a. Taat dan tepat waktu membayar pajak

b. Mematuhi aturan ataupun rambu-rambu lalu lintas

c. Mengendarai kendaraan dengan surat ijin mengemudi

d. Menyeberang jalan di tempat penyebrangan

e.Menjaga nama baik Negara dan bangsa

f.Menjaga rahasia negara

g.Melaksanakan perundang-undangan yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis

Pernyataan diatas merupakan sikap taat perundang-undangan di linkungan................

Contoh sikap patuh terhadap peraturan yang berlaku adalah....

Tahapan diatas merupakan proses penyusunan Perda yang melibatkan...........

Menggunakan seragam lengkap dan tidak mencontek saat ulangan adalah salah satu contoh sikap patuh pada peraturan perundang-undangan di tingkat.....................

Tata urutan peraturan perundang-undangan yang ke 6 menurut UU NO 12 TAHUN 2011 adalah..............

1. Memuat ketentuan-ketentuan tentang susunan organisasi Negara dan pemerintahan

2. Memuat ketentuan-ketentuan tentang rakyat

3. Memuat ketentuan yang berkaitan dengan identitas Negara seperti bahasa, lambang dan bendera

4. Memuat jaminan teradap hak-ak asasi manusia dan ak serta kewajiban warga negara

5. Memuat susunan ketatanegaraan suatu Negara yang bersifat fundamental

6. Memuat pembagian dan pembatasan kekuasaan atas tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental

Semua pernyataan di atas merupakan muatan atau isi dari..............

a. Memuat garis-aris besar dalam bidang legislatif dilaksanakan dengan Undang-Undang

b. Memuat garis-garis besar haluan Negara (GBHN) dalam bidang eksekutif dilaksankan dengan keputusan Presiden

Pemaparan diatas merupakan muatan atau isi dari............

1. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD NRI Tahun 1945

2. Perintah suatu UU untuk diatur dengan UU

3. Pengesahan perjanjian internasional tertentu

4. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi, dan/atau

5. Pemenuhan kebutuhan hokum dalam masyarakat

5 Pernyataan ini merupakan isi atau muatan dari..........

Dikeluarkan presiden karena keadaan genting dan dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa serta harus mendapat persetujuan DPR dalam masa persidangan berikutnya. Ini merupakan ketentuan yang berhubungan dengan..............

a.Kepala daerah (Gubernur/Bupati)

b.Anggota DPRD tingkat provinsi (DPRD Tingkat 1) atau DPRD Kabupaten (DPRD Tingkat 2)

Pihak yang terlibat dalam penyusunan..........

a.Anggota DPR dan sekertaris jenderal DPR (badan pekerja DPR)

b.Presiden dan wakil presiden

c.Menteri terkait

d.Sekertaris Negara

Pihak yang terlibat dalam penyusunan....

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan

mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan,

dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh

lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan

masukan dalam pembentukan. Ini merupakan asas penyusunan perundang-undangan tepatnya............

Bahwa setiap peraturan perundang

undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat

dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pernyataan diatas menjelaskan asas dalam penyusunan perundang-undangan tepatnya..................

Bahwa materi muatan peraturan perundangundangan

harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan

golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara.. Artinya asas..........

Yang merupakan pengertian asas Kekeluargaan adalah ........

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

d. Peraturan Pemerintah (PP)

e. Peraturan Presiden (Perpres)

f. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota)

Hirarki diatas adalah perundang-undangan menurut undang-undang no 12 Tahun..............

Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang

mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan adalah arti...............

1. Dibentuk menurut suatu cara istimewa yang berbeda dengan pembentukan UU biasa

2.Dibuat dibuat secara istimewa untuk diangap sesuatu yang luhur

3. Piagam yang menyatakan cita-cita bangsa Indonesia dan merupakan dasar organisasi kenegaraan suatu bangsa

4. Memuat garis besar tentang dasar dan tujuan Negara.

Pernyataan di atas adalah pendapat Miriam Budhiarjo yang memaparkan tentang.......

Tata urutan peraturan perundang-undangan yang ke 2 menurut UU NO 12 TAHUN 2011 adalah......

Yang berhak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang/Perpu adalah.......................

Sikap yang dapat dilakukan oleh warga negara terhadap UUD 1945 hasil amandemen adalah...............

Peraturan pemerintah bukanlah merupakan peraturan yang berdiri sendiri sebab peraturan pemerintah dibuat untuk melaksanakan peraturan yang diatasnya yaitu...................

Adapun yang terlibat dalam pembuatan perda kabupaten adalah.........

“Larangan Merokok Di tempat umum” yang berlaku di Karawang dan diatur dalam perda. Hal ini membuktikan Perda Karawang dibuat oleh...........................

“Kawasan dilarang merokok” yang dikeluarkan di kota Bandung adalah salah satu contoh......................

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 pertama kali dirancang dalam rapat...........................

Perubahan atau mengubah Undang-Undang dasar NRI 1945 disebut dengan istilah....................

Setiap materi perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara adalah asas................dalam materi muatan peraturan perundang-undangan

Tata urutan peraturan perundang-undangan yang ke 5 menurut UU NO 12 TAHUN 2011 adalah..............

Mengapa peraturan perundang-undangan dibuat oleh pemerintah ...

Dalam hirarki peraturan perundang-undangan, TAP MPR menempati posisi setelah....

Peraturan undang - undang tertinggi di Indonesia adalah

Sikap terhadap perilaku masyarakat yang main hakim sendiri maka tindakan kalian adalah...

Setelah RUU disetujui, maka tahapan selanjutnya yaitu pengesahan RUU. Siapakah yang berwenang untuk mengesahkan dan menandatangani RUU ...

Kepala pemerintahan di daerah Provinsi adalah...

Asas filosofis di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah ....

Apabila peraturan pemerintah pengganti undang--undang tidak mendapatkan persetujuan DPR akibatnya ....

Lembaga yang mengubah UUD NRI Tahun 1945 adalah ....

Lembaga negara yang mengesahkan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945 adalah...

Dalam keadaan yang memaksa, presiden berhak mengeluarkan...

Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negaa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas ...

Dalam tingkatan peraturan perundang-undangan, TAP MPR berada di posisi ....

Presiden memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada....

Hierarki perundang-undangan di Indonesia tidak boleh di bolak balik. Salah satu alasannya karena peraturan perundang-undangan di bawah peraturan perundang-undangan yang lain ....

Peraturan pemerintah dibentuk

dengan tujuan ….

Kedudukan UUD NRI Tahun 1945 mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara, yaitu ....