Font size
WorksheetsUTS, S1 PERPAJAKAN, SEMARANG, 6 NOV 2024
Total questions: 82
Worksheet time: 1hrs 26mins
Produk Hukum dari Direktorat Jendaral Pajak yang memiliki kedudukan hukum dan bersifat executorial adalah...
Surat Tagihan Pajak
Surat Paksa
Surat Teguran Pajak
Putusan Banding/Peninjauan Kembali
Jangka waktu pengajuan keberatan adalah...
1 bulan Sejak Surat Ketetapan Pajak (SKP) terbit
2 Bulan sejak SKP terbit
3 Bulan Sejak SKP terbit
6 Bulan Sejak SKP terbit
Surat Tagihan Pajak SKP dan tambahan surat keputusan pembetulan surat keputusan keberatan putusan banding, sedangkan putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang dibayar bertambah harus dilunasi daam jangka waktu…
1 Bulan
2 Bulan
3 Bulan
6 Bulan
Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dapat mengajukan pengembalian pendahuluan pajak paling lama 3 bulan untuk pajak penghasilan dan 1 bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai yaitu Wajib pajak yang kecuali…
Tepat waktu dalam menyampaikan SPT
Tidak mempunyai tunggakan Pajak untuk semua jenis pajak kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
Wajib Pajak Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
Laporan Keuangan diaudit oleh KAP atau lembaga Pengawasan Pemerintah dengan pendapat wajar pengecualian selama 3 tahun berturut turut
Manakah yang benar Apabila Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Tahunan sebagaimana jangka waktu yang ditentukan maka dikenai sanksi berupa ?
Berupa denda 500.000 untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Berupa denda 500.000 untuk SPT masa
Berupa denda 100.000 untuk SPT Tahunan Orang Pribadi
Berupa denda 500.000 untuk SPT Tahunan Badan
Penagihan seketika dan sekaligus dilakukan apabila kecuali ?
Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk urusan bisnis
Badan usaha akan dibubarkan oleh negara
Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh Pihak Ketiga atau terdapat tanda tanda kepailitan
Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya
Bagi Pengusaha Kena Pajak PPN yang kurang bayar dalam suatu masa pajak harus disetor dan dilaporkan kapan?
Harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya sebelum SPT disampaikan
Harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya sesudah SPT disampaikan
Harus disetor paling lama 15 hari setelah Masa Pajak berakhir
Harus disetor paling lama 10 hari setelah Masa Pajak berakhir
Pada saat pemeriksaan ditemukan adanya kurang bayar pada SPT tahunan Badan wajib pajak tahun 2017 SKPKB terbit pada tanggal 31 Maret 2019 berapakah sanksi administrasi berupa sanksi bunga yang dikenakan terhadap SKPKB tersebut?
24%
6%
26%
30%
Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat Kecuali ?
Mengurangkan atau menghapuskan sanksi adminitrasi berupa bunga denda kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahanya
Mengurangkan atau membatalkan Ketetapan Pajak yang tidak benar
Mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pasal 14 yang tidak benar
Membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetepan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilakukan tanpa peminjaman dokumen wajib pajak
Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktorat Jenderal Pajak atas sesuatu kecuali ?
SKPKB
SKPKBT
Bukti Potong
SPMP
Berikut merupakan pos-pos yang ada dalam laporan laba rugi adalah…
Biaya Pajak dibayar dimuka
Jumlah tunggal untuk total operasi yang dihentikan sesuai PSAK 58
Semua benar
Semua salah
Berikut ini adalah pelunasan pajak tahun berjalan yang dapat dikreditkan terhadap PPh terutang dalam satu tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi adalah- kecuali?
PPh Pasal 25
PPh Pasal 21
Pemungutan PPh Pasal 22
Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2)
Tuan Santoso seorang PNS menikah dan memiliki seorang istri (tidak bekerja), serta 2 orang anak, berapakah PTKP Tuan Santoso untuk tahun pajak 2018?
Rp.39.000.000
Rp.60.000.000
Rp.67.500.000
Rp.75.000.000
Tuan Donny seorang PNS berdomisili di Manado pada tahun 2018, ia dimutasikan keluar kota, karena hal tersebut ia berniat menjual rumahnya di Manado seharga Rp.300.000.000. Berapa PPh Final yang terutang atas transaksi tersebut ?
