Free Printable KESAI TEST

1.

profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian dengan

a)

Keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu

b)

Keterampilan, kesuksesan, dan sebagainya) tertentu

c)

Kecerdasan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu

d)

Keterampilan, Kepandaian khusus, dan sebagainya) tertentu

2.

Mana pernyataan berikut yang tidak benar terkait profesional menurut KBBI

a)

bersangkutan dengan profesi;

b)

pekerjaan yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya;

c)

mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya (lawan dari amatir).

d)

keahlian yang diperuntukan untuk sebagian pihak tertentu

3.

persyaratan utama dari suatu profesi adalah

a)

merupakan profesi yang mulia

b)

kepemilikan keahlian tertentu yang unik

c)

keahlian yang dimiliki oleh orang awam

d)

profesi merupakan suatu hal yang tidak dibayar

4.

Suatu pekerjaan keahlian dapat digolongkan sebagai suatu pekerjaan profesi jika memenuhi persyaratan tertentu. Prof. Welenski di dalam buku Sawyers Internal Auditanng menyebutkan tujuh syarat agar suatu pekerjaan disebut sebagai pekerjaan profesi, yang mana pernyataan berikut yang bukan syarat pekerjaan profesi

a)

pekerjaan tersebut adalah untuk melayani kepentingan suatu pihak

b)

adanya suatu badan tersendiri yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk

mengeluarkan sertifikat.

c)

kewajiban menempuh ujian untuk menguji pengetahuan bagi yang ingin menjadi anggot

d)

mempunyai media massa/publikasi yang bertujuan untuk meningkatkan keahlian dan

keterampilan anggotanya;

e)

menjadi anggota dalam organisasi profesi dan selalu mengikuti pertemuan ilmiah yang

diselenggarakan oleh organisasi profesi tersebut;

5.

Suatu pekerjaan keahlian dapat digolongkan sebagai suatu pekerjaan profesi jika memenuhi

persyaratan tertentu. Prof. Welenski di dalam buku Sawyers Internal Auditanng menyebutkan

tujuh syarat agar suatu pekerjaan disebut sebagai pekerjaan profesi, mana pernyataan berikut yang bukan tujuh syarat pekerjaan profesi

a)

adanya kode etik dan standar yang ditaati di dalam organisasi tersebut;

b)

bagi yang ingin terlibat dalam profesi dimaksud harus melalui pelatihan yang cukup dan

berkelanjutan;

c)

menjadi anggota dalam organisasi profesi dan selalu mengikuti pertemuan ilmiah yang

diselenggarakan oleh organisasi profesi tersebut;

d)

tidak memperlukan ujian sertifikasi ataupun ujian pengetahuan

e)

adanya suatu badan tersendiri yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk

mengeluarkan sertifikat.

6.

kode etik adalah

a)

merupakan sistem dari prinsip‐prinsip moral yang

diberlakukan dalam suatu kelompok profesi yang ditetapkan secara bersama.

b)

rangkaian suatu aturan yang harus diikuti suatu kelompok agar menjadi kelompok tersebut

c)

ketentuan perilaku yang tidak selalu berlaku pada suatu profesi

7.

Saat ini, telah dikembangkan rerangka pemikiran untuk membantu setiap orang

memecahkan dilema etika. Rerangka pemikiran tersebut dapat membantu masyarakat

mengidentifikasi masalah etika dan menetapkan tindakan yang tepat sesuai dengan nilai

pribadi yang dimilikinya. Rerangka tersebut dikenal sebagai the six‐step approach, yang

meliputi langkah‐langkah sebagai berikut.

a)

Identifikasikan kejadiannya - Identifikasikan masalah etika berkaitan dengan kejadian tersebut - Tetapkan siapa saja yang akan terpengaruh serta tetapkan apa konsekuensi yang

akan diterima/ditanggungnya berkaitan dengan kejadian tersebut - Tetapkan tindakan yang tepat berdasarkan pertimbangan tentang nilai‐nilai etika

yang dimiliki dan konsekuensi serta kesanggupan menanggung konsekuensi atas

pilihan tindakannya. - Identifikasikan alternatif‐alternatif tindakan yang dapat ditempuh pihak yang terkait dengan dilema tersebut - Identifikasikan konsekuensi dari tiap‐tiap alternatif tersebut

b)

