WorksheetsUTS PPN I - STPI
Total questions: 45
Worksheet time: 33mins
Name
Class
Date
1.
1. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar?
a)
a. PPN di Indonesia single stage levy namun non kumulatif
b)
b. PPN di Indonesia single stage levy namun kumulatif
c)
c. PPN di Indonesia multi stage levy namun kumulatif
d)
d. PPN di Indonesia multi stage levy namun non kumulatif
2.
2. Pernyataan berikut ini yang benar adalah...
a)
a. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Tambahan
b)
b. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Langsung
c)
c. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Tidak Langsung
d)
d. Tidak ada jawaban yang benar
3.
3. Pernyataan berikut ini yang benar adalah...
a)
a. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Subjektif
b)
b. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Objektif
c)
c. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Kolektif
d)
d. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Represif
4.
4. Di Indonesia, penghitungan PPN terutang untuk dibayar ke kas negara menggunakan....
a)
a. subtraction method
b)
b. direct subtraction method
c)
c. indirect subtraction method
d)
d. addition method
5.
5. Metode pemungutan PPN di Indonesia menganut ....
a)
a. Invoice method
b)
b. Refund method
c)
c. Collection method
d)
d. Regresif method
6.
6. Di antara pernyataan berikut ini yang benar adalah...
a)
a. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi umum dalam negeri sehingga memiliki kedudukan netral
b)
b. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi umum dalam negeri sehingga dikenakan atas konsumen akhir saja
c)
c. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi umum dalam negeri sehingga tidak dikenakan terhadap produsen
d)
d. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi umum dalam negeri sehingga tidak dikenakan terhadap distributor
7.
7. PPN Indonesia termasuk
a)
a. Tipe Produksi (Production Type VAT)
b)
b. Tipe Konsumsi (Consumption Type VAT)
c)
c. Gross National Product Type VAT
d)
d. Nett National Product Type VAT
8.
8. Pernyataan berikut ini yang benar adalah...
a)
a. PPN sebagai pajak subjektif yang bermakna bahwa timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh subjek hukum yang dapat dikenakan pajak
b)
b. PPN sebagai pajak objektif yang bermakna bahwa timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak
c)
c. PPN sebagai pajak objektif yang bermakna bahwa timbulnya kewajiban pajak ditentukan melalui penerbitan surat ketetapan pajak
d)
d. PPN sebagai pajak objektif yang bermakna bahwa timbulnya kewajiban pajak ditentukan melalui penerbitan surat tagihan pajak
9.
9. Di antara pernyataan berikut ini yang benar adalah...
a)
a. Karakter PPN sebagai pajak langsung ini menimbulkan konsekuensi bahwa antara pemikul beban pajak dengan penanggung jawab atas penyetoran pajak ke kas negara berada pada pihak yang sama
b)
b. Karakter PPN sebagai pajak langsung ini menimbulkan konsekuensi bahwa antara pemikul beban pajak dengan penanggung jawab atas penyetoran pajak ke kas negara berada pada pihak yang berbeda
c)
c. Karakter PPN sebagai pajak tidak langsung ini menimbulkan konsekuensi bahwa antara pemikul beban pajak dengan penanggung jawab atas penyetoran pajak ke kas negara berada pada pihak yang sama
d)
d. Karakter PPN sebagai pajak tidak langsung ini menimbulkan konsekuensi bahwa antara pemikul beban pajak dengan penanggung jawab atas penyetoran pajak ke kas negara berada pada pihak yang berbeda
10.
10. Pernyataan berikut ini yang benar adalah...
a)
a. Dalam mekanisme PPN di Indonesia pemikul beban pajak adalah penjual, sedangkan yang berkewajiban menyetor ke kas negara adalah pembeli
b)
b. Dalam mekanisme PPN di Indonesia pemikul beban pajak adalah pembeli, sedangkan yang berkewajiban menyetor ke kas negara adalah penjual
c)
c. Dalam mekanisme PPN di Indonesia pemikul beban pajak adalah produsen, sedangkan yang berkewajiban menyetor ke kas negara adalah konsumen
d)
d. Dalam mekanisme PPN di Indonesia pemikul beban pajak adalah pengecer, sedangkan yang berkewajiban menyetor ke kas negara adalah konsumen
11.