Rp.15.000.000
Rp.7.500.000
Rp.6.750.000
Rp.6.000.000
Nyonya Angeline Sondakh membuka Butik Batik di Mall Grand Indonesia, kapan ia harus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan memiliki NPWP?
Sebelum membuka Butik
Setelah mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan
Paling lambat 1 bulan setelah mulai beroperasi
Semua jawaban salah
Tuan Helmi ialah seorang PNS golongan III, setiap bulan beliau mendapatkan tunjangan yang dananya bersumber dari APBN sebesar Rp.25.000.000, berapakah PPh Final yang dipotong ?
Rp.3.750.000
Rp.2.500.000
Rp.1.250.000
Tidak dipotong PPh Final
Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat menjelaskan objek pajak penghasilan menurut undang-undang PPh?
Seluruh gaji dan tunjangan yang diterima seorang subjek pajak dalam negeri
Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak- baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia- yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan- dengan nama dan dalam bentuk apapun
Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang berasal dari Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan
Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak- baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia- yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan
Berapakah Penghasilan Tidak Kena Pajak status K/I/2 untuk Tahun Pajak 2018?
Rp.54.000.000
Rp.45.000.000
Rp.67.500.000
Rp.121.500.000
Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak?
Objektif
Subjektif
Campuran
Progresif
Penghasilan dari pekerjaan bebas, yaitu ...kecuali?
Akuntan Publik
Notaris
Duta Besar
Penasehat Hukum
Pak Gunawan dengan status kawin, Gunawan ialah seorang pedagang besar alat tulis kantor/sekolah yang dalam tahun 2010 memperoleh penghasilan neto dari usaha dagangnya sebesar Rp 257.890.000. Farida ialah isteri Gunawan yang merupakan salah seorang anggota dari Fa Gemilang. Dalam tahun 2010 memperoleh penghasilan gaji sebagai anggota Fa Gemilang sebesar Rp 75.000.000. Anggota keluarga yang menjadi tanggungan Pak Gunawan ialah sebagai berikut: (1) Ali merupakan anak kandung lahir tanggal 23 Oktober 1998, (2) Dewi anak kandung lahir tanggal 10 Januari 2010, (3) Budi seorang adik kandung yang masih kuliah di Universitas GN, sedangkan (4) Fatimah ibu mertua janda pensiunan pegawai Departemen Dalam Negeri. Besarnya PTKP yang dapat dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak Gunawan adalah?
18.480.000
34.320.000
19.800.000
35.640.000
STELA status Wanita Kawin mempunyai 2 (dua) anak kandung. Oleh karena suami STELA berpenghasilan minim dan STELA menanggung Ibu kandungnya juga yang tidak mempunyai pekerjaan. Status PTKP STELA adalah?
Kawin: Tanggungan 3 (K/3)
Tidak Kawin: Tanggungan 3 (TK/3)
Kawin: Tanggungan 2 (K/2)
Tidak Kawin: Tanggungan 0 (TK/0)
ARIFIN bekerja pada PT. RAYA dengan gaji sebulan Rp. 10.000.000,00 ARIFIN membayar Iuran pension sebesar Rp. 500.000 sebulan. Pada bulan Maret 2015 ARIFIN menerima jasa produksi tahun 2014 dari PT. RAYA sebesar Rp. 60.000.000,00 dan pada tanggal 15 April 2015 menerima bonus sebesar Rp. 100.000.000,00. ARIFIN telah berNPWP dan berstatus bujangan. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong PT. RAYA atas jasa produksi dan bonus yang dibayarkan kepada ARIFIN adalah?
Jasa Produksi Rp. 9.000.000,00 dan bonus Rp. 10.000.000,00
Jasa Produksi Rp. 9.000.000,00 dan bonus Rp. 15.000.000,00
Jasa Produksi Rp. 4.270.000,00 dan bonus Rp. 10.000.000,00
Jasa Produksi Rp. 4.270.000,00 dan bonus Rp. 15.000.000,00
MAIKEL (NPWP:07.987.546.7-821.000) melakukan jasa perbaikan computer kepada PT. SENTOSA dengan fee sebesar Rp. 7.000.000,00 Besarnya PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh PT. SENTOSA atas pembayaran fee kepada MAIKEL adalah?
