Worksheets8 ASAS/PAS PPKn 2024
Total questions: 40
Worksheet time: 20mins
Name
Class
Date
1.
Pancasila merupakan dasar dan/atau pedoman dan/atau landasan bagi bangsa Indonesia dalam mencapai dan merealisasikan yang menjadi tujuan dan cita-cita nasional yang berakar dari kekayaan khazanah kebududayaan bangsa yang berkaitan erat dengan proses penyelenggaraan negara. Hal tersebut merupakan pengertian dari Pancasila sebagai.......
a)
Pancasila sebagai Cita-cita dan Tujuan Bangsa Indonesia
b)
Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum
c)
Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa
d)
Pancasila sebagai Dasar Negara
2.
Akibat yang terjadi apabila suatu bangsa dan/atau negara tidak memiliki konstitusi dan/atau undang-undang dasar dan/atau ideologi dan/atau dasar negara, yaitu……………
a)
Suatu bangsa akan merasa percaya diri dalam menghadapi persoalan yang timbul
b)
Suatu bangsa dan/atau negara akan merasa tenang dan damai dalam menghadapi persoalan yang timbul
c)
Suatu bangsa akan merasa kecewa dalam menghadapi persoalan yang timbul
d)
Suatu bangsa dan/atau negara akan merasa terombang – ambing dalam menghadapi persoalan yang timbul
3.
Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari segala tingkah laku dan perbuatan kita harus memcerminkan nilai-nilai Pancasila. Perilaku yang mencerminkan penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan masyarakat adalah.....
a)
Melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial
b)
Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
c)
Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
d)
Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
4.
Mpu Tantular dalam kitab Sutasoma mengemukakan “Panca Karma” (pelaksanaan kesusilaan yang lima), yaitu tidak boleh dan/atau dilarang, kecuali……..
a)
Dilarang mencaci-maki
b)
Dilarang melakukan kekerasan
c)
cDilarang mencuri
d)
Dilarang berjiwa dengki
5.
Perhatikan pernyataan berikut ini!
1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan Yang Maha Esa
Pernyataan diatas merupakan konsep dasar negara Indonesia merdeka yang dikemukakan oleh…………
a)
Mr. Muh Yamin
b)
Ir. Soekarno
c)
Prof. Soepomo
d)
Radjiman Wedjoningrat
6.
Gambar dibawah ini merupakan salah satu dari target penculikan yang dilakukan oleh Gerombolan Gerakan 30 September PKI pada dini hari tanggal 01 Oktober 1965. Beliau merupakan seorang jenderal yang sangat religius, malangnya beliau ditembak didepan keluarga pada saat sedang berdo’a dan beliau gugur dengan menggunakan seragam kebesaran serta kemudian dikubur di sumur maut Lubang Buaya, yaitu……
a)
Option 1
b)
Option 2
c)
Option 3
d)
Option 4
7.
Perhatikan pernyataan berikut ini!
(1) Pancasila merupakan lima nilai filosofis dan mendasar yang digunakan untuk memandang dan memaknai dunia dan kehidupan
(2) Pancasila menjadi panduan yang menunjukkan arah dan orientasi dalam kehidupan bernegara
(3) Pancasila menjadi dasar penyelenggaraan bernegara dan bermasyarakat serta sehari-hari
(4) Pancasila merupakan nilai-nilai dasar dan luhur bangsa Indonesia yang menjadi acuan dalam kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari
Dari pernyataan, tersebut, yang merupakan penjelasan dari Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ditunjukkan oleh nomor……
a)
1 dan 2
b)
2 dan 3
c)
2 dan 4
d)
1 dan 4
8.
Dilihat dari asal mula kata, ideologi berasal kata idea dan logos yang berasal dari bahasa……….
a)
Spanyol
b)
Yunani
c)
Latin
d)
Prancis
9.
Hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sila pertama dalam keluarga yang multiagama adalah...
a)
Menghargai waktu ibadah masing-masing anggota keluarga.
b)
Membatasi interaksi antar anggota keluarga yang berbeda agama.
c)
Memaksakan satu agama saja dalam keluarga.
d)
Mengabaikan perbedaan agama
10.
Perhatikan pernyataan berikut ini!
(1) Mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai cara pandang untuk memandang dunia
(2) Menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai arah dan orientasi dalam berbangsa dan bernegara
(3) Menyusun perundang-undangan yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila
(4) Menjadikan Pancasila sebagai panduan dalam mencapai tujuan negara
Dari pernyataan, tersebut, yang mencerminkan Pancasila sebagai ideologi negara ditunjukkan apada nomor……
a)
1 dan 2
b)
1 dan 3
c)
2 dan 3
d)
2 dan 4
11.
Negara memberikan kebebasan dan perlindungan kepada seluruh warga negara dalam menjalankan peribadatan sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Selain itu, Negara juga memberikan bimbingan kepada etiap umat beragama dan penganut kepercayaan di Indonesia agar dapat hidup rukunserta bekerja sama (kesalehan sosial) demi terciptanya keharmonisan dan kerukunan hidup beragama. Hal ini ditegaskan pada Pasal 29 Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu……
a)
Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
b)
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
c)
Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
d)
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
12.
Pancasila sebagai dasar Negara selalu dipertahankan sejak Negara Indonesia sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka sampai sekarang dengan alasan Pancasila merupakan……
a)
Hasil sublimasi dari sistem ideologi barat dan timur.
b)
Hasil konsesus nasional para pemimpin bangsa Indonesia
c)
Hasil kristalisasi dari sistem nilai/budaya Indonesia.
d)
Peninggalan budaya asli nenek moyang Indonesia
13.
Rumusan Pancasila yang sah dan resmi secara yuridis (hukum) formal digunakan hingga saat ini di seluruh wilayah NKRI termaktub pada…..
a)
Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945
b)
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
c)
Piagam Jakarta
d)
Lembaran Negara
14.
Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto tepatnya pada tahun 1978, pemerintah orde baru pada waktu meluncurkan suatu program yang berkaitan erat dengan Pancasila yang kemudian dikenal dengan nama Ekaprasetya Pancakarsa bertujuan untuk agar masyarakat memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila yaitu...................
a)
Pedoman Penghayatan dan Pelaksanaan Pancasila.
b)
Pedoman Pengamatan dan Pengamalan Pancasila.
c)
Pedoman Pengamalan dan Penghayatan Pancasila.
d)
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.
15.
Dibawah ini merupakan hal-hal yang menjadi latar belakang dan/atau alasan bagi suatu negara memiliki UUD. Hal yang paling tepat untuk dijadikan alasan sehingga bangsa Indonesia (dalam hal ini BPUPKI) melaksanakan rapat untuk menyusun suatu Undang-Undang Dasar, yaitu......
a)
Sejarah yang dialami negara yang bersangkutan, cara memperoleh kemerdekaan, situasi dan kondisi menjelang kemerdekaan
b)
Adanya kehendak para pembentuk negara baru tersebut agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraannya.
c)
Adanya kehendak dari penguasa negara dan atau rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas pemerintah negaranya.
d)
Adanya kehendak dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri, untuk menjalin kerja sama.
16.
Pada tanggal 9 Agustus 1945, Jenderal Terauchi (Panglima tertinggi Dai Nippon untuk wilayah Asia Tenggara) mengundang The Founding Fathers ke Dalat sebelah Timur Laut Saigon (sekarang Ho Chi MInh City), Vietnam dengan tujuan. The Founding Fathers yang diundang tersebut adalah…………..
a)
Soepomo, Moh. Hatta, Muh, Yamin
b)
Achamd Soebardjo, Muh, Yamin, Radjiman Wedjodiningrat
c)
Muh. Yamin. Soepomo, Achmad Soebardjo
d)
Soekarno, Moh. Hatta, Radjiman Wedjodiningrat
17.