11. Pengusaha Kena Pajak wajib memungut PPN sejak...
a)
a. Mendapat NPWP
b)
b. Mendapatkan SK Pengukuhan PKP
c)
c. Mendapatkan STP
d)
d. Mendapatkan SKP
12.
12. Orang pribadi A yang bertempat tinggal di Bogor mempunyai usaha di Ciawi. Apabila di tempat tinggal orang pribadi A tidak ada penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak , maka:
a)
a. orang pribadi A wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor
b)
b. orang pribadi A hanya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi
c)
c. orang pribadi A hanya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor saja
d)
d. orang pribadi A hanya boleh memilih melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi atau Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor
13.
13. Terkait soal diatas, apabila baik di tempat tinggal maupun di tempat kegiatan usahanya orang pribadi A melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, maka:
a)
a. orang pribadi A wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor
b)
b. orang pribadi A hanya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong saja
c)
c. orang pribadi A hanya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor saja
d)
d. orang pribadi A hanya boleh memilih melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong atau Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor
14.
14. PT X mempunyai kantor pusat terletak di wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Setiabudi, mempunyai cabang terletak di wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan.
a)
a. Dalam hal demikian PT X wajib dikukuhkan sebagai PKP di KPP Pratama Jakarta Setiabudi saja
b)
b. Dalam hal demikian PT X wajib dikukuhkan sebagai PKP di KPP Pratama Jakarta Jakarta Grogol Petamburan saja
c)
c. Dalam hal demikian PT X wajib dikukuhkan sebagai PKP di KPP Pratama Jakarta Setiabudi dan KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan
d)
d. Dalam hal demikian PT X tidak wajib dikukuhkan sebagai PKP
15.
15. PT A mempunyai tiga tempat kegiatan usaha, yaitu di kota Bengkulu, Bintuhan, dan Manna yang ketiganya berada di bawah pelayanan satu kantor pelayanan pajak, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu. Ketiga tempat kegiatan usaha tersebut melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan melakukan administrasi penjualan dan administrasi keuangan.
a)
a. Dalam keadaan demikian, PT A wajib dikukuhkan di ketiga tempat tersebut
b)
b. Dalam keadaan demikian, PT A wajib memilih salah satu tempat kegiatan usaha untuk melaporkan usahanya guna dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, misalnya tempat kegiatan usaha di Bengkulu. PT A yang bertempat kegiatan usaha di Bengkulu ini bertanggung jawab untuk melaporkan seluruh kegiatan usaha yang dilakukan oleh ketiga tempat kegiatan usaha perusahaan tersebut.
c)
c. Dalam keadaan demikian, PT A dapat mengajukan pindah KPP
d)
d. Dalam keadaan demikian, PT A tidak perlu dikukuhkan sebagai PKP
16.
16. Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak...
a)
a. Tidak wajib memungut PPN
b)
b. Wajib memungut PPN
c)
c. Wajib melaporkan pengusaha besar yang belum dikukuhkan sebagai PKP
d)
d. Tidak ada jawaban yang benar
17.
17. Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak...
a)
a. Tidak wajib lapor SPT Masa PPN
b)
b. Wajib lapor SPT Masa PPN
c)
c. Wajib melaporkan pengusaha besar yang belum lapor SPT Masa PPN
d)
d. Tidak ada jawaban yang benar
18.
18. Dalam hal pengusaha tidak memenuhi kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP maka...
a)
a. apabila diperoleh data dan/ atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan tidak dipenuhi pengusaha, Direktur Jenderal Pajak secara jabatan dapat mengukuhkan pengusaha tersebut sebagai Pengusaha Kena Pajak
b)
b. tidak perlu memungut PPN
c)
c. tidak perlu menyetor PPN
d)
d. tidak perlu melapor SPT Masa PPN
19.
19. Dalam hal pengusaha tidak memenuhi kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP maka Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau surat tagihan pajak untuk Masa Pajak
a)
a. sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, terhitung sejak saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4.800.000.000,00
b)
b. setelah pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
c)
c. setelah pengusaha memungut PPN
d)
d. setelah pengusaha melapor SPT Masa PPN
20.
