wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Kuis 13 November 2024

Total questions: 38

Worksheet time: 19mins

Name
Class
Date
1.

PPKI mengadakan sidang dan menetapkan pembukaan UUD 1945 bertepatan pada tanggal (SKB Hesti)

a)

a. 17 Agustus 1945

b)

b. 19 Agustus 1945

c)

c. 22 Agustus 1945

d)

d. 18 Agustus 1945

e)

d. 20 Agustus 1945

2.

Menurut PP no 12 tahun 2017, Pengawasan umum dan teknis dilakukan dalam bentuk .. (SKB Arin)

a)

A. Reviu

b)

B. Pendidikan

c)

C. Pelatihan

d)

D. Pengembangan

e)

E. Penelitian

3.

Apa jenis sanksi administratif yang dikenakan kepada kepala daerah yang melakukan pelanggaran administratif? (SKB Putri)

a)

A. Denda

b)

B. Teguran lisan

c)

C. Pengurangan gaji

d)

D. Mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan

e)

E. Peringatan tertulis oleh Menteri

4.

Pada PP no 12 tahun 2017 audit kinerja, audit anggaran, dan audit kepatuhan adalah penyelenggaraan pemerintah daerah dalam hal... (SKB Evi)

a)

A. Pembinaan pemerintah daerah

b)

B. Penyelenggaraan pemerintah daerah

c)

C. Evaluasi kinerja

d)

D. Pengawasan pemerintah daerah

e)

E. Transparansi pemerintah daerah

5.

Kepala daerah dan/atau anggota DPRD yang melakukan pelanggaran administratif akan dijatuhi sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan selama 3 (tiga) bulan. Siapa yang memiliki wewenang memberikan sanksi tersebut? (SKN Andhika)

a)

A.BPK

b)

B. DPR

c)

C. Badan/Dinas

d)

D. Kementerian

e)

E. APIP

6.

Dalam hal melaksanakan kewenangan pembinaan umum terdapat keterkaitan dengan kewenangan pembinaan teknis, Menteri mengadakan koordinasi dengan... (SKB Siffa)

a)

A. Gubernur

b)

B. Bupati

c)

C. Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian

d)

D. Walikota

e)

E. Sekretariat Daerah

7.

Apabila ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada (SKB Adelyta)

a)

A. Inspektorat

b)

B. Penegak Hukum

c)

C. Kejaksaan

d)

D. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

e)

E. Presiden

8.

Peran APIP mendukung tugas kepala Daerah dibidang Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, kecuali: (SKB Miftah)

a)

A. Audit

b)

B. Monitoring dan evaluasi

c)

C. Pemantauan, bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.

d)

D. Pengawasan penyelenggaraan pemilu Kepala Daerah

e)

E. Reviu

9.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, salah satu tujuan pembinaan adalah? (SKB Andra)

a)

A. Meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah

b)

B. Menjaga hubungan yang harmonis antara pusat dan daerah

c)

C. Mempercepat proses desentralisasi

d)

D. Mengurangi ketergantungan daerah pada pusat

e)

E. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pemerintah daerah

10.

Menurut PP Nomor 12 Tahun 2017, yg bukan merupakan prinsip APIP dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah....(SKB Dwi Argi)

a)

A. profesional

b)

B. subjektif

c)

C. independen

d)

D. tidak tumpang tindih

e)

E. berorientasi pada perbaikan

11.

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, terkait pengawasan umum dilaksanakan oleh (SKB Mira Eka)

a)

A. Unit kerja terkait di Kementrian Dalam Negeri

b)

B. APIP di Kementrian Dalam Negeri

c)

C. Unit kerja terkait di Kementrian/Lembaga Teknis

d)

D. Apip di Kementrian/Lembaga Teknis

e)

E. Gubernur

12.

Dalam upaya memastikan Pemerintahan Daerah berjalan efisien dan efektif, terdapat pengawasan yang dilakukan oleh berbagai pihak. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, salah satu bentuk pengawasan masyarakat dapat berupa laporan atau pengaduan kepada APIP atau aparat penegak hukum. Syarat yang harus dipenuhi agar laporan tersebut dapat diterima meliputi perincian tertentu. Manakah di antara opsi berikut yang tidak termasuk dalam persyaratan tersebut? (SKB Nina)

a)

A. Alamat lengkap pihak yang melaporkan

b)

B. Data berupa bukti fisik dari dugaan pelanggaran yang dilaporkan

c)

C. Nama dan jabatan pihak yang dilaporkan

d)

D. Keterangan fakta dan data terkait pelanggaran

e)

E. Perbuatan yang diduga melanggar ketentuan perundang-undangan

13.

