22 Juni 1945

1 Juni 1945

17 Agustus 1945

18 Agustus 1945

29 Mei 1945

Kemanusiaan

Ketuhanan

Keadilan

Persatuan

Kerakyatan

Keduanya berfokus pada persatuan bangsa

Sila ketiga mendukung proses musyawarah dalam sila keempat

Sila keempat adalah bagian dari sila ketiga

Sila ketiga lebih penting daripada sila keempat

Keduanya tidak berkaitan

Melakukan musyawarah keluarga

Membantu korban bencana alam

Melanggar hukum demi kepentingan pribadi

Menjaga kerukunan antarumat beragama

Mengikuti upacara bendera di sekolah

Kemajuan teknologi

Meningkatnya kesadaran hukum

Toleransi antarumat beragama

Perkembangan budaya global

Kerja sama internasional

DPR

DPD

BPK

Presiden

Mahkamah Agung

Hak untuk menjadi presiden

Hak atas pendidikan

Hak untuk memilih agama tertentu

Hak untuk menjadi anggota DPR

Hak untuk melanggar aturan

Membayar pajak, menghormati hukum, dan membela negara

Menjalankan agama, mendirikan perusahaan, dan membayar pajak

Mengkritik pemerintah, membayar pajak, dan ikut musyawarah

Membela negara, mencari pekerjaan, dan mengikuti pemilu

Membayar pajak, menghormati adat, dan berpolitik

Melantik presiden dan wakil presiden

Membuat undang-undang bersama presiden

Menyusun anggaran belanja negara

Mengawasi jalannya pemerintahan

Semua jawaban benar

Soepomo

Moh. Yamin

Soekarno

Ahmad Subarjo

Hatta

Pancasila dan pembukaan UUD 1945

Dasar hukum negara Indonesia

Persatuan bangsa Indonesia

Susunan kabinet pemerintahan

Peran masyarakat dalam pemerintahan

Karena berkaitan dengan musyawarah untuk mufakat

Karena melibatkan keadilan sosial

Karena memuat nilai-nilai ketuhanan

Karena mendukung persatuan

Karena mengutamakan hak individu

Kesadaran hukum yang tinggi

Semangat gotong royong masyarakat

Adanya berbagai konflik antar kelompok

Peningkatan pendidikan nasional

Partisipasi masyarakat dalam politik

Menghargai sesama manusia tanpa membedakan ras atau agama

Mengutamakan persatuan keluarga besar

Menjalankan keputusan yang dibuat secara musyawarah

Menyelesaikan masalah dengan mufakat

Mengikuti aturan adat secara ketat

Membuat undang-undang

Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan

Mengawasi pelaksanaan hukum

Mengatur perundang-undangan daerah

Menjadi pemimpin DPR

Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Agung

DPR

BPK

Presiden

Pendidikan yang bermutu

Kesehatan gratis

Perlindungan hukum

Hak politik penuh

Pekerjaan yang layak

Membayar pajak tepat waktu

Mengikuti keputusan musyawarah

Menghormati perbedaan budaya dan agama

Menjalankan nilai-nilai gotong royong

Semua jawaban benar

Keduanya mendukung keadilan sosial

Sila ketiga adalah dasar bagi sila kelima

Sila kelima memperkuat persatuan bangsa

Keduanya mengutamakan kemanusiaan yang adil

Keduanya berisi nilai ketuhanan

Sebagai badan yang melaksanakan keputusan hukum

Mengawasi lembaga yudikatif

Membuat undang-undang bersama Presiden

Melantik Presiden dan Wakil Presiden

Membuat keputusan hukum langsung

1999

2000

2001

2002

2004

Hak asasi

Hak politik

Hak sosial

Hak konstitusional

Hak individual

Musyawarah untuk mufakat

Kerakyatan yang menjunjung keadilan sosial

Pengambilan keputusan bersama

Persatuan melalui demokrasi

Toleransi antar golongan

Menghormati keyakinan orang lain

Memberikan sumbangan untuk korban bencana

Mengikuti keputusan musyawarah

Menjaga keamanan lingkungan

Mengajarkan keadilan di sekolah

Memutus sengketa antar lembaga negara

Melaksanakan pengawasan terhadap pengadilan

Membuat keputusan hukum tingkat pertama

Mengadili Presiden yang melanggar hukum

Melaksanakan undang-undang baru

Hak dan kewajiban tidak saling memengaruhi

Kewajiban mendahului hak

Hak diperoleh setelah memenuhi kewajiban

Kewajiban adalah dasar dari hak asasi

Hak lebih penting dari kewajiban

Kesetaraan dalam mendapatkan pendidikan

Tidak ada perbedaan status sosial

Semua warga negara harus bekerja sama

Pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat

Semua jawaban benar

KPK

Mahkamah Konstitusi

DPR

BPK

DPD

Kebebasan individu

Kemanusiaan yang adil dan beradab

Kerakyatan dan musyawarah

Kepentingan kelompok tertentu

Toleransi antar golongan

Mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan daerah

Melakukan pengawasan terhadap keuangan negara

Melantik Presiden dan Wakil Presiden

Mengawasi pelaksanaan undang-undang di daerah

Membuat keputusan hukum

Menjunjung tinggi keberagaman budaya

Membentuk persatuan melalui toleransi

Mementingkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi

Menyelesaikan konflik dengan dialog damai

Semua jawaban benar

Ketimpangan ekonomi yang tinggi

