b. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup
c)
c. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;
d)
d. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan tanpa pengeras suara
e)
e. saksi calon, pengawas penyelenggara Pemilihan, pemantau, dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas
58.
Berikut ini merupakan penyelesaian tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam pasal 146 UU Pilkada, kecuali….
a)
a. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dapat melakukan penggeledahan, penyitaan, dan pengumpulan alat bukti untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri setempat.
b)
b. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikan disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak laporan diterima dari Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota.
c)
c. Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.
d)
d. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan berkas harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.
e)
e. Penuntut umum melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak menerima berkas perkara dari penyidik
59.
Berikut ini merupakan proses perkara pidana pemilu yang diputuskan dipengadilan berdasarkan Pasal 148 UU Pilkada, kecuali…..
a)
a. Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara.
b)
b. Dalam hal putusan pengadilan diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.
c)
c. Pengadilan Negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima.
d)
d. Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutus perkara banding paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima.
e)
e. Putusan Pengadilan Tinggi merupakan putusan terakhir dan mengikat serta dapat dilakukan upaya hukum lain.
60.
Berikut ini yang tidak sesuai denga nisi Pasal 151 UU Pilkada tentang Majelis Khusus Tidak Pidana ialah……
a)
a. Majelis khusus terdiri atas hakim khusus yang merupakan hakim karier pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang ditetapkan secara khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilihan.
b)
b. Hakim khusus ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
c)
c. Hakim khusus harus memenuhi syarat telah melaksanakan tugasnya sebagai hakim paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali dalam suatu pengadilan tidak terdapat hakim yang masa kerjanya telah mencapai 3 (tiga) tahun.
d)
d. Hakim khusus selama memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana Pemilihan dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lain.
e)
e. Hakim khusus harus menguasai pengetahuan tentang Pemilihan
61.
Pertempuran Surabaya merupakan pertempuran antara pasukan pejuang Indonesia yang bertujuan untuk mencegah pasukan sekutu pasca Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu di Perang Pasifik yang mendarat di kota Surabaya yang terdiri dari pasukan Kekaisaran Britania dengan sukarelawan Persemakmuran Britania yakni Angkatan Darat India Britania dengan mendapatkan dukungan khusus oleh tentara Kekaisaran Belanda. Puncaknya terjadi pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan Sekutu setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme dan Imperialisme. Pertempuran tersebut menyebabkan salah satu komandan pasukan Britania tewas dalam baku tembak. Siapakah komandan yang dimaksud?
a)
a. Stanford Rafless
b)
b. Alfred Russels Wallacea
c)
c. A.W.S Mallaby
d)
d. W.V.Ch. Ploegman
e)
e. Eric Carden Robert Mansergh
62.
Salah satu astronot yang dijuluki orang pertama yang terbang ke luar angkasa pada 12 April 1961 yang berlangsung selama 108 menit saat ia mengelilingi bumi dengan pesawat ruang angkasa. Siapakah astronot yang dimaksud?
a)
a. Neil Amstrong
b)
b. Michael Collins
c)
c. Edwin Aldrin
d)
d. Nikita Kruschev
e)
e. Yuri Gagarin
63.
Salah satu tokoh fasisme asal Italia yag sangat berpengaruh salama perang dunia kedua adalah…..
a)
a. Adolf Hitler
b)
b. Herman Goering
c)
c. Albert Speer
d)
d. Benito Mussolini
e)
e. Pietro Balogia
64.
Sepatu merah lebih bagus dari sepatu hitam. Sepatu yang lebih bagus harganya lebih mahal dan banyak dibeli orang.
a)
a. Ada sepatu hitam yang lebih mahal dan lebih banyak dibeli orang.
b)
b. Sepatu merah yang tidak lebih bagus dari sepatu hitam harganya murah.
c)
c. Sepatu yang lebih banyak dibeli orang belum tentu lebih bagus.
d)
d. Sepatu merah lebih banyak dibeli orang walaupun harganya lebih mahal.
e)
e. Sepatu merah lebih banyak dibeli orang walaupun harganya Murah
65.
