wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Quiz Jabatan Fungsional Analis Hukum

Total questions: 50

Worksheet time: 2hrs 35mins

Name
Class
Date
1.

Jabatan Fungsional Analis Hukum adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum. Apa saja tugas Jabatan Fungsional Analis Hukum?

4 lines
2.

Sebutkan instansi pembina dari Jabatan Fungsional Analis Hukum!

4 lines
3.

Apa yang harus dilakukan untuk mengklasifikasi peraturan perundang-undangan terkait isu atau permasalahan hukum tertentu?

4 lines
4.

Apa yang dimaksud dengan mengklasifikasi data dan informasi sekunder terkait isu atau permasalahan hukum tertentu?

4 lines
5.

Sebutkan langkah-langkah yang diambil untuk mengumpulkan dan mengklasifikasi bahan dan data terkait isu aktual hukum atau permasalahan hukum di masyarakat!

4 lines
6.

Apa yang dimaksud dengan mengidentifikasi permasalahan hukum yang berpotensi sengketa hukum dalam rangka pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan?

4 lines
7.

Apa yang harus dilakukan dalam menyusun kerangka somasi dalam rangka pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan?

4 lines
8.

Apa yang dimaksud dengan mengklasifikasi bahan dan data untuk penyusunan konsep perjanjian kerja sama?

4 lines
9.

Sebutkan perjanjian internasional yang telah dan belum diratifikasi!

4 lines
10.

Mengklasifikasi perjanjian internasional yang telah dan belum diratifikasi;

4 lines
11.

Mengklasifikasi bahan dan data untuk penyusunan konsep perjanjian internasional atau evaluasi pelaksanaan perjanjian internasional;

4 lines
12.

Mengklasifikasi bahan dan data terkait permohonan perizinan dan pelayanan hukum yang menjadi kewenangan Instansi Pemerintah;

4 lines
13.

Mengklasifikasi dokumentasi dan informasi hukum berdasarkan pembidangan hukum atau pembagian urusan pemerintahan;

4 lines
14.

Mengklasifikasi bahan dan data terkait dengan verifikasi dan akreditasi organisasi bantuan hukum;

4 lines
15.

Mengidentifikasi gugatan terkait pelaksanaan advokasi dalam perkara perdata, tata usaha negara, dan uji materiil peraturan perundang-undangan;

4 lines
16.

Mengklasifikasi bahan dan data perkara hukum terkait pelaksanaan advokasi dalam perkara perdata, tata usaha negara, dan uji materiil peraturan perundang-undangan;

4 lines
17.

Menyusun kelengkapan administrasi persidangan terkait pelaksanaan advokasi dalam perkara perdata, tata usaha negara, dan uji materiil peraturan perundang-undangan;

4 lines
18.

Menyusun kerangka materi gugatan, proposal perdamaian/tanggapan proposal perdamaian, jawaban, replik, duplik, kerangka daftar alat bukti/daftar alat bukti tambahan, dan kesimpulan dari setiap penanganan perkara hukum untuk diajukan di persidangan pengadilan negeri/pengadilan tata usaha negara;

4 lines
19.

Menyusun kerangka materi pernyataan banding terkait pelaksanaan advokasi dalam perkara perdata dan tata usaha negara;

4 lines
20.

Menyusun kerangka memori banding/kontra memori banding, serta menyiapkan kerangka daftar alat bukti/daftar alat bukti tambahan dari setiap penanganan perkara hukum untuk diajukan di persidangan pengadilan tinggi/pengadilan tinggi tata usaha negara;

4 lines
21.

Menyusun kerangka materi pernyataan kasasi terkait pelaksanaan advokasi dalam perkara perdata dan tata usaha negara;

4 lines
22.

Menyusun kerangka memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali serta menyiapkan kerangka daftar alat bukti/daftar alat bukti tambahan dari setiap penanganan perkara hukum untuk diajukan di persidangan Mahkamah Agung;

4 lines
23.

Menyusun kerangka materi permohonan, jawaban, tanggapan, keterangan pemerintah, serta menyiapkan kerangka daftar alat bukti dalam persidangan uji materiil di Mahkamah Agung;

4 lines
24.

Menyiapkan data dukung materi keterangan pemerintah serta menyiapkan kerangka daftar alat bukti di proses persidangan uji materiil di Mahkamah Konstitusi;

4 lines
25.

Menyusun laporan penanganan sidang di pengadilan terkait pelaksanaan advokasi dalam perkara perdata, tata usaha negara, dan uji materiil peraturan perundang-undangan;

4 lines
26.

Menyusun materi advokasi terkait perkara praperadilan;

4 lines
27.

Melakukan validasi keabsahan alat bukti yang diajukan di persidangan;

4 lines
28.

Untuk dapat diangkat menjadi Ketua Pengadilan Tinggi sebagai Hakim Pengadilan Tinggi diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya :

a)

3 Tahun

b)

5 Tahun

c)

8 Tahun

d)

10 Tahun

e)

15 Tahun

29.

Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Pengadilan Negeri, seorang calon harus :

a)

Malas , berwibawa , jujur

b)

berwibawa, jujur, adil

c)

Serakah , jujur , adil

d)

Berkelakuan tercela, berwibawa, jujur

30.

Mahkamah Agung adalah

4 lines
31.

Mahkamah Agung adalah

a)

salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194

b)

hakim pada pengadilan negeri dan hakim pada pengadilan tinggi.

c)

lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194

d)

pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undangundang.

e)

hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.

