NEW
Font size
S
M
L
XL
WorksheetsLATIHAN CAT PPK PILKADA 2024
Total questions: 80
Worksheet time: 40mins
Name
Class
Date
1.
Apa saja asas Pemilihan?
a)
Langsung, umum, akuntable, transparan, jujur, dan adil
b)
Umum, langsung, bebas, terbuka, jujur, dan adil
c)
Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
d)
Independen, akuntable, transparan, dan mandiri
2.
Berapa lama masa pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota sejak pengumuman pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota?
a)
5 hari
b)
6 hari
c)
7 hari
d)
3 hari
3.
Berapa lama Verifikasi faktual syarat dukungan pasangan calon perseorangan?
a)
paling lama 30 (empat belas) Hari terhitung sejak dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan ke PPS
b)
paling lama 28 (empat belas) Hari terhitung sejak dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan ke PPS
c)
paling lama 21 (empat belas) Hari terhitung sejak dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan ke PPS
d)
paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan ke PPS
4.
Berapa usia paling rendah untuk menjadi calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur?
a)
20 tahun
b)
25 tahun
c)
30 tahun
d)
35 tahun
5.
Berapa usia paling rendah untuk menjadi calon Bupati dan Calon Wakil Bupati?
a)
20 tahun
b)
25 tahun
c)
30 tahun
d)
35 tahun
6.
Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 diatur di mana?
a)
PKPU Nomor 1 Tahun 2024
b)
PKPU Nomor 2 Tahun 2024
c)
PKPU Nomor 3 Tahun 2024
d)
PKPU Nomor 4 Tahun 2024
7.
Kapan Pemungutan Suara Pilkada 2024 dilaksanakan?
a)
26 NOVEMBER 2024
b)
27 NOVEMBER 2024
c)
28 NOVEMBER 2024
d)
14 NOVEMBER 2024
8.
Dana Kampanye pasangan calon perseorangan dapat diperoleh dari?
a)
sumbangan Partai Politik/gabungan Partai Politik
b)
sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
c)
badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain
d)
sumbangan pemerintah
9.
Dalam pelaksanaa Pilkada, berapa jumlah Pemilih paling banyak untuk setiap TPS?
a)
400 orang
b)
500 orang
c)
600 orang
d)
800 orang
10.
Berapa jumlah surat suara yang dicetak untuk Pemungutan Suara Pilkada 2024?
a)
jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan
b)
jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 3,5% (dua setengah persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan
c)
jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 4% (dua setengah persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan
d)
jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 4,5% (dua setengah persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan
11.
Berapa lama waktu Pengesahan pengangkatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih?
a)
paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak diterimanya usulan
b)
paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usulan
c)
paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya usulan
d)
paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak sejak diterimanya usulan
12.
Kapan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dilaksanakan?
a)
20 SEPTEMBER 2024
b)
21 SEPTEMBER 2024
c)
22 SEPTEMBER 2024
d)
19 SEPTEMBER 2024
13.
Pemutakhiran data pemilih terhadap tahanan di rumah tahanan dan/atau warga binaan di lembaga pemasyarakatan, dilakukan dengan cara sebagai berikut, kecuali:
a)
Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk-elektronik atau Surat Keterangan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;
b)
Pemilih menunjukkan fotokopi Kartu Keluarga, jika Pemilih tidak dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk-elektronik atau Surat Keterangan;
c)
Pemilih menunjukkan Surat Keterangan dari Camat setempat;
d)
Apabila pemilih yang tidak dapat menunjukkan bukti diri, tetapi berdasarkan data Nomor Induk Kependudukan, nama dan alamat yang terdapat di rumah tahanan dan/atau lembaga pemasyarakatan membuktikan domisili pemilih yang bersangkutan berada di wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pemilihan, pemilih yang bersangkutan didaftarkan ke dalam DPT di TPS terdekat atau di TPS rumah tahanan dan/atau lembaga pemasyarakatan;
14.
DP4 adalah singkatan dari:
a)
Data Potensial Penduduk Pemilihan Pemilih
b)
Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan
c)
Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan
d)
Daftar Penduduk Potensial Pemilihan Pemilih
15.
Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat:
a)
4 bulan sebelum hari pemungutan suara
b)
5 bulan sebelum hari pemungutan suara
c)
6 bulan sebelum hari pemungutan suara
d)
7 bulan sebelum hari pemungutan suara
16.
Organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota atau lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan disebut
a)
Lembaga survey
b)
Lembaga pemantau
c)
Hitung cepat
d)
Organisasi kemayarakatan
17.