Rp. 350.000
Rp. 175.000
Rp. 200.000
Rp. 275.000
STEPHANY bekerja pada PT WISESA. Pada tanggal 1 Januari 2016 telah berhenti bekerja pada PT WISESA karena pensiun. Pada bulan Maret 2016 STEPHANY menerima jasa produksi tahun2015 dari WISESA sebesar Rp. 51.000.000,00 PPh Pasal 21 yang harus dipotong PT. WISESA adalah?
Rp. 3.250.000,00
Rp. 2.500.000,00
Rp. 2.650.000,00
Rp. 7.650.000,00
Berikut ini yang tidak termasuk pemotong PPh Pasal 21 adalah?
Anggota dewan komisaris atau dewan pengawasyang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetappada perusahaan yang sama
Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat
Mantan pegawai
Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan
Berikut ini yang bukan merupakan Subjek Pajak PPh Pasal 21 adalah?
Dana Pensiun- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja- dan badan-badan lain
Penyelenggara kegiatan, termasuk badanpemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional
Kantor perwakilan Negara asing
Bendahara Pemerintah
Mr. James berkebangsaan Amerika dan tinggal di Indonesia sejak 2018. Mr. James adalah seorang pejabat di Kedutaan besar Amerika. Pada bulan November 2019, di setiap hari Sabtu- Mr. James bekerja sebagai pengajar di salah satu Universitas di Jakarta sebagai pegawai tidak tetap. Status perpajakan Mr. James di Indonesia adalah?
Subjek Pajak Dalam Negeri
Subjek Pajak Luar Negeri
Tidak termasuk sebagai Subjek Pajak
Mr. James dapat memilih menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri atau Subjek Pajak Luar Negeri
Bapak Ahmad memiliki usaha industri mainan anak. Pada bulan Januari 2018 mengadakan acara rekreasi bersama untuk seluruh karyawan ke pulau Dewata. Bila bapak Ahmad menyelenggarakan pembukuan maka perlakuan biaya rekreasi ini terhadap penentuan besarnya penghasilan netto adalah...
Dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena dinikmati oleh seluruh karyawan
Dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena merupakan biaya
Tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena merupakan natura
Tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena merupakan biaya
Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diterapkan terhadap warisan yang belum terbagi adalah...
Sesuai dengan tanggungan wajib pajak yang meninggal
Sesuai dengan PTKP ahli waris yang mempunyai tanggungan
Warisan yang belum terbagi tidak ada PTKPnya
Sesuai dengan PTKP yang mewakili wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya
Dr. Andhika ialah seorang dokter spesialis jantung. Selain bekerja sebagai dokter tetap di salah satu rumah sakit, ia juga menjalankan usaha klinik pelayanan kedokteran. Atas usaha klinik tersebut, Dr. Andhika menyelenggarakan pembukuan. Berikut ini adalah pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah...
Biaya pembelian obat-obatan untuk kebutuhan klinik
Biaya penyusutan alat-alat kedokteran
Biaya pembayaran iuran keanggotaan asosiasi kedokteran
Biaya asuransi kesehatan anggota keluarganya
Yang tidak termasuk Karakteristik PPh Final adalah...
Pengenaannya diatur secara khusus dengan Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Menteri Keuangan
Atas PPh Final yang dipotong baik sendiri maupun pihak lain dapat dikreditkan
PPh Final tidak perlu digabung dengan penghasilan yang tidak bersifat final karena prinsipnya apabila dikenakan PPh final maka dianggap telah tuntas/selesai
Setiap biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh Final tidak dapat dikurangkan dari penghasilan (Non Deductible)
Apabila terdapat pembagian deviden kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang berasal dari cadangan laba ditahan dan kepemilikan saham diatas 25%, maka perlakuan nya adalah...