Identifikasikan kejadiannya - Identifikasikan masalah etika berkaitan dengan kejadian tersebut - Tetapkan siapa saja yang akan terpengaruh serta tetapkan apa konsekuensi yang

akan diterima/ditanggungnya berkaitan dengan kejadian tersebut - Identifikasikan alternatif‐alternatif tindakan yang dapat ditempuh pihak yang terkait dengan dilema tersebut - Identifikasikan konsekuensi dari tiap‐tiap alternatif tersebut Tetapkan tindakan yang tepat berdasarkan pertimbangan tentang nilai‐nilai etika

yang dimiliki dan konsekuensi serta kesanggupan menanggung konsekuensi atas

pilihan tindakannya.

8.

Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia (KE‐AIPI) yang ditetapkan oleh Asosiasi Auditor

Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), yang dilandasi oleh ketentuan hukum sebagai berikut. kecuali

a)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah.

b)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan

Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010.

c)

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) AAIPI pasal 8 bahwa Komite

Standar Audit bertugas merumuskan dan mengembangkan standar audit.

d)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan JiwaKorps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

e)

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) AAIPI pasal 201 bahwa Komite

Standar Audit bertugas merumuskan dan mengembangkan standar audit.

9.

Kode etik AIPI terdiri dari dua komponen, yaitu....

a)

prinsip-prinsip etika

b)

standar audit

c)

aturan perilaku

d)

pengawasan dan pemantauan

10.

prinsip etika/perilaku auditor meliputi:

a)

Integritas, Akuntabel, Kompeten, Kerahasiaan, Perilaku Profesional, Objektivitas

b)

Integritas, Akuntabel, Kompeten, Kinerja Baik, Perilaku Profesional, Objektivitas

c)

Integritas, Akuntabel, Kompeten, Kerahasiaan, Perilaku Profesional, Kejujuran

d)

Integritas, Akuntabel, Kecermatan, Kerahasiaan, Perilaku Profesional, Objektivitas

11.

mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh

sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan

kejujuran.

a)

Objektivitas

b)

Integritas

c)

Kompeten

d)

Kerahasiaan

12.

sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan

pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan.

a)

Integritas

b)

Perilaku Profesional

c)

Objektivitas

d)

Akuntabel

13.

sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak

diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya.

a)

Integritas

b)

Akuntabel

c)

Kerahasiaan

d)

Kompetensi

14.

kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang,

berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam

pelaksanaan tugas jabatannya.

a)

Perilaku Profesional

b)

Integritas

c)

Akuntabel

d)

Kompetensi

15.

kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau

untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak

yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau

pertanggungjawaban.

a)

Integritas

b)

Perilaku Profesional

c)

Akuntabel

d)

Kompeten

16.

Tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas

suatu profesi atau orang yang profesional yang memerlukan kepandaian khusus

untuk menjalankannya.

a)

Perilaku Profesional

b)

Objektivitas

c)

Akuntabel

d)

Konsisten

17.

Aturan perilaku mengatur setiap tindakan yang harus dilakukan oleh auditor dan

merupakan pengejawantahan prinsip‐prinsip perilaku auditor. Empat area perilaku auditor, kecuali

a)

Arutan perilaku individu auditor intern

b)

aturan perilaku dalam organisasi

c)

aturan perilaku menyangkut hubungan sesama auditor

d)

aturan perilaku dengan pihak ketiga

e)

aturan perilakuantara auditor dan auditan

18.

1) melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan, dan tanggung jawab;

2) menaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan

perundang‐undangan dan profesi;

3) menghormati dan berkontribusi pada tujuan organisasi yang sah dan etis;

4) tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun. Bila

gratifikasi tidak bisa dihindari, auditor intern pemerintah wajib melaporkan

kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lama dalam waktu 7

(tujuh) hari setelah gratifikasi diterima atau sesuai ketentuan pelaporan

gratifikasi.

merupakan prinsip aturan perilaku dalam:

a)

integritas

b)

akuntabel

c)

objektivitas

d)

kerahasiaan

19.

1) tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat

menimbulkan konflik kepentingan dengan organisasinya, atau yang dapat

menimbulkan prasangka, atau yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara

objektif;

2) tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau

patut diduga mengganggu pertimbangan profesionalnya;

3) mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yaitu fakta yang jika

tidak diungkapkan dapat mengubah atau memengaruhi pengambilan

keputusan atau menutupi adanya praktik‐praktik yang melanggar hukum.

merupakan prinsip auditor intern pada

a)

integritas

b)

objektivitas

c)

perilaku profesional

d)

kerahasiaan

20.

1) berhati‐hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh

dalam tugasnya;

2) tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara

apapun yang akan bertentangan dengan ketentuan perundang‐undangan atau

merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.

merupakan prinsip auditor dalam

a)

akuntabel

b)

integritas

c)

perilaku profesional

d)

kerahasiaan

21.

1) memberikan layanan yang dapat diselesaikan sepanjang memiliki

pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan;

2) melakukan pengawasan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah

Indonesia;

3) Terus‐menerus meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas

pelaksanaan tugasnya, baik yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan,

sertifikasi, maupun pengalaman kerja.

a)

akuntabel

b)

objektivitas

c)

integritas

d)

kompetensi

22.

Dalam prinsip ini auditor intern pemerintah wajib menyampaikan

pertanggungjawaban atau jawaban dan keterangan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

a)

kerahasiaan

b)

perilaku profesional

c)

kompeten

d)

akuntabel

23.

1) tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal, atau terlibat dalam tindakan yang

menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau

organisasi;

2) tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab manajemen

auditan dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi.

merupakan prinsip auditor yang..

a)

perilaku profesional

b)

akuntabel

c)

integritas

d)

kompeten

24.

a. menggalang kerjasama yang sehat dan sinergis;

b. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan;

c. saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku.

merupakan hubungan dengan

a)

Hubungan Auditor dengan Auditan

b)

Hubungan Sesama Auditor

25.

a. menjaga penampilan/performance sesuai dengan tugasnya;

b. menjalin kerja sama dengan saling menghargai dan mendukung penyelesaian tugas;

c. menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan melanggar

hukum atau etika profesi terutama pada saat bertugas.

merupakan hubungan

a)

Hubungan Auditor dengan Auditan

b)

Hubungan Sesama Auditor

26.

Keanggotaan Majelis Kode Etik sekurang‐kurangnya

a)

2

b)

4

c)

5

d)

10

27.

Pelanggaran terhadap KE‐AIPI dapat mengakibatkan auditor intern pemerintah diberi

peringatan atau diberhentikan dari tugas pengawasan dan/atau organisasi.

a)

benar

b)

salah

28.

Pemeriksaan, investigasi, dan pelaporan pelanggaran KE‐AIPI ditangani oleh

a)

Pimpinan Apip

b)

Komite Kode Etik

c)

Majelis Kode Etik

d)

Presiden

29.

Komite Kode Etik melaporkan hasil pemeriksaan dan investigasi kepada

a)

BPK

b)

KPK

c)

Pimpinan APIP

d)

Pejabat Eselon I

30.

Untuk menegakkan KE‐AIPI, Komite Kode Etik membentuk

a)

Tim Investigasi

b)

Auditor Investigasi

c)

Majelis Kode Etik

31.

Majelis Kode Etik bersifat

a)

permanen

b)

setiap 6 bulan sekali

c)

temporer, hanya dibentuk apabila ada auditor intern pemerintah yang disangka melakukan pelanggaran terhadap kode etik

d)

fleksibel

32.

Keanggotaan Majelis Kode Etik sekurang‐kurangnya 5 (lima) orang, terdiri atas: 1 (satu)

orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota, dan 3

(tiga) orang anggota. Dalam hal anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka

harus berjumlah ganjil. Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih

rendah dari jabatan dan pangkat auditor yang disangka melanggar kode etik.

apakah pertanyaan tersebut benar?

a)

benar

b)

salah

33.

Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memanggil dan memeriksa auditor yang

disangka melanggar kode etik. Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah

untuk mencapai mufakat. Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, maka

keputusan diambil dengan

a)

keputusan pimpinan apip

b)

suara terbanyak dari anggota majelis kode etik

c)

pimpinan komite kode etik

34.

Untuk mendapatkan objektivitas atas sangkaan pelanggaran kode etik, selain dapat

memanggil dan memeriksa auditor yang bersangkutan, Majelis Kode Etik juga dapat

mendengar keterangan pejabat lain atau pihak lain yang dianggap perlu. Auditor yang

bersangkutan juga diberi kesempatan untuk membela diri.

apakah pernyataan tersebut benar

a)

benar

b)

salah

35.

Keputusan Majelis Kode Etik bersifat

a)

final

b)

temporer

c)

sementara

d)

fleksibel

36.

Auditor intern pemerintah yang terbukti melanggar KE‐AIPI akan dikenakan sanksi oleh.... (1) atas rekomendasi oleh.... (2). jawablah pertanyaan nomer 1

a)

Komite Kode Etik

b)

Majelis Kode Etik

c)

Pimpinan APIP

37.

Auditor intern pemerintah yang terbukti melanggar KE‐AIPI akan dikenakan sanksi oleh....(1) atas rekomendasi oleh....(2)

jawablah pertanyaan nomer 2

a)

Komite Kode Etik

b)

Majelis Kode Etik

c)

Pimpinan APIP

38.

Standar audit AIPI adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan

audit intern yang wajib dipedomani oleh Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AIPI).

a)

benar

b)

salah

39.

Tujuan standar audit adalah untuk:

a. menetapkan prinsip‐prinsip dasar untuk merepresentasikan praktik‐praktik audit

yang seharusnya;

b. menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan kegiatan audit intern

yang memiliki nilai tambah;

c. menetapkan dasar‐dasar pengukuran kinerja audit intern;

d. mempercepat perbaikan kegiatan operasi dan proses organisasi (APIP);

e. menilai, mengarahkan, dan mendorong auditor untuk mencapai tujuan audit intern;

f. menjadi pedoman dalam pekerjaan audit intern;

g. menjadi dasar penilaian keberhasilan pekerjaan audit intern.

a)

benar

b)

salah

40.

Standar audit berfungsi sebagai ukuran mutu minimal bagi para auditor dan APIP dalam pernyataan berikut, kecuali

a)

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dapat merepresentasikan praktik‐praktik audit

intern yang seharusnya, menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan

kegiatan audit intern yang memiliki nilai tambah serta menetapkan dasar‐dasar

pengukuran kinerja audit intern;

b)

pelaksanaan koordinasi audit intern oleh pimpinan APIP;

c)

pelaksanaan perencanaan audit intern oleh pimpinan APIP;

d)

pelaksanaan pemeriksaan keuangan

e)

penilaian efektivitas tindak lanjut hasil audit intern dan konsistensi penyajian

laporan hasil audit intern.

41.

Ruang lingkup kegiatan audit intern yang dapat dilakukan oleh Auditor dikelompokkan

sebagai berikut:

a)

Penjaminan Kualitas (Quality Assurance)

b)

Kegiatan pemeriksaan keuangan

c)

Kegiatan pengawasan lainnya yang tidak memberikan penjaminan kualitas

d)

Kegiatan memberikan pendapat dan rekomendasi pada pimpinan apip

42.

Kegiatan penjaminan kualitas (quality assurance) terdiri dari hal berikut kecuali

a)

audit

b)

evaluasi

c)

konsultasi

d)

review

e)

pemantauan/monitoring

43.

Kegiatan pengawasan lainnya yang tidak memberikan penjaminan kualitas (kegiatan

consulting), antara lain kecuali

a)

konsultasi

b)

sosialisasi

c)

pelatihan

d)

asistensi

e)

review

44.

Standar Audit AIPI menyatakan bahwa penugasan audit keuangan (yang memberikan

opini atas laporan keuangan) wajib menggunakan

a)

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)

b)

Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia

c)

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)

45.

Standar audit terdiri dari 2 bagian utama yaitu

a)

Standar Atribut

b)

Standar Pelaksanaan

c)

Prinsip Dasar

d)

Standar Umum

46.