Dalam melaksanakan pengawasan pclaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Iaporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, DPRD mempunyai hak sebagai berikut, kecuali… (SKB Zhay)

a)

A. Mendapatkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

b)

B. Melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

c)

C. Meminta klarifikasi atas tcmuan laporan hasil pemeriksaan kepada Badan Pemeriksa Keuangan

d)

D. Meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e)

E. Semua jawaban benar

 

14.

Pemilihan kepala daerah secara langsung diselenggarakan pada tahun.. (SKB Ilham)

a)

a. 2003

b)

b. 2004

c)

c. 2005

d)

d. 2006

e)

e. 2008

15.

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh ... (SKB Ika)

a)

A. Gubernur

b)

B. APIP

c)

C. Kementrian dalam negri

d)

D. Bupati

e)

E. DPRD

16.

Peraturan pemerintah no. 12 tahun 2017 mengatur tentang pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Apa yang menjadi tugas utama pengawas dalam hal ini ? (SKB Fitri)

a)

A. Mengatur anggaran daerah

b)

B. Melakukan audit keuangan

c)

C. Memastikan ketaatan terhadap regulasi

d)

D. Menyusun rencana pembangunan daerah

e)

E. Menertibkan peraturan daerah

17.

Apa yang menjadi dasar pemerintah pusat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut PP No. 12 Tahun 2017? (SKB Muliana)

a)

A. Agar daerah tidak melampaui batas wewenang

b)

B. Untuk mengurangi otonomi daerah

c)

C. Menjamin kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat

d)

D. Meningkatkan pendapatan pemerintah pusat

e)

E. Menjalankan tugas

18.

Berikut merupakan bentuk pengawasan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah kecuali.. (SKB Indah)

a)

A. Capaian standar pelayanan minimal atas pelayanan dasar

b)

B. Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren

c)

C. Dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang dilakukan  oleh pemerintah daerah

d)

D. Akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren di daerah

e)

E. Keuangan daerah

19.

Kepala daerah yg melakukan pelanggaran administratif akan dijatuhi sanksi administratif oleh Presiden, Menteri dan Gubernur. di bawah ini yg bukan termasuk sanksi administratif adalah (SKB Shofia)

a)

A. Teguran tertulis

b)

B. Pengambilan kewenangan perizinan

c)

C. Pemberhentian sementara selama 3 bulan

d)

D. Pemberhentian sementara selama 6 bulan

e)

E. Tidak dibayarkan hak keuangan

20.

Menteri atau gubernur menugaskan APIP untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran administratif paling lama ... hari kerja. (SKB Eka)

a)

A. 30

b)

B. 45

c)

C. 60

d)

D. 90

e)

E. 15

21.

Unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom adalah .. (SKB Vinny)

a)

A. Perangkat daerah

b)

B. Sekretaris daerah

c)

C. Pemerintah daerah

d)

D. Bupati/Walikota

e)

E. Kepala Lembaga Pemerintahan

22.

Sebagai koordinator Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional adalah (SKB Indri)

a)

A. Menteri koordinator bidang polhukam

b)

B. Menteri koordinator bidang perekonomian

c)

C. Menteri koordinator bidang PMK

d)

D. Menteri PAN dan RB

e)

E. Menteri Dalam Negeri

23.

Di dalam PP No 12 tahun 2017 pasal 10, Penyelenggara pengawasan umum dan teknis untuk pemerintah daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh... (SKB Nur)

a)

A. Bupati/walikota

b)

B. Menteri dalam negeri

c)

C. Gubernur

d)

D. DPD

e)

E. DPRD Kabupaten/Kota

24.

Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), berdasar prinsip prinsip sebagai berikut kecuali.. (SKB Rizza)

a)

A. Profesional

b)

B. Kooperatif

c)

C. Independen

d)

D. Objektif

e)

E. Berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini

25.

Presiden memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang mencapai peringkat kinerja tertinggi secara nasional yang diberikan berdasarkan hasil evaluasi terhadap indeks dan peringkat kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemberian penghargaan kepada Pemerintah Daerah dilaksanakn sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan, dimana indeks dan peringkat kinerja ini disusun pada setiap tahun oleh,,, (SKB Lina)

a)

A. Sekretaris Daerah

b)

B. Wali Kota

c)

C. DPRD

d)

D. Menteri

e)

E. Sekretariat Daerah

26.

