Font size
WorksheetsQuiz Jabatan Fungsional Analis Hukum
Total questions: 50
Worksheet time: 2hrs 35mins
Jabatan Fungsional Analis Hukum adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum. Apa saja tugas Jabatan Fungsional Analis Hukum?
Sebutkan instansi pembina dari Jabatan Fungsional Analis Hukum!
Apa yang harus dilakukan untuk mengklasifikasi peraturan perundang-undangan terkait isu atau permasalahan hukum tertentu?
Apa yang dimaksud dengan mengklasifikasi data dan informasi sekunder terkait isu atau permasalahan hukum tertentu?
Sebutkan langkah-langkah yang diambil untuk mengumpulkan dan mengklasifikasi bahan dan data terkait isu aktual hukum atau permasalahan hukum di masyarakat!
Apa yang dimaksud dengan mengidentifikasi permasalahan hukum yang berpotensi sengketa hukum dalam rangka pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan?
Apa yang harus dilakukan dalam menyusun kerangka somasi dalam rangka pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan?
Apa yang dimaksud dengan mengklasifikasi bahan dan data untuk penyusunan konsep perjanjian kerja sama?
Sebutkan perjanjian internasional yang telah dan belum diratifikasi!
Mengklasifikasi perjanjian internasional yang telah dan belum diratifikasi;
Mengklasifikasi bahan dan data untuk penyusunan konsep perjanjian internasional atau evaluasi pelaksanaan perjanjian internasional;
Mengklasifikasi bahan dan data terkait permohonan perizinan dan pelayanan hukum yang menjadi kewenangan Instansi Pemerintah;
Mengklasifikasi dokumentasi dan informasi hukum berdasarkan pembidangan hukum atau pembagian urusan pemerintahan;
Mengklasifikasi bahan dan data terkait dengan verifikasi dan akreditasi organisasi bantuan hukum;
Mengidentifikasi gugatan terkait pelaksanaan advokasi dalam perkara perdata, tata usaha negara, dan uji materiil peraturan perundang-undangan;
Mengklasifikasi bahan dan data perkara hukum terkait pelaksanaan advokasi dalam perkara perdata, tata usaha negara, dan uji materiil peraturan perundang-undangan;
Menyusun kelengkapan administrasi persidangan terkait pelaksanaan advokasi dalam perkara perdata, tata usaha negara, dan uji materiil peraturan perundang-undangan;
Menyusun kerangka materi gugatan, proposal perdamaian/tanggapan proposal perdamaian, jawaban, replik, duplik, kerangka daftar alat bukti/daftar alat bukti tambahan, dan kesimpulan dari setiap penanganan perkara hukum untuk diajukan di persidangan pengadilan negeri/pengadilan tata usaha negara;
Menyusun kerangka materi pernyataan banding terkait pelaksanaan advokasi dalam perkara perdata dan tata usaha negara;
Menyusun kerangka memori banding/kontra memori banding, serta menyiapkan kerangka daftar alat bukti/daftar alat bukti tambahan dari setiap penanganan perkara hukum untuk diajukan di persidangan pengadilan tinggi/pengadilan tinggi tata usaha negara;
Menyusun kerangka materi pernyataan kasasi terkait pelaksanaan advokasi dalam perkara perdata dan tata usaha negara;
Menyusun kerangka memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali serta menyiapkan kerangka daftar alat bukti/daftar alat bukti tambahan dari setiap penanganan perkara hukum untuk diajukan di persidangan Mahkamah Agung;
Menyusun kerangka materi permohonan, jawaban, tanggapan, keterangan pemerintah, serta menyiapkan kerangka daftar alat bukti dalam persidangan uji materiil di Mahkamah Agung;
Menyiapkan data dukung materi keterangan pemerintah serta menyiapkan kerangka daftar alat bukti di proses persidangan uji materiil di Mahkamah Konstitusi;
Menyusun laporan penanganan sidang di pengadilan terkait pelaksanaan advokasi dalam perkara perdata, tata usaha negara, dan uji materiil peraturan perundang-undangan;
Menyusun materi advokasi terkait perkara praperadilan;
Melakukan validasi keabsahan alat bukti yang diajukan di persidangan;
Untuk dapat diangkat menjadi Ketua Pengadilan Tinggi sebagai Hakim Pengadilan Tinggi diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya :
3 Tahun
5 Tahun
8 Tahun
10 Tahun
15 Tahun
Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Pengadilan Negeri, seorang calon harus :
Malas , berwibawa , jujur
berwibawa, jujur, adil
Serakah , jujur , adil
Berkelakuan tercela, berwibawa, jujur
Mahkamah Agung adalah
Mahkamah Agung adalah
salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194
hakim pada pengadilan negeri dan hakim pada pengadilan tinggi.
lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194
pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undangundang.
hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.