Hak- hak Lembaga pemantau sebagai berikut, kecuali:
a)
Mendapat dana bantuan dari luar negeri
b)
Mendapatkan akses di wilayah pemilihan.
c)
Mendapatkan perlindungan hokum dan keamanan
d)
Berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara
18.
Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 memuat informasi tentang, kecuali:
a)
nama dan alamat Pemantau Pemilihan dalam negeri dan Pemantau Pemilihan asing yang memberi tugas;
b)
nama anggota Pemantau Pemilihan dalam negeri dan Pemantau Pemilihan asing yang bersangkutan;
c)
pas foto diri anggota Pemantau Pemilihan dalam negeri dan Pemantau Pemilihan asing yang terbaru dan berwarna;
d)
pengurus pemantau
19.
Kategori Pemilih sebagai berikut, kecuali:
a)
Pemilih pemula;
b)
Pemilih muda;
c)
Pemilih manula
d)
Pemilih perempuan
20.
Pengumuman hasil Penghitungan Cepat Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh dilakukan paling cepat …….. jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat.
a)
1 jam
b)
2 jam
c)
3 jam
d)
4 jam
21.
Formulir C Pemberitahuan, harus diberikan kepada calon pemilih paling lambat…
a)
Satu hari sebelum hari pemungutan suara
b)
Dua hari sebelum hari pemungutan suara
c)
Tiga hari sebelum hari pemungutan suara
d)
Empat hari sebelum hari pemungutan suara
22.
Jika pemiiih tidak berada di tempat tinggalnya pada saat pemberian formlir C Pemberitahuan, yang harus dilakukan oleh ketua KPPS adalah…..
a)
Menyampaikan formulir Model C.Pemberitahuan kepada keluarganya dan diminta untuk menandatangani tanda terima.
b)
Menyampaikan formulir Model C.Pemberitahuan kepada tetangganya dan diminta untuk menandatangani tanda terima.
c)
Menyampaikan formulir Model C.Pemberitahuan kepada ketua RT dan diminta untuk menandatangani tanda terima.
d)
Tidak diberikan Model C Pemberitahuan
23.
Apabila pada pukul 07.00 Saksi, Pemilih dan atau Pengawas TPS belum hadir, rapat Pemungutan Suara ditunda sampai dengan kehadiran Saksi, Pemilih dan atau Pengawas TPS, atau paling lama
a)
30 menit
b)
60 menit
c)
15 menit
d)
10 menit
24.
Pemilih yang terdaftar dalam DPTb dapat memberikan suara
a)
2 jam sebelum waktu Pemungutan Suara berakhir
b)
1 jam sebelum waktu Pemungutan Suara berakhir
c)
Jam 07.00 – 13.00
d)
Bebas tidak ada ketentuan
25.
Dasar dan Pedoman pemutahiran data pemilih adalah ….
a)
Pasal 456 Undang-undang No. 7 Tahun 2017
b)
PKPU Nomor 17 Tahun 2020
c)
PKPU Nomor 19 Tahun 2020
d)
PKPU Nomor 2 tahun 2024
26.
Syarat menjadi pemilih adalah?
a)
Lulus SMP
b)
Berusia minimal 17 Tahun atau telah menikah
c)
Berusia 18 Tahun atau belum menikah
d)
Berusia minimal 25 Tahun
27.
Apakah Singkatan dari Coklit ?
a)
Mencocokkan dan meneliti
b)
Pencocokan dan Penelitian
c)
Mencocokkan dan Penelitian
d)
Pencocokan dan Meneliti
28.
Berikut adalah hal hal yang dilakukan oleh Petugas Coklit dalam rangka memperbaiki data pemilih , kecuali :
a)
Memperbaiki data pemmilih apabila terdapat kesalahan.
b)
Mencoret Pemilih yang telah meninggal
c)
Memperbaiki Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain
d)
Mencoret pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota TNI / Polri.
29.
Di dalm UU No 1 tahun 2015 pada pasal dan ayat berapakah bahwa pencalonan harus dilakukan uji publik untuk menguji kompetensi dan integritas calon yang dilakukan secara terbuka oleh panitia yang bersifat mandiri yang dibentuk oleh komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang hasilnya tidak menggugurkan calon.Ketentuan tersebuat diatur pada pasal dan ayat berapa ?
a)
Pasal 1 ayat 1
b)
Pasal1 ayat 2
c)
Pasal 1 ayat 3
d)
Pasal 1 ayat 4
30.