Dipotong PPh Pasal 23 dengan tarif 15%
Dipotong PPh Pasal 23 dengan tarif 10%
Dipotong PPh Pasal 4 (2) dengan tarif 15%
Dipotong PPh Pasal 4 (2) dengan tarif 10%
Pengecualian Pemungutan bagi Bendahara Pemerintah untuk jenis Pajak PPh Pasal 22 adalah untuk transaksi yang tidak terpecah-pecah dengan nilai sebesar ?
Rp1.000.000
Rp1.100.000
Rp2.000.000
Rp2.200.000
Batasan maksimal barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut dan pelintas batas yang mendapatkan fasilitas pembebasan PPh Pasal 22 impor, bagi setiap orang adalah sebesar ?
500 USD per orang
1000 USD per keluarga
1250 USD
Rp10.000.000,00
Atas penjualan emas batangan oleh badan usaha yang memproduksi emas batangan, termasuk badan usaha yang memproduksi emas batangan melalui pihak ketiga dikenakan PPh Pasal 22 sebesar...
0.5% apabila memiliki NPWP
0.9% apabila tidak memiliki NPWP
Tidak dikenakan atas transaksi dibawah 100 gram
Tidak dikenakan apabila nilai transaksi dibawah Rp 10.000.000,00
Ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan pajak penghasilan Pasal 22 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor ...
107/PMK.010/2015
34/PMK.010/2017
110/PMK.010/2018
16/PMK.010/2016
UD Maju Tak Gentar terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pulogadung mempunyai usaha perdagangan eceran bahan bangunan. UD. Maju Tak Gentar telah memiliki NPWP dan menerapkan pembukuan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Transaksi yang dilakukan- yaitu pada tanggal 8 Januari 2020 membayar biaya sewa gudang kepada pak Widodo (Non NPWP) sebesar Rp 9.000.000. Pada tanggal 15 Januari 2020 membayar biaya sewa peralatan pesta kepada Ibu Wajinah (Non NPWP) Rp 6.000.000. dan tanggal 27 Januari 2020 membayar biaya notaris Rp 15.000.000 kepada Firma Waginah (Memiliki NPWP). Kewajiban yang harus dilakukan oleh UD. Maju Tak Gentar adalah ...
Melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 atas transaksi sewa gudang- dan melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas sewa peralatan pesta dan biaya notaris
Tidak perlu melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 atas transaksi sewa gudang- dan tidak perlu melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas sewa peralatan pesta karena lawan transaksi tidak memiliki NPWP
Hanya perlu melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 karena merupakan PPh Final sehingga lawan transaksi tidak harus memiliki NPWP dan melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas biaya notaris
Melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 atas transaksi sewa gudang- dan melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas sewa peralatan pesta- serta melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas biaya notaris
Dibawah ini merupakan badan usaha yang tidak dikenakan PPh Pasal 23 atas dividen yang diterima, kecuali ...
Perseroan Terbatas- Koperasi- BUMD- BUMN- yang menerima dividen dengan kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen di atas 25% dari jumlah modal yang disetor
Perseroan Terbatas- Koperasi- BUMD- BUMN- yang menerima dividen dengan kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen di bawah 25% dari jumlah modal yang disetor
Perseroan Terbatas- Yayasan- BUMD- BUMN- yang menerima dividen dengan kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen lebih dari 25% dari jumlah modal yang disetor
Seluruh Perseroan Terbatas- Yayasan- Koperasi- BUMD- BUMN- yang menerima dividen dengan tidak memperhatikan nominal kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen
Penghasilan Kena Pajak setelah dikurangi PPh dari suatu BUT di Indonesia dikenakan pajak sebesar 20% (atau sesuai tarif P3B), kecuali seluruh penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia dalam bentuk sebagai berikut... kecuali ...
Penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri
Penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di indonesia sebagai pemegang saham
Pembelian aktiva tetap yang digunakan oleh BUT untuk menjalankan usaha BUT atau melakukan kegiatan BUT di Indonesia
Investasi berupa aktiva berwujud oleh BUT untuk menjalankan usaha BUT atau melakukan kegiatan BUT di Negara lain yang memiliki perjanjian P3B
Penghasilan bruto perusahaan pelayaran dalam negeri termasuk penghasilan penyewaan kapal yang dilakukan dari...
Pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lainnya di Indonesia
Pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar Indonesia
Pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lainnya di luar Indonesia
Semua jawaban benar
Bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material. adalah pengertian dari salah satu karakteristik laporan keuangan. yaitu..
Dapat dipahami
Relevan
Keandalan Informasi
Dapat dibandingkan
Standar akuntansi menghendaki penilaian aset/liabilitas tertentu yang dapat mengakibatkan timbulnya penghasilan/laba atau beban/rugi yang belum direalisasi. Pernyataan berikut ini yang benar secara perpajakan adalah..
Laba (rugi) belum direalisasi pasti dikoreksi fiskal
Laba belum direalisasi diakui secara perpajakan, sedangkan rugi belum direalisasi dikoreksi
Pembebanan cadangan piutang tak tertagih yang usahanya menyalurkan pinjaman, dapat dibebankan secara perpajakan20 hari dalam jangka waktu 12 bulan
Semua jawaban salah
Berikut ini yang bukan merupakan jenis laporan keuangan komersil adalah…
Laporan Perubahan Ekuitas selama periode
Informasi Komparatif Mengenai Periode Terdekat Sebelumnya
Laporan Arus Kas selama periode
Laporan inventory selama periode
Berikut ini yang bukan merupakan jenis laporan keuangan komersil adalah…
Laporan Perubahan Ekuitas selama periode
Informasi Komparatif Mengenai Periode Terdekat Sebelumnya
Laporan Arus Kas selama periode
Laporan inventory selama periode
Berikut yang bukan merupakan syarat menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan adalah…
Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat hukum dan semua pembukuan atau pencatatan menggunakan stelsel akrual.
Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya
Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.
Jika terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dan penghasilan karena perkembangan harga pada harta (misalnya devaluasi mata uang rupiah terhadap mata uang asing) maka perlu dilakukan...
Amortisasi harta
Penyusutan Harta
Revaluasi Harta
Pencatatan Harta
Piutang dalam pembukuan akuntansi perpajakan harus memuat informasi sebagai berikut, kecuali…
Nama dan alamat kreditur
Jumlah piutang yang dapat dihapuskan
Saat timbul maupun berkurangnya piutang
Hak penerimaan bunga
Pada pembukuan perpajakan atas persediaan barang pada neraca dicatat dengan menggunakan metode…
Metode rata-rata
Metode FIFO
Metode LIFO
Metode cost
PT. Moonton melakukan pembayaran gaji pegawai tetap bulan Mei 2021 sebesar Rp 120.000.000,00 pada tanggal 31 Mei 2021. Dimana dari jumlah tersebut perusahaan memotong PPh pasal 21 sebesar Rp 5.400.000,00 dan iuran pensiun Rp 2.000.000,00 serta menanggung iuran pensiun karyawan sebesar Rp 1.500.000,00. Kemudian pada 10 Juni 2021, PT Moonton melakukan setoran PPh pasal 21 Masa Mei 2021. Jurnal yang dibuat pada tanggal 10 Juni 2021 adalah…
Beban gaji: Rp 120.000.000,00; Beban iuran pensiun: Rp 3.500.000,00; Utang PPh pasal 21: Rp 5.400.000,00; Utang Iuran Pensiun: Rp 3.500.000,00; Kas: Rp 114.600.000,00
Beban gaji: Rp 120.000.000,00; Beban iuran pensiun: Rp 3.500.000,00; Beban Pajak PPh 21: Rp 5.400.000,00; Kas: Rp 128.900.000,00
Beban Pajak PPh 21: Rp 5.400.000,00; Kas: Rp 5.400.000,00
Utang Pajak PPh 21: Rp 5.400.000,00; Kas: Rp 5.400.000,00
PT Saber melakukan pembayaran sewa gedung kepada PT Vale sebesar Rp. 225.000.000,00 sudah di potong pajak PPh final sebesar 10%. Jurnal yang dicatat oleh PT Vale adalah…