.............. mengatur mengenai karakteristik umum yang meliputi tanggung

jawab, sikap, dan tindakan dari penugasan audit intern serta organisasi dan pihak‐

pihak yang melakukan kegiatan audit intern, dan berlaku umum untuk semua

penugasan audit intern

a)

standar pelaksanaan

b)

standar atribut

c)

standar umum

d)

prinsip dasar

47.

.............sifat khusus kegiatan audit intern dan

menyediakan kriteria untuk menilai kinerja audit intern

a)

standar atribut

b)

standar pelaksanaan

c)

standar umum

d)

prinsip dasar

48.

standar pelaksanaan dibagi menjadi.....

a)

standar pelaksanaan audit intern

b)

standar atribut

c)

standar komunikasi audit intern

d)

standar umum

49.

standar atribut dibagi menjadi

a)

standar pelaksanaan komunikasi intern

b)

standar pelaksanaan audit intern

c)

prinsip dasar

d)

standar umum

50.

prinsip dasar dalam standar audit AIPI sebagai berikut

a)

Visi, Misi, Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab APIP (Audit Charter) - Independensi dan Objektivitas - Independensi APIP - Objektivitas Auditor - Gangguan Terhadap Independensi dan Objektivitas - Kepatuhan terhadap Kode Etik

b)

Visi, Misi, Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab APIP (Audit Charter) - Standar Umum - Independensi APIP - Objektivitas Auditor - Gangguan Terhadap Independensi dan Objektivitas - Kepatuhan terhadap Kode Etik

c)

Visi, Misi, Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung Jawab APIP (Audit Charter) - Independensi dan Objektivitas - Independensi APIP - Standar pelaksanaan - Gangguan Terhadap Independensi dan Objektivitas - Kepatuhan terhadap Kode Etik

51.

Standar Umum terdiri atas

a)

Kompetensi dan Kecermatan Profesional

b)

Kecermatan Profesional Auditor

c)

Kewajibar Auditor

d)

Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas

52.

tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun. Bila

gratifikasi tidak bisa dihindari, auditor intern pemerintah wajib melaporkan

kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lama dalam waktu 7

(tujuh) hari setelah gratifikasi diterima atau sesuai ketentuan pelaporan

gratifikasi.

merupakan prinsinp...

a)

integritas

b)

akuntabel

c)

objektivitas

d)

Kerahasiaan

53.

menaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan

perundang‐undangan dan profesi;

merupakan prinsip

a)

Integritas

b)

Objektivitas

c)

Akuntabel

d)

Kerahasiaan

54.

tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat

menimbulkan konflik kepentingan dengan organisasinya, atau yang dapat

menimbulkan prasangka, atau yang meragukan kemampuannya untuk dapat

merupakan prinsip

a)

Integritas

b)

Objektivitas

c)

Perilaku Profesional

d)

Kerahasiaan

55.

tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau

patut diduga mengganggu pertimbangan profesionalnya;

merupakan prinsip..

a)

Integritas

b)

Objektivitas

c)

Perilaku Profesional

d)

Kompetensi

56.

mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yaitu fakta yang jika

tidak diungkapkan dapat mengubah atau memengaruhi pengambilan

keputusan atau menutupi adanya praktik‐praktik yang melanggar hukum.

merupakan prinsip

a)

Integritas

b)

Akuntabel

c)

Kerahasiaan

d)

Objektivitas

57.

tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau

patut diduga mengganggu pertimbangan profesionalnya;

a)

Objektivitas

b)

Akuntabel

c)

Kompeten

d)

Perilaku Profesional

58.

tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara

apapun yang akan bertentangan dengan ketentuan perundang‐undangan atau

merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.

a)

Integritas

b)

Objektivitas

c)

Kerahasiaan

d)

Akuntabel

59.

melakukan pengawasan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah

Indonesia;

a)

kerahasiaan

b)

akuntabel

c)

objektivitas

d)

kompeten

60.

tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal, atau terlibat dalam tindakan yang

menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau

organisasi;

a)

Kerahasiaan

b)

Integritas

c)

Akuntabel

d)

Perilaku Profesional

61.

tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab manajemen

auditan dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi.

a)

Akuntabel

b)

Objektivitas

c)

Kompeten

d)

Perilaku Profesional

62.