Minimnya pendidikan politik masyarakat

Kurangnya rasa persatuan bangsa

Pengaruh budaya asing yang merusak

Partisipasi politik y

Presiden

DPR

DPR bersama Presiden

Mahkamah Konstitusi

DPD

Tidak membayar pajak

Tidak mengikuti pemilu

Tidak menghormati hukum

Tidak ikut gotong royong di lingkungan sekitar

Semua jawaban benar

Memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara

Mengawasi pelaksanaan peraturan daerah

Melaksanakan undang-undang baru

Mengadili tindak pidana korupsi

Mengatur anggaran negara

Sila pertama mendasari sila kedua dalam hal kemanusiaan yang bermoral

Sila kedua lebih penting dari sila pertama

Sila pertama tidak memiliki hubungan langsung dengan sila kedua

Sila kedua menekankan pengamalan sila pertama dalam kehidupan

Keduanya fokus pada keadilan sosial

Menghormati perbedaan agama, suku, dan budaya

Membayar pajak kepada negara

Mengikuti keputusan musyawarah

Menjaga kebersihan lingkungan

Mengikuti pendidikan formal

DPR

Mahkamah Agung

Mahkamah Konstitusi

DPD

Presiden

Hak atas pendidikan dan pekerjaan

Hak kebebasan berbicara dan berpendapat

Hak mendapatkan perlindungan hukum

Hak politik dalam memilih dan dipilih

Hak atas lingkungan yang bersih

Membentuk aliansi ekonomi dengan negara lain

Membangun persatuan di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan budaya

Memberikan kebebasan penuh dalam berpendapat

Menghormati keputusan mayoritas dalam musyawarah

Mempercepat pembangunan di wilayah tertinggal

Kembali ke UUD 1945 sebagai konstitusi negara

Pelaksanaan demokrasi liberal

Dominasi sistem pemerintahan parlementer

Implementasi otonomi daerah secara penuh

Perubahan konstitusi untuk menghadapi tantangan global

Pemusatan kekuasaan pada lembaga eksekutif

Kedaulatan di tangan rakyat melalui pemilu langsung

Penunjukan kepala daerah oleh pemerintah pusat

Penyerahan kedaulatan kepada lembaga legislatif

Pembubaran sistem peradilan independen

Pasal 18 tentang otonomi daerah

Pasal 27 tentang persamaan di depan hukum

Pasal 31 tentang pendidikan

Pasal 28A-28J tentang hak asasi manusia

Pasal 33 tentang perekonomian nasional

Penunjukan presiden oleh MPR

Pemilihan umum langsung oleh rakyat

Pembentukan undang-undang oleh presiden

Penetapan kepala daerah oleh pusat

Pemilihan hakim oleh legislatif

Membubarkan parlemen dalam kondisi tertentu

Memimpin kabinet tanpa campur tangan legeslatif

Mengatur jalannya pemilu legislatif

Membuat undang-undang tanpa persetujuan DPR

Menunjuk hakim di Mahkamah Konstitusi

Meningkatnya ancaman keamanan dari luar negeri

Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tajam

Dominasi budaya lokal di berbagai daerah

Pengaruh teknologi yang memperkuat nilai Pancasila

Kuatnya semangat nasionalisme di kalangan generasi muda

Daerah bebas menentukan kebijakan tanpa kendala

Semua daerah wajib mengikuti kebijakan pusat sepenuhnya

Kebijakan daerah harus mendukung persatuan nasional

Setiap wilayah berhak memisahkan diri dari negara

Pengambilan keputusan daerah tidak perlu musyawarah

Mempermudah penunjukan kepala negara

Memperkuat sistem parlementer

Memberikan hak rakyat untuk memilih langsung

Mengurangi campur tangan partai politik

Menyesuaikan dengan sistem negara lain

Nilai budaya tradisional yang eksklusif

Sistem ekonomi yang sepenuhnya liberal

Pendidikan karakter berbasis nilai kebangsaan

Keterbukaan terhadap semua budaya asing

Pemusatan kekuasaan pada pemerintah pusat

Peningkatan hak istimewa bagi kelompok tertentu

Distribusi kekayaan secara adil dan merata

Pembatasan kebebasan individu dalam kehidupan bermasyarakat

Pemberian sanksi keras pada pelanggaran kecil

Penutupan akses pendidikan untuk golongan tertentu

Penghapusan sistem otonomi daerah

Penguatan kedaulatan rakyat melalui mekanisme demokrasi langsung

Sentralisasi kekuasaan di tangan pemerintah pusat

Pengurangan peran masyarakat dalam pengambilan keputusan

Pembentukan sistem hukum yang sepihak

Menghapuskan peran partai politik

Meningkatkan fleksibilitas kebijakan pemerintahan

Menyesuaikan konstitusi dengan kebutuhan zaman

Mengurangi jumlah pasal dalam UUD

Memusatkan kekuasaan pada presiden

Semua kebijakan bertujuan untuk keuntungan ekonomi semata

Nilai-nilai Pancasila tercermin dalam setiap produk hukum

Setiap warga negara mematuhi peraturan tanpa pengecualian

Seluruh kebijakan mengikuti standar internasional

Pancasila hanya diterapkan dalam konteks tertentu

Kesejahteraan individu di atas segalanya

Kolaborasi antar negara tanpa batas

Keseimbangan antara kemajuan material dan spiritual

Dominasi budaya lokal dalam setiap kebijakan

Penghapusan keberagaman budaya di Indonesia