Semua atlet pandai melompat dan atlet yang pandai melompat gemar berenang. Atlet yang gemar berenang tidak pandai memasak.
a)
a. Atlet yang tidak pandai memasak, gemar berenang dan tidak pandai melompat.
b)
b. Atlet yang tidak pandai memasak, pandai melompat dan tidak pandai berenang.
c)
c. Atlet yang tidak pandai memasak, tidak pandai melompat dan tidak pandai berenang.
d)
d. Atlet yang tidak pandai memasak, pandai melompat.
e)
e. Atlet yang tidak pandai memasak, tidak pandai melompat.
66.
Semua bunga di taman Keputren berwarna merah. Semua putri suka bunga. Leny Ana membawa bunga biru.
a)
a. Taman Keputren ada bunga birunya.
b)
b. Bunga yang dibawa Leny Ana bukan dari Keputren.
c)
c. Leny Ana tidak suka bunga.
d)
d. Putri tidak suka bunga merah.
e)
e. Semua Jawaban Salah
67.
Semua radio memakai baterai. Sebagian radio tidak memakai antena panjang.
a)
a. Ada radio yang tidak memakai baterai, memakai antena.
b)
b. Ada radio yang tidak memakai antena panjang, tidak memakai baterai.
c)
c. Ada radio yang memakai antena panjang, tidak memakai baterai.
d)
d. Ada radio yang tidak memakai antena panjang, memakai baterai.
e)
e. Ada radio yang memakai antena panjang, memakai baterai.
68.
Dalam The United Nations Convention on the Law of the Sea yang disingkat UNCLOS 1982, dikenal dua jenis negara, yaitu negara pantai (coastal state) dan negara kepulauan (archipelagic state). Diakuinya konsepsi Negara Kepulauan adalah hasil perjuangan Indonesia sejak Deklarasi Djuanda pada tahun….
a)
a. 1956
b)
b. 1957
c)
c. 1958
d)
d. 1959
e)
e. 1960
69.
PPK melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama ……
a)
a. 5 Hari
b)
b. 6 Hari
c)
c. 7 Hari
d)
d. 14 Hari
e)
e. 10 Hari
70.
Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan calon dan calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
a)
a. Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
b)
b. Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
c)
c. Pemerintah dan pemerintah daerah
d)
d. Badan usaha milik negara, badan usaha milik Swasta, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.
e)
e. Semua Jawaban Benar
71.
Perundingan Linggarjati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, kuningan, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta pada 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. Siapakah ketua delegasi dari pihak Pemerintah Belanda?
a)
a. Wim Schermerhorn
b)
b. Max van Poll
c)
c. HJ van Mook
d)
d. F de Boer.
e)
e. Louis Joseph Maria Beel
72.
Perjanjian Roem-Roijen (juga dieja Roem-Royen) adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjiannya diambil dari kedua pemimpin delegasi, Mohammad Roem dan Herman van Roijen. Maksud pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada tahun yang sama. Perundingan Roem Royen adalah salah satu perundingan yang memakan waktu lama dalam perumusannya yang dimulai pada tanggal…..
a)
a. 17 April 1949
b)
b. 16 April 1947
c)
c. 15 Juni 1948
d)
d. 18 Mei 1949
e)
e. 7 Mei 1949
73.
Perjanjian Roem-Roijen Perjanjian Roem-Roijen (juga dieja Roem-Royen) adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda baru selesai serta disepakati dan ditandatangani pada…..
a)
a. 6 April 1949
b)
b. 7 Maret 1949
c)
c. 7 Februari 1950
d)
d. 7 agustus 1948
e)
e. 7 Mei 1949
74.
Sesuai Pasal 87 ayat 1, ketentuannya adaalah pemilih untuk setiap TPS paling banyak….
a)
a. 500 orang
b)
b. 600 orang
c)
c. 700 orang
d)
d. 800 orang
e)
e. 1000 orang
75.
Salah satu tuntutan reformasi adalah desentralisasi yang kita maknai dengan istilah otonomi daerah. Regulasi apa yang pertama kali mengatur tentang otonomi daerah?
a)
a. UU No. 9 Tahun 1999
b)
b. UU No. 32 Tahun 2004
c)
c. UU No. 10 Tahun 2004
d)
d. UU No. 23 Tahun 2014
e)
e. UU No. 31 Tahun 1999
Reset