Contoh pelaporan fungsional meliputi, namun tidak terbatas pada hal berikut kecuali

a)

menyetujui piagam audit (audit charter); dan menyetujui rencana audit berbasis risiko;

b)

menyetujui anggaran audit dan rencana sumber daya;

c)

menerima komunikasi dari pimpinan APIP atas kinerja aktivitas audit

intern;

d)

mewawancarai pimpinan APIP untuk menentukan apakah terdapat

pembatasan ruang lingkup atau sumber daya yang tidak tepat.

e)

Kebijakan untuk menjaga objektivitas auditor terhadap auditan.

63.

Jika independensi atau objektivitas terganggu, baik secara faktual maupun

penampilan, maka gangguan tersebut harus dilaporkan kepada pimpinan APIP.

a)

BPK

b)

KPK

c)

Pimpinan APIP

d)

Inspektorat Jendral

64.

Auditor yang mempunyai hubungan yang dekat dengan auditan seperti

hubungan sosial, kekeluargaan, atau hubungan lainnya yang dapat

mengurangi objektivitasnya, harus tidak ditugaskan melakukan audit

intern terhadap entitas tersebut.

a)

benar

b)

salah

65.

Auditor harus menahan diri dari penugasan assurance atas program,

kegiatan, atau aktivitas tertentu dimana mereka sebelumnya

bertanggung jawab. Objektivitas dianggap terganggu jika auditor

melakukan penugasan assurance untuk suatu program, kegiatan, atau

aktivitas dimana auditor memiliki tanggung jawab pada tahun

sebelumnya.

a)

benar

b)

salah

66.

Penugasan kegiatan assurance terhadap suatu fungsi di mana pimpinan

APIP berpotensi memiliki konflik kepentingan, harus diawasi oleh pihak

lain di luar APIP yang bersangkutan.

a)

benar

b)

salah

67.

Auditor dapat melakukan penugasan consulting yang berkaitan dengan

program, kegiatan, atau aktivitas dimana mereka bertanggung jawab

sebelumnya. Jika auditor memiliki gangguan potensial terhadap

independensi atau objektivitas yang berkaitan dengan penugasan

consulting yang akan dilakukan, pengungkapan harus diinformasikan

kepada ....... sebelum menerima penugasan.

a)

pimpinan apip

b)

auditan

c)

ketua tim

68.

Kompetensi standar yang harus dimiliki oleh auditor adalah, kecuali:

a)

kompetensi umum;

b)

kompetensi teknis audit intern;

c)

kompetensi kumulatif.

d)

kompetensi khusus

69.

Kompetensi .......... merupakan kompetensi

dasar bersikap dan berperilaku sebagai auditor yang dijabarkan sebagai

dorongan untuk berprestasi, pemikiran analitis, orientasi pengguna,

kerja sama, manajemen stres, dan komitmen organisasi.

a)

umum

b)

khusus

c)

teknis

d)

kumulatif

70.

Kompetensi ............. terkait dengan persyaratan untuk dapat

melaksanakan penugasan audit intern sesuai dengan jenjang jabatan

auditor.

a)

teknis audit intern

b)

umum

c)

khusus

d)

kumulatif

71.

Kompetensi teknis audit intern meliputi tujuh bidang

kompetensi yaitu:

a)

kompetensi bidang manajemen risiko, pengendalian intern, dan

tata kelola sektor publik;

kompetensi bidang strategi kegiatan audit intern;

kompetensi bidang pelaporan hasil audit intern;

kompetensi bidang sikap profesional;

kompetensi bidang komunikasi;

kompetensi bidang lingkungan pemerintahan;

kompetensi bidang manajemen pengawasan.

b)

kompetensi bidang manajemen risiko, pengendalian intern, dan

tata kelola sektor publik;

kompetensi bidang strategi kegiatan audit intern;

kompetensi bidang pelaporan hasil audit intern;

kompetensi bidang sikap profesional;

kompetensi bidang politik;

kompetensi bidang lingkungan pemerintahan;

kompetensi bidang manajemen pengawasan.