Uji publik yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan kepala daerah tidak diberlakukan lagi dan kemudian pasal tersebut dihapus, ketentuan penghapusan pasal tersebut mulai diberlakukan dalam undang undang pemilihan gubernur, bupati dan walikota pada nomor dan tahun berapa ?
a)
UU No 1 Tahun 2015
b)
UU No 8 Tahun 2015
c)
UU No 10 Tahun 2016
d)
UU No 2 Tahun 2020
31.
Empat pilar kebangsaan Indonesia, yaitu ..
a)
Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika
b)
UUD 1945, Undang-undang, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah
c)
Sosial, Ekonomi, Politik, dan Hukum
d)
Presiden, TNI, Polri, dan Masyarakat sipil
32.
Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik harus mampu…
a)
Menjadikan rakyat sebagai subjek politik
b)
Menjadi sumber dari segala hukum
c)
Memberi perlidungan hak asasi bagi rakyat
d)
Pengontrol atas kekuasaan absolut
33.
Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan…
a)
Pandangan hidup
b)
Falsafah dan dasar negara
c)
Sumber hukum
d)
Semua benar
34.
Ketua KPU Republik Indonesia sekarang adalah
a)
Hasyim Asy’ari
b)
Iham Saputra
c)
Arief Budiman
d)
Husni Kamil Manik
35.
Jumlah anggota KPPS ditambah dengan Linmas adalah...
a)
5 orang
b)
9 orang
c)
7 orang
d)
10 orang
36.
Hipokrit >< …
a)
Sabar
b)
Pembohong
c)
Terbuka
d)
Jujur
37.
Morfem >< …
a)
Fonem
b)
Silabel
c)
Kode
d)
Kalimat
38.
Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya KPU berkedudukan di...
a)
Ibu kota negara
b)
Ibu kota provinsi
c)
Ibu kota kabupaten
d)
Ibu kota pusat pemerintahan kota
39.
Susunan dan keanggotaan KPU berjumlah...
a)
8 orang
b)
7 orang
c)
6 orang
d)
9 orang
40.
Dalam pengambilan Keputusan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota dilakukan dengan, kecuali...
a)
Rapat pleno tertutup
b)
Rapat pleno rutin
c)
Rapat pleno berkala
d)
Rapat pleno terbuka
41.
Antonim dari kata virulen adalah…
a)
Baik
b)
Jahat
c)
Sesuai
d)
Korelasi
42.
Pengikisan=…
a)
Elaborasi
b)
Aborsi
c)
Abrasi
d)
Erosi
43.
Nilai (0,5+0,6) adalah…
a)
121
b)
12.1
c)
0.12
d)
1.1
44.
KPU Kabupaten/Kota menetapkan pleno untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam waktu paling lama...
a)
1 hari
b)
2 hari
c)
3 hari
d)
4 hari
45.
Dalam menjalankan tugasnya Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten/kota bertanggung jawab kepada...
a)
Rapat rutin
b)
KPK
c)
Rapat Pleno
d)
DKPP
46.
Lembaga yang dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu adalah :
a)
MK
b)
DKKPU
c)
MKD
d)
DKPP
47.
Pengakuan dalam bentuk deklarasi bersama oleh sekelompok negara dan pengakuan yang diberikan melalui penerimaan suatu negara baru adalah definisi dari…
a)
Pengakuan de jure
b)
Pengakuan de facto
c)
Pengakuan kolektif
d)
Pengakuan mutlak
48.
Asas Lus Soli adalah asas yang digunakan suatu negara untuk menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan ...
a)
Sejarah hidup
b)
Keturunannya
c)
Agama yang dianut
d)
Tempat kelahiran
49.
Sistem kepemimpinan yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam mengeluarkan keputusan atau kebijakan melalui mekanisme yang ditempuh, musyawarah untuk mencapai mufakat atau pemungutan suara, dengan mengedepankan semangat keberasamaan adalah definisi dari…
a)
Transformasional
b)
Otokratis
c)
Kolektif kolegial
d)
Delegatif
50.
Prinsip Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan kita untuk…
a)
Saling memusuhi
b)
Saling menghormati perbedaan
c)
Meniadakan perbedaan
d)
Memisahkan diri dari kelompok lain
51.
Ketua dan wakil ketua Divisi membagi tugas Divisi secara...
a)
Proporsional
b)
Terbuka
c)
Adil
d)
Menyeluruh
52.