Beban Sewa: Rp 225.000.000,00; Pajak Masukan: Rp 22.500.000,00; Utang pajak: Rp 22.500.000,00; Kas/bank: Rp 225.000.000,00
Beban Sewa: Rp 250.000.000,00; Pajak Masukan: Rp 25.000.000; Utang pajak: Rp 250.000.000; Kas/bank: Rp 25.000.000,00
Kas/bank: Rp 250.000.000,00; Beban pajak kini - final: Rp 25.000.000,00; Pendapatan Sewa: Rp 250.000.000,00; Pajak Keluaran: Rp 25.000.000,00
Kas/bank: Rp 225.000.000,00; Beban pajak kini - final: Rp 22.500.000,00; Pendapatan Sewa: Rp 225.000.000,00; Pajak Keluaran: Rp 22.500.000,00
Pada awal tahun 2021, PT AEN (PKP) melakukan pembayar sewa forklift untuk usahanya kepada PT Mutiara Forklift (PKP) sebesar Rp 27.000.000 untuk 3 bulan. Jurnal yang dicatat oleh PT AEN pada saat melakukan pembayaran adalah…
Sewa dibayar dimuka: Rp. 27.000.000,00 Beban PPh Pasal 23: Rp. 540.000,00. PPN Keluaran: Rp. 2.700.000,00. Kas/Bank: Rp. 24.840.000,00.
Sewa dibayar dimuka: Rp. 27.000.000,00. Beban PPh Pasal 23: Rp. 540.000,00. PPN Keluaran: Rp. 2.700.000,00. Kas/Bank: Rp. 23.760.000,00.
Sewa dibayar dimuka: Rp. 27.000.000,00. PPN Masukan: Rp. 2.700.000,00. Hutang PPh Pasal 23: Rp. 540.000,00. Kas/Bank: Rp. 29.160.000,00
Sewa dibayar dimuka: Rp. 27.000.000,00. PPN Masukan: Rp. 2.700.000,00. Hutang PPh Pasal 23: Rp. 540.000,00. Kas/Bank: Rp. 30.240.000,00.
PPN memiliki karakteristik, antara lain, yaitu...
Pajak atas suatu konsumsi di dalam negeri
Pajak tidak langsung
Pajak Objektif
Semua jawaban benar
Penentuan besarnya Dasar Pengenaan Pajak atas objek PPN yang diatur dalam Pasal 16C UU PPN- yaitu:
Sesuai dengan Harga Jual
Sebesar 2% dari biaya yang dikeluarkan
Sebesar 20% dari biaya yang dikeluarkan
Sebesar 10% dari biaya yang dikeluarkan
Salah satu Objek PPN yang diatur tersendiri dalam Pasal 16D UU PPN, yaitu...
Ekspor Barang Kena Pajak ke Luar Daerah Pabean
Penyerahan Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan
Kegiatan Membangun Sendiri
Semua jawaban benar
Contoh jenis jasa yang atas penyerahannya tidak akan terutang PPN, kecuali...
Jasa hiburan
Jasa pelayanan kesehatan medis
Jasa layanan pariwisata
Jasa layanan perbankan
Contoh jenis barang yang dikategorikan sebagai non Barang Kena Pajak, antara lain, yaitu...
Daging segar yang belum diolah
Bahan Bakar Minyak
Obat-obatan
Semua jawaban benar
Kewajiban PPN yang harus dilakukan oleh Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP, yaitu...
Memungut PPN hanya kepada konsumen yang bersedia dipungut PPN atau berstatus sebagai PKP
Menerbitkan faktur pajak atas semua penyerahan dengan faktur pedagang eceran
Melaporkan SPT Masa PPN hanya pada saat masa pajak dengan aktivitas penyerahan
Semua jawaban salah
Kondisi yang menjadi penentu saat terutangnya PPN sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 11 UU PPN, yaitu pada saat...
Penyerahan BKP
Dilegalisasikannya/ditandatanganinya suatu perjanjian
Diterbitkannya commercial invoice
Semua jawaban salah
PKP A berkedudukan di Makassar menjual BKP kepada PKP B di Kawasan Berikat Cakung dengan perjanjian pengiriman fob shipping point. Barang keluar dari gudang PKP A pada tanggal 2 Januari 2018 dengan menggunakan perusahaan jasa ekspedisi dengan tanggal delivery order 1 Januari 2018. Barang diterima oleh PKP B pada tanggal 2 Februari 2018. Pembayaran oleh PKP B belum dilakukan. Kapan yang disebut sebagai saat penyerahan?