c)

kompetensi bidang manajemen risiko, pengendalian intern, dan

tata kelola sektor publik;

kompetensi bidang strategi kegiatan audit intern;

kompetensi bidang pelaporan hasil audit intern;

kompetensi bidang Hukum;

kompetensi bidang komunikasi;

kompetensi bidang lingkungan pemerintahan;

kompetensi bidang manajemen pengawasan.

d)

kompetensi bidang manajemen risiko, pengendalian intern, dan

tata kelola sektor publik;

kompetensi bidang strategi kegiatan audit intern;

kompetensi bidang pelaporan hasil audit intern;

kompetensi bidang sikap profesional;

kompetensi bidang komunikasi;

kompetensi bidang lingkungan pemerintahan;

kompetensi bidang keagamaan

72.

Auditor harus menggunakan kemahiran profesionalnya dengan..... dalam

setiap penugasan audit intern

a)

cermat

dan saksama (due professional care) serta berhati‐hati (prudent)

b)

skeptisme profesional, bijaksana dan taat

c)

standar atribut dan standar umum

d)

taat pada pimpinan apip serta tolerable

73.

kebutuhan dan harapan klien, termasuk sifat, waktu, dan

komunikasi hasil

penugasan;

kompleksitas dan tingkat kerja relatif yang diperlukan untuk

mencapai tujuan penugasan;

biaya kegiatan konsultansi (consulting) dikaitkan dengan potensi

manfaat.

hal tersebut merupakan

a)

due professional care

b)

tujuan standar audit

c)

skeptisme profesional

d)

fungsi standar audit

74.

sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan

pengujian bukti secara kritis

a)

risk based naive

b)

skeptisme profesional

c)

consulting

d)

audit investigasi

75.

Apabila tanggapan dari auditan

bertentangan dengan simpulan, fakta, dan rekomendasi dalam laporan

hasil audit intern, dan menurut pendapat auditor tanggapan tersebut

tidak benar, maka auditor harus

a)

bersikeras dengan pendapat / temuan auditor

b)

menyampaikan ketidaksetujuannya atas

tanggapan tersebut beserta alasannya secara seimbang dan objektif.

76.

Sebaliknya, auditor harus ......, apabila auditor

berpendapat bahwa tanggapan tersebut benar.

a)

memperbaiki laporannya

b)

melaporkan pada pimpinan APIP

c)

mengulang laporan hasil audit

77.

Auditor diharuskan untuk menyatakan dalam setiap laporan bahwa

kegiatannya “dilaksanakan sesuai dengan standar”. Apabila terdapat

ketidaksesuaian dengan Standar Audit yang berdampak pada suatu

penugasan audit, komunikasi hasil audit harus mengungkapkan:

a)

prinsip atau aturan pelaksanaan Standar Audit yang tidak tercapai;

b)

alasan mengapa terjadi ketidaksesuaian;

c)

dampak dari pengomunikasian atas ketidaksesuaian pada

penugasan dan hasil penugasan audit.

d)

standar yang seharusnya dipenuhi

78.

Apabila audit dihentikan sebelum masa auditnya berakhir, tetapi auditor

tidak mengeluarkan laporan hasil audit, maka auditor harus membuat

catatan yang mengikhtisarkan hasil auditnya sampai tanggal penghentian

dan menjelaskan alasan penghentian audit tersebut. Auditor juga harus

mengomunikasikan secara tertulis alasan penghentian audit tersebut

kepada auditan dan pejabat lain yang berwenang.

a)

benar

b)

salah

79.

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara memuat 7 (tujuh) butir Pernyataan Standar

Pemeriksaan. standar no 1 adalah

a)

Standar Umum

b)

Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan

c)

Standar Pelaporan Pemeriksaan Keuangan

80.

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara memuat 7 (tujuh) butir Pernyataan Standar

Pemeriksaan. standar no 6 adalah

a)

Standar Pelaksanaan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu

b)

Standar Pelaporan Pemeriksaan Kinerja

c)

Standar Pelaporan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu

KESAI TEST

Total questions: 80

Worksheet time: 42mins

Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia

Similar Resources on Wayground