32.

Selain pengawasan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal atas perilaku hakim dilakukan oleh

a)

Pengadilan

b)

Hakim

c)

Mahkamah Agung

d)

Pengadilan Khusus

e)

Komisi Yudisial

33.

Untuk dapat diangkat sebagai hakim ad hoc, seseorang harus memenuhi syarat,Yaitu

a)

Pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan melalui proses seleksi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

b)

berumur paling rendah 40 (empat puluh) tahun

c)

berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai ketua, wakil ketua pengadilan negeri, atau 15 (lima belas) tahun sebagai hakim pengadilan negeri

d)

lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung

e)

tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

34.

Apa tujuan dari hukum acara perdata?...

a)

enyelesaian hukuman

b)

Mempertahankan hukum perdata materil

c)

Memperbolehkan pengadilan untuk memeriksa

d)

Melaksanakan peraturan

e)

Permohonan kasasi

35.

Pak Dono mengajukan gugatan kepada tetangganya karena tanah yang ditempati adalah bukan milik daerah melainkan miliknya, sehingga tetangganya diberikan waktu untuk mengajukan banding 14 hari setelah putusan hakim agar segera pindah. Dari kasus berikut bahwa keputusan hukum acara perdata bersifat...

a)

Mengatur

b)

Mendengar

c)

Beracara tidak harus diwakilkan

d)

Memaksa

e)

Terikat

36.

Siapa yang mencari kebenaran secara materiil secara mutlak dan tuntas dalam hukum pidana ?...

a)

Pengacara

b)

Notaris

c)

Mahkamah

37.

Siapa yang mencari kebenaran secara materiil secara mutlak dan tuntas dalam hukum pidana?

a)

Pengacara

b)

Notaris

c)

Mahkamah Agung

d)

Saksi

e)

Hakim

38.

Orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di pengadilan atau beracara di pengadilan disebut ...

a)

Saksi

b)

Majelis Ulama

c)

Mahkamah Agung

d)

Advokat

e)

Notaris

39.

Apa yang akan dilakukan jik ada permintaan dari penggugat dengan mengemukakan alasan ada dugaan bahwa tergugat akan menghilangkan, merusak benda miliknya?

a)

Penjara

b)

Sita barang bukti

c)

Recovery

d)

Pindahtangankan

e)

Eksekusi

40.

Dalam kasus ini Dinda telah menyatakan pengakuan jenis...

a)

Pengakuan Murni

b)

Pengakuan dengan Klausula

c)

Pengakuan tersembunyi

d)

Pengakuan kebohongan

e)

Pengakuan dengan kualifikasi

41.

Timbulnya penemuan hukum baru dan pembentukan peraturan perundang-undangan baru terutama sejak Pemerintah Orde Baru cukup menggembirakan dan merupakan titik cerah dalam kehidupan hukum di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah disusunnya..

a)

Peraturan

b)

KUHAP

c)

UUD

d)

Adat istiadat

e)

Kasusi

42.

Dalam kasus tersebut bahwa Budi terkena hukum jenis...

a)

Hukum formil

b)

Hukum acara perdata

c)

Hukum acara pidana

d)

Hukum umum

e)

Hukum pidana khusus

43.

Asas yang menunjukkan pada dasarnya pengadilan dapat dihadiri khalayak umum. Ini memiliki makna bahwa masyarakat umum dapat memantau setiap proses persidangan disebut ...

a)

Asas in presentia

b)

Asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan

c)

Asas persamaan dimuka umum

d)

Asas pengawasan

e)

Asas pengadilan terbuka

44.

dapat memantau setiap proses persidangan disebut ...

a)

Asas in presentia

b)

Asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan

c)

Asas persamaan dimuka umum

d)

Asas pengawasan

e)

Asas pengadilan terbuka umum

45.

Apabila di antara mereka dalam masyarakat itu timbul suatu perselisihan, baik perkara pidana maupun perkara perdata, maka penyelesaian perkara ini akan diajukan kepada...

a)

Pemerintah

b)

Pengacara

c)

Hakim

d)

Kepala Desa

e)

Masyarakat

46.

Pernyataan berikut yang termasuk kewenangan penyidik adalah :

a)

5 dan 3

b)

2,3,dan 4

c)

hanya 3 yang benar

d)

2, 4, dan 5

e)

1,2, dan 3

47.

Hasan telah disangka melakukan pencurian dan status masih dalam taraf pemerikasaan yang dilaukan kepolisian apakah ia mempunyai cukup dasar diperiksa dalam persidangan atau tidak, dalam kasus ini Hasan masuk dalam kategori...

a)

Sanksi

b)

Penyidik

c)

Tersangka

d)

Disangka

e)

Jaksa

48.

Pernyataan berikut yang termasuk hak tersangka adalah..

a)

1 dan 2

b)

5,4, dan 3

c)

3 dan 4

d)

2 dan 5

e)

1 yang benar

49.

Penyidik akan menghimpun keterangan sehubungan dengan fakta-fakta tertentu mengenai...

a)

Identitas korban

b)

Tempat tinggal

c)

Waktu persidangan

d)

Tempat persidangan

e)

Identitas sanksi

50.

Dalam kasus tersebut polisi melakukan tindakan...

a)

Penyitaan

b)

Penyandraan

c)

Pemeriksaan

d)

Penggeledahan rumah

e)

Penggeledahan badan