20. Pemenuhan kewajiban sebagai pengusaha kena pajak pada prinsipnya dilakukan secara...
a)
a. Self assessment
b)
b. Official assessment
c)
c. Individual assessment
d)
d. Goverment assessment
21.
21. Berikut ini yang termasuk jasa kena pajak adalah ....
a)
a. jasa penjaminan
b)
b. jasa pegadaian
c)
c. jasa anjak piutang
d)
d. jasa safe deposit box
22.
22. PKP X di Jakarta menjual sejumlah sepatu kepada PKP Y di Solo, atas transaksi ini:
a)
a. Terutang PPN berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf a Undang Undang No.42 tahun 2009 dan perubahannya
b)
b. Terutang PPN berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf b Undang Undang No.42 tahun 2009
c)
c. Terutang PPN berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf c Undang Undang No.42 tahun 2009
d)
d. Tidak terutang PPN
23.
23. PKP S di Bogor menyewakan sebuah gedung yang terletak di Jalan Raya Nanggung Bogor kepada PKP T, atas transaksi ini ....
a)
a. Terutang PPN berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf a Undang Undang No.42 tahun 2009
b)
b. Terutang PPN berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf b Undang Undang No.42 tahun 2009
c)
c. Terutang PPN berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf c Undang Undang No.42 tahun 2009 dan perubahannya
d)
d. Tidak terutang PPN
24.
24. PKP F melakukan ekspor sejumlah tekstil dari Indonesia ke Jepang, atas transaksi ini...
a)
a. Terutang PPN berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf f Undang Undang No.42 tahun 2009 dan perubahannya
b)
b. Terutang PPN berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf g Undang Undang No.42 tahun 2009
c)
c. Terutang PPN berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf h Undang Undang No.42 tahun 2009
d)
d. Tidak terutang PPN
25.
25. PKP E perusahaan minuman bersoda di Jakarta memakai merek “Cola Cole” dari Cola Cole Co yang berkedudukan di Amerika Serikat, atas transaksi ini...
a)
a. Terutang PPN berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) huru b Undang Undang No.42 tahun 2009
b)
b. Terutang PPN berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf d Undang Undang No.42 tahun 2009 dan perubahannya
c)
c. Terutang PPN berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf e Undang Undang No.42 tahun 2009
d)
d. Tidak terutang PPN
26.
26. PKP H perusahaan di Jakarta memakai jasa konsultasi dari Malcons Sdn. Bhd, sebuah kantor konsultan yang berkedukan di Malaysia, atas transaksi ini...
a)
a. Terutang PPN berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) huru b Undang Undang No.42 tahun 2009
b)
b. Terutang PPN berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf d Undang Undang No.42 tahun 2009
c)
c. Terutang PPN berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf e Undang Undang No.42 tahun 2009 dan perubahannya
d)
d. Tidak terutang PPN
27.
27. PT Mesinku menjual mesin bekas yang sudah tidak dipakai lagi dalam kegiatan produksi, karena tidak efisien jika terus digunakan. Atas penjualan mesin ini…
a)
a. Tidak terutang PPN karena barang bekas
b)
b. Terutang PPN dengan tarif khusus
c)
c. Tidak terutang PPN karena mesin tidak produktif lagi
d)
d. Terutang PPN sesuai tarif pasal 7 ayat 1 UU PPN
28.
28. Kriteria bangunan yang terutang PPN Kegiatan Membangun Sendiri adalah bangunan luas keseluruhan paling sedikit:
a)
a. 100m2
b)
b. 200m2
c)
c. 300m2
d)
d. 400m2
29.
29. PT PH menjual minyak goreng curah kepada para pedagang pasar. Atas transaksi penjualan ini….
a)
a. Tidak terutang PPN
b)
b. Terutang PPN
c)
c. PPN ditanggung pemerintah
d)
d. Terutang PPn dengan tarif khusus
30.