Selain pengawasan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal atas perilaku hakim dilakukan oleh
Pengadilan
Hakim
Mahkamah Agung
Pengadilan Khusus
Komisi Yudisial
Untuk dapat diangkat sebagai hakim ad hoc, seseorang harus memenuhi syarat,Yaitu
Pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan melalui proses seleksi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
berumur paling rendah 40 (empat puluh) tahun
berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai ketua, wakil ketua pengadilan negeri, atau 15 (lima belas) tahun sebagai hakim pengadilan negeri
lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung
tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
Apa tujuan dari hukum acara perdata?...
enyelesaian hukuman
Mempertahankan hukum perdata materil
Memperbolehkan pengadilan untuk memeriksa
Melaksanakan peraturan
Permohonan kasasi
Pak Dono mengajukan gugatan kepada tetangganya karena tanah yang ditempati adalah bukan milik daerah melainkan miliknya, sehingga tetangganya diberikan waktu untuk mengajukan banding 14 hari setelah putusan hakim agar segera pindah. Dari kasus berikut bahwa keputusan hukum acara perdata bersifat...
Mengatur
Mendengar
Beracara tidak harus diwakilkan
Memaksa
Terikat
Siapa yang mencari kebenaran secara materiil secara mutlak dan tuntas dalam hukum pidana ?...
Pengacara
Notaris
Mahkamah
Siapa yang mencari kebenaran secara materiil secara mutlak dan tuntas dalam hukum pidana?
Pengacara
Notaris
Mahkamah Agung
Saksi
Hakim
Orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di pengadilan atau beracara di pengadilan disebut ...
Saksi
Majelis Ulama
Mahkamah Agung
Advokat
Notaris
Apa yang akan dilakukan jik ada permintaan dari penggugat dengan mengemukakan alasan ada dugaan bahwa tergugat akan menghilangkan, merusak benda miliknya?
Penjara
Sita barang bukti
Recovery
Pindahtangankan
Eksekusi
Dalam kasus ini Dinda telah menyatakan pengakuan jenis...
Pengakuan Murni
Pengakuan dengan Klausula
Pengakuan tersembunyi
Pengakuan kebohongan
Pengakuan dengan kualifikasi
Timbulnya penemuan hukum baru dan pembentukan peraturan perundang-undangan baru terutama sejak Pemerintah Orde Baru cukup menggembirakan dan merupakan titik cerah dalam kehidupan hukum di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah disusunnya..
Peraturan
KUHAP
UUD
Adat istiadat
Kasusi
Dalam kasus tersebut bahwa Budi terkena hukum jenis...
Hukum formil
Hukum acara perdata
Hukum acara pidana
Hukum umum
Hukum pidana khusus
Asas yang menunjukkan pada dasarnya pengadilan dapat dihadiri khalayak umum. Ini memiliki makna bahwa masyarakat umum dapat memantau setiap proses persidangan disebut ...
Asas in presentia
Asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan
Asas persamaan dimuka umum
Asas pengawasan
Asas pengadilan terbuka
dapat memantau setiap proses persidangan disebut ...
Asas in presentia
Asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan
Asas persamaan dimuka umum
Asas pengawasan
Asas pengadilan terbuka umum
Apabila di antara mereka dalam masyarakat itu timbul suatu perselisihan, baik perkara pidana maupun perkara perdata, maka penyelesaian perkara ini akan diajukan kepada...
Pemerintah
Pengacara
Hakim
Kepala Desa
Masyarakat
Pernyataan berikut yang termasuk kewenangan penyidik adalah :
5 dan 3
2,3,dan 4
hanya 3 yang benar
2, 4, dan 5
1,2, dan 3
Hasan telah disangka melakukan pencurian dan status masih dalam taraf pemerikasaan yang dilaukan kepolisian apakah ia mempunyai cukup dasar diperiksa dalam persidangan atau tidak, dalam kasus ini Hasan masuk dalam kategori...
Sanksi
Penyidik
Tersangka
Disangka
Jaksa
Pernyataan berikut yang termasuk hak tersangka adalah..
1 dan 2
5,4, dan 3
3 dan 4
2 dan 5
1 yang benar
Penyidik akan menghimpun keterangan sehubungan dengan fakta-fakta tertentu mengenai...
Identitas korban
Tempat tinggal
Waktu persidangan
Tempat persidangan
Identitas sanksi
Dalam kasus tersebut polisi melakukan tindakan...
Penyitaan
Penyandraan
Pemeriksaan
Penggeledahan rumah
Penggeledahan badan