Berikut merupakan istilah konstitusi yang biasa digunakan pada negara Republik Federasi Jerman, yaitu…….
a)
Constitution
b)
Verfassubg/Grundgesetz
c)
Groundwet
d)
Constituer
18.
Dalam praktiknya UUD NRI Tahun 1945 memiliki beberapa fungsi, salah satunya adalah sebagai alat kontrol yang bermakna bahwa......
a)
UUD NRI Tahun 1945 sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara dan warga negara
b)
Semua aturan yang tertinggi di Indonesia harus UUD NRI Tahun 1945 setelah amandemen dan kearifan local pada setiap daerah di Indonesia
c)
Aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi.
d)
Aturan hukum yang lebih rendah sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi.
19.
Dalam melakukan perubahan UUD NRI Tahun 1945, ada kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan UUD NRI Tahun 1945, kecuali...........
a)
Tidak mengubah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
b)
Tetap mempertahankan Negara Kesatuan RI
c)
Mempertegas sistem pemerintahan Parlementer
d)
Melakukan perubahan dengan cara adendum
20.
Kedudukan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sangat fundamental bagi keutuhan dan kedaulatan NKRI, dengan alasan didalamnya memuat dasar negara Indonesia. Mengubah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sangat bertentangan dengan Pancasila dan sama artinya dengan........
a)
Mempertegas keberadaan bangsa Indonesia.
b)
Mengkhianati perjuangan pahlawan bangsa.
c)
Menodai kesucian negara.
d)
Membubarkan negara.
21.
“Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”.
Pernyataan di atas merupakan bunyi dari pasal……
a)
Pasal 37 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
b)
Pasal 37 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
c)
Pasal 37 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
d)
Pasal 37 Ayat (5) UUD NRI Tahun 1945
22.
Dibawah ini merupakan salah satu contoh konvensi dalam praktik ketatanegaraan dilakukan di Indonesia, yaitu…
a)
Pidato Presiden pada Pelantikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Sidang Paripurna MPR.
b)
Pidato Presiden dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang bersama DPR dan DPD pada setiap tanggal 16 Agustus.
c)
Pelantikan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur oleh Presiden di Istana Negara
d)
Presiden menugaskan Menteri Pertahanan untuk membahas RUU tentang Perampasan Aset bersama Komisi 1 DPR RI
23.
Salah satu keputusan dari amandemen UUD NRI Tahun 1945, yaitu adanya pembatasan masa jabatan Presiden dan perubahan dalam tata cara pemilihan Presiden yang tadinya dipilih melalui MPR untuk kemudian menjadi dipilih langsung oleh rakyat. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara demokratis oleh rakyat pertama kali dilaksanakan pada tahun………
a)
1999
b)
2004
c)
2009
d)
2014
24.
Judicial Review merupakan proses uji materi suatu peraturan terhadap peraturab yang tingkatannya lebih tinggi.
Lembaga Negara yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan Judicial Review sesuai peraturan yang berlaku, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berwenang untuk melaksanakan judicial review dalam hal………..
a)
Menguji Undang-Undang terhadap undang-undang dasar
b)
Menguji Undang-Undang terhadap undang-undang
c)
Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang
d)
Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang dasar
25.
Perhatikan pernyataan berikut!
(1) Membayar pajak tepat waktu
(2) Belajar dengan giat dan rajin
(3) Menggunakan hak pilih pemilu
(4) Menghormati orang lain
Dari pernyataan di atas, perilaku yang mencerminkan pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 27 ditunjukkan oleh nomor……….
a)
(1) dan (2)
b)
(1) dan (3)
c)
(2) dan (3)
d)
(3) dan (4)
26.