Pembinaan umum penyelenggaraan pemerintah daerah untuk provinsi dan kabupaten/Kota meliputi, kecuali... (SKB Maria)

a)

A. Pembagian urusan pemerintahan

b)

B. Kelembagaan daerah

c)

C. Kepegawaian pada perangkat daerah

d)

D. Bimbingan teknis kepada pemerintah daerah

e)

E. Pembangunan daerah

27.

Pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yg dilaksanakan oleh APIP dilaksanakan berdasarkan prinsip, kecuali? (SKB Galang)

a)

A. Profesionalitas

b)

B. Transparan

c)

C. Indipenden

d)

D. Objektif

e)

E. Tidak tumpang tindih antar APIP

28.

Menurut pasal 14 ayat (2) nomor 12 tahun 2017, pemerintah daerah wajib mencantumkan program pembinaan dan pengawasan sesuai kewenangannya di dalam .. (SKB Angga)

a)

A. Rencana pembangunan jangka menengah daerah

b)

B. Dokumen perencanaan dan penganggaran

c)

C. Dokumen rencana kerja perangkat daerah

d)

D. Kebijakan umum anggaran dan PPAS

e)

E. Dokumen rencana kerja anggaran

29.

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh.. (SKB Dwi Yunita)

a)

A. Menteri

b)

B. Kepala lembaga pemerintah nonkementerian

c)

C. Inspektorat

d)

D. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat

e)

E. DPRD

30.

Perangkat daerah provinsi terdiri atas, kecuali… (SKB Dwi Yunita)

a)

A. Sekretariat daerah

b)

B. Sekretariat DPRD

c)

C. Inspektorat

d)

D. Kecamatan

e)

E. Dinas

31.

Yang dimaksud dengan usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah.. (SKB Citra)

a)

A. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah

b)

B. Pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah

c)

C. Pengendalian penyelenggaran pemerintah daerah

d)

D. Pemeriksaan penyelenggaraan pemerintah daerah

e)

E. Pendidikan dan pelatihan penyelenggaran pemerintah daerah

32.

Terdapat 10 macam bentuk pembinaan umum terhadap urusan pemerintahan daerah, berikut ini yang tidak termasuk pembinaan umum adalah: (SKB Arinda)

a)

A. Pembagian urusan pemerintahan

b)

B. Kelembagaan daerah

c)

C. Kepegawaian pada perangkat daerah

d)

D. Pemenuhan dan pencapaian SPM

e)

E. Keuangan Daerah

33.

Pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintahan daerah dilakukan dalam bentuk… (SKB Novinda)

a)

A. Pendidikan dan pelatihan

b)

B. Rekruitmen pegawai

c)

C. Mutasi

d)

D. Promosi

e)

E. Pembebasan tugas

34.

Dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah , pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Apip dilakukan pada tahapan (SKB Shanti)

a)

A. Pelaksanaan program strategis nasional di daerah

b)

B. Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah

c)

C. Pelaksanaan peraturan daerah dan kepala daerah

d)

D. Mendapatkan pelaporan hasil pemeriksaan badan keuangan

e)

E. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

35.

Berikut ini merupakan bentuk pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam bentuk pembinaan umum, kecuali... (SKB Asih)

a)

A. Keamanan daerah

b)

B. Kelembagaan daerah

c)

C. Keuangan daerah

d)

D. Kerja sama daerah

e)

E. Kebijakan daerah

36.

Menurut PP No. 12 Tahun 2017, apakah yang dimaksud dengan Anggaran Daerah? (SKB Vivid)

a)

A. Rencana pendapatan dan belanja daerah yang disusun oleh DPRD

b)

B. Rencana pengeluaran daerah yang disusun oleh Kepala Daerah

c)

C. Dokumen yang memuat estimasi pendapatan dan belanja daerah untuk satu tahun anggaran

d)

D. Dokumen yang memuat sisa anggaran yang tidak terealisasi

e)

E. Dokumen yang memuat laporan keuangan daerah

37.

Perencanaan Pembinaan dan Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 5 (lima) tahunan ditetapkan oleh Menteri dengan mengacu pada... (SKB Christine)

a)

A. RKPD

b)

B. RPJMD

c)

C. RPJMN

d)

D. Renja SKPD

e)

E. Rencana Strategis

38.

Pembinaan umum dan teknis dilakukan dalam bentuk... (SKB Meiliza)

a)

A. Pelaporan

b)

B. Evaluasi

c)

C. Pemberdayaan

d)

D. Pendidikan dan pelatihan

e)

E. Pelayanan