Divisi anggota KPU Kabupaten/Kota mengoordinasikan sub bagian yang menangani tugas dan fungsi terkait dengan tugas Divisi masing-masing anggota, melalui...
a)
Ketua KPU Kabupaten / Kota
b)
Staf Divisi yang Membidangi
c)
Sekretaris KPU Kabupaten/Kota
d)
Sekretaris Divisi
53.
Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota sah dengan ketentuan dihadiri oleh paling sedikit …….. orang anggota KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan daftar hadir
a)
2 (dua)
b)
3 (tiga)
c)
4 (empat)
d)
5 (lima)
54.
Pengawasan Internal dilakukan terhadap pelanggaran...
a)
Kode Perilaku
b)
Sumpah/janji
c)
Pakta integritas
d)
Semua Jawaban Benar
55.
Berikut adalah divisi pada KPU Kabupaten / Kota, kecuali
a)
Divisi Hukum dan Pengawasan
b)
Divisi Teknis Penyelenggaraan
c)
Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
d)
Divisi Keuangan, Logistik dan SDM
56.
Ahmad adalah siswa yang pendiam dan memiliki prestasi akademik yang rendah, namun memiliki bakat yang sangat baik dalam bidang seni tari. Sebagai guru, saya menghadapi siswa seperti itu dengan …
a)
Membiarkan saja karena masing-masing siswa akan berkembang dengan sendirinya
b)
Memberikan pekerjaan rumah yang lebih dari yang lain untuk meningkatkan prestasi akademik
c)
Memberitahuan kepada orangtuanya untuk memberikan les tambahan agar prestasi akademiknya meningkat
d)
Membimbingnya untuk meningkatkan prestasi akademiknya disertai memfasilitasi bakat menari agar berkembang secara optimal
57.
Pada perusahaan tempat saya sedang bekerja mengalami kesulitan persoalan keuangan. Pendapat saya mengenai kondisi tersebut adalah?
a)
Saya tidak merasa khawatir dan saya tak akan pindah dari perusahaan karena saya sudah merasa cocok dengan pekerjaan tersebut
b)
Setiap perusahaan pasti sudah pernah mengalami kesulitan keuangan
c)
Perusahaan harus segera melakukan tindakan untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut
d)
Saya mulai mencari pekerjaan lain sambil tetap bekerja pada perusahaan sekarang ini
58.
Dalam situasi terjadi perdebatan karena perbedaan pendapat, biasanya saya?
a)
Meninggalkan ruangan karena saya tidak tahan mendengar perdebatan
b)
Memihak dengan orang yang sependapat dengan saya
c)
Berusaha memahami kedua belah pihak mengapa sampai terjadi perdebatan
d)
Berusaha menengahi agar perbedaan tidak terjadi berkepanjangan
59.
Sebagai Anggota PPK yang telah difasilitasi ruangan sekretariat berikut fasilitasnya oleh pihak Kecamatan maka saya wajib untuk?
a)
Mempertimbangkan saran dan masukan dari Camat dalam pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kecamatan
b)
Memberitahukan dan mengundang Camat dalam setiap pelaksanaan tahapan Pemilu di tingkat PPK
c)
Berkonsultasi dengan Camat dalam setiap pelaksanaan tahapan Pemilu di tingkat PPK
d)
Menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil
60.
Semua ikan hidup di air. Beberapa ikan hidup di air tawar. Jadi?
a)
Semua ikan dapat hidup di air tawar dan air laut
b)
Beberapa ikan yang hidup di air tawar tidak dapat hidup di air laut
c)
Sebagian ikan tidak hidup di air tawar
d)
Tidak ada ikan yang hidup di air laut
61.
Dari seluruh Anggota PPK, saya merasa beban tugas terberat ada pada saya dan saya merasa stres karena dikejar-kejar batas akhir tahapan. Tanggapan saya adalah?
a)
Mengerjakan semua tugas dengan senang hati dan berusaha memenuhi target
b)
Hanya mengerjakan tugas yang saya senangi
c)
Mengkonsumsi obat suplemen untuk meningkatkan kemampuan menyelesaikan semua tugas
d)
Mengerjakan semua tugas dengan baik, meskipun sangat terbebani
62.
Pancasila secara sistematik disampaikan pertama kali oleh Ir. Soekarno di depan sidang BPUPKI pada tanggal …
a)
29 MEI 1945
b)
21 JULI 1945
c)
01 JUNI 1945
d)
17 AGUSTUS 1945
63.
“Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharmma Mangrwa” dalam kitab Sutasoma dirumuskan oleh …
a)
Mpu Prapanca
b)
Mpu Tantular
c)
Ir. Soekarno
d)
Ki Hajar Dewantara
64.
Dengan pertimbangan bahwa tanggal 19 Desember 1948 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia karena pada tanggal tersebut terbentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, maka tanggal 19 Desember ditetapkan sebagai…
a)
Hari Bela Negara
b)
Hari Kavaleri
c)
Hari Veteran Nasional
d)
Hari Konstitusi Republik Indonesia
65.
Lembaga Negara yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilu adalah …
a)
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
b)
Mahkamah Konstitusi
c)
Mahkamah Internasional
d)
Bawaslu
66.
Gerakan Budi Utomo berdiri pada tanggal …
a)
1945-06-01 00:00:00
b)
1905-05-20 00:00:00
c)
1928-10-28 00:00:00
d)
1908-05-20 00:00:00
67.
Hingga tahun 1959, Indonesia menjalankan suatu praktik demokrasi yang cenderung pada sistem Demokrasi …
a)
Terpimpin
b)
Liberal
c)
Pancasila
d)
Parlementer
68.
“Demokrasi adalah sebuah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” adalah pengertian demokrasi menurut …
a)
Aristoteles
b)
Ibnu Sina
c)
Abraham Lincoln
d)
Muhammad Hatta
69.
Titik tertinggi di Indonesia yaitu Puncak Jaya Wijaya (4.884 mdpl) di Provinsi …
a)
Papua Barat
b)
Papua Tengah
c)
Papua Selatan
d)
Papua Barat Daya
70.
Jumlah bulu pada pangkal ekor burung garuda Pancasila adalah …
a)
17
b)
8
c)
45
d)
19
71.
Sesuai dengan UU No 10 Tahun 2016 tentang pilkada, PPK memiliki Tugas, wewenang, dan kewajiban meliputi hal berikut :
a)
membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih
b)
membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara
c)
membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap
d)
jawaban a, b, c benar
72.
Partai politik yang bisa mencalonkan bupati dan wakil bupati adalah ...
a)
Partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang kurangnya 6,5% kursi di DPRD
b)
Partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang kurangnya 10% kursi di DPRD
c)
Partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang kurangnya 15% kursi di DPRD
d)
Partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang kurangnya 20% kursi di DPRD
73.
Dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, masyarakat dapat:
a)
Menerima dan memberikan Informasi Pemilu atau Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b)
Meminta dan mendapat konfirmasi dan/atau klarifikasi atas Informasi Pemilu atau Pemilihan yang diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
c)
Memberikan kemudahan bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan dan kesempatan dalam Pemilu dan Pemilihan.
d)
Menyampaikan dan menyebarluaskan Informasi Pemilu atau Pemilihan.
74.
Dalam berpartisipasi di pemilu dan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, masyarakat harus:
a)
Menghormati hak orang lain.
b)
Bertanggung jawab atas semua tahapan pemilu dan pemilihan.
c)
Menjaga proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
d)
Menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.
75.
Apa saja bentuk kegiatan partisipasi Masyarakat dalam pemilu dan pemilihan :
a)
Keikutsertaan sebagai anggota PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, atau petugas pemutakhiran data Pemilih.
b)
Peliputan, pemberitaan, atau publikasi
c)
Penelitian atau kajian.
d)
Semua jawaban benar
76.
Metode Sosialisasi secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a PKPU no 9 tahun 2022 dapat berupa:
a)
Forum warga
b)
Diskusi
c)
Seminar
d)
Pembagian sembako
77.
Metode Sosialisasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dapat dilakukan melalui:
a)
Sosialisasi seminar.
b)
Media massa cetak.
c)
Media massa elektronik
d)
Media massa online
78.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat berapa hari setelah pengumuman hasil Survei, Jajak Pendapat, dan/atau Penghitungan Cepat.
a)
15 hari
b)
20 hari
c)
25 hari
d)
30 hari
79.
Laporan lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat menyampaikan apa saja :
a)
Waktu pelaksanaan
b)
Tanggal pelaksanaan
c)
Wilayah pelaksanaan
d)
Hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat
80.
KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dapat memberikan sanksi kepada lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat yang terbukti melakukan pelanggaran etika, sanksi tersebut dapat berbentuk…
a)
Sanksi etik
b)
Sanksi pidana
c)
Sanksi perdata
d)
Mencabut sertifikat terdaftar sebagai endapa Survei atau Jajak endapata tau Penghitungan Cepat dalam penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan
Reset