UUD NRI Tahun 1945 telah beberapa kali mengalami proses amendemen. Hal tersebut menunjukkan bahwa UUD NRI Tahun 1945……….
a)
Masih terdapat kekurangan dan kelemahan
b)
Bersifat supel dan luwes mengikuti perkembangan zaman
c)
Bersifat supel dan luwes sesuai tuntutan MPR
d)
Sangat mudah diubah sesuai keinginan MPR
27.
Pada awal era reformasi tahun 1999 sampai dengan sekarang, UUD NRI Tahun 1945 sudah mengalami perubahan (amendemen) sebanyak 4 kali. Amandemen kedua UUD NRI Tahun 1945 dilaksanakan pada…….
a)
1-12 Agustus 2000
b)
4-15 Agustus 2000
c)
7-18 Agustus 2000
d)
10-22 Agustus 2000
28.
1. Setiap negara memiliki pedoman dalam penyelenggaraan ketatanegaraannya yang dikenal dengan konstitusi. Dari pernyataan tersebut, pernyataan berikut yang tepat mengenai konstitusi adalah bahwa konstitusi……….
a)
Tidak tertulis, sedangkan UUD Tertulis
b)
Tidak sama dengan UUD
c)
Lebih luas dari UUD
d)
Lebih rendah dari UUD
29.
Pembukaan dan Pasal-pasal pada UUD NRI Tahun 1945 merupakan satu kebulatan yang utuh, dengan kata lain merupakan bagian-bagian yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan. Selain itu, UUD NRI Tahun 1945 telah mengalami 4 kali amandemen (perubahan) sehingga menyebabkan perubahan dalam sistematika Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945 setelah amandemen, yaitu…………….
a)
16 bab, 37 pasal, 45 ayat, 3 aturan peralihan dan 2 aturan tambahan.
b)
16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 aturan peralihan dan 2 aturan tambahan.
c)
21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 2 aturan peralihan dan 2 aturan tambahan.
d)
21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 aturan peralihan dan 2 aturan tambahan.
30.
Indonesia pernah mengalami beberapa kali pergantian UUD sejak pertama kali disahkan sampai dengan sekarang, kecuali………..
a)
Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 (18 Agustus 1945-27 Desember 1949)
b)
Konstitusi Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949-17 Agustus 1950)
c)
Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1958)
d)
UUD NRI Tahun 1945 (5 Juli 1959 – 1999)
31.
Perhatikan pernyataan berikut ini
1. Peraturan Pemerintah (PP).
2. UUD NRI Tahun 1945.
3. Undang-Undang (UU) dan/atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).
4. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi.
5. Ketetapan MPR
6. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota
7. Peraturan Presiden (Perpres).
Berdasarkan pernyataan diatas, urutan yang benar dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang disempurnakan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:
a)
1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7
b)
2, 5, 3, 1, 7, 6 dan 4
c)
2, 5, 3, 1, 7, 4 dan 6
d)
3, 4, 5, 7, 1, 2 dan 6
32.
Allah SWT menciptakan manusia untuk menjadi Khalifah Fil Ardhi yang berarti menggantikan Allah SWT dalam menegakkan kehendaknya dan menerapkan ketetapan-ketetapannya (menjadi pemimpin di dunia) sehingga manusia dibekali dengan akal dan pikiran. Dalam praktiknya, manusia tidak jarang menggunakan akal dan pikirannya dengan sewenang-wenang demi memenuhi apapun yang menjadi keinginannya bahkan sering mengorbankan manusia yang lainnya, tidak jarang menfitnah orang lain dan berani membohongi dirinya sendiri dengan menyatakan yang salah menjadi benar dan yang benar menjadi salah. Hal ini sangat berkaitan dengan ungkapan “Homo Homini Lupus”, yang artinya..........
a)
Manusia adalah pembunuh bagi manusia lainnya.
b)
Manusia adalah serigala bagi manusia yang lainnya.
c)
Manusia adalah makhluk yang paling sempurna.
d)
Manusia adalah malaikat bagi manusia lainnya.
33.