30. PT Asiks adalah pengusaha yang bergerak dalam bidang industri tekstil. Pada suatu saat menjual aktiva yang dimiliki berupa sebuah mobil truk yang selama ini digunakan untuk distribusi barang dagangan dan sebuah mobil sedan yang selama ini digunakan untuk pemasaran. Atas penjualan mobil yang terutang PPN berdasarkan ketentuan pasal 16D Undang Undang No.42 Tahun 2009 dan perubahannya adalah....
a)
a. Hanya Penjualan mobil truk
b)
b. Hanya Penjualan mobil sedan
c)
c. Penjualan mobil truk dan mobil sedan
d)
d. Tidak ada yang terutang PPN
31.
31. Pada tanggal 2 Januari 2022 ,PKP A menjual sejumlah kain ke PKP B dengan harga jual Rp44.000.000. PPN terutang untuk transaksi ini...
a)
a. Rp4.400.000
b)
b. Rp4.000.000
c)
c. Rp440.000
d)
d. Rp400.000
32.
32. Dasar pengenaan pajak untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah ...
a)
a. Harga jual
b)
b. Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor
c)
c. Harga wajar
d)
d. Harga pasar
33.
33. Dasar pengenaan pajak untuk pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah ...
a)
a. Harga jual
b)
b. Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor
c)
c. Harga wajar
d)
d. Harga pasar
34.
34. Dasar pengenaan pajak untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah...
a)
a. perkiraan harga jual rata-rata
b)
b. harga jual
c)
c. penggantian
d)
d. harga pasar
35.
35. Dasar pengenaan pajak untuk penyerahan film cerita adalah ...
a)
a. harga jual per judul film
b)
b. perkiraan hasil rata-rata per judul film
c)
c. penggantian per judul film
d)
d. laba kotor per judul film
36.
36. Dasar pengenaan pajak untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar...
a)
a. harga jual eceran
b)
b. harga pasar
c)
c. harga pabrikan
d)
d. harga distributor
37.
37. Dasar pengenaan pajak untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah...
a)
a. Harga jual
b)
b. Harga pasar wajar
c)
c. Harga Jual setelah dikurangi laba kotor
d)
d. Penggantian
38.
38. Dasar pengenaan pajak untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang adalah
a)
a. harga pokok penjualan atau harga perolehan
b)
b. harga jual
c)
c. harga wajar
d)
d. harga pasar
39.
39. Dasar pengenaan pajak untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui pedagang perantara adalah
a)
a. harga jual
b)
b. harga wajar
c)
c. harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli
d)
d. harga pokok penjualan atau harga perolehan
40.
40. Dasar pengenaan pajak untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah
a)
a. harga jual
b)
b. harga lelang
c)
c. harga pokok penjualan atau harga perolehan
d)
d. harga wajar
41.
41. PPN yang dipungut dan disetor untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah
a)
a. 20% dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih
b)
b. 10% dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih
c)
c. 1,1% dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih
d)
d. 2% dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih
42.
42. PPN yang dipungut dan disetorkan untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau agen perjalanan pariwisata adalah
a)
a. 20% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih
b)
b. 1,1% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih
c)
c. 2% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih
d)
d. 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih
43.
43. Dasar pengenaan pajak untuk penyerahan Emas Perhiasan dan/atau jasa yang terkait dengan Emas Perhiasan oleh Pengusaha Emas Perhiasan adalah
a)
a. 2% dari harga jual Emas Perhiasan atau nilai penggantian
b)
b. 10% dari harga jual Emas Perhiasan atau nilai penggantian
c)
c. 1% dari harga jual Emas Perhiasan atau nilai penggantian
d)
d. 20% dari harga jual Emas Perhiasan atau nilai penggantian
44.
44. PPN yang dipungut dan disetor untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) yang didalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (freight charges) adalah
a)
a. 10% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih
b)
b. 1% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih
c)
c. 20% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih
d)
d. 1,1% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih
45.
45. Nilai impor dihitung…
a)
a. Harga impor CIF
b)
b. Harga impor FOB
c)
c. Harga impor CIF + Bea Masuk
d)
d. Harga impor FOB + Bea Masuk
100 %