1 Januari 2018
2 Februari 2018
2 Januari 2018
Sesuai dengan saat dilakukan pembayaran
PKP A membayar lunas atas suatu JKP yang akan diterima dari PKP B pada tanggal 1 Februari 2018. PKP B akan memberikan JKP tersebut secara bertahap untuk jangka waktu 6 bulan ke depan mulai dari 2 Februari 2018 dengan proporsi nilai jasa yang rata pada tiap bulannya. Kapan yang disebut sebagai saat penyerahan?
1 Februari 2018 atas seluruh jumlah nilai jasa
2 Februari 2018 atas seluruh jumlah nilai jasa
2 Februari 2018 atas sebagian jumlah nilai jasa pada bulan tersebut
1 Februari 2018 atas sebagian jumlah nilai jasa pada bulan tersebut
Untuk dapat mengakses fitur pada DJP Online, Wajib pajak memerlukan informasi berikut, kecuali...
NPWP
EFIN
Password DJP
Password Email
at mengakses fitur pada DJP Online, Wajib pajak memerlukan informasi berikut, kecuali..
NPWP
EFIN
Password DJP
Password Email
Saat ini e-Form tidak dapat digunakan untuk Jenis SPT…
SPT PPh Orang Pribadi 1770S
SPT PPh Orang Pribadi 1770SS
SPT PPh Badan 1771
SPT PPh Orang Pribadi 1770
Saat ini terdapat cara penyampaian SPT secara elektronik, salah satunya menggunakan e-Filling. Berdasarkan pernyataan di bawah ini, manakah yang benar tentang e-Filling..
Penyampaian dilakukan secara online
Melalui website Direktorat Jenderal Pajak dan Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan
Dilaporkan dengan cara unggah file dengan format CSV
Semua Benar
Direktorat Jenderal Pajak memberikan pilihan bagi individu untuk menyampaikan SPT secara online dengan menggunakan e-Form. e-Form memiliki kelebihan dibanding dengan e-Filling antara lain..
Tidak dapat diakses melalui smartphone
Formulir yang tersedia terbatas- tidak semua dapat menggunakan e-Form
Koneksi internet yang dibutuhkan saat menggunakan e-Form hanya untuk mengunduh form dan mengunggah SPT ke server DJP
Kelancaran dalam pengisian SPT bergantung pada server DJP
Keke merupakan seorang wajib pajak yang memiliki kegiatan usaha menjual produk kecantikan. Pada saat ingin melaporkan SPT Tahunan, jenis formulir e-form yang tepat adalah..
E-Form 1771
E-Form 1770 S
E-Form 1770
E-Form 1770 SS
Di bawah ini yang benar tentang penerbitan faktur pajak adalah, kecuali..
Harus mencantumkan nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak yang menyerahkan BKP/JKP
Harus mencantumkan Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembeli BKP/JKP
Mengisikan jenis barang/jasa, harga jual serta PPN yang dipungut
Faktur pajak keluaran hanya dapat dibuat dengan cara manual, tidak dapat dilakukan dengan sistem impor ekspor
Bea metYosua ber NPWP melakukan jasa perbaikan computer kepada PT. ABC dengan fee sebesar Rp. 7.000.000,00. Besarnya PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh PT. ABC atas pembayaran fee kepada Yosua adalah …
Rp. 350.000,00.
Rp. 175.000,00.
Rp. 200.000,00.
Rp. 275.000,00.
Yang merupakan objek/penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah …
Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah.
Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
Beasiswa yang diperoleh oleh WNI dari WP dalam rangka mengikuti pendidikan formal dan/atau non formal.
Berikut ini merupakan informasi dari Pengusaha Kena Pajak yang dimiliki untuk dapat menerbitkan faktur pajak dengan menggunakan aplikasi e-Faktur antara lain, kecuali..