Norma kesusilaan merupakan peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati manusia sehingga menyebabkan sanksi yang diberikan terhadap orang dan/atau pihak yang melakukan pelanggaran terhadap norma kesusilaan cenderung tidak tegas dengan alasan bahwa…..
a)
Perilaku dalam norma kesusilaan sangat berkaitan erat dengan hati nurani manusia yang tidak mungkin dapat diketahui oleh orang lain, kecuali dirinya sendiri dan Tuhan Yang Maha Esa.
b)
Perilaku dalam norma kesusilaan sangat berkaitan erat dengan hati nurani manusia yang hanya diketahui oleh Tuhan Yang Maha Esa dan dirinya sendiri.
c)
Perilaku dalam norma kesusilaan sangat berkaitan erat dengan hati nurani manusia sehingga diketahui oleh teman-teman curhatnya saja.
d)
Pelanggaran dalam norma kesusilaan tidak dapat dilaporkan kepada aparat penegak hukum.
34.
Fenomena sekolah dengan tingkat kedisiplinan tinggi terlihat dari cara berpakaian, interaksi antarwarga sekolah, serta tingkat kompetensi yang dicapai oleh semua siswa. Fenomena seperti itu dapat terjadi ketika sekolah menerapkan tata tertib dengan………
a)
Adil
b)
Mandiri
c)
Pesanan
d)
Tekanan
35.
Peraturan yang ada di lingkup RT/RW dibuat demi ketertiban dan kenyamanan semua warga. Dalam penyusunan tata tertib atau aturan tersebut, anggota masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya melalui……..
a)
Musyawarah
b)
Demonstrasi
c)
Petisi
d)
Surat Kaleng
36.
Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat persyaratan teknis seperti sistematika, pemilihan kata, istilah serta bahasa hokum. Indikator tersebut menunjukkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan memenuhi asas……….
a)
Kejelasan tujuan
b)
Kejelasan rumusan
c)
Organ pembentuk
d)
Kesesuaian
37.
Berikut ini beberapa alasan warga negara menaati tata tertib dan aturan.
1) Tata tertib mampu memastikan keamanan dan keselamatan setiap warga.
2) Tata tertib dapat membantu mengatur kehidupan dalam bermasyarakat.
3) Tata tertib dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi individu dan semua lapisan masyarakat.
4) Tata tertib dapat memberikan jaminan hanya kepada warga negara tertentu saja.
Dari pernyataan tersebut, pentingnya warga negara menaati aturan ditunjukkan oleh nomor……….
a)
(1), (2) dan (3)
b)
(1), (2) dan (4)
c)
(1), (3) dan (4)
d)
(2), (3) dan (4)
38.
Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini!
1) Membersihkan tempat tidur
2) Menghormati semua anggota keluarga
3) Menaati rambu-rambu lalu lintas di jalan raya
4) Membantu orang tua membersihkan rumah
Dari beberapa pernyataan di atas, tata tertib yang ada di rumah tunjukkan oleh nomor……….
a)
(1), (2) dan (3)
b)
(1), (2) dan (4)
c)
(1), (3) dan (4)
d)
(2), (3) dan (4)
39.
Berikut ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang.
1) Mahkamah Agung (MA)
2) Presiden/Pemerintah/Menteri
3) Mahkamah Konstitusi (MK)
4) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Lembaga yang terlibat dalam proses penyusunan Undang-Undang antara lain ditunjukkan oleh nomor………
a)
(1) dan (2)
b)
(1) dan (3)
c)
(2) dan (4)
d)
d. (3) dan (4)
40.
Pengertian dari “Negara Indonesia adalah Negara hukum” adalah………….
a)
Pemerintahan negara Indonesia berlandaskan atas hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka.
b)
Pemerintahan Negara Indonesia berlandaskan hukum sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945.
c)
Segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atas dasar hukum.
d)
Setiap keputusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga hukum.
100 %