Passhprase
Sertifikat Digital
EFIN
Nomor Seri Faktur Pajak
PT XYZ merupakan PKP yang bergerak dalam bidang penjualan komputer dan laptop. PT XYZ melakukan penyerahan barang kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Atas penyerahan barang tersebut PT XYZ menerbitkan faktur pajak dengan kode..
02
03
01
07
Jika Subjek Pajak Orang Pribadi memiliki rumah di Indonesia dan Singapura, kemudian keluarganya berada di Indonesia sementara pekerjaanya di Singapura, maka dalam ketentuan tie-breaker rules, hal/langkah selanjutnya yang akan dipertimbangkan adalah..
Pusat Kepentingan
Kebiasaan Berdiam
Status Kewarganegaraan
Prosedur Kesepakatan
BUT Orang Pribadi dapat timbul atas pemberian jasa dengan ketentuan time test secara umum:
Melebihi 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan
Melebihi 90 hari dalam jangka waktu 12 bulan
Melebihi 120 hari dalam jangka waktu 12 bulan
Melebihi 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan
Apabila WP OP LN menjual harta berupa Emas sebesar 10gram dengan harga pergramnya Rp. 900.000 kepada perusahaan tempat dia bekerja sebelum kembali ke negaranya, maka PPh Pasal 26 sebesar..
Tidak dikenai PPh Pasal 26
45.000
90.000
180.000
Jika WP OP DN memiliki mobil di Malaysia dan menyewakan mobil tersebut kepada ABC LTD, sebuah perusahaan yang berkedudukan di Singapura namun sering melaksanakan kegiatannya di Malaysia, Indonesia dan Vietnam, maka berdasarkan PMK-192/PMK.03/2018, negara asal penghasilan yang dicantumkan oleh WP OP DN dalam pelaporan SPT adalah…
Indonesia
Malaysia
Singapura
Vietnam
Berdasarkan UU Cipta Kerja, atas penghasilan tidak dari BUT yang diterima dari Luar Negeri dapat tidak dikenakan pajak jika… kecuali
Diinvestasikan di Wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu
Penghasilan diinvestasikan setidaknya 30% dari keseluruhan penghasilan yang diterima
Penghasilan bukan berasal dari usaha aktif di Luar Negeri
Bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di Luar Negeri
Dalam CFC Rules kepemilikan saham minimal agar dapat dikenakan ketentuan Deemed Dividen adalah sebesar:
Setidaknya 50% oleh 1 atau lebih WP
Lebih dari 50% oleh 1 atau lebih WP
Kurang dari 50% oleh 1 atau lebih WP
Tidak melebihi 50% oleh 1 atau lebih WP
Dalam P3B penghasilan Direktur (Director Fees) dikenakan pajak di negara
Sumber penghasilan Direktur tersebut
Domisili tempat Subjek Pajak Terdaftar
Hanya di Sumber Penghasilan Direktur Tersebut berasal
Hanya di Negara Domisili di tempat Subjek Pajak Terdaftar
Dalam menghitungan kredit pajak PPh Pasak 24, maka elemen yang wajib diperhatikan adalah sebagai berikut, kecuali...
Penghasilan Neto dari Luar Negeri
Pajak yang terutang
Kompensasi atas kerugian perusahaan di Luar Negeri
Penghasilan Kena Pajak
Jika WP OP gagal memenuhi ketentuan investasi terhadapa dividen yang diterima dari PT ABC, maka Langkah yang seharusnya diambil selanjutnya adalah
PT ABC berinisiatif melakukan pemotongan PPh atas Dividen yag sudah dibagikan sebelumnya
PT ABC meminta agar dividen dikembalikan kepada PT ABC
WP OP melakukan pembayaran sendiri atas Pajak yang seharusnya terutang
WP OP meminta agar PT ABC melakukan pemotongan PPh FInal
Bentuk Usaha Tetap (BUT) dapat dibagi dalam beberapa kategori, antara lain BUT fasilitas fisik, BUT aktivitas, BUT e-commerce, BUT keagenan, dan BUT asuransi. Di bawah ini termasuk BUT fasilitas fisik, kecuali …
Cabang perusahaan
Tempat kedudukan manajemen
Dependent agent
Pabrik
